antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktanbertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO serta menjaminkeberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapisapi tersebutmenjadikan program UPPO menjadi terhenti; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekira jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Hal. 21 dari 22 hal. Put.

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1 ) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidarr ;Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaog re Pp =Merupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana19Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU.

Kalimantan TimurNomor : R550/PW.17.2/5/2011 tanggal 7 Nopember 2011 terhadap pekerjaanJasa Konsultasi lanjutan penyusunan Feasibility Study, Amdal dan DetailedEngineering Design Pelabuhan Kota Bangun yang dilaksanakan oleh PT.Auramatra Jaya Engineering Negara dirugikan sejumlah Rp.3.326.775.000,.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UU.

2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, ketentuan dalam BabXVII bagian Kesatu KUHAP serta ketentuan dalam UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Membatalkan putusan

., tanggal 25 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

No. 2086 K/Pid.Sus/201116.Bahwa pada saat 2 (dua) unit Hovercraft tersebut tiba di Boven Digoelkeseluruhannya berada dalam kondisi baik dan siap pakai dan salahsatunya sudah pernah digunakan oleh bapak Bupati Boven Digoelmenuju Asiki ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaiBestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;3.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi bukanlan merupakan Bestadeell Delict (Delik Inti)dari penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;5.

Bestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana adalah unsur secara melawan hukum dan bukan unsurmelakukan perouatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi sebagaimana pendapat dari Judex Facti dalammemberikan

Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara sebesar Rp.49.000.000, (empat puluh sembilan jutarupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa DARMAN Bin LA HUSE tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR

Menyatakan Terdakwa DARMAN BIN LA HUSE Bin LA HUSE bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, dalam dakwaan Primaitr.2.

Fisik Rekening Air Per 31 Desember2001sebesar : Rp. 260.082.620,Hasilnya terdapat selisin kurang Fisik Rekening Air sebesarRp. 66.012.708.00,Pada hasil Pemeriksaan Per 31 Desember 2001 hasil temuan BPKPterdapat selisih kurang fisik sebesar : Rp. 66.012.708.00,Sedangkan saldo menurut buku rekening air sebesar : Rp.326.095.328.00,.Sedangkan saldo menurut Fisik rekenng air sebesar : Rp.260.082.620.00,Jadi Selisin: Rp. 66.012.708.00,Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; 12SUBSIDAIR : 2220222 220 22 nn nn nn enn eeSaaS Bahwa terdakwa . SUBAEDAH BINTI BACO selaku Ketua Kasir PadaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto dan terdakwaIl.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 20017273tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalSo aval (1) Ke1 RUIAP eee ceeesn etcetera annemSubsidair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Nomor : 18 K/Pid.Sus/2014141Menyatakan Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI melanggar Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIRPenuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga

: 62/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, tanggal 18 September 2013 yangmerubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenaitu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan22,ditambah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

NASIR tersebut di atas, diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUSMIN DAWI BinSEMIdalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Aditya Rezki Abadi(PT.

Korupsi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, ...Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Makassar Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN.MKS tanggal 19 Febrauri2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 20 Tahun 2001 Jo.

Menyatakan terdakwa AGUS DIDIPU telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (8)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHal. 1 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

(c) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual waktuyang telah ditetapkan dalam Kontrak.nocnenennnn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang UndangRepuplik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Undang Undang Repuplik Indonesia Nomor 20 TahunHal. 14 dari 95 halamanPutusan No. 12/PID.SUS TIPIKOR/2012/PN.Gtlo.2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Repuplik Indonesia

Pemerintah Propinsi Jawa Timurdan Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 15.951.500, (lima belas jutasembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDAIR ...SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa HADI SUTRISNO selaku Kepala Desa Tamansari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Januari 2010 sampai denganbulan Maret 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, telah menerimabantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerkotaan

subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang perubahan Undang UndangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang, bahwa namun demikian mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair,Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu: PY aie 2 eee ree eeeMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan ...dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOLUPSi ; n noon nn nn nnn nnn nnn cnn nnn nnn cnn nnn nnn nnn nnn nnn nena nnn Subsidair : $9 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn cn nnn cn nnn cn nnn cnn nn nananMelanggar Pasal 3 Jo.

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primailr

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair

264.226.026,46Jumlah kerugian keuangan Negara (1+2) 652.825.504,50 Bahwa dugaan penyimpangan tersebut diatas disebabkan adanyaitikad kurang baik dari Terdakwa selaku Kepala Desa Timpaus KecamatanBokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut pada saat bertugas, dimanakewenangan dan kewajiban PTPKD dan Pelaksanaan Kegiatan yangseharusnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat Desa telah diambil alin olehTerdakwa selaku Kepala Desa Timpaus.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT PALatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SOFYAN S.

LIMPASEMO, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;2.

Pal , Memori Banding dariPenuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimanaterurai dibawah ini :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas :Primair :Melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana Telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana

ratus duapuluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)ditambah dengan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuhpuluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) tidak termasuk PPNberdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota ParePare Tahun 2006 Nomor : LHAI6542/PW 21/5/2007tanggal 3 Oktober 2007 ;Perbuatan Terdakwa Andi Zainal diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Andi Zainal selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 200112tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan primair ;Membebaskan Terdakwa Andi Zainal oleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut ;Menyatakan Terdakwa Andi Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan

PAHLUPI mengakibatkanNegara mengalami kerugian sejumlah Rp. 108.606.273, (seratusdelapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tigarupiah) atau sejumlah tersebut.n Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :n Bahwa Ia Terdakwa ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAMBAJURI

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganhukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tindak pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru tanggal 24 Februari 2014Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor/2012/PN.PBR, yang dimintakan bandingdapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Tanggal 24

O02 April 2015 menyatakan Hasil KegiatanPenambangan Batuan Andesit di Dusun Turusan dan DusunTileng Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo KabupatenKulon Progo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara11sebesar Rp 851.620.000, (delapan ratus lima puluh satu jutaenam ratus dua puluh ribu rupiah)atau nilai lain yangmendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan terdakwasecara langsung telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsSi.

Gunadi, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.

Gunadididakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagaiDe@rikut: 2222222 o nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn rene nnn n nnn nee censPrimair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No

Landung Wiyana Bin R.Gunadi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana KOruDSi ;2 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnnn nnnMenimbang, bahwa Terdakwa R.

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.Aris Purwanto selaku pihak penyedia barang/jasabersamasama dengan Ir.Hamid Idrus yang menjabat sebagai Plt Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.

ARIS PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam Dakwaan

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI:1.

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Pati tahun 2008sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :141.1/1356/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang digaji oleh Pemerintah Desa dari APBDdan Terdakwa karena Jabatannya sebagai Kepala Desa mempunyai kewenanganantara lain untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa (pasal1 ke 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007) sehingga terdakwatersebut tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut sebagaima tersebut dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dakwaan Jaksa PenuntutUmum karena unsur melawan hukum dari pasal tersebut tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 dalam dakwaan primair

MM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo; Pasal 55 ayat (1) ke KUHP..SUBSIDIAR :Bahwa terdakwa PAULUS KOBBA, SH., MM bersamasama denganSYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL(penuntutannya masingmasing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada haritanggal yang tidak dapat ditentukan

MM, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa PAULUS KOBBA, SH. MM dari Dakwaan Primairtersebut ;3 Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA, SH.