Ditemukan 8911 data
327 — 245
Bahwa pokok permasalahan ini sebenarnya adalahmerupakan kesalah pahaman = yang awalnya Korbanmenyalahkan Terdakwa atas tidak di ACC nya permohonan cutiKorban sedangkan terungkap di persidangan bahwa yangmemasukkan buku pengajuan cuti kepada Palaksa bisa siapasaja dengan demikian menunjukkan bahwa kesalahan tersebutbelum tentu disebabkan oleh kelalaian Terdakwa.4.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
78 — 39
untuk itu pertimbangan hukum JudexFactie Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah salah dan keliru dalampenerapan hukumnya, untuk itu putusan yang dimohonkan banding iniharuslah dibatalkan pada tingkat banding dan dengan mengadilisendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSI:Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT BNA Bahwa, Pembanding/Penggugat semula dapat menerima seluruhpertimbangan hukum dalam rekonvensi dalam putusan perkara a quo,karena tidak ditemui adanya kesalah
863 — 764
adalahsubjek yang tidak dapatdipertanggung jawabkan secara pidana (Ontoerekening baarheids);Bahwa P.A.F Lamintang mengutip pernyataan Simons yang menyatakan bahwauntuk adanya doen pledgen orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/Manus Ministra) haruslah memenuhi syarat syarat :Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yangontoerekeningsvatbaar;Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidakmempunyai suatu Dwaling atau suatu kesalah
mobil saksi bawa ke ITC Cempaka Mas, rencananya mayat Ade sara akansaksi buang diparkiran basement, namun karena masih pagi maka kondisi masihtampak sepi sehingga akan mudah dikenali, lalu ketika akan keluar kembali ternyatamesin karcisnya error sehingga saksi kembali membawa mobil masuk kedalamparkiran dan saat itu saksi sempat mengatakan pada terdakwa Assyifa untuk menjualhandphone milik Ade Sara tersebut, lalu hal tersebut disetujui oleh Assyifa, sehinggakemudian saksi menjual handphone tersebut kesalah
128 — 472
Sehinggatelah terjadi kesalah pahaman diantara mereka, yang menyebabkan diantara merekapada tahun 2013 pernah sampai saling gugat menggugat di Pengadilan Negeri JakartaSelatan.Bahwa melihat situasi dan kondisi seperti itu kemudian pejabat pada DirjenPajak dan pejabat Pusdiklat Pajak menyatakan keberatan namanya didudukkan dalamAkta Pendirian tersebut, karena para pejabat Pajak tersebut sebelumnya tidak pernahdikonfirmasi untuk diminta persetujuannya oleh Para Terdakwa, dan tidak pernahmenghadap Notaris
di seluruh Indonesia, memutuskan :1 Menerima saran Dewan Kehormatan IKPI dengan suara bulat;2 Membentuk kepengurusan BP USKP yang baru ;3 Pengurus Pusat IKPI telah melakukan serah terima dan pengamanan terhadapaset/inventaris BP USKP yang merupakan asset milik IKPI sesuairekomendasi Tim Ad Hoc BatamUSKP.Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta yang diuraikan diatas, makatelah jelas ternyata bahwa pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada TerdakwaTerdakwa tidak terpenuhi, sehingga sekiranya masih ada kesalah
19 — 5
Kabupaten Majalengka; par3.tab Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniaiketurunan; par4.tab Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerus yang disebabkan karena anak dari Tergugatkurang bisa menerima Penggugat sehingga sering terjadi kesalah
listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf3lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid2647091charrsid11674144lochaf3dbchaf31505hichf3 '2dtab hichaf1dbchaf31505lochf1Bhichaf1dbchaf31505lochf1ahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cf1lang1057langfe1033langnp105/7insrsid10247138hichaf1dbchaf31505lochf1l anak dari Tergugat kurang bisa menerimaPenggugat sehingga sering terjadi kesalah
listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf3lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid2647091charrsid11674144lochaf3dbchaf31505hichf3 '2dtab hichaf1dbchaf31505lochf1Bahwa Penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan danhichaf1dbchaf31505lochf1 pertengkaran yang disebabkan rtichfcs1 af1 ItrchfcsOf1cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid12787671hichaf1dbchaf31505lochf1 anak dari Tergugat kurang bisa menerimaPenggugat sehingga sering terjadi kesalah
af1 ltrchfcsO f1insrsid2647091charrsid11674144hichaf1dbchaf31505lochfl Tergugat rtIlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cflinsrsid2647091charrsid11674144hichaf1dbchaf31505lochf1l sering terjadi perselisihan dan pertengkaranrtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid264 7091charrsid11674144hichaf1dbchaf31505lochfl yang terus menerus yang disebabkan karenartichfcs1 af1 ItrchfcsOf1cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid12787671hichaf1dbchaf31505lochf1l anak dari Tergugat kurang bisa menerimaPenggugat sehingga sering terjadi kesalah
af1 ltrchfcsOf1insrsid264 7091charrsid11674144 hichaf1dbchaf31505lochf1Tergugat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cf1insrsid2647091charrsid11674144 hichaf1dbchaf31505lochf1sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1insrsid264 7091charrsid11674144 hichaf1dbchaf31505lochfl yangterus menerus yang disebabkan karena rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1cf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid12787671hichaf1dbchaf31505lochf1 anak dari Tergugat kurang bisa menerimaPenggugat sehingga sering terjadi kesalah
Purwanto, S.H.
Terdakwa:
Moch. Zainal Arifin
59 — 38
ALIAS BAIDURI masuk kesalah satukamar rumah Sdri. ALIAS BAIDURI, sedangkan SaksiHal 36 dari 107 Hal Putusan No.07K/PM.1!05/AD/I/201910.11.12.tetap menunggu diruang tamu.Bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam Saksimenunggu diruang tamu, Terdakwa dan Sdri. ALIASBAIDURI keluar dari kamar tersebut dan kembali dudukbersama diruang tamu dan Saksi tidak mengetahui apayang dilakukan Terdakwa dan Sdri.
Pembanding/Penggugat II : Hj. SITTI DARNA
Pembanding/Penggugat III : MUH. ARMI, SH, M.Si
Terbanding/Tergugat I : YUSUF MUKHTAR
Terbanding/Tergugat II : TANGSA
Terbanding/Tergugat III : MAIMUNAH
Terbanding/Tergugat IV : AMIRUDDIN
Terbanding/Tergugat V : BABA Alias ROSDIANA
Terbanding/Tergugat VI : LISA
Terbanding/Tergugat VII : SARA
Terbanding/Tergugat VIII : SUMARNI
Terbanding/Tergugat IX : BORAK
Terbanding/Tergugat X : Dra. RAHMINI
37 — 19
Bahwa gugatan Para Penggugat cacat yuridis formal oleh karnaterhadap kesalah yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dansalah batasbatasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batasbatas dan luas yang sebenarnyaadalah:1.
125 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa manakala Judex Facti menyandarkan putusan atas dasar Akta Nomor 08tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, yang mengatakan jual belitelah terjadi antara Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I,Tergugat II karena dibuatnya Akta Nomor 08 Tentang Pengikatan Jual Beli DanKuasa, maka lagilagi Judex Facti telah melakukan kesalah penerapan hukumyang sangat bertentangan dengan Pasal 39 huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.Merujuk isi pasal 7 Akta Nomor 8
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
50 — 21
gugatannya adalah pertimbangan yang sangatKeliru, untuk itu pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan NegeriJantho tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, untukitu putusan yang dimohonkan banding ini haruslah dibatalkan pada tingkatbanding dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ;DALAM REKONVENSIBahwa, Pembanding/Penggugat semula dapat menerima seluruhpertimbangan hukum dalam rekonvensi dalam putusan perkara a quo,karena tidak ditemui adanya kesalah
Terbanding/Tergugat I : PT. SUPRA UNILAND UTAMA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Penggugat II : NURDIANA
Turut Terbanding/Penggugat III : NURAINI
Turut Terbanding/Penggugat IV : IDAHYATI SUPRIATIN
Turut Terbanding/Penggugat V : ABDUL RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VI : HARUNSYAH
Turut Terbanding/Penggugat VII : MAIMUNAH
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI JAMILAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NURJAMIAH
Turut Terbanding/Penggugat X : MUHAMMAD ALI HANAFIAH
Turut Terbanding/Penggugat XI : MAYA SA ADAH
Turut Terbanding/Penggugat XII : MUHAMMAD ISMAIL
85 — 66
banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat denganpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkanalasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakanPengadilan Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebabMajelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini didasarkan kepada buktibuktiyang diajukan oleh kedua belah pihak yang menjadi fakta hukum, sehinggapertimbangan putusan perkara ini tidak ditemukan kesalah
DARMA WANGSA
Tergugat:
1.BAMBANG PUJI ASMARA
2.ROLIATI
3.AZLAN, S.H, M.KN
Turut Tergugat:
P.T. ACTIVE MARINE INDONESIA
257 — 166
Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalildalil Penggugatdidalam gugatannya pada poin 10, karena kutipan pasal yang dikutipoleh Penggugat adalah bersifat saran untuk dapat dibunyikandidalam anggaran dasar Perseroan, dan juga pemegang sahampada Turut Tergugat hanya ada 2 (dua) orang , apabila dialinkan kesalah satu pemegang saham akan mengakibatkan penguasaansaham tunggal didalam perseroan, oleh sebab itu berdasarkanHalaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN Btmalasan tersebut
599 — 6226
Bahwa namun demikian, Tergugat merasa perlu menguraikanketentuanketentuan yuridis tentang penilaian ganti kerugianterhadap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umumsebagaimana diatur UndangUndang No. 2 Tahun 2012 danperaturan pelaksanaannya, agar tidak terjadi kesalah pahaman ataumissleading.4.Bahwa dalil Posita dalam Gugatan Penggugat yang pada intinyamenyatakan jumlah perhitungan ganti kerugian sebesar Rp46.464.000.000, secara yuridis bertentangan dengan ketentuanPasal 33 UndangUndang No.
70 — 15
Oleh karena itu tanpa harus digugat ke Pengadilan maka BadanPertanahan Nasional/kantor Pertanahan Kabupaten Sintang juga dibolehkan olehketentuan perundangundangan untuk membetulkan/mencabut sertifikat yangpenerbitannya nyatanyata salah tanpa menguji secara materielatas kesalah akte jualbeli atau sertifikat tanah tersebut akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TergugatBahwa dengan diumumkannya di mass media cetak pada awal bulan Juni 2012tentang pemberitahuan dan peringatan agar dapat menghindari
YERICHO ABEL
Tergugat:
1.BUPATI KAPUAS
2.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DADAHUP RAYA
135 — 85
sebanyak 5( lima ) orang , ada 2 orang disusup oleh oknom Ketua Panitia Pilkadesbernama Jasmadi dan Sudiro , hal ini jelas melanggar pasal 6 ayat (1)Peraturan Bupati Kapuas No.17 Tahun 2017 , dan penjoblosan dengan alatyang bukan disediakan Panitia Pilkades berupa paku melanggar pasal 57huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2015 tentangTata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa , akan tetapi Olehkarena kecurangan dilakukan Tergugat Il dengan cara tidak jujur , adil danmemihak kesalah
64 — 5
dengan hukumdan telah bertentangan dengan penjelasan pasal 12 ayat (1) a PD No. 6 tahun2011,sehingga unsur kesalahan telah terpenuhi;3.Adanya kerugian yang ditimbulkan akibatnya: Dalam hal ini Tergugatl, Tergugat Il dan Tergugat IIl A telah menimbulkankerugian kepada para Penggugat karena posisi yang biasa mereka tempatiberubah sehingga hal ini mengganggu para Penggugat dalam menjalankanusahanya kembali selain itu para Penggugat juga kehilangan keuntungan atasusahanya;4.Adanya hubungan causal antara kesalah
51 — 45
SPDpenyediaan dana untuk masing masing biro kemudian mengajukan pemintaanpencairan dana yaitu melalui nota dinas, setelah dilengkapi berkas berkas sesuaidengan ketentuan yang ada kepada Biro Keuangan, kemudian oleh Biro Keuangan tidaksecara langsung kepada Kepala Biro Keuangan tapi langsung kepada bagian tata usahaPajabat Pengelola Keuangan dalam hal ini adalah salah satu Kabag di Biro Keuanganuntuk memproses pencairan, lantas terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), setelahterbit SPM diajukanlah kesalah
47 — 7
Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV membantah dengan tegas dalil ParaPenggugat pada angka 6 s/d 8, halaman 5 s/d 6 didalam Gugatannyadikarenakan dalil tersebutadalah dalil yang sangat mengadaada dimanaPara Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan pengukuranyang dilakukan oleh Tergugat I Quod Non.Bahwa andaikan pun terjadi kesalah pengukuran Quod Non, MAKA haltersebut secara JELAS merupakan CACAT ADMINISTRATIF yangmerupakan Kewenangan Absolut dari Peradilan Administratif (PTUN)BUKAN Kewenangan
108 — 44
Adapun mengenai kesalah penulisan tersebut hanyaketeledoran Para Penggugat dan bersifat manusiawi saja belaka.2.
58 — 11
tanggal 27 Mei 2010, oleh karena saksisedang tidak mempunyai uang, maka saksi berniat untuk menjual cincinemas yang diberikan oleh saksi Romando Damanik alias Mando tersebut,kemudian saksi mengajak saksi Edi Gunawan alias Edi untuk menemanisaksi menjualkan cincin emas tersebut ke Aek Nabara dan dan saksi EdiGunawan bersedia menemani saksi, kemudian saksi dan saksi EdiGunawan berangkat ke Aek Nabara dengan menggunakan sepeda motordan sesampai di Aek Nabara lalu saksi menjualkan cincin emas tersebut kesalah
1.RAJESKANA,SH
2.Muhamad Nur Ajie A.A, SH
Terdakwa:
1.SABRI JAL Bin ZAINAL ABIDIN
2.SAFRIADI Bin ABDUL RAHMAN
84 — 9
Safridi Bin Abdul Rahman;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa danketerangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkankepersidangan ini adalah benar para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakimmenyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan initidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (error in persona);Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandangsebagai seorang dader pada delik materil (materiele delicten, materieelomschreven delicten)