., dalam perkara pidana No. 44/Pid.B/2018/PN.Pdg tidakmemenuhi syarat formil sehingga dapat dibatalkan (Vernietgbaar);3. Menyatakan bahwa Terdakwa IHOL KHOLISAH, S.E., dan DIKA ADIKARA,S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;4. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa IHOL KHOLISAH,S.E., dan DIKA ADIKARA, S.T. tersebut dari segala tuntutan hukum;5.

PekaraPDM18/Pande/03/2018 dengan Terdakwa IHOL KHOLISAH, S.E., dan DIKAADIKARA, S.T., dalam perkara pidana No. 44/Pid.B/2018/PN.Pdg tidakmemenuhi syarat formil sehingga dapat dibatalkan (Vernietgbaar);Menimbang, bahwa di dalam pembelaan para Terdakwa melalui PenasihatHukumnya mengenai Surat Dakwaan yang pada pokoknya Para Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya keberatan nama Terdakwa lhol Kholisahdengan jenis kelamin lakilaki pada kenyataannya Terdakwa lhol Kholisahberjenis kelamin perempuan.

Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak ke persidangan;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Agustus 2018 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang diterimadan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 14 Agustus 2018 dalamRegister Perkara Nomor : 11/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Pdg

Penyitaan Tanggal 12 Desember 2011, dari Normin (Kepala SekolahDasar Negeri 02 Bosua), berupa : Satu lembar Kwitansi pembayaran Meubelair 1 (satu) Paket sebesarRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober2009 ;DIKEMBAIKAN KEPADA ORANG ATAU KEPADAMEREKA DARI SIAPABENDA ITU DISITA.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya

2012Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 20/TIPIKOR/ 2012/PT.PDG. tanggal13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 10/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/ Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangyang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan

kasasi Nomor28/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiHal. 148 dari 207 hal.

Kasasi/Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanyapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 20/TIPIKOR/2012/PT.PDG,tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Nomor : 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 29/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejak tanggal11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;. Perpanjangan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 30 Agustus 2016 No. 36/Pen.Pid/TPK/2016/PN.Pdg sejak tanggal10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;.

,M.H. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di kantorJONIFER & ASSOCIATES jalan Hiu Il No.12 Ulak Karang Selatan kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Agustus 2016 dibawahNomor : 45/VIIVSK.Pid.Sus/2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor: 30/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan

Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Hakim Agung, No. 1537 K/Pis.Sus/2013Tanggal 19 September 2013 yang memvonis 4 (empat) tahun SubsiderRp. 200.000.000, atau kurungan 6 bulan penjara serta membayar UangPengganti Rp. 97.000.000, (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) atau 1tahun penjara.18) Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan Kembali No. 53PK/PID.SUS/2015/PN.PDG Tanggal 4 September 2015 yang memvonis1 Tahun 6 Bulan Subsider Rp. 50.000.000, atau kurungan 3 bulanpenjara.19) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada Peninjauan KembaliPenggugat

(fotokopi sesuai asli);Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 28 Februari 2013.(fotokopi dari fotokopi);Putusan Pengadilan TinggI Padang Nomor:Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 43 dari 88 Halaman10.11.12.13.14.15.Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P1505/TIPIKOR/2013/PT.PDG, tanggal 02 Mei 2013. (fotokopidari fotokopi);Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1537 K/Pid.Sus/2013,tanggal 19 September 2013.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang No.02/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG, tanggal 13 Juni 2011 s/d 18Juli 2011;4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengdilan NegeriPadang No. 11/Pen.Pid..Sus/ 2011/PNPDG tanggal 10 Agustus2011 sejak tanggal 9 Agustus 2011 s/d tanggal 7 September2001;5.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengdilan NegeriPadang tanggal No. 13/Pen.Pid.Sus/2011/PN.PDG, tanggal 22Agustus 2011 sejak tanggal 8 Agustus 2011 s/d 6 November2011;Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri kelas 1.A Padang tersebut;Setelah mempelajari Surat Dakwaan dan berkas perkara yangbersangkutan yang diterima dari Pelimpahan perkara Jaksa PenuntutUmum Pada Kejaksaan Negeri Solok dengan surat Dakwaan tanggal 05Agustus 2011 No Reg Per : PDSO1 / N.3.15

Olsia Rediftera, UpikSuryati, S Sos, Nelia Verawati, SH.berdasarkan surat kuasa tertanggal 12Agustus 2010 ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengarkan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 12 Juli 2010.yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Padang tertanggal 12Juli 2010 dengan nomor Register 70/Pdt.G/2010/PN.Pdg, telah mengemukakan sebagaiberikut.1.

untuk memeriksa dan menyelesaikansengketa atau perkara dan oleh karenanya beralasan untukHalaman 10 dari 37 Putusan Nomor: 13/Pdt.SusBPSK/2019/PNKwgf)membatalkan putusan Judex Facti dan BPSK dan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRILtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri PadangNomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG

Tangan, Kota Padang,selanjuinya disebut Tergugat VI;Pengadilan Negeni tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Setelan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukandipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januan 2016 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas A Padang, padatanggal 08 Juni 2016 dalam Register Nomor 107 /Pdt.G/2016/PN.Pdg

pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugattelah datang kuasanya demikian juga dengan Para Tergugat telah datangjuga Kuasanya menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dengan RelasHal. 5 dari 31 Putusan Nomor 122/Pdt.G/2014/PN PdgPanggilan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepadapara pihak untuk mengupayakan penyelesaian Perkara Aquo secara damai denganmenunjuk hakim mediator DINAHAYATI SYOFYAN , SH.MH berdasarkan suratpenetapan No. 114/Pdt.G/2014/PN.PDG

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan perbuatan melawan hukumPenggugat dengan nomor perkara No. 76/PDTG/2018/PN.PDG, kecuali halhalyang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;2. Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan/kekeliruan terhadap identitasTergugat sebagaimana tertulis didalam Gugatan Penggugat, dimana Penggugatmenggugat PT INSEVAL PUTERA MEGATRADING bukan PT ENSEVALPUTERA MEGATRADING TBK.

TanahSirah No. 35 Lubuh Begalung, Kota Padang,Selanjutnyadisebut Sebagal TERGUGAT III,;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca suratsurat dan bukti bukti dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan Register Nomor : 17/Pdt.SusPHI/2019/PN.Pdg

Putusan No. 09/PID.B/TPK/2011/PN.PDG);Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung RIberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan,Kabupaten Lampung Utara menerima dana BOS yang berasal dari APBN sebesarRp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah);Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa periode 2008 (triwulanIl

Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 18 Desember 2013.4.Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 19 Desember 2013,No : 27/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNPdg,sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.5, Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang tanggal 2 Januari 2014 #Nomor01/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Pdg, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;6.PerpanjanganPenahanan Ketua Pengadilan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta/Pid/2016/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada

yang telah ditentukan, untukPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang kuasanya demikian jugadengan Tergugat 1 Sampai dengan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat RekonvensiHadir Kuasanya, yang telah datang menghadap pada persidangan yang telahditentukan dengan Relas.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepadapara pihak untuk mengupayakan penyelesaian Perkara Aquo secara damai denganmenunjuk hakim mediator YOSE ANA ROSLINDA SH berdasarkan surat penetapanNo. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG

tertanggal 23 Juli 2015Menimbang, bahwa berdasarkan surat / laporan dari hakim mediator tertanggal30 Juli 2015 menyatakan bahwa perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG telahdilakukan mediasi kepada para pihak tetapi tidak berhasil dan menyampaikan padamajelis hakim agar perkara Aquo tetap dilanjutkan .Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinyaadalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:Bahwa Adapun juwud dari gugatan penggugat adalah

Nomor 526 K/Pdt.SusPHI/2015dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan maksud dari dalil gugatannyapada angka 1;Oleh sebab itu kiranya gugatan tersebut pada angka 1 tidak dapatdipertanggung jawabkan atau tidak jelas maksudnya, dan Tergugat denganjelas dan tegas menolak gugatan penggugat pada angka 1;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor5/Pdt.SusPHI/2015/PN.Pdg. tanggal 8 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut

PdgTelah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan oleh keuda belahpihak ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dari kedua belah pihak ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang kelas A,Nomor.185.Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 31 Oktober 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatantersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPadang kelas

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal 30 Juli 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :leMenyatakan Terdakwa Ir. Samuel Panggabean tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primer ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;Hal. 42 dari 174 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 23/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 04 Oktober 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 30 Juli 2012yang dimintakan banding

SAMUELPANGGABEAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa juga sebagai TermohonKasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 Akta/PK/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg bertanggal 26 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Terpidana Ir.

Peninjauan Kembali Pemohon atas putusan kasasiNomor 20 K/Pid.Sus/2013 tanggal 02 April 2013 yang amarnya menolakpermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan yangdimohonkan kasasi oleh Pemohon dan Jaksa/Penuntut Umum adalahPutusan Pengadilan Tinggi Padang dalam tingkat banding Nomor23/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 01 Oktober 2012 yang dibacakan tanggal04 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

./2018/PN.Pdg. tertanggal15 Agustus 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : PenetapanKetua Pengadilan Negeri Padang Nomor559/Pid.Sus/2018/PNPdg tanggal 3 Agustus 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor559/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 6Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan