Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 25-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Ag/2015
Tanggal 25 Juni 2015 — Dr. NY. MEIZAR B. SYAFEI (Dr. MEIZAR DJALIL binti ABDUL DJALIL), vs 1. Ny. MUTIA LISA binti ABDUL MANAN, dkk
111 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinyatakan:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumIslam, wakaf dan shadaqah;Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan berkaitan yurisprudensi tetapMahkamah Agung RI dengan: Putusan Nomor Il.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979, yangmerupakan salah satu titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 K/MIL/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — AHMAD AGUS FATKUROHMAN, DK
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persidangan bukantidak tahu dan bukan pula tidak paham bagaimana mekanisme prosespersidangan yang benar, seperti halnya :a) Bagaimana cara pengungkapan fakta yuridis yang benar, objektif danmaksimal.b) Bagaimana cara menguji kebenaran (menganalisa) fakta yuridis untukbisa dijadikan fakta yuridis sebagai fakta hukum.c) Bagaimana pula cara mekanisme dan cara membuktikan unsur tindakpidana yang didakwakan kepada diri para Terdakwa yang benar danoptimal.Aturan Hukum Jelas.Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 04-04-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 31 Agustus 2018 — Penggugat:
SALMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Intervensi:
1.HAERUNI
2.Ir. MARDIANA
3.SUNARDI
4.RUSMINI
47 — 21
  • Dari semua fakta hukum tersebut MajelisHakim berkesimpulan bahwa titik berat dan titik singgung persoalan dalamperkara ini adalah persoalan kepemilikan tanah yang merupakan ranah dibidang hukum keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di atas,dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan masalahSiapa yang berhak atas kepemilikan sebidang tanah, oleh karena itu harusditetapkan terlebin dahulu, Apakah Penggugat adalah pemilik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/PDT/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN VS Hj. MASDALINA, dkk.
51 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3388 K/Pdt/1985 bertanggal18 Juni 1985, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkansemua fakta dan bukti yang dikemukakan dalam persidangan, makaMahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 950 K/Pdt/1987 bertanggal 28Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvaldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 26-05-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 61 /Pdt.G/2015/PN.Kpg
Tanggal 30 Nopember 2015 — MATIUS DAVID BOESDAY Melawan DINA BOESDAY- NGURU, dkk
81 — 21
  • nginap di keluarga Noya;Bahwa ketika saya nginap di rumah keluarga Noya, saya diberitahu olehkeluarga Noya bahwa ada orang Fatufeto namanya Markus Boesday tinggaldi Bandung lalu saya dibawa dan diperkenalkan oleh keluarga Noya denganMarkus Boesday lalu saya nginap selama dua hari di rumah Markus BoesdayBahwa selama dua hari di rumah Markus Boesday ia menceritakan tentangkeadaan di Bandung ;Bahwa Kalau mengenai tanah yang sekarang disengketakan dalam ceritasaya dengan Markus Boesday tidak pernah singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 03-04-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 17-01-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 09/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 12 Nopember 2012 — SUNARYANTI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; LIANANI KRISNAWATY
71 — 41
  • Pasal 1 angka (9) undangundang tentang peradilan tata usaha negara, danHalaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG54tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai mana dimaksudoleh Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan Pasal 49 huruf a danMenimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikansehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SLEMAN Nomor 43/PID.B/2013/PN.SLMN
Tanggal 11 April 2013 — IRENE ARYANTI
31 — 3
  • Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung atau setidaktidaknyabertitik singgung dengan sengketa perdata ;4. Membebaskan atau melepaskan terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMO AGUSSUHARTO (alm) dari segala Tuntutan hukum ;Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selapada tanggal 19 Februari 2013 yaitu : 1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum terdakwa IRENE ARYANTI BINTI TOMOAGUS SUHARTO (alm) tidak dapat diterima.2.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2018/PN SDA
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.SAFRISA TJAHYANI
2.Drh. DWI TJAHJA ARI MOERTI
Tergugat:
HELENA MARGARET
Turut Tergugat:
1.Notaris Kabupaten Gresik RADITYA EKO HARTANTO, SH. M.Kn.
2.Notaris Kabupaten Sidoarjo ARIANA YANUATRIZANTI, SH.
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
116 — 42
  • Dan bilamanadiperlukan dengan akta ini pula Pihak Pertama memberiKUAS@.......... untuk dan atas nama Pihak Pertama melaksanakanpenjualan tersebut diatas..... . artinya Tergugat diberikan kKewenanganoleh Para Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan tersebutkepada pihak lain bukan untuk dimiliki dan dibeli oleh Penggugat sendiridengan melakukan Akta Jual Beli dihadapan Turut Tergugat II tanpasepengetahuan dari Para Penggugat dan hal tersebut juga tidak pernahdi singgung dan tidak pernah diberitahukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 08-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1583/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2017 — IDUR DULMANAN
283 — 106
  • dengan perbuatanmelawan hukum pasal 13865 KUHPerdata; bahwa bisa juga suatu perjanjian berkaitan dengan pasal 378 KUHPpenipuan, bila perjanjian tersebut dipakai sebagai alat untuk melakukantindak pidana maka bisa jadi potensi untuk adanya pasal 378 KUHP,namun dalam hal ini kita harus dapat membuktikan bahwa sejak awalsalah satu) pihak memang merencanakan untuk menggunakanperjanjian sebagai alat/sebagai instrumen untuk melakukan penipuan(sebagaimana unsur pasal 378 KUHP); bahwa bila terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-07-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 22-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. ABDULLAH ABDUL ARAZAK DAN Drs. SUNARYONO, SH., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN VS PT. NUR AKBAR;
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 6 dan 7angka 21 huruf a dan b dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 69/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
119 — 64
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Kohod,Gambar Situasi tanggal 26 Januari
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 30-07-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 103/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 30 Agustus 2018 — -. FRITS SERAN VS -. ANASTASIA SIAK, DK
58 — 27
  • Selain itu, ada perkara yang dasar hukumnyatidak ada atau kurang lengkap atau kabur atau berbedabeda atau terdapattitik singgung antara satu dengan lainnya (misalnya antara wanprestasidenganPMH), yang untuk memastikannya sulit sampai telah adanyapemeriksaan pengadilan, makamereka yang menghadapi persoalandemikian akan sangat dirugikan oleh peryaratan tersebut.3.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
AGUSTINUS ELIA
Tergugat:
SILPA KAROLINA LANGGA
89 — 23
  • Obyek sengketa tidak jelas (ERROR IN OBJECTOR).Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa,apabila luas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyeksengketa, maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnyaapabila terkait dengan batasbatas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1174 K/PID.SUS/2015
Tanggal 5 April 2016 — Ir. KHAMIDIN YOESOEF bin MUHAMMAD YUSUF
714 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terdapat titik taut atautitik singgung dari berbagai ranah hukum, sehingga memungkinkan suatuobyek, subyek, peristiwa yang sama diperiksa dan diadili dalam ranah hukumyang berbeda.Bahwa yang dimaksud dengan Nebis in Idem sebagaimana dimaksud dalamPasal 76 KUHP, disebutkan kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkindiulangi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi karena perbuatan yangbaginya telah diputuskan oleh Hakim di negara Indonesia dengan putusanyang tidak boleh diubah lagi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/TUN/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — GANDHI GAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA., II. Hj. AISYAH YUDIN., III. PT. MITRA GRAHA SARANA., IV. Hj. ASNI, S.PI., V. PT. BANK MANDIRI (Persero)., VI. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. KANTOR CABANG ABEPURA;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan jalan masuk, Barat dengan tanah BapakMax sudah pasti dan tidak terbantahkan; Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sebagai pihakdalam perkara perdata tersebut di atas, akan tetapi riwayat kepemilikantanahnya berasal dari pelepasan hak tanah adat dari fahm/marga Dawir,dan karena Hengki Dawir dalam perkara perdata tersebut adalahsebagai Tergugat Ill, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus terikatdan tunduk pada putusan perdata tersebut; Bahwa oleh karena dalam sengketa a quo terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk vs PT. MAJU SUKSES SENTOSA
58 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , dan nyatanyata didalam perkara ini yudex pactietelah menyalahi aturan hukum dengan melampui kewenangannyabahkan terlalu formalistic dan kaku serta tidak bernurani, mengingatdalam perkara yang samasama dihadapi ini, telah ternyata terdapattitik singgung peradilan umum, yang telah diambil alih oleh yudex pactietingkat pertama maupun tingkat kedua Pengadilan Tata Usaha Negara,sehingga dibutuhkan suatu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikanpenggarisan yang jelas dilingkungan peradilan Tata Usaha
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2014 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ny. ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs
44 — 13
  • Bahwa terbitnya surat undangan maupun SPPBJ dari Tergugat haruslah diartikan atas sepengetahuan dan persetujuan daripadaTergugat II sebagaimana terbukti kedua produk surat tersebuttelah pula diberikan kepada Tergugat II dalam bentuk"tembusan" sebagaimana telah Penggugat singgung diatas ;5.4.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, DK
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dantelah salah menerapkan hukum pembuktian.Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/2016Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan JudexFacti yang telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak seksama dansalah menerapkan hukum pembuktian, yaitu yaitu Putusan MahkamahAgung Nomor 2187K/Sip/1983 yang mengatakan Putusan PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanyamempertimbangkan sebagian saja buktibukti yang dikemukakan dalampersidangan.Hal ini bertitik singgung
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 25-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 15
  • sebagaimana ketentuan dari Pasalpasal dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah(Onrechtmatige Overheidsdaad) yang telah dipertimbangkan diatas;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah MajelisHakim meneliti Surat Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yang memiliki titik singgung
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 47/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 22 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. Munir bin BM. Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat II : Muslim bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat III : Mursalin bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat IV : Hidayat bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat V : Narwis bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VI : Fadhullah bin H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Pembanding/Penggugat VII : Fitriana Susanti binti H. Munir Haniffa Diwakili Oleh : H. Munir bin BM. Haniffa
Terbanding/Tergugat I : Wahidin
Terbanding/Tergugat II : Mutiar bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Tergugat III : Musalman bin H. Munir Haniffa
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Turut Tergugat II : HENDARWIN,SH,MKn
91 — 25
  • mengadili dan memutus dalam perkara aquo adalah PengadilanAgama sebagaimana yang telah diatur oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang berwenang perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, Infag, Shadaqoh dan ekonomi Syariah ;Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung telah mengeluar regulasiyaitu Sema Nomor 4 Tahun 2016 dalam rumusan kamar perdata yang menjadipedoman bagi Pengadilan, yang mengatur titik singgung