Ditemukan 9694 data
43 — 15
berikut: UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorangwanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama denganmantan suaminya atas semuanya atas semua hal yang berkenaanPutusan No. 0243/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 23 dari42 halamandengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaikbagi anak; UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, Dokrin
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
111 — 30
Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
25 — 7
., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, serta dihadiri oleh Dokrin Muliady, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Etri Widayati, S.H., M.H. Parlas Nababan, S.H., M.H.Enan Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Bobby Ertanto, S.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk
16 — 3
Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkahlampau selama 3 tahun hanya terbukti 16 bulan tanpa nafkah dari TergugatRekonvensi Nafkah itu. menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harusdibayar oleh Tergugat, dengan mengingat dokrin dalam kitab . lanatut TholibinJuz IV Hal. 70:36gsord SguSIIg adatldlede gaol lau lads 620 cunslslale Lg) cys dro!
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ADY CAHAYA RAMADHAN
108 — 36
orang sehingga yang dimaksud unsur Barang siapa dalamhal ini adalah Terdakwa yaitu Ady Cahaya Ramadhan, yang lebih lanjut akanHalaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmditeliti apakah perbuatan dari Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa dalam Dokrin
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SATRIYO DWI CAHYO Bin SUMARDI
60 — 6
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
51 — 32
Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
43 — 9
narkotikayaitu. dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya memiliki 5 (lima) gram.Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan lebih subsidair dari penuntut Umum makadengan sendirinya pembelaan penasehat hukum terdakwa dinyatakan di tolak.Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim tidak menemukanhahal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdawka , baik undangundang, dokrin
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
79 — 10
ABADI SEJAHTERA, yang menikmati atau memperolehkeuntungan dari hasil tax evation tersebut;Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa adalah sematamata untuk kepentingan dari korporasi,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah untukkepentingan Korporasi,sehingga dengan demikian pembebanan tanggungjawab pidana individual liability dengan corporate liability harus diterapkan secara simultansebagai cerminan dari dokrin
respondeat superior atau dokrin vicarious liabilityditerapkan pertanggungan jawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilakuterdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya :Menimbang bahwa keikut sertaan korporasi untuk mempertanggung jawabkanperbuatan pidana khususnya pidana denda yang dilakukan oleh terdakwa telahditerapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.2239/K/PID.SUS/2012, tanggal 18 desember 2012 ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan
Terbanding/Penggugat : Kathryn Rosalie Joy Dench
130 — 58
(putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilanStandar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi danintervensiterhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensidikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalamHalaman
50 — 13
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
78 — 14
mereka, sampai akhir pemeriksaan perkara ini tidak ternyata dapat dibuktikanoleh Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Penggugat yangmenimbulkan kerugian terhadap orang lain, berkewajiban untuk mengganti kerugiantersebut ;Menimbang, bahwa tentang alasan Penggugat yang menyatakan bahwaPengurus, Pengawas dan Pembina Kopkar Musra (Tergugat Ill) adalah seluruhnyaPegawai Tergugat dan Tergugat Il, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 60 K/Pdt.2005 dan Dokrin
75 — 10
Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana(Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengansengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawanhukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakanyang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundanganundangan secara tertulis saja;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatasterpenuhi
307 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Telah menjatuhkan putusan, tidak menerapkan dokrin perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;5. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti, telah menjatuhkan putusan tidak sesuaiHalaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.SusHKI/2017dengan faktafakta yang terungkap dalam persidangan. Fotofoto yangdajukan sebagai barang bukti telah dibantah oleh saksi Tergugat, bahwafotofoto tersebut tidak benar, foto tersebut bukan di Restoran HotelPeninsula Resort.
AHMAD ANANG SANI
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Bukopin Finance Cabang Gresik
2.Pimpinan Pusat PT. Bukopin Finance
99 — 24
bagi Penggugat adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dan telahmemenuhi unsure yang terkandung didalam Pasal 1365 KUHPerdata/BWyang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugianpada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannyaBahwa, Perbuatan Tergugat secara tegas dan nyata telah melakukanperbuatan melawan hokum, melanggar hak orang lain dan kepatutan danperundangundangan yang berlaku sesuai dokrin
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
ROBY Als ROBY Bin AWI SUSANTO
24 — 4
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tigabentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam halini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hakorang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, bukti Surat
106 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
pula oleh atasan Terdakwa, lagi pula tidakmerugikan negara, kepentingan umum terlayani dan Terdakwa pribadi tidakmendapatkan untung, maka perbuatan Terdakwa kehilangan sifat melawanhukumnya.Putusan Mahkamah Agung Nomor 81K/Kr/1973: 16121976.Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrond, suatu buiten wettelyjke rechtsvaardigingsgrond dansebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu faitdexuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh dokrin
98 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin ahli hukum Perdata JSastrio, S.H., dalam buku Gugat Perdata atas dasar Penghinaan sebagaitindakan melawan hukum Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung 2005halaman 1841:69.
hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan;(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari halyang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurnabahwa tuduhan itu tidak benar;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan;7/.Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
105 — 11
Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum :UndangUndang sendiri mengenai perbuatan melawan hukum tidakmemberikan perumusan mengenai hal tersebut sehingga kita harus mencaridalam dokrin dan yurisprudensi dalam hal ini perbuatan melawan hukumdalam perjalanan waktu mengalami perkembangan dari semula diartikansecara sempit dan sekarang ditafsirkan secara luas semula berdasarkanpenafsiran yang kemudian disebut sebagai penafsiran sempit yaitu diartikantindakan melawan hukum meliputi :1 Melanggar hak subyektif