Ditemukan 810 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pertimbangan pertambangan pertimbanagan perimbangan pertambanagn pertimbangn
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 24 Februari 2016 — 1. TIRTA SWASTIKA, DKK VS PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, dan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
64 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 87 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, teroukti Judex Facti telahsalah daam menafsirkan perselisinan dan yang seharusnya tentang perhitunganrumus manfaat Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiunyang lama (bukan tentang pesangon sebagaimana pertimbanagn hukum JudexFacti di atas) dan Judex Facti terbukti telah memeriksa kerancuan dan keabsahadari ketentuan program Pensiun yang lama (SKEP 1433 tahun 1987 dan SE06tahun 1989 dan SE09 tahun 1989) yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
974 — 1749
  • Jadi apa yang kami kemukakan di dalam pertimbangankeputusan dewan etik itu kami konfirmasikan kepada ahlinya sehinggaakhirnya kami tiba pada kesimpulan sebagaimana yang kemudian menjadirekomendasi kami;Bahwa di dalam melakukan klarifikasi atau meminta keterangan dariPenggugat, menurut Saksi selain masalah pernyataan tersebut ada hal lainyang menjadi petimbangan dari Saksi atau pertimbanagn lain dari dewan etikHalaman 103 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/P TUN.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
286 — 151
  • Bahwa oleh karena pertimbanagn hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalammengambil keputusannya berdasarkan rekayasa dan manipulasi faktafaktahukum persidangan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang bekerjasamaatau bersekongkol dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambilkeputusannya sebagaimana yang diuraikan Para Pembanding/Tergugat padabutir 1 s/d butir 34 dalam keberatan Para Pembanding/Tergugat pada angkaromawi diatas, sehingga Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambilkeputusannya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 10-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 64/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 10 Agustus 2017 — H. SYAHRUNI, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Pandan Sari nomor : 147 RT 024 Kel. Marga Sari, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;dkk MELAWAN 1. PT.GUNUNG BAYAN RESOURCES Tbk, beralamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Syaifuddin, SH. dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH. & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 226/II/K/Pdt/2016/PN.Bpp disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. P.T. DERMAGA PERKASA PRATAMA, alamat di Jl. MT. Haryono, Komplek Balikpapan Baru Blok D- 4/9-10 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan dalam hal ini diwakili kuasnya Irwan Syaifuddin, SH dan Wahyudin,SH advokat pada kantor ADV. IRWAN SYAIFUDDIN,SH & Rekan beralamat di Jalan Wonosari RT 23 No.28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan, Kalimantan - Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Juli 2016 dibawah Nomor 225/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp; disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALIKPAPAN, beralamat Jl. Marsma Iswahyudi No. 40 Gn Bakaran Balikpapan Selatan, dalam peradilan tingkat Pertama diwakili kuasanya AHMAD SYAFRUDDIN, SH. dan SUGIANNOR,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 70/II/KA/Pdt/2016/PN.Bpp akan tetapi dalam tingkat banding tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan juga tidak menyatakan banding; disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
83 — 30
  • PemerintahanDaerah Pasal. 2 ayat (1) dan (ayat.2) menyebutkan :Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagiatas Kelurahan dan/atau DesaBahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas maksud dari tidakberhubungan oleh karena dapat mengandung dua pengertian yaitu :Tidak berhubungan secara kelembagaan dan/atau instansi pemerintah.Tidak berhubungan secara geografis/letak kantorBahwa pertimbangan Majelis Hakim bila menyatakan tidak berhubungansecara kelembangaan/instansi Pemerintah didasarin pertimbanagn
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
392 — 246
  • Teuku Djohan,hal tersebut sesuai dengan kutipan pertimbanagn yang dibuatsendiri oleh Judex Factie yaitu: FARAILD TERTANGGAL 25JUNI 1978 TELAH ADA PEMBAGIAN HARTA HIBAH DANWASIAT bukanlah berarti seluruh harta Alm. Teuku Djohantelah di faraildhkan itu hanya sebatas terhadap hartahartayang telah dihibbah dan di wasiatkan, terlebih jika kita melihatbukti surat PENGAKUAN PENERIMAAN FARAILDH (terlampirsebagai bukti tambahan dari Penggugat Intervensi dengandiberi kode P.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-02-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 30 Mei 2016 — Drs. LUKMAN HAKIM (Terdakwa)
73 — 31
  • delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan demikian total uang milik PD BPR Karimunyang 96% sahamnya milik Pemkab Karimun yang telah diambil dandipergunakan sebagian oleh terdakwa dan sebagian lagi tidak dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh terdakwa mencapai Rp. 2.691.508.672, , dan dengan diambilnya uang sebesar Rp. 2. 691.508.672,oleh terdakwa telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa danpihakpihak lain yang menikmati atas aliran dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 8 Desember 2016 — EULIS RUHIMAH, S.KM
91 — 25
  • kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan,kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaan sarana yang ada pada diriTerdakwa karena jabatan atau kedudukannya; woneennnnnn= Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI -ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL HAMDA -RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari JOHN ARIE MOZES
71 — 19
  • jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan penyalahgunaan saranayang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor tersebut, MajelisHakim akan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan742K/Pid/2007, dalam pertimbanagn
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
673 — 441
  • Yayasan Bapelkes KrakatauSteel dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan Bapelkes Krakatau Steel tidaksesuai dengan Akta Pendirian Nomor 17, tanggal 15 Maret 2010 dan SuratKeputusan Pembina Yayasan Bapelkes Krakatau Steel Nomor 14/PBKS/Kpts/2012, tanggal 24 April 2012 tentang Arahan Investasi, serta ketentuanPasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo.Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang UndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
511 — 278
  • Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga telah menyebabkankerugian keuangan Negara sejumlah Rp93.129.042.352,00 +Rp25.099.075.292,00 = Rp118.228.117.644,00 (seratus delapan belas miliardua ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus empatpuluh empat rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn hukum di atas, HakimKetua dam Hakim Anggota 2 berpendapat, Terdakwa selaku Manager InvestasiYayasan Bapelkes Krakatau