Perkara PDM~ 59/R.4.23/Epp.2/11/2018Terdakwa telah didakwa sebagai beriku :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAIDIR,S.Sos Alias DEDI Alias DEBES BinHAMBALI, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dihalaman kantorPenanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkar kelurahanEmpoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaktidaknya padatempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang

RUSDI Alias DEDI Bin LASIMA (selanjutnya disebut saksi korban),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa kekantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkarkelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk menanyakanSurat Izin Membangun milik PT. Aryon akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkaninformasi yang tidak jelas dari saksi korban Muh.

Rusdi Alias Dedi BinLasima yang memanggilnya yang sementara berbaris hendak melaksanakan apelsore bersama dengan pegawai kantor Penanaman Modal dan PTSP KabupatenHalaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 142/ PID/ 2019/ PT.MKS.Jeneponto lainnya lalu terdakwa pun berjalan mendekati saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dan saat jarak terdakwa dengan saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dekat maka terdakwa bertanya apa kau bilang dedi dijawaboleh saksi korban Muh.

M E N G A D I L I :

Penundaan

• Menolak permohonan penundaan Penggugat;

Eksepsi

• Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022.

Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;

Putusan Nomor 311 K/TUN/201710.Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukumdan Azas Pelayanan yang baik karena telah mengakibatkan ketidakpastianhukum bagi masyarakat, khususnya bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1):Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan propinsidalam

penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakandalam PTSP;Ayat (4):Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusanpemerintah propinsi kepada BPMPTSP Propinsi;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, bahwa yang dimaksuddengan Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1): Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusanpemerintahan propinsi dalam penyelenggaraan Perizinan danNonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP;Ayat (4): Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernurmemberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi

Bidang Kerja yang ada di DinasHalaman 20 dari 61 Putusan: 10/P/FP/2020/PTUN.JPRPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (BidangPelayanan Terpadu Satu Pintu /PTSP), dan / atau melalui Pelayananberbasis online ;C.

Bahwa jika surat permohonan diserahkan melalui SubBagian Umum dan Kepegawaian, maka akan membutuhkanwaktu lebih lama untuk proses perizinan, karena suratpermohonan dimaksud harus melalui beberapa tahapan, yakniditeruskan dulu kepada Sekretaris Dinas dan kemudianSekretaris Dinas membuat Disposisi kepada Kepala Dinas,dan setelah itu Kepala Dinas memberikan Disposisi kepadaBidang PTSP, dan setelah itu baru didisposisi lagi olen KepalaBidang PTSP ke Seksi terkait dan / atau ke petugas FrontOffice ;2.

Bahwa sesuai prosedur perizinan yang ada (terlampir,copy bukti T3), setiap pelaku usaha yang mengajukan suratpermohonan secara langsung harus diberikan Tanda Terimaoleh petugas Front Office (FO) di Bidang PTSP. Dengandemikian, maka apabila PEMOHON mengajukan suratpermohonan melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,maka PEMOHON dapat dipastikan tidak memiliki bukti TandaTerima dari Bidang kerja terkait, yakni Bidang PTSP ;3.

Bahwa apabila PEMOHON tidak langsung bertatapmuka dengan petugas FO di Bidang PTSP (saat menyerahkansurat permohonan), maka petugas FO tidak akan dapatberkomunikasi secara langsung jika ternyata adahalhaltertentu yang perlu dan penting untuk disampaikan kepadaPEMOHON, terutama terkait pemenuhan persyaratan ;2.

Kotabara Mitratama , (fotokopi sesuai denganAslinya);Agenda Surat Masuk Bidang PenyelenggaraanPelayanan Perizinan dan Non Perizinan (PTSP) padaDinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua,(fotokopi Sesuai dengan Aslinya);Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralProvinsi Papua Nomor: 540/1120/DESDM, tanggal 10Nopember 2020 Prihal: Tanggapan PermohonanPerpanjangan PT.

DALAM PENUNDAAN :- Terhadap penetapan Nomor : 1/G/2019/PTUN.KDI tanggal 27 Mei 2019 tentang Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043, tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang

Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; ----------------------------------------3.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; -----------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi SulawesiTenggara, yang sebelumnya bernama Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSulawesi Ten QQ ara; 20n nan nan nne none en nen nee nen nen nee nen cence nnn2. Bahwa Penggugat CV.

Mitra PrimaSulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 048, tertanggal 19AQUSTUS 20:1 G 5 = aaa seen sie erie eensBahwa, saksi mengetahui proses penerbitannya SK objek sengketayaitu Pemohon memasukkan Permohonannya, Dinas PenanamanModal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksaPermohonan dan berkasnya diregistrasi kemudian membuat suratpermintaan pertimbangan Teknis ke Dinas Energi Sumber DayaMineral Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian

fotokopilampiran berkas dibawa ke Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi persyaratan sesuaiperundangundangan di Bidang Mineral dan Batubara, apabila adakekurangan akan disampaikan kepada Pemohon dan apabila sudahlengkap ditindak lanjuti dengan membuat pertimbangan teknis ataurekomendasi ke Kepala Dinas untuk setelah itu saya buat Draf SKperizinan untuk pertambangan batubara yang diajukan DinasPenanaman Modal dan PTSP

MitraPrima Sulawesi tanggal 1112012, NPWP, Surat Kuasa bila diwakilitetapi diajukan sendiri oleh Direktur ; Bahwa, saksi mengatakan setelah berkasnya lengkap saksi membuatrekomendasi Teknis berdasarkan penilaian bahwa berkas tersebutlengkap dan membuat rekomendasi dan draf SK kemudian dibawa keKantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi SulawesiTT GLI 5 mmm mmm mann nnn en enntnomenBahwa, Saksi yang memproses perubahan IUP Operasi Produksi CV.Mitra Prima Selaras menjadi PT.

Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihat pada SuratKepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari No. 517/269/2018tertanggal 6 Juni 2018; Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yang dimaksudpada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karena sejak tahun 1996 H.Halaman 7 dari 18Putusan Nomor11 /Pdt.SusPHI/2019/PN.

Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi atau bubar pada tahun 1996 dan selanjutnyaPenggugat bekerja dengan Tergugattanpa status atau jabatan sebagaimana dalam Perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas olehPenggugat antara lain tentang perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi atau tutup sejaktahun 1996 dan perusahaan tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari yang padakenyataanya perusahaan Sinar Surya masih beroperasional seperti biasa sampai

Sinar Surya telah tidakberoperasi lagi ataupun bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat dalil tersebut Tergugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 Yaitu surat dari Dinas PMD dan PTSP KotaKendari;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penggugat membantahnya yang dituangkan di dalamReplik halaman 3 (tiga) alenia 3 (tiga) yang pada intinya bahwa tutupnya perusahaan CV.

Sinar Surya tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal danPTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa saksi Tergugat saksi SENGGO yang dihadapkan kemukaPersidangan menjelaskan terhadap Perusahaan yang telah didirikan mempunyai kewajiban untukmelakukan Registrasi setiap tahun dan melakukan perpanjangan ijin setiap 5 (lima) tahun sekali;Menimbang, bahwa saksi Tergugat mengetahui adanya Surat dari kantor AdvokatNasruddin&Partners mengenai pokok surat mohon penjelasan dan informasi dari dari DinasPenanaman Modal PTSP

Sinar Surya sebagaimanabukti T2;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan sebelum penerbitan SuratNomor : 517/269/2018 telah didahului dengan memeriksa seluruh dokumen elektronik yangtersimpan di Database Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta memeriksa pula seluruhdokumen manual yang ada sebelum terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga atasdasar itulah Kepala Dinas Penamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendarimengeluarkan Surat Nomor : 517/269/2018 yang

tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Para Penggugat tersebutselengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara SidangElektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat,tertanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.kdi, yangdisampaikan kepada Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

)Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2020, yang isi suratnya, padapokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor:18/G/2020/PTUN.Kdi.; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn n ence cence neeMenimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, pihak Tergugattelah menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritanggal 06 Agustus 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya

Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Jawabannya,maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonanpencabutan gugatan a quo diperlukan persetujuan dari T ergugat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutangugatan a quo dengan menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yangdisampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukan usahapenambangan dan siapa yang mengeluarkan jin nya sertabagaimana prosedurnya yaitu. awalnya pemohon' memintakesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya pemohonmengajukan WIUP kepada Gubenur Jawa Tengah, melaluiMekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu)kemudian dari PTSP meminta rekomendasi tehnis WIUP (WilayahIjin

Selanjutnya hasildari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP dengan jugamencantumkan rekomendasi eksplorasi. kemudian gubernurmengeluarkan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). SetelahWIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukan IUP Ekplorasikepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP. Setelah IUPEkplorasi turun, kemudian Pemohon mengajukan IUP OperasiHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KInProduksi.

terbukti;Ad.3 Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukanusaha penambangan dan siapa yang mengeluarkan ijin nya serta bagaimanaprosedurnya yaitu awalnya pemohon meminta kesesuaian tata ruang kepadaHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KiInBupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada Gubenur JawaTengah, melalui Mekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampu badan perijinandi PTSP

(pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP (Wilayah ljin Usaha Pertambangan) kepada DinasESDM.

Selanjutnya hasil dari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP denganjuga mencantumkan rekomendasi eksplorasi. Kemudian gubernur mengeluarkanWIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). Setelah WIUP di dapatkan kemudianpemohon mengajukan IUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampujuga PTSP. Setelah IUP Ekplorasi turun, Kemudian Pemohon mengajukan IUPOperasi Produksi.

untuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah ada Perda minuman beralkohol:; Bahwa untuk SIUP 001 milik Penggugat bellum dicabut; Bahwa sudah pernah ada peringatan secara lisan kepada Penggugat bahwasudah ada Distributor Bir Bintang; Bahwa untuk Bir Anker belum ada SIUP MB yang diterbitkan oleh MenteriPerdagangan; Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas PTSP sejak bulan Desember 2019; Bahwa untuk pengurusan SIUP MB harus langsung ke Kementrian dengandilampiri dokumen ijin dari PTSP setelah terbit SIUP MB dilaporkan

kepadaPTSP; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penangguhan SIUP dari PTSP KabupatenTeluk Bintuni yang dikeluarkan untuk Penggugat;Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnk Bahwa masalah penyitaan minuman alcohol milik Penggugat, PTSP Bintunitidak terlibat;Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdata disebutkan tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut

Mutiara Utama Papua yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Teluk Bintuni tanggal 26 Januari 2018, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukumuntuk memperdagangkan Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa dalam faktanya, Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat penjinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPM dan PTSP KabupatenTeluk Bintuni sedangkan pemberitahuan mengenai harus adanya ijin dan Menteri dalam bentukSIUPMB

baru diberitahukan setelah tejadi perdagangan minuman beralkohol tersebut selainitu Surat penangguhan yang dibenkan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni telah ternyata tidak dlindahkanoleh Dinas tersebut yang tetao mengeluarkan surat ijin dalam bentuk SIUP dan SITU kepadaPT.Mutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut, Terdakwa merasa telahmemiliki legalitas dalam memperdagangkan minuman beralkohol.

Mutiara Utama Papua, namun surat tersebut tidak pemah diterma olehTerdakwa dan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni tetap mengeluarkan SIUP danSITU dimaksud.

br>Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Sengketa;-----------------------------------------------------------------------

• Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;----------------------
• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP

;--------------------------------