secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersin dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD(Initiaves For Local Governance Reform

pemeliharaan anakanak menjadi terlantar bahkanpertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk padapendidikan dan pertumbuhan jiwa anakanak, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tanggatersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimanadoktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S.Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.

Elizabeth Saadah (istri) yangberupa tanah/bangunan sebagaimana butir 4 di atas adayang diatasnamakan (pinjam nama) kepada ParaTergugat dan ada yang dihibahkan kepada Para Tergugatdilakukan Penggugat dalam rangka memenuhi' ketentuanLAND REFORM ketentuan mana membatasi sejumlah tanahuntuk diatasnamakan kepada orang yang sama in casuPenggugat;Adapun hibah hibah dan diatasnamakan (pinjam nama)tersebut adalah sebagai berikut1) Objek : Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya;Atas nama : ESTRELITA SOELAIMANDasar

krama, bahkan sekarang iniPenggugat tidak dapat hidup dengan tenang' danbahagia, teror dan fitnahpun sudah melampaui bataskesabaran Penggugat ;13.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan ParaTergugat yang justru menyakiti hati serta membuatkecewa Penggugat selaku ayah kandung maka dengan iniPenggugat menarik kembali atau) membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada ParaTergugat, terlebih lebih munculnya akta hibahtersebut disebabkan adanya aturan yang membatasikepemilikan (Land Reform

Penggugat mengatakan bahwa"Hal dimaksud dilakukan dalam rangkamemenuhi ketentuan Land Reform.." tanpamenyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untukdiatasnamakan kepada orang yang sama incasu Penggugat.

No.767/Pdt.G/2010/PAJPdemikian adalah dalil yang tanpa dasar dikarenakanyang menghibahkan adalah Penggugat' selaku pemilikobjek hibah tersebut, dan Para Tergugat juga sangatmenginsyafi bahwa munculnya akta hibah tersebutjelas disebabkan adanya = aturan yang membatasikepemilikan tanah (Program Land Reform).Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku juga dibenarkanuntuk melakukan pembatalan atas segala bentuk perbuatanhibah dari Penggugat selaku' orang tua kepada ParaTergugat selaku anak hal mana sesuai

Akta Hibah No. 24 tanggal 1321993yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATMilwani Ibrahim, SH,sebagai batal dan tidak berkekuatan hukum.Menimbang, bahwa alasan Penggugat adalah dalam rangkamemenuhi ketentuan LAND REFORM ketentuan mana membatasisejumlah tanah untuk diatas namakan kepada orang yang samain casu Penggugat.

Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;"If on the object of the mariage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan

>PEMBAHASAN.Bahwa surat yang Para PEMOHON miliki adalah surat yangdiberikan oleh ibu kandung Para PEMOHON pada tahun1990/1991 dalam bambu dan terbungkus plastik.Surat tersebut berupa :Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.

Pasal 263 ayat (2) KUHP.Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian itudapat mendatangkan kerugian.PEMBAHASAN.> Bahwasurat yang Para PEMOHON miliki adalah surat yang diberikanoleh ibu kandung Para PEMOHON pada tahun 1990/1991 dalambambu dan terbungkus plastik.Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN OlmSurat tersebut berupa :Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.

ARIMAMI atau ahll warisnya (1c, Tergugat I)tidak pernah mengajukan permohonan baru sehingga dengan demikian terhitungsejak tauggal 24 September 1980 tanah tersebut sudah definitlf menjadi TANAHyang dikuasai langsung oleh NEGARA, yang mana terhadap tanah negara tidakdiperlukan proses atau tindakan pembebasan dan/atau pembayaran ganti rugi(tetapi membayar uang pemasukan/administrasi dan uang untuk pelaksanaanland reform kepada Negara) ;Hal ini ditegaskan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor

Krakatau Steel (Persero), Tbk untukmembayar uang pemasukan/administrasi kepada negara sebesar Rp 1.455.742.000, (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dan uang untuk pelaksanaan Land Reform sebesar Rp727. 871.000, (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh saturibu rupiah). Kewajiban tersebut telah .dibayarkan/dilunasi oleh TERGUGAT II(Bukti T I7 dan T II8);Bahwa tanah seluas 2.520.950 M2 tersebut berasal dari :A.

secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Bahwa benar ada beberapa bagian dari tanah hak milik almarhum GustiNgurah Putu Oka ( orangtua dari Turut Tergugat ) yang kena peraturanUndangundang Pokok Agraria UU No. 5 / 1965 dan UndangundangLand Reform No, 56 Prp 1960 ;. Bahwa tidak benar sama sekali almarhum orangtua dari Turut Tergugarada menjual tanah yang kena Redis oleh Pemerintah kepada ParaTergugat / Tergugat1,2,3 dan 4 karena hal tersebut tidak mungkin sama sekali dilakukantransaksi ;.

Penggugat) dan setelah meninggal tanah dikuasai penggugat,Penggugat adalah cucunya mbah Jamal.Saya tinggal di jl.Dr.Cipto no.71 Proyonanggan Tengah Batang, Saya tinggal dialamat tersebut sejak tahun 1966..Bahawa batasbatas tanah sengketa adalah sebelah utara tanah ibu Katiyah,sebelah timur jalan, sebelah selatan orang cina/gak tahu, sebelah barat ibuRuntasih.Saya tidak tahu luas tanah tersebut.Awalnya tanah tersebut adalah kuburan cina, lalu pada tahun 1959 masuksebagai obyek land reform.Setelah land reform

oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggalsejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni2020;Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juni 2020 sampaidengan tanggal 9 Juli 2020;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRO PURBA,SH danSUHARDI,SH Advocat/Pengacara yang berkantor di LBH Reform

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A ComparativeView, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 : If on the object of themarriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, thisHal. 25 dari 33 hal.

Yang mana penerapan asas tersebut diatas menjadidasar hukum dalam melaksanaakan /and reform atau agrarian reform, yaknitanah pertanian harus dimanfaatkan atau digunakan secara aktif dan efisienoleh pemiliknya.5. Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan keras dan tegas alas hakPengugat, karena Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kedudukanhukum yang sah. Disamping itu, Penggugat tidak pernah menguasai obyeksengketa tersebut.6.

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IlU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life Hal. 22 dari 40 hal. Putusan PA.

Jaffer Husain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1.Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi;a.1.2.Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.;Penyuluhan;Inventarisasi dan ldentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek dan objek);. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuai denganpenguasaannya;4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah;5.

Butir Vl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) : 1. Untuktanah objek' landreform yang bellum pernahdiredistribusi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan. 2. Inventarisasi dan ldentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek) . 3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya . 4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah . 5.

JafferHusssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam:A Comparative View, lIU Law Journal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;if on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowedto the parties, this would has been a cruel limitation of the right of free choice andsociety would have been deprived o f a happy married state of life (Apabilatujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, halini bisa merupakan ketentuan yang

JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanayang telah diuraikan diatas dan setelah Pengadilan mencermati faktafakta hukumterkait, selanjutnya diperoleh kesimpulan bahwasannya Para Penggugatmempunyai hubungan langsung terhadap bidang tanah yang menjadi bagianSertipikat aquo Obyek Sengketa karena Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugatberada di atas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sebagaimanasuratsurat penguasaan kepemilikan yang diperoleh berdasarkan Surat PanitiaLand Reform