Ditemukan 9014 data
Bangkit Budi Satya, SH
Terdakwa:
Ir. IRWAN Bin TOYIB
234 — 196
(satu) lembar rekap pembayaran dan fotocopy lampiran bukti pembayaran kepada Sri Joeli Astoeti senilai Rp. 5.433.642.547,-
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2013-2018
- 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2014
- 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2015
- 1 (satu) buku Prioritas Dan Plafon
Bangkit Budi Satya, SH
Terdakwa:
Drs. AYEP SUPRIATNA, M.M. Bin TAHMID
249 — 151
(satu) lembar rekap pembayaran dan fotocopy lampiran bukti pembayaran kepada Sri Joeli Astoeti senilai Rp. 5.433.642.547,-
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Sukabumi Tahun 2013-2018
- 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2014
- 1 (satu) buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2015
- 1 (satu) buku Prioritas Dan Plafon
238 — 155
dansebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundangan.d) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;Bahwa proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PeraturanPemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,secara garis besar sebagai berikut : (1) penyusunan rencana kerja pemerintahdaerah (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) penetapanprioritas dan plafon
195 — 432
perundangundangan.d) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayatHalaman 235 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Amb(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;Bahwa proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PeraturanPemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,secara garis besar sebagai berikut : (1) penyusunan rencana kerja pemerintahdaerah (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (3) penetapanprioritas dan plafon
102 — 33
belum pernah menerimapertanggungjawabannya, tapi apakah ada pertanggungjawabannya atautidak, sebenarnya saksi tidak tahu;Bahwa saksi tidak tahu, apakah dana tersebut betulbetul dipergunakansesuai usulan, karena hal ini dilaksanakan sendiri oleh Fakultas;Bahwa pertanggungjawaban dilampiri oleh kwitansikwitansi/transaksiyang ditandatangani oleh Bendahara FKIP dan Dekan FKIP selakupenanggungjawab kegiatan (terdakwa) serta pihak Ketiga (toko), kemudiansaksi bersama dengan Gustaf melakukan cek dengan plafon
99 — 31
2008;Bahwa saksi menerangkan penentuan konsultan perencanadan konsultan pengawas berdasarkan Pemilihan Langsung(PML), sedangkan untuk kontraktor pelaksana berdasarkanpelelangan umum;Bahwa saksi menerangkan dilakukan pemilihan langsungkarena pagu anggaran dibawah Rp50.000.000,00;Bahwa saksi menerangkan konsultan perencana adalahMikhael Moa, ST;Bahwa saksi menerangkan penentuan konsultan perencanaberdasarkan hasil seleksi administrasi dari Panitia Pengadaanbarang dan jasa;Bahwa saksi menerangkan plafon
569 — 1125
PLN Pusat menyetujui dan menetapkan plafon limit mingguan keRekening Bank milik UIP Nusra.3) Pembayaran.Melaksanakan verifikasi terhadap dokumendokumen pembayaraan danapabila dokumendokumen tersebut telah lengkap maka dilaksanakanpembayaraan.Sedangkan Proses pengajuan perencanaan pengadaan tanah di UIPKITRING Nusra oleh Bidang Perencanaan PT.
189 — 55
Penyusunan prioritas dan plafon anggran sementara / anggaran(ppas/ppa), berkoordinasi dengan Badan PerencanaanPembangunan Daerah;e. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;f. Penyusunan rancangan penjabaran APBD;g. Penyusunan kebijakan teknis APBD;hal 101 Putusan Nomor : 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pst9)h. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD;i. Pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran(DPA) SKPD/UKPD;j.
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
192 — 120
Di bulan Agustus 2019 diperoleh informasi, kemudiandilakukan pemeriksaan pertama di bulan yang sama, dan kemudiankembali mempelajari dokumen yang kami peroleh, kemudian melakukanpemeriksaan lanjutan di bulan Oktober 2019 selama 5 (lima) hari kerja; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, PT BPRTebas Lokarizki masih beroperasi; Bahwa obyek pemeriksaan pada saat itu terbatas hanya kepadaproses pemberian fasilitas kredit 84 (delapan puluh empat) KPR dengantotal plafon Rp 7.193.800.000,00; Bahwa
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
163 — 100
sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanpenyidikan semuanya benar; Bahwa Bahwa pada tahun 2015 Dinas Perumahan Provinsi Papua Baratada kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Dinas Perumahan ProvinsiPapua Barat: Bahwa perencanaan dan pembahasan terkait pengadaan tanah tersebutyaitu Dinas Perumahan mengusulkan kegiatan selanjutknya Dinas atauSKPD melakukan Musrenbang dengan hasil penyampaian yangdirekapitulasi dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)selanjutnya disusun PPAS (periortas plafon
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
136 — 581
Di bulan Agustus 2019 diperoleh informasi, kemudiandilakukan pemeriksaan pertama di bulan yang sama, dan kemudiankembali mempelajari dokumen yang kami peroleh, kemudian melakukanpemeriksaan lanjutan di bulan Oktober 2019 selama 5 (lima) hari kerja; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut, PT BPRTebas Lokarizki masih beroperasi; Bahwa obyek pemeriksaan pada saat itu terbatas hanya kepadaproses pemberian fasilitas kredit 84 (delapan puluh empat) KPR dengantotal plafon Rp 7.193.800.000,00; Bahwa
89 — 18
anggaran dana pembangunan K2I ini berasal dari APBD Propinsi Riau ;Bahwa kronologis Perencanaaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I di Propinsi Riau, sehinggadianggarkan pada APBD Propinsi Riau dan Kabupaten sesuai rapat Musrembangantara BAPPEDA Propinsi dan BAPPED Kabupaten/Kota berdasarkan := lahan yang diajukan oleh Kabupaten/Kota ;= rapatrapat koordinasi antara BAPPEDA kabupaten/kota danBAPPEDA Propinsi di Bappeda ;= oleh Bappeda sudah ada arahan plafon
47 — 13
Atas keberhasilan tersebut selanjutnya Pemerintah230Australia bersedia kembali untuk memberikan komitmen melalui dana hibah tahap duayang mana kota Banjarmasin mendapatkan plafon sebanyak 2.900 rumah. PemerintahCq.
67 — 16
Atas keberhasilan tersebut selanjutnya Pemerintah230Australia bersedia kembali untuk memberikan komitmen melalui dana hibah tahap duayang mana kota Banjarmasin mendapatkan plafon sebanyak 2.900 rumah. PemerintahCq.
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. AHMAD FATHONI, M.Si. Bin H. MOH. BANJAR
199 — 37
Pembiayaan Bermasalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 033/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Kriteria End User yang Layak Menerima Dana Bergulir;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 034/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Plafon
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
Drs. IRHASH PRADINATA YUSUF,MM.
152 — 35
. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-.;
- Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-.;
- Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;
- Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-.
ANDRE, SH. MH
Terdakwa:
YEDY HANZEL
193 — 32
Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Nomor : 042.02.0 tanggal : 04 Juni 2015 tentang Plafon Maksimal Kredit Pemilikan Properti, Kredit Konsumsi Beragun Properti dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Foto Kopi Pedoman Kebijakan Perkreditan Nomor : 9.03.04 tanggal : 12/12/1999 perihal : Penjelasan Analisa Spread Sheet.
- Asli Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2014-2015 PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk.
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
Drs. KUSNAEDI, M.Pd. Bin H. SARNEN
270 — 45
Pembiayaan Bermasalah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 033/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Kriteria End User yang Layak Menerima Dana Bergulir;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor: 034/PER/LPDB/2017 tentang Penetapan Plafon
84 — 139
Badan Anggaran tugasnya yaitu melakukan perencanaan danpembahasan anggaran mulai dari KUA(Kebijakan UmumAnggaran)Prioritas Plafon Anggaran Sementara,Pembahasan MRancangan Peraturan Daerah APBD,pembahasan hasil evaluasi gubernur terhadap rancanganAPBD, evaluasi dari laporan pertanggungjawaban keuanganpemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI Badan Legelasi tugasnya yaitu merencanakan Prolegda(Program Legeelasi Daerah), melakukan pembahasan dankajian naskah akademik dan rancangan peraturan daerahprakarsa
183 — 50
BRu; Halaman 173 dari 324 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/201 4/PN.PBR Bahwa pada waktiu itu yang saksi nilai laporan kKeuangan saja dan dicocokkan dengan lokasinya; Bahwa kantor saksi melakukan penilaian, pada waktu itu verifikasikami untuk nilai kredit yang nilai Rp. 10.000.000.000, kebawah; Bahwa pada tahun 2007 saksi tidak tahu berapa plafon kredit yangdiajukan oleh PT.