Cipta Niaga (Persero) berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31 Marettahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun1998 tentang Perubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nmor : C14008HT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasarperseroan Terbatas tanggal 19 Juni 2003.

Cipta Niaga (Persero) berdasarkan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31 Marettahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun1998 tentang Perubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : C14008HT.01.04 TH. 2003 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasarperseroan Terbatas tanggal 19 Juni 2003.Bahwa PT.PPI (Persero) berkantor pusat di Jakarta dan membuka cabangatau kantor di wilayah

Cipta Niaga (Persero) berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret tahun 2003tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1998 tentangPerubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : C14008 HT.01.04 TH.2003 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroanTerbatas tanggal 19 Juni 2003.

Cipta Niaga (Persero) berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 31 Maret tahun 2003tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1998 tentangPerubahan Penyertaan Modal Negara dan Keputusan Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nmor : C14008 HT.01.04 TH.2003 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar perseroanTerbatas tanggal 19 Juni 2003.

perkara ini secara keseluruhan,Hal 17 dari 22 hal, Put No. 284/Pid.Sus/2011/PT.Smg.ternyata yang mengadukan atau melapor persoalan inipada pihak Kepolisian adalah Saudara Abdullah Bawazirselaku Kuasa dari PT Barkum Citra Nusantara padatanggal 24 Juni 2010, berdasarkan Surat Kuasa dari PTBarkum Citra Nusantara tanggal 22 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa telah merupakan fakta bahwasarung dengan merek Gabilah terakhir terdaftar diDirektorat Jendral Hak Kekayaan IntelektualKementrian Hukum dan Hak Azazi Manusi

., Nomor 10 ga 09 Agustus 2016 tentang BeritaAcara Rapat oom Para Pemegang Saham PerseroanTerbatas PT Adiluhur Bumi Rahayu, sebagaimana termuatcage Sure Direktorat Jenderal Administrasi Hukum : BoumRementrin Hukum dan Hak Asasi Manusi RepubliIndonesia Nomor AHUAH.01.03 0071583 perinal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan bate peo PT AdiluhurBumi Rahayu tertanggal 15 Agustus 2016, berkedudukan diPalangka Raya, beralamat tft di Jalan Raya TingangPertokoan Tingang Asti No. 1 Palangka Raya, yang dalam

Majelis HakimAgung dapat memutus yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa:1 Foto kopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentangPendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Bukti P.1).2 Foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusi

Terbanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA .Diwakili oleh Yualita Widyadhari, S.H
Terbanding/Penggugat II Tergugat II Intervensi I : DR. ABDUL MUIS, S.H, M.

Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaSUYADI Bin SUTRISNO

Unsur Barang Siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaMUSTAPA Als.

Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaABDUL MAJID Bin BATIN

Unsur Setiap Orang : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaHENDRIK Bin SUMANTRA

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2019/PN SgiMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangandari keterangan Saksisaksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang salingbersesuain, dimana Terdakwa yang bekerja sebagai PNS yaitu Pegawai RutanTahanan Negara Lhok Seumawe (Kementrian Hukum) dan Hak Azxasi Manusi

creamcream muka;Bahwa merek POP LADY atas nama Penggugat Rekonvensi merupakanmerek sah milik Penggugat Rekonvensi, sebab disamping telah terdaftarnyamerek tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi, pihak TergugatRekonvensi pun pernah mengajukan permohonan pendaftaran atas merktersebut untuk jenis barang yang sudah terdaftar atas nama PenggugatRekonvensi, permohonan Tergugat Rekonvensi nama telah ditolak olehDirektorat Merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusi

Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa IWAYAN MUSTIKA Bin

Sertifikasi makanan dalam negeri.Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Son Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi termasuk bahantambahan, bahan baku, dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan pengolahan, dan atau pembuatan minuman dan yang menjadidasarnya adalah UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan PP nomor28 tahun 2004

kerja(PHK)Maka penggugat mempunyai hak untuk menrima gari proses berjalangaji mulai dari bulan februari, maret, april, mei, juni, juli, agustus,September, oktober, november dan juga tanpa memberikan surat PHK(pemutusan hubungan kerja) sesuai dengan PUTUSAN MK PERKARANO 100/PUUX/2012) ;Bahwa pihak perusahaan PT RENALDI JAYA EKA INTI (kagumfashion)hanya ingin memberikan kompensasi 3 (tiga) kali gaji Kompensasitersebut tidak mempunyai dasar hukum seakan akan menzolimi penggugatdan melanggar hak asasi manusi

korbandengan jenis botol minuman yang sama untuk ketiga kalinya denganmenggunakan tangan kanannya, namun lemparan Terdakwa tetap tidakmengenai saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor:041/RSUDLDP/JP/RM/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 pada diri saksi korbantampak bercak warna biru keunguan yang agak samar pada punggunglengan sebelah kiri dengan ukuran + 5 cm di atas pergelangan tangan kiridengan kesimpulan ditemukan adanya kelainan akibat benda tumpul;Menimbang, bahwa sebagai manusi

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201315.16.17.18.19.Bahwa setelah status kepegawaian Penggugat diaktifkan kembali (videkeputusan Menteri Keuangan Nommor 46/SJ.4/UP.9.1/2008 tanggal10 Juni 2008) Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, halini dapat terbukti dari penerimaan Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan (DP3) Tahun 2008 dan DP3 Tahun 2009 yang rataratabaik;Bahwa pada saat Penggugat sedang melaksanakan tugas dengan baik,kemudian terbit Kepala Biro Sumber Daya Manusi DepartemenKeuangan Nomor

Sudirman Kav.5455 Menara Mandiri 1 lantai 26 27 Jakarta Selatan, yangAnggaran Dasarnya sebagaimana dituangkan dalam Akta PendirianNomor 19 tanggal 21 Januari 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H.M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusi Nomor AHU0003452.AH.01.01 tahun 2015 tertanggal26 Januari 2015 dan terakhir kali diubah sesuai dengan Akta Nomor56 tanggal 29 Agustus 2017 dan telah mendapatkan persetujuanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.030169081 tertanggal

. ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil di Kementrian Hukum dan HAM, yang berada padaunit kantor Lelang dan Harta Peninggalan di Mojokerto.Telah mendapat surat ijin dari Kepala Kantor KementrianHukum dan Hak Asasi Manusi RI Wilayah Propinsi Jawa TimurNomor : W 10 652 KP.07.03 Tahun 2011 pada tanggal 20 Juli2011. Oleh karenanya perkara ini telah terpenuhi PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No45 Tahun 1990.

Terdakwa melainkansebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa menyesali danmenginsyafi perbuatanya, namun disisi lain hukum yang dijatuhkan kepadaTerdakwa bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusiaciptaan Tuhan, akan tetapi bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwatidak melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;Bahwa dengan kata lain penjatunan pidana yang diterapbkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanankepada Terdakwa sebagai manusi

selanjutnya pada Pasal 4 UndangUndang Republik IndonesaNomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaHal. 9 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.2324.ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuanuntuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertiob dan tegaknyahuku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat denganmenjunjung tinggi Hak Azazi Manusi