kepada Mentri Dalam Negri Cq.Direktur Jendral pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.Bahwa proses dan mekanisme peran dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepadaPD.BPR diantaranya adalah Memfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPRKabupaten Bandung yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bandungadalah :e Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.e Selanjutnya saksi selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kabupaten Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

) untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.e Apabila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjangdana Pemerintah Daerah mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahasdengan panitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahunyang akan berjalan.e Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kabupaten BandungBahwa kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak BPR Kabupaten Bandung kepadaPemda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : Melaporkan perkembangan usaha

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor :UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017,Hal :Undangan.
52.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan di

Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

292. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.

Bahwa terkait dengan proses pencairan uang pembayaran 75 % danpembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyekpembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap (DAU) RSUD T.A 2015 padaSatker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudan sesuai dengan prosedur danmekanisme yang ada; Bahwa karena pada akhir tahun 2015 pihak Rumah Sakit dalam hal ini PA danPPK menyampaikan kepada Tim TAPD (Tim Angaran Pemerintah Daerah)bahwa pekerjaan sudah selesai dan adanya Addendum pekerjaan sehinggapekerjaan tersebut minta

Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;13. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.

Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;14. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.

Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;15. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH , S.E., M.M.;Dikembalikan kepada MADANI;16. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 1475/DPW-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Perihal: Permohonan Kebijakan Khusus Penerbitan

safuan itu untuk diserahkan ataudigunakan untuk apa;Bahwa di Sekretariat tidak pernah dilakukan rapat untuk pemotongandana Beban kerja;Bahwa Jabatan saksi, sebelum menjabat Sekretaris Daerah Kab RejangLebong sebagai kepala Bappeda Kepahyang mulai dari tahun 2012sampai tahun 2016, dan sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang ini,saksi menjabat Sekretaris Daerah Kab Rejang Lebong;Bahwa penyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016, termasukjuga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selaku Ketua TAPD

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, saksimenjabat hampir 1 tahun yaitu sejak Juni 2016 hingga April 2017 ; Tupoksi saksi sebagai Pit Sekda adalah membantu Gubernur dalampelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi kebijakan daerah sertapelayanan daerah yang bersifat administratif ; Bahwa saksi masuk dalam Tim Anggaran Perencanaan Daerah (TAPD)dan ikut dalam menyusun anggaran APBDPerubahan TA 2016 danAPBD Provinsi TA 2017 ; Bahwa mekanisme pengusulan anggaran adalah Tim Anggaranmengumpulkan pengusulan

perencanaan anggaran, pelaksanaan danpertanggung jawaban ;Bahwa pada saat perencanaan maka seorang Kepala Daerahkarena sudah diamanatkan dipasal 10 ayat (1) huruf a dan b UUNo.17 tahun 1973, maka kepala seluruh SKPT akan mengajukanRKA (Rencana Kerja Anggaran) ;Bahwa RKA ini seharusnya dibahas dengan DPRD itu amanat UUNo.17 Pasal 19 ayat (4) tahun 2003 ;Bahwa setelah itu baru dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah, jadi liming sekktornya berada di TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rejang Lebong;Menimbang, bahwapenyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016,termasuk juga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);Menimbang, bahwadasar hukum pengajuan anggaran dana BK tahun2017 di Sekretariat Daerah Kab.

Menyusun RAPBD bersama dengan TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah)2. Melaksanakan tugas ke BUD (Bendahara Umum Daerah)Halaman 60 dari 236 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnd3. Menyusunlaporan pertanggung jawaban Pemerintah DaerahBahwa saksi tidak mengingat sumber dana yang dipergunakandalamkegiatanPengadaan Alatalat Angkutan Darat Bermotor PemadamKebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa SelatanTahun Anggaran 2013, dan berapa pagu anggaran kegiatan tersebut.

Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) KotaBatam yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda(Wan Darussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Halaman 3 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPk/2018/PT PBRKemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

Inspektorat Propinsi.Bahwa, yang memberikan honor tersebut kepada saksi pada waktu itu : ZaenalAzis, ke ruang saksi dan mengatakan : karena untuk kelengkapan berkasadminstrasi guna kelengkapan pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi.Bahwa, menurut saksi, maksud dari kelengkapan adminstrasi adalah : terkaitdengan pertanggung jawaban kegiatan, dimana honor adalah bagian darikelengkapan adminstrasi di Biro Bina Sosial, karena Biro Adbangda adalahsekaligus sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaranhasil pemeriksaan atasS proses penyusunan anggaranmenunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFCKota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam DaftarPenggunaan Anggaran (DPA) tidak sesuai dengandokumen perencanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD)b.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan AnggaranBahwa penganggaran Pembangunan Water Front City Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tidaksesuai dengan dokumen perncanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui proses pembahasanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);2.

PermendagriNomor : 13 tahun 2006, Bab VIl Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 123 danseterusnya antara lain disebutkan bahwa : Sebelum disahkan DPA SKPD, SKPD menyusun Rancangan DPASKPD dengan merinci : sasaran yang hendak dicapai, program,kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, rencana penarikan dana tiap tiap SKPD, pendapatanyang diperkirakan, dan menyerahkan Rencana DPA SKPD tersebutkepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ; Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD