Ditemukan 9457 data
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
238 — 180
.> Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yangmenyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapatdipidana.Menghentikan penyidikan batasanya sebagimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan
111 — 31
Ruteng untukmemperoleh keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan yang berlaku ;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum bukan sebagai Pemilik dan tidakberhak atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Penggugat, maka ParaTergugat harus mengosongkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, berikuttermasuk orangorang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnyamenyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaankosong/bebas tanpa sarat
Pembanding/Penggugat VI : MEITHA NONTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IV : ALBERT SEMUEL TUWO
Pembanding/Penggugat II : JOUTJE TUWO
Pembanding/Penggugat IX : FRIDA DINA TUWO
Pembanding/Penggugat VII : AHLI WARIS DARI ALM. HENDRIK TUWO YAITU SYUL TUWO
Pembanding/Penggugat V : JEANNE MINTJE TUWO
Pembanding/Penggugat III : DEECE MARIA TUWO
Pembanding/Penggugat I : HERMAN Y TUWO
Terbanding/Tergugat IV : JOUDI WATUNG
Terbanding/Tergugat II : ANTON WATUNG
Terbanding/Tergugat V : FIFKE ENGLIN FRANSISCA MAWEY, SH. MKn
Terbanding/Tergugat III : SYEDI WATUNG
Terbanding/Tergugat I : RIEN TUWO
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs DANNY BICKY WATTI
90 — 121
Keis J Tuwo tidak bertanda tangan dalamsurat tersebut.Jadi benarlah Pertimbanagan Majelis Hakim yang menyatakan Barangyang distujui PARA PENGGUGAT bukan barang milik mereka.Bahwa terhadap Memori Banding PEMBANDING/ PARA PEMBANDING,TERBANDING menolaknya dan sepakat dengan pertimbangan Majelishakim karena Bukti P.22 yang dikeluarkan oleh Camat Tumpaan JimmyTumiwa Sarat dengan Rekayasa dengan alasan sebagai berikut:1.
177 — 88
HASWARPIN group tidak sesuaidengan standar akuntansi keuangan sehingga sarat dengan unsurmasnipulasi, rekayasa atau adanya unsurunsur kecurangan maupunkesalahan (human error).13.Bahwa adapun temuan intemal audit dimaksud sebagaimana tertuang dalamSurat No. 001/SPHPIA2013 tanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya telahditemukan bukti pemakaian uang yang tidak memiliki bukti yang jelasterhitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai tanggal 30 Juni 2013 yaitu :a.
52 — 13
Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT dalam eksepsinyaSURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SARAT FORMAL, pada angka 1 danangka 2 halaman 1, yang pada pokoknya mempersoalkan, yaitu : Bahwa syarat formal keabsahan Surat Kuasa Khusus harusterdaftar di Kepaniteraan PA Martapura, ternyata dalam gugatanperkara ini tidak ada menyebutkan telah didaftarkan/ terdaftar diKepaniteraan PA Martapura; Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020 sebagailampiran dan dasar gugatan tidak menyebutkan telah terdaftar diKepaniteran
84 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingnya terdahulu, cukup benar dan beralasanhukum ;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatandengan pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara aquo, sebab JudexFacti telah melakukan kekeliruan yang sangat fatal yakni mengambilpertimbangan hukum dalam perkara Pidana yang telah menyatakan bahwaGrant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 adalah palsu, sayogianya Judex Facti harusmemeriksa dan meneliti dengan cermat kebenaran materil yang ada padaPutusan Pidana Nomor 87/Pid.B/1999/PnMdn yang sarat
104 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalam kerjasama penanamanModal diatur mengenai prosentasi pembagian modal yang disepakatiantar pihak.Bahwa perkara saya Terdakwa sesuai dengan apa yang kami uraikandiatas nampak dengan jelas bahwa perkara saya sarat dengankepentingan politik dimana ada pihakpihak tertentu. yang inginmenduduki jabatan yang sedang kami duduki dan kemudianmenggunakan Pengadilan sebagai alat penekan untuk menggeserjabatan saya tersebut.
87 — 14
adanya perdamaian tanah tersebut tidak dicek karena sudah adaPutusan perdamaiannya; kalau tanah tersebut sudah ada Putusan dari Pengadilanmaka tidak perlu di cek lagi tanah tersebut ;Bahwa Konversi tanah tidak harus pihak yang punya yang harus datang , namunbisa dikuasakan pada orang lain ;Bahwa sebelum sertifikat tanah tersebut diterbitkan ada pengumuman, biasanyajaraknya sekitar 2 (dua) bulan baru terbit Sertifikat ;Bahwa yang mengajukan Konversi pada waktu itu bukan Terdakwa ;Bahwa salah satu sarat
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
50 — 27
Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu. sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.6.1.3.
61 — 3
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihakmanapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkanserta mendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkanbidang tanah objek perkara (Poin nomor 5 dan nomor 6 di atas) kepadaPenggugat dan Penggugat II dalam keadaan baik dan aman serta sukarela tanpa beban/sarat apapun juga.10.Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar Ganti KerugianMateril berupa tanah sebesar Rp. 32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyarrupiah)
62 — 30
bersamasamaadalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebihdan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdapat berbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelakuikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut sertamelakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruhmelakukan (menyuruh lakukan) dngan demikian bersamasamadapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentukmenyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi2 (dua) sarat
28 — 3
ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat laporan pengaduan dari Masyarakat bahwa di daerah pinggiran Sungai Muara Kaman Ilir sering ada aktifitas jual beli BBM jenis solar, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut, saksi RUKMONO ADE CONDRO dan saksi ABDUL ROHKIM melihat Kapal Kayu PRIMA INDAH 02 yang karam dan sarat
47 — 7
Pasar Minggu JakartaSelatan; Mengaku sebagai janda dengan Akta Cerai Nomor0204/AC/2013/PA/Msy dari suami terhadulu yang bernama GuruhHariadi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama ProbolinggoNo.XXXX/Pdt.G/2013/PA prob tanggal 28 Maret 2003; Wali Nasab (lahir Prabumulih 02051980) yang beralamatkan diJiBaturaha Timur; Maskawin Logam mulia seberat 45 gram tunai;Petugas Pelaksana jabatan Penghulu Cilandak Jakarta Selatan;Dari kKedua pernikahan yang sarat dengan pemalsuan data negarainilah awal mula keretakan
51 — 24
Absolut (Kompetensi Pengadilan).Bahwa berdasar pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam positagugatannya, esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak padaprosedural penerbitan maupun peralihan sertipikat obyektum litis, oleh karenagugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kewarisan dan hakkeperdataan, yang menurut Para Penggugat yang berhak atas tanah obyeksengketa (quod non), sehingga dalil gugatan tersebut didasarkan oleh adanyasuatu sengketa hak yang sangat sarat
64 — 108
Bahwa Penggugat yang dalam dalilnya menyatakan baru mengetahui padatanggal 20 Juli 2012, bahwa objek tanah dimaksud overlap dengan tanah milikTergugat Il Intervensi adalah dalil yang sarat kebohongan, sebagaimanadiuraikan dengan dalildalil sebagai berikut ;Bie TFET gemma n cc ee ee ere cereHalaman 31 dari 73 halaman Putusan Perkara Nomor : 83/G/2012/PTUNBDGBahwa merupakan fakta tidak terbantahkan, menyangkut kegiatanpengadaan tanah jalan SentulKadang Roda sesungguhnya Telahdilaksanakan oleh Pemerintah
I KADEK ANDY ASMARAJAYA, SE., MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq Ditreskrimum
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
91 — 41
./2020/Ditreskrimum tentang PenetapanTersangka tersebut baru ditetapkan pada tanggal 7 Oktober2020, hal tersebut menjadi sangat janggal dan sarat akanHalaman 13 Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sby2.1.4kepentingan juga membingungkan bagi PEMOHON karenaterjadi di Indonesia yang telah memasuki usia kemerdekaanyang ke 75 Tahun, dimana kemerdekaan rakyat sama sekalltidak terjamin dan selalu merasa terancam;Bahwa dalam perkara in casu)~ TERMOHON telahsewenangwenang dan mengenyampingkan ketentuansebagaiman
119 — 69
Putusan Nomor : 50/G/2015/PTUNSRGP17:P18:P19:P20P21P 22P 23P 24P25P26P2/7a:P27b:Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Palapa News tanggal 29September 2015;Fotokopi dari fotokopi Pemberitahuan dari media masa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Perubahan PengurusanKomplek Melati Poin (Villa Melati Mas) Rukun Tetangga 046,Rukun warga 008, Kelurahan Jelupang, Kecamatan SerpongKabupaten Tangerang;Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2015;Fotokopi sesuai dengan asli Surat BP2T Sarat
84 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sementara itu, putusan yang dijatuhkan atasdirinya memiliki kualitas yang amat buruk serta sarat dengan pelanggaranhukum disana sini. Putusan mana juga tidak mempertimbangkan buktibuktisecara keseluruhan hanya untuk memenangkan klaim pemerintah ataskesalahan dirinya sendiri. Sebagai sebuah negara yang beradab, halhalseperti ini harunsya diberhentikan karena bertentangan dengan hukum yangberlaku.
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas tertanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 560/3076/404.3.3/2009sebagaimana tercantum dalam Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran MajelisMediator Hubungan Industrial pada poin nomor 6 (enam);17.Bahwa, berdasarkan atas Nota Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tersebut, maka kiranyadapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yangtelah diberlakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah jelasjelas sarat
64 — 36
Madya kepulauan Riau (sekarang kantorpertanahan Kota Tanjungpinang), maka sudah sewajarnya kalauTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill mengharuskan PENGGUGATmengikutserta RUMAH PENDUDUK yang dimaksud sebagai TERGUGATatau TURUT TERGUGAT dalam Perkara Aquo;Bahwa oleh karena GUGATAN dari PENGGUGAT kurang pihak maka GUGATANdari PENGGUGAT bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 11 Nopember 1975 No.1078K/SIP/1972 yangmenyatakan pihak (subjek hukum) dalam suatu perkara merupakan sarat