Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan ringkasan rekam medisdengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/ Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008, Pasal 1 ayat (1), Pasal3 ayat (2) dan Pasal 12;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangundangan, Pasal 7 ayat (1)menyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundangundanganadalah

Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis, sedangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIl/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada Pasal 12 menyatakan:1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;2. Isi rekam medis merupakan milik pasien;3. Isi rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekam medis;4.

medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekaman medis, maka sangat jelas terlihat bahwa ketentuanPasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 telah mereduksi (mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalam bentuk Isi rekam medis olehPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 direduksi(dikurangi) menjadi hanya dalam bentuk ringkasan rekam

medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangkamenjalankan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyatamateri muatan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 adalah mereduksi (mengurangi) materi muatanketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, makadengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes

/Per/III/2008 telah menyimpang(bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004;12.Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/III/2008 lebih rendah dari kekuatan hukum UndangHal. 17 dari 18 hal.

BB3308/2018/NNF berupa 1 buah linting rokok berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,069 gramSetelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB3306/2018/NNF dan BB3307/2018/NNF berupa irisandaun serta BB3308/2018/NNF berupa irisan daun dalam linting rokoktersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis FUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95dalam Peraturan Menkes RI No. 20

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gramPerbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Sisa Barang Bukti :BB3312/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,015 gram;Perbuatan terdakwa Rizky Bangun Sugesti Al Rizky Bin Suharyonotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika

Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan NarkotikaHalaman 23 dari 33 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2018/PN Smndalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;AtauKedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Inonesia Nomor 35

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang RepublikInonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Menurut Majelis Hakim hasilpemeriksaan sample urine Terdakwa menggunakan alat tes Kiturine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merek Validtersebut merupakan pemeriksaan tahap awal yang masih harusdilakukan pengujian lebih lanjut di Laboboratorium Forensik yangberwenang yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika, danoleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara

Menurut Majelis Hakim barang bukti ini merupakan hasilpemeriksaan sample rambut Terdakwa dari lembaga yang berkompetenyang menghasilkan data yang akurat yang valid karena diuji secaraLaboratoris Kriminalistik oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkanKeputusan Menkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba danPsikotropika dan pemeriksaannya dilakukan atas permintaan PenyidikDenpom V/3 Malang dalam rangka proses hukum untuk keadilan (ProJustisia

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropikauntuk mendapatkan

Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa mengunakanalat tes Kit urine deteksi dini Narkoba (Ravid Diagnostic Tes) merekValid tersebut marupakan pemeriksaan awal atau deteksi awal danhasilnya belum akurat atau (+) positif semu sehingga masih harusditindak lanjuti dengan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdi Laboratorium yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RINomor 194/MENKES/SK/VIl/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang19untuk

Abdus pada sekira Juli 2014 dan sekirabulan Nopember/Desember 2014, namun tidak didukung alat buktilain, baik keterangan para Saksi maupun hasil pemeriksaansample urine, darah dan/atau rambut Terdakwa dari LaboratoriumForensik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menkes RI Nomor194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan laboratorium Pemeriksa Narkoba dan Psikotropika.Oleh karenanya perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuanPasal 171 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan

(Vide konsideran Membacapada Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal inimaka perlu diatur ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015,Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 11Mei 2015;7.

(Vide konsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

RICKY JUNJUNGAN HERBERT TOBING)kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/ 35/2015 tanggal 26 Januari 2015.Bahwa berdasarkan tanggapan Menteri Kesehatan R.I.

NomorKP.04.01/MENKES/415/2015 tanggal 2 November 2015 membuktikanbahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015, KementerianHalaman 21 dari 33 halaman.

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang RehabilitasiMedis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XI/2011tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

. : 7.Bahwa....7.10.Bahwa untuk menerbitkan atau tidak mengenai Tjin Mendirikan Rumah Sakit, makaharus ditentukan oleh ketentuan perundangundangan yaitu UU No. 44 Tahun 2009Tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 147/Menkes/Per/2010Tentang Perijnan Rumah Sakit.

(Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 147/Menkes/Per/I/2010Tentang Perizinan Rumah Sakit, tanggal 27 Januari 2010. (Fotokopidari fotokopi) ;Surat Keterangan Usaha Nomor: 517/1463/PEM/2013, tanggal 19Juli 2013.

ini adalah, apakahpermohonan jin mendirikan rumah sakit Penggugat telah memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditetapkan peraturan perundangundangan, khususnya Permenkes Nomor:147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit atau tidak ?

Nomor 147/MENKES/Per/I/2010, tidak ada ketentuan yang mempersyaratkan bahwa pemilik rumah sakit adalahsekaligus juga pemegang sertifikat atau pemilik hak atas tanah dimaksud.

* sebagaimanadokumen masterplan Penggugat, maka persyaratan yang diajukan Penggugat terbukti telahmenyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor147/MENKES/Per/I/2010 tentang Periznan Rumah Sakit.

Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT atas SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEk) tertanggal 15 Mei 2019;4. Banding Administrasi berupa Surat Keberatan PENGGUGAT .atasSuratKeputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 kepadaKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 20 Mei 2019;5.

Bahwa Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 Tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasar padaHal.9 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKSpertimbangan sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan MenteriKesehatanNomor KP.04.01/MENKES/555/2018 : pada poin Menimbanga.bahwa atas nama dr.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah :SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018 tanggal5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin Rendah Selama3 (tiga) Tahun;Jawaban Somasi TERGUGAT IINomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;Hal.22 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS3.

Mewajibkan PARA TERGUGAT untuk mencabut : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/555/2018tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun; Surat Jawaban Somasi TERGUGAT II Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019,tertanggal 14 Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.Jinta Ginting, APT, M.KesDirektur SDM dan Pendidikan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar;4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/Menkes/555/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun (selanjutnya disebut sebagai objekgugatan 1); danHal.23 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor :29/G/2019/PTUN.MKS2. Surat Jawaban Somasi Nomor KP.04.01/2.1/5876/2019 tanggal 14Maret 2019 ditandatangani oleh Drs.

188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal28 Januari 2011 atas dalildalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalamPermohonannya, maka ijinkanlan Termohon menyampaikan dasarpertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis diterbitkannya PeraturanBersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 :a.

Bahwa penerbitan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sudahtepat hal ini karena sudah sesuai dengan Kewenangan Menteri Dalam Negeridengan Menteri Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPerundangundangan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diterbitkan untuk menjaminterciptanya perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya rokok.4.

Bahwa dalam permohonannya pada halaman 6 angka 15, Pemohonmendalilkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeritanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak termasuk dalamhieraki peraturan perundangundangan.5.

Adapun penerbitan Peraturan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan peraturanpelaksana dari UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang saat ini masih dalam proses pembahasan rancangan;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 1Februari 2011 Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentangPedoman

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol13tujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan19Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakitdan PuskesmasPerbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKeduaBahwa terdakwa Ari Setiawan alias Kentang bin Sutrisno pada hariJumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 21.00 wib. atau setidaktidaknya padaHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 232

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi jjin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk dalam DaftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas ; Bahwa yang diberi wewenang untuk memberi rekomendasi,perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan distribusi sediaanfarmasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor

38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan ; Bahwa yang dapat menjalankan kegiatan kefarmasian dan ataudapat menyerahkan, menawarkan menjual Obat Daftar G sesuaiketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/ Per/VI/2011, yang di berikaniin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah PedagangBesar Farmasi (PBF) dan Apotek, rumah sakit dan Puskesmas.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Hal. 3 dari 19 hal, Put.No.14/PID.SUS.KOR/2014/PT.MksMenkes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/ 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidanberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25Juli 2002.Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat IzinPerawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat IzinFisioterafis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan MenteriKesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala DinasKesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatanyang berada

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Penjelasan: Yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materimuatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpangdari materi yang diatur dalam UndangUndang yang bersangkutan;Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004"Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis", sedangkan berdasarkanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 tanggal 12 Maret2008 pada Pasal

/Per/II/2008 bahwa" isi rekammedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekamanmedis ", maka sanaat ielas teriihat bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telah mereduksi(mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalambentuk "isi rekam medis" oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 direduksi (dikurangi) menjadi hanya

dalam bentuk "ringkasan rekam medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/Il/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangka menjalankanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyata materi muatan Pasal12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 telahmereduksi (mengurangi) materi muatan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, maka dengan demikian telah teroukti bahwaketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIV2008 telah menyimpang (bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf eUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 (sekarang telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2011);Halaman 20 dari 22 Hal.

Nomor 510 PK/Pdt/2016Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/II/2008 lebih rendah dari kekuatan Hukum UndangUndang Nomor 49 Tahun 2004, maka dalam perkara a quo rujukan yang harusdipakai berkaitan dengan " hak pasien untuk mendapatkan isi rekam medis "adalah ketentuan Pasal 52 huruf e Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004,sedangkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/Menkes/Per/IIV2008 demi hukum harus dikesampingkan, bandingkandengan

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PN.TlgNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil double L (LL)yang termasuk

BB710/2017/NNF (A) berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,677 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB710/2017/NNF (B) berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,798 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika.5.

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisan daundengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalah mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluhtujuh) Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika..

BB710/2017/NNF (D) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,397 gram adalahmengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) Peraturan Menkes RI No.2tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;5.

Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan YangBerlaku.1:Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 29tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit;Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraanKomite Medik Rumah Sakit;Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun2010 Tentang Disiplin Pegawai

M.DJAMIL PADANG untuk menerbitkan objek sengketa a quo (videPutusan PTUN Padang Nomor 09/G/2012/PTUNPDG tanggal 17 Juli2012 Hal. 53);e Menimbang bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan KomiteMedik di Rumah Sakit knhususnya BAB V, menyebutkan mekanismepemeriksaan yang dilakukan oleh Subkomite Etika dan Profesi dalamupaya pendisiplinan perilaku profesional adalah sebagai berikut:a.

Menteri KesehatanNomor 755/Menkes/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan KomiteMedik Di Rumah Sakit, melainkan mengacu pada ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil (Bukti T8);Bahwa di RSUP dr.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru dalam mempertimbangkanperaturan mentri Kesehatan RINo. 1796/Menkes/Per/VIII/2001 ;2. Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru menerapkan Undangundang Nomor: 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara ;3.

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsipdan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V 1/2000,Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 48/Pid.Sus/2014/PN.

TL.e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000tentang Registrasi Obat

LAB : 0547 / NOF / 2014tanggal 3 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tabletLL tersebut mengandung Trihensifenidil HCL danklorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotiksesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksudmengedarkan menurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Hal. 19 dari 27 hal

No. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi Registrasi obat jadiproduksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijinsekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Knasiat Keamanan dan PanitiaPenilai Mutu, Tehnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, DirekturJenderal memberikan keputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

BerdasarkanPermenkes RI No. 040/Menkes/Per/V1I/2000 tentang Registrasi Obat Jadi Bab IIPasal 3 Obat yang dapat memiliki ijin edar harus memenuhi kreteria sebagaiberikut :e Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadaidan dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinik ataubuktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmupengetahuan yang bersangkutan ;e Mutu memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksisesuai CPOB.

Indah Anggraini, M.Si) kepada KementerianKesehatan RI tentang Penggugat adalah tidak benar dan dibuat atasdasar pertimbangan sakit hati, sehingga merupakan pertimbanganyang sewenangwenang;Bahwa Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:Nama : Dr.

Alfian Rejekinte Munthe, MPH.NIP > 197011182002121001Pangkat : Penata III/cJabatan : Epidemiolog (JFU)Unit Kerja: Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit BTK dan PPSatuan Kerja: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KementrianKesehatanBahwa karena Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017, sangat merugikanPenggugat, maka sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Pengugatmengajukan Banding Administratif di Kantor Badan PertimbanganKepegawaian

Alfian Rejekinta Munthe,MPH sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 1Agustus 2017;Kedua : Memperkuat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorKP.04.01/MENKES/296/2017 Tanggal 12 Juni 2017 berupa:hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN. JktPemberhentian dengan Hormat Tidak atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkankepada Dr.

AlfianRejekinte Munthe, MPH dan sangat merugikan Penggugat, sehinggaPenggugat mengajukan upaya perkara a quo di periksa di PengadilanTata Usaha Negara Jakarta;Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 092/KPTS/BAPEK/2018 Tanggal 26 November 2018 Tentang PenguatanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017Tanggal 12 Juni 2017 mengenai Hukuman Disiplin atas nama Penggugat:Dr.

Kepegawaian dalam memutuskan perkara a quokurang pertimbangan hukumnya;Dengan demikian Tergugat selaku Badan Pertimbangan Kepegawaiandalam mengambil Keputusan hanya berdasarkan Surat PutusanKemenkes RI Nomor KP.04.01/MENKES/296/2017, tanpa pernahmendengar keterangan dan atau melakukan pemeriksaan Penggugatdan hanya membaca surat laporan secara sepihak yang dibuat KepalaKantor BTKL PP Kelas Medan (Dr.

Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006tanggal 4 Januari 2006 tentangpenggantian Defisit dana PKPS BBM BIDKESuntuk pelayanan Kesehatan pasien Miskindi Rumah Sakit tahun 2004 ;3. Keputusan Direktur Rumah sakit JiwaDaerah Surakarta Nomor : 824 / 1725 / 8/ 2006 tanggal 19 Agustus 2006tentang pembentukan panitiarealisasi pembagian Jasa pelayananpada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;4.

A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3. Oktober2005 beserta lampirannya tentang PembentukanTIM VERIFIKASI Penggantian Defisit Dana PKPSBBM BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan PasienMiskin di Rumah Sakit Tahun3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006beserta lampirannya tentang PenggantianDefisit Dana PKPS BBM Bidkes' Untuk PelayananKesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun4. Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIKDepKes RI.

Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI = Nomor02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentangPenggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untukPelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah SakitTahun 2004. . Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknisprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003..

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ITV/2003 tentang pedoman pelaksanaanprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003.. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaanprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2002.4.

Nopemb 218 6.316.4 111 2.47 79.428.95 85.745.385er org 35 org 3 0200418 Desemb 238 6.743.4 1 2.02 66.610.67 73.354.120er org 45 Olorg 3 52004Jumlah (3.811 108.736 1.782 63.7 2.134.884 (2.243.670977 41 org ,098 org 45 .879 Perbuatan terdakwa memasukkan data pasien yangmendapat keringanan sampai dengan 50 % tersebut,bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/MenKes/SK/IV/2003tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkanoleh APBD Propinsi

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

(Vide konsideran Membaca padaKeputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat;Halaman 14 dari 44 halaman.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPemohon Kasasi peroleh sebagai bukti, karena memang surattersebut sifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publikapalagi untuk Pemohon Kasasi.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);3.