Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2016 — Pidana - drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
122 — 83
  • PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1I. tanggal 28Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut HakimAnggota II ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan142perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi,baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-03-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 28 Juni 2012 — URI BAJURI SPD alias BAJURI bin SANADJI
61 — 14
  • harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelistidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya , dan majelis akanmembuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiair , diancampidana berdasarkan pasal 12 b (BUKAN 12 Bhuruf besar)UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kelKUHPidana.Yang unsurunsurnya sebagai berikut :1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara ;2) Menerima hadiah ;3) Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;4) Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya ;Menimbang bahwa unbsur yang paling esensial dalam pasal 12 huruf b ini adalahunsur*Menerima hadiah.Menimbang bahwa yang dimaksud
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 14 Juli 2020 — Penuntut Umum:
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
112 — 32
  • UU Pemberantasan Korupsi (SejakPerpu No 24 tahun 1960 yang dicabut dengan UU Nomor 3 tahun 1971 dandicabut dengan UU Nomor 31 tahun 1999 terakhir diubah dengan UU No 20tahun 2001)memiliki sasaran utama(adresaat) adalah pegawai negeri ataupenyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Berwibawa jo UU Nomor30 tahun 2002 tentang KPK.Menimbang,Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDHI GINANJAR, SH., MH.
Terdakwa:
Albert Zefanya Nompetus
77 — 46
  • Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1Angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telahdidakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. H. SYAMSUL USMAN, MT
97 — 20
  • Agung tersebut diatas dapat dilihat hubungannya dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Pasal 6 yang menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas (a.)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam penjelasan Pasal 6 disebutkan, yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara, inspektorat pada Departemen atau LembagaPemerintah NonDepartemen.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 April 2015 —
35 — 4
  • segalahak dan kewajiban yang tidak dipisahkan pengurusannya dilakuan Pusatdan Daerah , berada dalam tanggung jawab dan penguasaan danpengurusa oleh Badan Usaha, Yayasan, Badan Usaha Milik Daerahdimana Negara ikut menyertakan modal ;Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 1 ayat 22 menyebutkan antara lain Kerugian Negaraadalah berkurangnya keuangan milik Negara baik aset, uang , suratberharga akibat perobuatan melawan hukum baik disengaja atau lalaiyang dilakukan oleh Penyelenggara
    Negara ;Bahwahasil audit Nomor Lainv73/PW10/5/2014 tanggal 10 Pebruari2014 dilakukan Audit Investigatif mencakup adanya penyalahgunaanpengelolaan dana kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)109dan Usaha Ekonomi Kreatif ( UEK) program PNPM Mandiri Perdesaankecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur ;Bahwa Hasil audit ditemukan adanya dugaan penyimpanganmengakibatkan kerugian Negara ;Bahwa dalam melakukan Audit ahli meminta pihak Polres memaparkankasus yang terjadi, mempelajari peraturan, mendapatkan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1788/ Pid.B/ 2010 /PN PLG
Tanggal 6 Juli 2014 — I dr. Agustria Zainu Saleh, Sp.OG (K) bin Sulaiman II Prof. dr. H. Syakroni Daud Rusydi, SpOG(K) bin K.H. Daud Rusydi
208 — 46
  • .02.03.12.3.1372 tanggal O5Agustus 2003 tentang Penunjukan / PengangkatanPemegang KasKeuangan / Bendahara Departemen Obstetri dan GinekologiFakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya / RSMH Palembang, pada waktu dantempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebutdiatas, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagaiperbuatan secara berlanjut, baik bertindak sendirisendiri ataupun secarabersamasama sebagai yang melakukan atau turut melakukan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu. , membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, perobuatan mana dilakukan terdakwa dan terdakwa II dengan caraESTA SEI ES mmm mm annem neeme Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya ( UNSRI ) Palembangdisamping menyelenggarakan Program Studi Strata 1 jugamenyelenggarakan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 5/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
252 — 127
  • Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkanbahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimanadikemukakan dalam angka 2 di atas, namun norma Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU AP) telahmemperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negaradengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang jugamencakup tindakan faktual ; (b) Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,yudikatif, dan penyelenggara
    Negara lainnya ; (c)Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPEB ; (d)Bersifat final dalam arti lebih luas ; (e) Keputusan yangberpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau ; (f)Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat =;Halaman 7 dari 274 halaman, Putusan Perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
187 — 69
  • Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kemanfaatan89.Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menjelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas :Halaman 101 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaran Negara, AsasKeterobukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasAkuntabilitas ; Sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999,tentang Penyelenggara
    Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme; 90.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 08-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
337 — 189
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU - LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
179 — 774
  • Nomor : 29/Pid.SusTP K/2014/PN.Tpg.Batam Centre Kota Batam dan halaman Bank BCA di daerah Nagoya Batam, atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkandiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
83 — 146
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12 /Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk
Tanggal 25 Mei 2015 — - Drs.Agus Mujianto bin Sabar
63 — 21
  • Putusan Mahkamah Agung RI ini diikuti pula oleh putusan MahkamahAgung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3 undangundang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi baik iapegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri.Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa membenarkan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-07-2016 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 7 Nopember 2017 — YAHYA
59 — 14
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
411 — 1270
  • Berdasarkan Undangundang Nomor 28 tahun 1999 pasal 1 angka 6,pasal 3, dan penjelasan pasal 3 angka 1 menyebutkan:Pasal 1Dalam Undangundang ini yang dimaksud dengan :Angka 6Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yangmenjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum,untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Pasal 3Hal. 97 dari 214 Putusan Pkr. No. 32/G/2019/PTUN.PLKAsasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:1.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PT PALU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 10 Juni 2015 — ISMAN IDUL FITRIANSYAH, S.T VS JAKSA
66 — 30
  • dalam kapasitasnya selakuKepala Bidang Perhubungan Laut pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai serta saksi YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan pada Bidang Perhubungan Laut Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai (ketiganya merupakanTerdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dantempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PERTAMA KEDUA, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakankekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Pegawai Negeri yang diangkat pada tahun 2010/2011dan pada tahun 2012, Terdakwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Plg
Tanggal 22 Maret 2017 — Muhammad Nasir, SE bin M.Yasin;
140 — 186
  • Putusan MahkamahAgung RI ini diikuti pula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun2007 nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1pasal 3 undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupunbukan pegawai negeri;Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap didepan
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H. Diwakili Oleh : HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
89 — 37
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaOrang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/PID.TPK/2018/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin SARTO WIRJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BOBI HARYANTO, SH. MH.
95 — 35
  • PropinsiJawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri dan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 :Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang meliputi daerahn hukum Propinsi Jawa Tengah yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara
    Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang memberikansesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara sebagai berikut : Bahwa bermula pada tahun 2016 PT.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum: 1.GAMA PALIAS, SH 2.ACHMAD FAUZI, SH 3.GALIH MARTINO DWI C, SH 4.FITRIAN YURISTYAWAN. SH Terdakwa: APRILIA JOHIKE DECHRISY
262 — 124
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.