Ditemukan 8632 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
17244
  • Hukum Universitas SriwijayaPalembang (S3).e Program Pasca Sarjana / Fakultas Hukum UniversitasMuhamadiyah Palembang (S2).e Program Pasca Sarjana / Fakultas Hukum Universitas Eka SaktiPadang (S2).e Program Pasca Sarjana / Fakultas Hukum Universitas Batang Harijambi (S2).Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapaInstansi, Baik di tahap Penyidikan maupun di depan sidang Pengadilan;Bahwa menurut Ahli, Terdakwa dapat di kenakan
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 18 Mei 2015 — FITRINA MAMULAI
6012
  • Poso;Bahwa bentuk pelayanan yang di kenakan tarif PNBP di KantorPertanahan Kab.
Register : 23-09-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 250/Pid.Sus/2019/PN Son
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
9054
  • didalam system LAS sesuai dengan jumlah gaji calondebitur, jangka waktu kredit dan suku bunga yang berlaku maka secarasystem akan tercantum plafond kredit yang akan diberikan kepada calondebitur.Dari jumlah plafond kredit tersebut ditentukan besaran cicilan kredityang diberikan yaitu sebesar 70 % s/d 75 % dari gaji setiap bulan; Bahwa Selain biaya adminitrasi dan provisi ada biaya lain yangdibebankan kepada calon debitur yaitu AJKO dan potongan angsuranpertama dqan jika dari instansi swasta maka di kenakan
Register : 09-06-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2015 — Heca Janatra Bin H. Mohd Djamil ( Terdakwa0
15910
  • Tpg.korupsi yang dapat di kenakan sanksi atau dipidana berdasarkan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telahmengajukan dipersidangan seorang yang bernama HECA JANATRA Bin H.MOHD.
Putus : 24-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 259/Pid Sus/2013/PN Slmn
Tanggal 24 Oktober 2013 —
14271
  • memukul korban dua kali kenabagian kepala, kemudian terdakwa memukul 2 kali Saat itu korban sudah tidakbereaksi dan setelah itu Hardani bilang kae ono pisau diatas bifet disayat saja,kemudian terdakwa yang menyayat dibagian leher dan tangan sebelah kiridilapisi kain Lap Saat disayat korban sudah diam saja hanya bergerak pada Jaritangan, Setelah itu Hardani bilang jangan sampai ada orang tahu, bila sampaibocor saya tembak kemudian setelah itu bubar; Bahwa pada saat ditinggal pakainnya korban terdakwa kenakan
Register : 25-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Adnin Tri Permana
2.Dani Sugianto
3.Deni Susanto
14277
  • memberitahukankepada Terdakwa3 (Sertu Deni Susanto), Terdakwa2 (SertuDani Sugianto), Saksi7 (Boy Franciskus Lubis) dan Saksi8(Feri Hendrianto) kemudian para Terdakwa dan teman Saksi6(Nur Muhammad Iskandar) menyuruh membersihkan nodadarah tersebut di sungai Mahakam kemudian pada saat Saksi6(Nur Muhammad Iskandar) turun ke sungai Mahakam, melihatTerdakwa2 (Sertu Dani Sugianto), kemudian Saksi6 (NurMuhammad Iskandar) memberitahukan perihal noda darahyang ada di celana yang sedang Saksi6 (Nur MuhammadIskandar) kenakan
Register : 13-04-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 50/Pid.B/2011/PN.TTN
Tanggal 23 Agustus 2011 — 1. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI 2. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL
16192
  • Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti sedangkanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan adalah Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal dan juga Pembantu Bendahawa Umum dan jajarannya;Bahwa mengenai pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN) 10 % dan PPH saksiyang berhubungan dalam pengadaan bibit kelapa sawit tersebut tidakmengetahuinya ;Bahwa setahu saksi terhadap pengadaan bibit yang dipeuntuk dan gunakan untukmasyarakat tidak di kenakan pengenaan Pajak pertambahan Nilai (PPN)sebagaimana dalam Peraturan
Putus : 21-02-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 314/Pid.B/2010/PN.KSP
Tanggal 21 Februari 2011 — SAID HASAN Bin SAID JAFAR
8811
  • Terdakwa SAID HASAN, mulai berlaku hari selasa tanggal 20Nopember 2007 hingga 19 Desember 2007 , sanksi jika tidak selesai tepat waktu makaakan di kenakan sangsi sebagaimana yang di jelaskan di dalam syarat syarat kontrak .e Bahwa Surat perjanjian nomor 2367/607/2007 adalah dasar hukum kontrak antara pejabatpelaksana Teknis kegiatan prasarana jalana dan jembatan kec mayak payed Banda muliaseuruway dan Kec Rantau An. Saksi NASRUDDIN,ST dengan PT. Karya Muda RantauAn.
Register : 01-02-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM.II-08/AD/II/2021
Tanggal 30 April 2021 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Andi Arif Amal Ayatullah
2.Fajri Lewenussa
3.Nur Dwi Sapto
4.Rizqi Febrianto Nugroho
5.Muhammad Arga Pratama
6.Muhammad Rizkiqa
7.Roko Handoko
24662
  • Raya Kelapa Dua Wetan sekira pukul 20.30 WIB, tibatiba Saksi merasakan pusing, sehingga Saksi berinisiatif untukmembuka helm yang Saksi kenakan lebih kurang 200 (dua ratus)meter tepat sebelum lampu merah Arundina Cibubur Jakarta Timur,kemudian tibatiba Saksi merasa sangat pusing dan pandanganSaksi menjadi gelap sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dantidak sadarkan diri.10. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi sedikit sadar danmengetahui bahwa Saksi telah di rumah sakit (RS.
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Ir. One Indirasari Hardi (Terdakwa)
17142
  • jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalam unsurtindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secarahukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orang berdasarkan ketentuan umumPasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi peroranganmaupun badan hukum dan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindakpidana korupsi yang dapat di kenakan
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
13263978
  • Berdasarkan data tersebut di atas maka dari5.6.5.5.6.6.5.6.7.sisi volume penjualan, sebenarnya TokoChunchun menempati urutan ke7 terbesarvolume penjualannya;Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa tidaksatupun SO yang tertera dalam tabel tersebutdi kenakan sanksi degradasi, namun justrudegradasi dikenakan kepada Toko Chunchun;Atas dasar fakta tersebut, maka Majelis KomisiKeberatan menilai Pemohontidakmenerapkan prosedur degradasi dan promosi,TermohonKeberatan Il secara konsistendimana seharusnya tindakan
Register : 15-04-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 26 Agustus 2016 — MUHAMMAD WALDI ( Terdakwa)
10922
  • jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
13739
  • Jumlah total Rp. 2.298.549.640,00Bahwa ada pengembalian oleh Terdakwa Zaedin Mustofa, yaitu dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp. 54.355.000.00, (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluhlima ribu rupiah ).Bahwa perbuatan Terdakwa Zaedin Mustofa melanggar hukum, karena yangdilakukan sudah melanggar SOP yang di kenakan oleh direksi dan telahmenyalahgunakan keuangan BKK Pemalang Cabang Belik sehingga merugikanperusahaan sehingga dikenai sanksi sesuai PERGUB No 13 Tahun 2014 Pasal 170,yaitu wajib dikenakan
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
17387
  • Sebagaicontoh mengenai perbrdaan harga ini di Yaman yang tidak memilikialternative alternative yang layak, kami mengenakan harga yang jauhlebih tinggi dari harga yang kami kenakan di Indonesia, dimana kamimemiliki resiko penggunaan TEL dapat berakhir.
Register : 11-04-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN MALANG Nomor 169/Pid.B/2019/PN Mlg
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO
Terdakwa:
1.RIZFAN ABUDAERI, SE
2.NINIK DAMAYANTI, S. Pd
11011
  • pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli adalah Dosen di Universitas Brawijaya Bahwa Ahli merupakan Ahli Pidana Bahwa ahli berpendapat walaupun uang yang digunakan untuk oranglain, tetap pelaku bisa dikenakan pasal penggelapan atau penggelapandalam jabatan Bahwa ahli berpendapat apabila seseorang di suruh untuk melakukanpengelolaan keuangan untuk Yayasan A akan tetapi digunakan untukHalaman 69 dari 166 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Migkepentingan Yayasan B, perbuatan tersebut dapat di kenakan
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
515756
  • sedang dalam proses dan ada 10 yang masih proses BeritaAcara Penyerahan dilapangan ;Saksi menyatakan bahwa klaster Bukit Golf Hijau, Green valey, Mediteraniaitu masuk di dalam Site Plain ;Saksi menyatakan bahwa PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kePemerintah Daerah itu masih menjadi tanggung jawab pengembang ;Saksi menyatakan bahwa SPAM yang masuk di Dinas DPKPP adalah yangada di utilitas yaitu jaringan ;Saksi menyatakan bahwa untuk penyerahan PSU yang melewati satu tahunsekarang ini di kenakan
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
569979
  • Penyerahan dilapangan ;Saksi menyatakan bahwa klaster Bukit Golf Hijau, Green valey, Mediteraniaitu masuk di dalam Site Plain ;Halaman 258 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDG Saksi menyatakan bahwa PSU yang belum diserahkan oleh pengembang kePemerintah Daerah itu masih menjadi tanggung jawab pengembang ; Saksi menyatakan bahwa SPAM yang masuk di Dinas DPKPP adalah yangada di utilitas yaitu jaringan ; Saksi menyatakan bahwa untuk penyerahan PSU yang melewati satu tahunsekarang ini di kenakan
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
11134
  • surat ;Bahwa mengenai surat ditujukan kepada siapa yaitu dibawah naunganKominko (Kementrian Komunikasi dan Inforrmatika );Bahwa BPKKD melakukan pendataan dan kemudian di lakukan di alog diSTMM MMTC Yogyakarta dan STMM MMT di mintai tolong untuk menarikpajak bberdasarkan surat tadi dan kemudian menginfo,;Bahwa waktu itu BPK memeriksa kami dan dari BPK melakukan kunjungan diSTMM MMTC ;Bahwa menurut BPK kewajiban memungut pajak ada pada konsumennya,karena konsumen yang menggunakan fasilitas agar di kenakan
Putus : 15-08-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG
Tanggal 15 Agustus 2014 — - Drs. CORNELIS RUDOLF KAPITAN alias CORNEL R. KAPITAN
7643
  • Bintang IImu ;Bahwa batas waktu pelaksanaan sesuai kontrak adalah 31Desember 2010 sedangkan barang tiba di Kupang pada bulanJanuari 2011 namun saksi tidak di kenakan denda oleh PPK ;Bahwa tidak ada Adendum ;Bahwa daftar buku SMP yang saksi pesan seperti dalam kontrakini (bukti no. 1 );Bahwa harga buku SMP sesuai kontrak adalah Rp. 45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah)/paket ;Bahwa harga beli buku SMP adalah Rp. 30.000.000,/paket ;Bahwa untuk setiap paket buku SMP saksi memperolehkeuntungan sebesar
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
12425
  • Bahwa fakta hukum yang terungkap di Persidangan terdakwa tidak terbuktiuntuk di kenakan Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsikarena terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara makasangat beralasan hukum terdakwa dibebaskan atau melepaskan terdakwa darikewajiban pidana denda