Ditemukan 8668 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kenaikan kanakan kebauan kedaaan kemasan kenaken kenaka kenangan kesawan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 16-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap
Tanggal 6 Juni 2017 — -FAJAR IRIANTO P. SILALAHI, SE -Pieter Dawir, SH
143 — 53
  • Unggul Genset yang berasal dari luarnegeri di kenakan Pajak PPN sebesar 10% dan yang dibebankan/ membayarpajak 10% tersebut adalah Konsume, sedangkan PT. Unggul Genset dikenakan pajak 10% pembelian barang dari PT. Teknik Unggul Listrindokemudian cara pembayaran pajak tersebut yaitu Konsumen membayar pajak10 % sesuai dengan harga barang yang di beli.Bahwa harga yang dikeluarkan oleh PT. Teknik unggul listrindo untuk 1 unitGenset 650 KVA dari PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 27 Februari 2017 — HASAN SUPIANI, S.AP Bin IRIANSYAH.
38 — 8
  • senilai Rp. 100.000.000, harussepengetahuan Dewan Pengawas, memberikan saran dan pemikiran ;Bahwa saksi mengetahui permasalahan di BPR Tapin Tengah adanya kebijakanpemberian kredit dibawah Rp. 25.000.000, kewenangan dari Direktur Operasionalyaitu di akhir tahun 2012 ada nasabah showroom motor yang pinjam kredit lewatBPR Tapin Tengah akan mengambil jaminan pinjaman, tetapi nasabah tersebuttidak bisa mengambil BPKB karena berdasarkan data base BPR Tapin belumlunas ;Bahwa suku bunga yang seharusnya di kenakan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 27 Februari 2017 —
33 — 5
  • senilai Rp. 100.000.000, harussepengetahuan Dewan Pengawas, memberikan saran dan pemikiran ;Bahwa saksi mengetahui permasalahan di BPR Tapin Tengah adanya kebijakanpemberian kredit dibawah Rp. 25.000.000, kewenangan dari Direktur Operasionalyaitu di akhir tahun 2012 ada nasabah showroom motor yang pinjam kredit lewatBPR Tapin Tengah akan mengambil jaminan pinjaman, tetapi nasabah tersebuttidak bisa mengambil BPKB karena berdasarkan data base BPR Tapin belumlunas ;Bahwa suku bunga yang seharusnya di kenakan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2016 — Putus : 30-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PADANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 30 Desember 2016 — Mustaf, S.Pi Pgl Mustaf Bin Azhari
88 — 24
  • Acara PenyelesainPekerjaan Nomor : 03/BAPPPPES/DKPPS/2012 tanggal 4 Januari2014 adalah tidak syah adalah karena tanggal berita acara tersebuttelah melampuai batas waktu kontrak dan batas akhir tahun anggaran2011.Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setahu Ahli, yang melakukan klaimterhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan adalah PPK pada kegiatantersebut, namun kalau jaminan pelaksanaa pekerjaan tidak dicairkanHalaman 72 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgmaka terhadap rekanan bisa atau dapat di kenakan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
80 — 52
  • Setelah dokumenlengkap baru barang bisa keluar.Bahwa pada tanggal 19 April 2012 Saksi melakukan penelitian dokumendan setelah diteliti ternyata specimen tanda tangan dari negara asal yangdiberikan kepada bea dan cukai tidak sama dengan specimen yang adapada Saksi, kemiripannya di bawah 80 % (delapan puluh persen).Kemudian pada tanggal 23 April 2012 karena tidak ada deklarasi nilaipabean mengenai dokumen tersebut, bayar pajaknya sebesarRp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi kenakan dendasebesar
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 23-09-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm
Tanggal 31 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.Pethres Mandala, SH
2.Shelter F Wairata, SH
3.M. IKWANUL FIATURRAHMAN, SH
Terdakwa:
YUSTINUS TANAEM Alias TINUS
203 — 169
  • Indah; Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Bapak saksi Adrianus LieWelkis; Bahwa saat saksi mengantar Korban, pakaian yang digunakan yaknibaju berwarna pink dan sandal warna coklat; Bahwa barang bukti berupa Handphone bermerk Oppo itu adalah milikkorban; Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Korban pada hari Kamistanggal 13 Mei 2021; Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Senintanggal 17 Mei 2021; Bahwa saksi melihat di Foto yang dikirimkan oleh Polisi, pakaian yangKorban kenakan
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 11-09-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 34-K/PM.I-07/AL/IX/2019
Tanggal 30 Desember 2019 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Andi Nur Huda
179 — 70
  • WITA Saksimemanggil Pratu Moklis (karena yang bersangkutan adalah adikleting Saksi satu kompi), saat itu didepan Sertu Suwito Saksimengingatkan Pratu Moklis untuk tidak berbuat yang macammacam (melanggar aturan), Jika ia berbuat macammacam makaakan Saksi laporkan kepada senior.Bahwa saat itu jarak Saksi3 (Praka Aditya Aris Subagia) denganPraka Lajuati dan Praka Sukur adalah sekitar 4 (empat) meter,Praka Lajuati mengenakan baju kaos warna Hitam dan celanapendek warna Merah, namun bajunya tidak ia kenakan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 22 September 2014 — - DARIUS CHRISTIAN MANGLAPY - YESSI HEIN MUMU
90 — 27
  • pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannyaadalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, sebagaimana telah di uraikan pada pertimbanganhukum pada unsur dengan tujuan menguntungkan, bahwa dalam perkara initelah terbukti bahwa Terdakwa II telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), yang merupakan keuntungan yangtidak sah dan harus dikembalikan kepda negara , oleh karena itu terhadapTerdakwa II di kenakan
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 105/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr. YOUNGYUT NITIWONGCHAERON Alias YUT Alias TAI YUT
354 — 375
  • letak ruang isolasi tersebut;Bahwa rekanrekan saksi yang bekerja bersama dengan saksi di kapalAntasena 838 tidak pernah dimasukkan kedalam ruang isolasi tersebut;Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah);Bahwa Taikong/Nahkoda kapal Antasena 838 berkewarganegaraan Thailand;Bahwa Taikong/Nahkoda kapal Antasena 838 mengetahui kalau saksiberkewarganegaraan Myanmar;Bahwa mereka mengetahui Bahwa saksi berkewarganegaraan Myanmar daribahasa dan pakaian yang kami kenakan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 12-12-2011 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 359/PID.B/2011/PN.CBN
Tanggal 12 Desember 2011 — ANDI WIJAYA;
227 — 239
  • Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalamSPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN keKas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar)atau memperoleh restitusi yang lebih besar dari yangseharusnya (dalam hal pajak lebih bayar);Bahwa modus dan apa motifasi dari penggunaan fakturfiktif Prinsip dasarnya pembeli akan lebih cenderungmembeli barang ( bahan baku ) yang lebih murah yangbiasanya dibeli dari pasar gelap karena tampa PPNketimbang harga yang diperoleh dari Pengusaha KenaPajak yang di kenakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
284 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaanMinor; Meliputi juga perbaikan kuantitas dan kualitas; Termasuk Kegagalan Konstruksi yaitu kegagalan yang mengakibatkanpekerjaan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang terjadi padamoment sebelum dilakukan FHO (UU No. 18 tahun 1999 tentang jasakonstruksi dan peraturan pelaksanaan nya ada dalam PeraturanPemerintah 29 tahun 2000 didalam Pasal 31 dan 38);2.4.Bahwa selama masa pemeliharaan dan jika terbukti terdapatkekurangan, kerusakan dan ketidak sempumaan, makatindakan yang dapat kenakan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG
Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. H. R. PUDYO PRAYUDI Bin KOESDIRIJANTO
122 — 137
  • Srg.Selain itu, dalam Pasal 38 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaInstansiPemerintah, menyatakan perbuatan atau tindakan penyedianbarang/jasa yang dapat kenakan sanksi adalah:a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan yang berwenang dalambentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung gunamemenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan danprosedur yang telah ditetapbkan dalam dokumen pengadaan/kontrak,dan atau ketentuan peraturan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-09-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 22 September 2014 — - ROBERT EDISON TANDJUNG
68 — 22
  • pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannyaadalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, sebagaimana telah di uraikan pada pertimbanganhukum pada unsur dengan tujuan menguntungkan, bahwa dalam perkara initelah terbukti bahwa Terdakwa II telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh lima juta rupiah), yang merupakan keuntungan yangtidak sah dan harus dikembalikan kepda negara , oleh karena itu terhadapTerdakwa di kenakan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Desember 2016 — RENDRA, SS Bin H.Ir. ASEP SUPRIHAT alm ( Terdakwa)
342 — 614
  • jawabkan secara hukum ;Menimbang, bahwa secara yuridis pengertian Setiap Orang didalamunsur tindak pidana korupsi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatanya, pengertian Setiap Orangberdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, meliputi perorangan maupun badan hukumdan/atau korporasi yang telah termaksud dalam subyek tindak pidanakorupsi yang dapat di kenakan
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5940 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Umur 18 tahun atau su Ketentuan tersebut di30 Tahun 2004 tentang dah menikah (Pasal 39 kenakan bagi penghadap.Jabatan Notaris ayat 1) Dalam Pasal 39 ayat 1disebutkan bahwa penghadap harus memenuhisyarat sebagai berikut:a. paling sedikit berumur18 (delapan belas)tahun atau telah menikah;b. cakap melakukan perbuatan hukum.Hal ini menimbulkanpertanyaan tentangarti cakap dalam hurufb, mengingat pengertian cakap dalam BWtermasuk umur, yaitu21 tahun, sementaradalam penjelasan UUa quo hanya disebut cukup
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
1.NENGAH SUARJAYA alias RIBENG
2.KETUT SUDIARTA alian BONGKANG
164 — 64
  • Bantes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula tahun2015, perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara adalah sebesar Rp. 122.049.017, (seratus dua puluhdua juta empat puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah), sedangkan menurutSurat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaiPedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa kerugian Negaradibawah Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) di kenakan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL
Tanggal 10 September 2014 — TERDAKWA : ZAKARIAH ZAINUL, SKM, M.Si Bin ZAINUL
90 — 26
  • YEN sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit;e Bahwa harga yang saksi kenakan untuk tong sampah tunggal per unit adalahRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);e Bahwa dana pekerjaan pengadaan 50 (lima puluh) unit tong sampah ganda yangsaksi kerjakan sudah saksi terima 100%;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu Terdakwatidak pernah menerima fee dari saksi;26.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - EDUARDUS TANESIB, ST
85 — 31
  • TTU antara Menko Kesra RI danBupati TTU ;Bahwa dengan dibuat seolaholah pekerjaan sudah 100% maka kontraktortidak di kenakan sanksi/denda keterlambatan ;Bahwa bukti no. 85, 86 dan 101 yang di perlihatkan adalah benar cek untukpencairan termyn , ll dan biaya pemeliharaan ;Bahwa kontrak dengan terdakwa sebagai konsultan pengawas adalah denganPenunjukan Langsung (PL) karena nilai proyek di bawah Rp. 100.000.000. ;Bahwa nilai kontrak untuk konsultan pengawas adalah sebesar Rp.40.840.000.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 01-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
EFRIN IPAN, ST Bin NAZAR INDRA
101 — 50
  • kepada Terdakwa dikenakanpidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuanganNegara tersebut yakni dengan pembulatan sebanyak Rp56.502.750,00 (limapuluh enam juta lima ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);Menimbang, bahwa pada tahap penyidikan Terdakwa telahmengembalikan atau menitipbkan uang sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluhlima juta rupiah), oleh karenanya menurut Majelis Hakim uang tersebut harusdigunakan untuk membayar pidana tambahan pembayaran uang pengganti yangdi kenakan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 4 Februari 2015 — - CATUR TRIASTONO, SE Bin SANYOTO KUNCORO - TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos Bin H. FACHRUDDIN (Alm); - ZAENAL HAKIM, ST Bin HASAN BASRI (Alm);
81 — 18
  • Perpres No.54 tahun 2010tetapi juga kepada Keppres No. 80 tahun 2003 karena diPemerintah Kabupaten Barito Kuala belum terbentukUnit Layanan Pengadaan (ULP).Bahwa benar fakta integritas sudah dibuat dan ditandatanganiantara Panitia dengan masingmasing Penyedia barang/ jasapada tanggal 19 Agustus 2011, dan tujuan dari penandatangananfakta integritas tersebut adalah agar tidak terjadinya KKN antaraPPK/ Pengguna Anggaran, Panitia pengadaan dengan penyediabarang/jasa dan apabila terjadi maka bersedia di kenakan