Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lelang
Register : 06-06-2008 — Putus : 11-09-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2008/PTUN.PLK
Tanggal 11 September 2008 — IMAM MAWARDI (mewakili PT. Agratama Karya Mulia) Melawan BUPATI KAPUAS SELAKU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat I ; KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS Tergugat II ; PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2008 Tergugat III ; KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KUALA KAPUAS Tergugat IV ; PT. PISON PERMAI Tergugat II Intervensi
121 — 38
  • DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 20-09-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN Gns
Tanggal 13 September 2016 — Drs. A. KOHAR AYUB, MM
50 — 32
  • Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 05-05-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN BEKASI Nomor 363/Pdt.G/2015/PN Bks
Tanggal 2 Mei 2016 — 1. Utuy Dudung Dumyati, S.H, disebut sebagai Penggugat I; 2. Nani Yuningsih alias Nyi Nani, disebut sebagai Penggugat II; M E L A W A N : 1. PT. BPR Arta Sentana Hardja, disebut sebagai Tergugat I; 2. PT. Balai Lelang Indonesia, disebut sebagai Tergugat II; 3. Notaris & PPAT, Eva Junaida, SH, disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. Notaris & PPAT, Erika Feni Masyitho, SH, disebut sebagai Turut Tergugat II; 5. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur, disebut sebaga TurutTergugat III;
210 — 81
  • Demikian pula dalam posita gugatannya Halaman 6 Angka12 Para Penggugat MENGAKUI memiliki hutang kepada Tergugat.Bahwa adanya PENGAKUAN Para Penggugat ini jelas membuktikangugatan aquo tidak layal diajukan karena seharusnya justru Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Para Penggugat karena memilikihutang yang belum terbayar kepada Tergugat I.Bahwa Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerdata), HerzienInlandsch Reglement (HIR) dan Dokrin Hukum secara tegasmemberikan kekuatan yang sempurna terhadap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 1570/Pid.B/2015/PN.Sby
Tanggal 17 September 2015 — ROBERT MARTIN SITOMPUL
75 — 10
  • ABADI SEJAHTERA, yang menikmati atau memperolehkeuntungan dari hasil tax evation tersebut;Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa adalah sematamata untuk kepentingan dari korporasi,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah untukkepentingan Korporasi,sehingga dengan demikian pembebanan tanggungjawab pidana individual liability dengan corporate liability harus diterapkan secara simultansebagai cerminan dari dokrin
    respondeat superior atau dokrin vicarious liabilityditerapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilakuterdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya :Menimbang bahwa keikut sertaan korporasi untuk mempertanggung jawabkanperbuatan pidana khususnya pidana denda yang dilakukan oleh terdakwa telahditerapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.2239/K/PID.SUS/2012, tanggal 18 desember 2012 ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs.H.Rinco Norkim Melawan Esen Hower, DKK
71 — 30
  • ;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA GARUT Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat Tergugat
42 — 15
  • berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-08-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 05/Pid.Sus/2012/PN.MDO
Tanggal 15 Agustus 2012 — Drs.Dat Paputungan
113 — 32
  • Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
    dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-10-2014 — Upload : 18-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — PT FRESHTEX GARMENT FINISHING INDONESIA VS PT CITRA ABADI SEJATI, DKK
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. Bambang Tri Hermanto bin Mutolib, Dk.
105 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidakmerugikan negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidakmendapatkan untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawanhukumnya.Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Kr/1973: 16121976.Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrond, suatu buiten wettelyjke rechtsvaardigingsgrond dansebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu faitdexuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh dokrin
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-04-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1995/Pid.Sus/2016/PNPlg
Tanggal 18 April 2017 — A Aron A Chew Alias Aron
41 — 9
  • narkotikayaitu. dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya memiliki 5 (lima) gram.Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan lebih subsidair dari penuntut Umum makadengan sendirinya pembelaan penasehat hukum terdakwa dinyatakan di tolak.Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukanhahal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdawka , baik undangundang, dokrin
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Tanah
Register : 09-02-2011 — Putus : 03-10-2011 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Oktober 2011 — - HARSINAH HR - SITI HAJANAH HR melawan - KHAIRU SUBHAN, SH. - ASPIADI NUR
104 — 26
  • dianggap telah dipertimbangkankembali dalam pokok perkara, maka tanpa mempertimbangkan alat bukti yang31diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara maka gugatan Para Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensiadalah seperti tersebut diatas ;Menimbang,bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Konpensi,dimana gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnyaperpedoman pada dokrin
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bau
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
Drs. H. LA IDU
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sultra Cq. Kepala Kepolisian Resort Baubau
158 — 68
  • Bahwa Majelis hakim menyatakan kekeliruan pengetikan yang tidakmengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum, dan begitu puladalam praktik perkara perdata sebagaimana dalam dokrin ahli bahnwa KesalahanHalaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN BauPenulisan Nama dalam Surat Gugatan Menurut M.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1664/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 11 April 2013 — PELAWAN DAN TERWALAN
30 — 10
  • terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 22-09-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 940/Pdt.G/2021/PA.Sgm
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 34
  • dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-11-2011 — Upload : 02-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 180/Pid.B/2011/PN.PRA
Tanggal 22 Nopember 2011 — - AMAQ MINAH Alias HAJI SAFI'I,DKK
64 — 30
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui);41 Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan MS IDI Pidana Umum
Register : 19-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan MS IDI Nomor 3/JN/2019/MS.Idi
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
1.Fajar Adi Putra, S.H.
2.Cherry Arida, SH
3.Harry Arfhan, S.H.
Terdakwa:
TARMIZI ALS. MAHDI BIN HASYIM
140 — 16
  • terdakwasadar dan mengetahui jika permainan judi yang mereka lakukantersebut dilarang oleh Qanun Provinsi NAD.Bahwa suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengankepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika padakeuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimanacaranya keuntungan itu dapat diperoleh atau jika keuntungannyaitu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalampergaulan bermasyarakat tanpa perlu memperhatikan tentangbagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, (Dokrin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 02-03-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 22 Mei 2017 — YUDI PRASETYA, S.E., M.M. alias ALEX Bin MARIUS ALEX
21 — 7
  • ., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, serta dihadiri oleh Dokrin Muliady, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Etri Widayati, S.H., M.H. Parlas Nababan, S.H., M.H.Enan Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Bobby Ertanto, S.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
ROBY Als ROBY Bin AWI SUSANTO
23 — 4
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tigabentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam halini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hakorang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, bukti Surat
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 04-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 14-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM.II-08/AU/I/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Ega Ardiansyah
43 — 2
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiapperbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasasakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 196/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Desember 2015 — WAGIRAN AHMAD melawan 1. PT. MUSTIKA RATU BUANA INTERNASIONAL, Tbk 2. PT. MUSTIKA RATU, Tbk 3. PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR MUSRA) PT. MUSTIKA RATU, Tbk 4. PENGURUS SWAMITRA KSP MITRA SEHATI
71 — 14
  • mereka, sampai akhir pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dapat dibuktikanoleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat yangmenimbulkan kerugian terhadap orang lain, berkewajiban untuk mengganti kerugiantersebut ;Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwaPengurus, Pengawas dan Pembina Kopkar Musra (Tergugat Ill) adalah seluruhnyaPegawai Tergugat dan Tergugat Il, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 60 K/Pdt.2005 dan Dokrin