Pel an P 2.739.207.787 4.059.173.437(b.2+b.4)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar/(Lebihe. 70.531.719 (1.249.433.931)Bayar) (ad)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya: 0 04 PPN yang Kurang Bayar 70.531.719 (1.249.433.931)5 Sanksi Administratif :a. Bunga pasal 13 (2) KUP 16.927.613 0b.

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 615.659.202,005 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0,00berikutnya4 PPN yang lebih dibayar Rp 615.659.202,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Maret 2019, dengan disertai alasanalasannya

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya R 615.659.202,00tidak terutang p3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke R 0,00Masa Pajak berikutnya p4 PPN yang lebih dibayar R 615.659.202,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng: d.1/Impor BKP d2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar DaerahPabean d.3Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4/Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN d.5Kegiatan Membangun SendirioO/O//O 0 oO d6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan Perolehan yang PPNnya tidak seharusnyaay dibebaskan atau tidak dipungut d.8Tanggung Jawab Secara Renteng Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau4.9/4.6 atau d.7 atau d.8) Perhitungan

Putusan Nomor 1514/B/PK/Pjk/2019Jumlah Rp 9.559.616.960,00 Pajak Keluaran Rp 955.961.687,00Pajak Masukan Rp 5.489.322.553,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp (4.533.360.866,00)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 4.533.360.866,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 9.559.616.960,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut Rp 0,00Jumlah Rp 9.559.616.960,00Pajak Keluaran Rp 955.961.687,00Pajak Masukan Rp 5.489.322.553,00Jumlah perhitungan

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Upah Proses paraPenggugat Rekonvensi sejak Juli 2017 sampai Desember 2017 sebesarRp37.021.500,00 (tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu lima ratusrupiah) dengan perhitungan Rp2.056.750,00 x (3 orang x 6 bulan);.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dendaketerlambatan pembayaran upah kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp18.510.750,00 (delapan sebelas juta lima ratus sepuluh ributujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan 50% xRp37.021.500,00 (3 orang x 6 Bulan x Rp2.056.750,00);.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar cuti tahunan selama12 (dua) hari kerja kepada Penggugat Rekonvensi sebesarRp2.961.720,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuhratus dua puluh rupiah) dengan perhitungan Rp82.270,00 x (3 orang x 12hari kerja);.

,sedangkan rekap dokumentasi berdasarkan back up data, rekapitulasi foto,perhitungan pengecatan kerb, perhitungan pengecatan marka jalan,perhitungan laburan aspal, perhitungan galian tanah biasa, perhitunganpengecatan bog jembatan, perhitungan perawatan bahu jalan tidakdiperkeras, perhitungan pembersihan damija dan perawatan saluran tidakdiperkeras, rancangan anggaran biaya, daftar penanganan di luar back updata tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut

Jaksa/Penuntut Umum tersebut jugaterlinat jelas dalam surat dakwaannya pada tabel perhitungan volumehasil pekerjaan (tabel pada surat dakwaan di halaman 7 dan halaman13), yaitu pada poin Nomor 9, uraian : Pemasangan batu denganvolume BA Fisik sebesar 211,73 M? dan harga satuan sebesar Rp.477.985,00., Sdr.

Nilai (Rp.)Fisik Menurut perhitungan Sdr. JPU : 9 Pemasangan Batu Ms 133,47 211,733 477.985,00 61.350.808,71 Seharusnya perhitungan yang benar adalah : 9 Pemasangan Batu M2 133,47 211,73 477.985,00 101.205.198,0 Bahwa selain pada poin Nomor 9, Sdr. Jaksa/Penuntut Umum jugatidak cermat dan salah dalam perhitungan pada Nomor 12, uraianPerawatan Patok KM dengan volume BA Fisik sebesar 8,00 buah danharga satuan sebesar Rp. 201.559,10., Sdr.

;Bahwa rumusan perhitungan yang diterapbkan oleh Judex Facti padaPengadilan Negeri Mataram, khusus dilakukan dalam memperhitunganbesaran nilai pekerjaan dari ke6 item pekerjaan saja, sedangkan 14Hal. 88 dari 99 hal.

Dan oleh karena itu PENGGUGAT memohon kepada yangMulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk menerima danmenetapkan perhitungan uang kontrak / sewa dari dua unit kios ( objekperkara aquo ) disesuaikan dengan secara kurs mata uang dollas amerika,karena mata uang dollar amerika adalah mata uang yang di akui di seluruhdunia, sebagai acuan / patokan terhadap mata uang negaranegara laintermasuk Negara Indonesia.

Bawa dari hasil perhitungan kurs dollar tersebut diatas, dengan inidi rinci sebagai bahan pertimbangan yaitu, bahwa nilai kontrak / sewa Tahun1993 Rp. 200.000, / tahun sama dengan 50 dollar amerika, dan sebagairincian setiap tahun adalah sebagai berikut : Tahun 1993 US50X Rp. 4000, = Rp. 200.000, Tahun 1994 US50X Rp. 4000, = Rp. 200.000, Tahun 1995 US 50 X Rp. 12000, = Rp. 600.000, Tahun 1996 US50X Rp. 6000, = Rp. 300.000, Tahun 1997 US 50 X Rp. 6000, = Rp. 300.000, Tahun 1998 US 50 X Rp. 8000, =

Bahwa dari dan oleh perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II yangtidak membayar kontrak dan juga tidak menyerahkan objek perkara aquo,sehingga PENGGUGAT diimmateril, yang dalam kerugian MATERIL yaitu sebesar Rp. 14.550.000,rugikan baik secara materil juga secara( empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) bila di sesuaikandengan perhitungan mata uang dollar amerika dalam pertahun, yang manabahwa ukuran mata uang dunia adalah dollar amerika yang juga bisaberlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, berupa kabur(obcuur libel) karena pada Poita gugatan Penggugat yakni pada point ke 8mengenai perhitungan kurs dollar mengenai perincian kontrak/sewaterhadap kios dan Penggugat tidak membuat besaran biaya secara jelasdalam Posita dan Petitum gugatannya, Penggugat seharusnyamenerangkan secara jelas biaya yang disebutkan pada posita dan Petitumapakah memakai mata uang rupiah atau dollar.3. Bahwa menurut M.

Bahwa Tergugat dan II menilai pada point 8 Penggugat terlalumemaksakan memakai kurs dollar dalam perhitungan nilai kontrak/sewatanah dan kios dari tahun 1993 sampai 2020, sementara tanah dan kiosdiperolehan dari warisan secara turun temurun;7.

Tanah milik Halimah Podungge disepakati tanahnya akan diganti tanaholeh Pemerintah dengan perhitungan Rp.100.000,/M2 ;Selanjutnya hasil musyawarah tersebut oleh Camat Limboto Abdul GandiPajuhi, SE. dilaporkan kepada Bupati Gorontalo H.

Pasal 15 huruf (a) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yangmenentukan dasar dan cara perhitungan ganti kerugian atas dasarharga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya,dengan memperhatikan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Bumi danBangunan yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan ;Bahwa pada tahun 2002 harga tanah di lokasi pembangunan Mall danHotel Limboto bervariasi sesuai dengan letak tanah, dimana hargatanah saat itu dibawah/kurang dari Rp.100.000,/M2 dan NJOP (NilaiJual Objek Pajak) Bumi

No. 626 K/Pid.Sus/201 1tersebut yang tidak sesuail ketentuan di atas telahmengakibatkan terjadi kelebinan pembayaran dari yang semestinyadengansesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utaradi Manado tanggal 28 Nopember 2005 yang didasarkan atas nilai hargatanah nyata Rp.50.000,/M2 sebesar Rp.201.465.000, (dua ratus satujuta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah memperkayapemilik tanah Fatma Olii sekaligus merugikan kKeuangan negara denganrincian sebagai berikut :

No. 626 K/Pid.Sus/2011Bahwa atas pembayaran uang ganti rugi tanan kepada Fatma Oliiyang telahmengakibatkan terjadi kelebinan pembayaran dari yang semestinyatersebut tidak sesuai dengan ketentuan di atassesuai dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utaradi Manado tanggal 28 Nopember 2005 yang didasarkan atas nilai hargatanah nyata Rp.50.000,/M2 sebesar Rp.201.465.000, (dua ratus satujuta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah memperkayapemilik tanah Fatma Olii sekaligus

., tidak berhakmemperoleh pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut olehkarenanya mengakibatkan kerugian Negara sebesar(Rp6.494.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp15.277.215,00)Rp6.809.277.215,00; atau setidak tidaknya;Senilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitupekerjaan pembesian dan pembetonan dengan nilai sebesarRp3.512.089.932,00 sesuai dengan hasil perhitungan Audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBanten Nomor LAP840/PW 30/5/2013

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 1 November 2011; Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 1 November 2011; Laporan Mingguan tanggal 29 Oktober 2011: Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 10/PermPem/DAU/X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011;14. 1 bundel Legalisir Bukti Termen IV/Pembayaran keV yang terdiridari : Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 253429T/020/110 tanggal23 Desember 2011 sebesar Rp2.121.277.215,00 (dua miliar seratusdua puluh satu juta dua ratus

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: SPTJB/PPkSP1/47 tanggal 02 September 2011:wenn n nena nena nnn nnn anna Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2011;Kwitansi/Bukti Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % tanggal20 September 2011;wo Berita Acara Pembayaran Termin ke Il sebesar 62 % No:KU.08.11/PPKSP1/BAP/26 tanggal 20 September 2011:wan Permohonan / Pengajuan Pembayaran Termin ke II sebesar62% dari PT Delima Agung Utama tanggal 20 September 2011:Daftar Perhitungan

Nomor 60 PK/Pid.Sus/201717.18.w Berita Acara Pemeriksaan & Penelitian Teknis Hasil PekerjaanKonstruksi 100 % No : 01/BAPAN/PPKSP1/ SNVTPJSABBWSC3/PSPSCbn/2011 tanggal 9 Desember 2011: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaaan tanggal 9 Desember 2011: Daftar Perhitungan Prestasi Pekerjan tanggal 9 Desember 2011; Surat Pernyataan Ir. Yayan Suryana tanggal 9 Desember 2011;wa Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 12/PermPem/DAU/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;15.

Nomor 60 PK/Pid.Sus/2017sebagai bukti yang memenuhi unsur Melawan Hukum sehinggaunsur tersebut tidak terpenuhi apabila ditujukkan kepada PemohonPeninjauan Kembali ;4.2 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasl.Dengan berdasarkan hasil perhitungan audit dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilanProvinsi Banten Nomor LAP840/PW 30/5/2013 tanggal 9 Desember2013 adanya kerugian Keuangan Negara sebesarRp3.512.089.932,00 (tiga miliar lima ratus dua belas juta

pada point 14, adalah tidak tepatsama sekali, karena Tergugat telah menunjukkan itikad baik kepadaPenggugat untuk mengembalikan sisa bahan baku milik Penggugatyang ada digudang Tergugat yakni dengan menghubungi kantorPenggugat yang berada di Korea Selatan dan di Subang, akan tetapitidak terhubung karena kantor Penggugat sudah tidak beroperasilagi;Bahwa dalil Pengggugat pada point 15 dengan membebankankerugian materil dan imateril kepada Tergugat adalah tidakberlandaskan hukum dan didasari dengan perhitungan

Gugatan Nomor 46/Pat.G/2019/PN.Sngbahan baku untuk mengembalikan dalam bentuk barang atau uang senilaiUS$ 189.921,18 (Seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus duapuluh satu US dolar dan delapan belas sen); Bahwa benar Tergugat telah memberikan jawaban atas somasi Penggugattertanggal 6 Februari 2018 dan tertanggal 21 Februari 2018 yang padapokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah bekerjasama sekitar awal tahun 2016 untuk penjahitan barang pakaian jadi namunmembantah soal perhitungan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P4Adan P4B, berupa jawaban kuasa Tergugat atas somasi pihak Penggugat,ternyata pihak Tergugat telah membuat perhitungan terhadap sisa bahan bakudan bahan penolong milik Penggugat yang ada di pabrik Tergugat sebesar US$39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat US dolar dan enam puluhempat sen), yang ternyata angkanya lebih besar dari penawaran yang dibuatTergugat secara lisan kepada Penggugat sebesar US$ 25.000 (Dua puluh limaribu

US dolar), sementara permintaan ganti rugi Penggugat sebesar US$50.000(lima puluh ribu US dolar) juga tidak disanggupi oleh Tergugat, maka MajelisHakim dalam hal ini berpendapat bahwa adalah layak dan pantas kiranya untukmemutuskan agar Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugatberdasarkan perhitungan yang dibuatnya dan disampaikannya dalam jawabanatas somasi Penggugat sebesar US$ 39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu limaratus empat US dolar dan enam puluh empat sen);Menimbang, bahwa dengan

sebesar US$39.504,64 (Tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat US dolar dan enam puluhempat sen), maka oleh Majelis Hakim perhitungan tersebut menjadi dasar untukmenghukum Tergugat memberikan ganti kerugian materiel kepada Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan ganti kerugianimmaterial sebesar US$ 328.948,56 (Tiga ratus dua puluh delapan ribusembilan ratus empat puluh delapan US dolar dan lima puluh enam sen) olehkarena tidak dapat dibuktikan dasar perhitungannya maka tuntutan

300.000, (Tiga Ratus Ribu Rupiah);3 Bahwa pengiriman alat berat berupa jenis : Excavator Merek Hyundai sebanyak 4(empat) unit, jenis : Wheelloader Merek XGMA sebanyak 2 (dua) unit dan jenis :Bulldozer sebanyak 1 (satu) unit oleh Penggugat tersebut di atas belum pernah adapembayaran sewa dari Tergugat dari periode bulan Mei 2011 sampai dengan bulanNovember 2011 sebesar Rp. 2. 120.850.000, (Dua Milyar Seratus Dua Puluh JutaDelapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :I PERHITUNGAN

Excavator 4unit 25 Oktober@Rp.115.000.000, Rp. 460.000.000,2011 Bahwa terhadap perhitungan Biaya sewa tersebut di atas, oleh karena pengiriman 2(dua) unit excavator terakhir pada tanggal 20 Mei 2011, maka perhitungan Biaya Sewa yangharus dibayar Tergugat adalah sebagai berikut :4 unit x 4 bulan x Rp. 115.000.000 lumpsum = Rp. 1.840.000.000, (Satu Milyar Delapan RatusEmpat Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT PERIODE HARGA/JAM JAM PAKAT TOTALNO.1.

Nov 2011 &160 jamTotal Rp.188.750.000,Il PERHITUNGAN BIAYA SEWA BULLDOZER :JENIS UNIT PERIODE HARGA/JJAM JAM TOTALNO. PAKAI1.

, Rp. 460.000.000, Jadi Biaya Sewa Excavator 4 (empat) unit untuk Bulan Desember 2011 adalahsebesar Rp. 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT 2 Nov 2011 2 DesJJAM HARGA/JAM TOTALNO. 20111.

Excavator 4 unit Januari 2012 @Rp.115.000.000,Rp. 460.000.000, Jadi Biaya Sewa Excavator 4 (empat) unit untuk Bulan Januari 2012 adalah sebesarRp. 460.000.000, (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);I PERHITUNGAN BIAYA SEWA WHELLOADER : JENIS UNIT 2 DesJanuari JAM HARGA/JJAM TOTALNO. 2011 = 2012 1.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah,pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaranpendapatan dan belanja daerah, sebagai pengguna anggaran bertanggungjawabatas tertib penata usahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yangdipimpinnya dan dalam Pasal 50 menerangkan : setiap orang yang diberikewenangan menandatangani dan atau

Dari temuantersebut kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh TimAhli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAP1855/PW.18/5/2007tanggal 26 Juni 2007 dengan rincian sebagai berikut :Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah :Jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah yang terjadi atas kasus dugaanpenyimpangan pada pembangunan/penataan obyek wisata Pentadio Resort untukPaket Pembangunan Cottage dan Paket

KerugianKeuangan Negara oleh Ahli Perwakilan BPKP Sulawesi Utara yang dituangkandalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor :LAP2128/PW.18/5/2005 tangal 20 Juli 2005 dengan rincian sebagai berikut :1 Realisasi Fisik Pekerjaan tidak sesuai dengankontrak, Gambar dan RKS/ Spesifikasi Tehnissebesar = Rp. 214.341.025,432.

Hal ini bersesuaian pula denganmasalah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal1.2.38 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah,pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaranpendapatan dan belanja daerah, di mana Terdakwa Ir.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Pertama) Nomor : 08.11/BPBAK/264/VI/05 tanggal 24 Juni 2005 ;Surat Serah Terima Barak kepada Muspika setempat ;Bahwa berdasarkan Daftar Kuantitas yang diajukan Terdakwa di dalamsurat Perjanjian Kerja/kontrak itu, maka Departemen PU melakukanpemeriksaan terhadap Volume pekerjaan yang diajukan, dan hasil daripemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara PemeriksaanPekerjaan Nomor KU.08/011/BPBAK/247/VI/05 tanggal 23 Juni 2005(Tahap Pertama) beserta Lampiran Perhitungan

Banda ListaPerkasa (BLP) untuk lokasi Klieng Meuria dengan perhitungan :Jumlah total pembayaran akhir yang diterima Terdakwa untuk 6 (enam)unit barak dan fasilitas pendukungnya untuk lokasi Klieng Meuria Rp1.892.949.660, (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua jutasembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluhrupiah) ;Secara nyata Terdakwa hanya membangun 1 (satu) unit barak dari 6(enam) unit yang diajukan permintaan pembayarannya untuk lokasitersebut, sesuai dengan harga volume

yaitu 1/6 dari keseluruhan nilai pembayaranakhir untuk barak komunal di Klieng Meuria sebesar Rp 1.250.183.739,(satu milyar dua ratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ributujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;Maka diperoleh kelebihan pembayaran untuk lokasi Klieng Meuriasebesar Rp 1.892.949.660 Rp 208.363.956 = Rp 1.684.585.704,(satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapanpuluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) ;Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan

Banda Lista Perkasa Rp 575.931.332, (lima ratustujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tigapuluh dua rupiah) ;Sehingga diperoleh jumlah sebesar Rp 1.684.585.704 + Rp 575.931.332 =Rp 2.260.517.036, (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tujuhbelas ribu tiga puluh enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut, sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh sdr.

Setelah Pemohon Banding teliti antara perhitungan SK KeberatanTerbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN masaFebruari 2010 Pemohon Banding terdapat koreksikoreksi sebagai berikut : Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreksi Yang Pemohon Obyek PPNBanding YangSurat Keputusan Permohonan Setujui Tidak Setujui PemohonSurat BandingKeberatan MohonPemohonBanding (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Halaman 2 dari 35 halaman.

PPN MASUKANPPN Masukan Konfirmasi sebesar Rp27.415.000,00 Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreksi Koreksi TerbandingSK Keberatan Permohonan Surat Terbanding Disetujui Tidak DisetujuiTerbanding Banding PemohonBanding PPN Masukan 400.494.164,00 427.909.164,00 (27.415.000,00) (27.415.000,00)Jumlah 400.494.164,00 427 .909.164,00 (27.415.000,00) (27.415.000,00)Selisih PPN Masukan yang ditolak Fiscus tersebut adalah : PPN konfirmasi dijawab "tidak ada" (27.415.000,00) (27.415.000,00)Jumlah PPN Masukan

Raya Candi 10 Sidoarjo Jawa Timur, sehingga perhitungan pajak yang masihharus dibayar sebagai berikut: DPP PPN Rp. 848.510.356,00PPN yang harus dipungut Rp. 84.851 .036,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 427.909.164,00PPN yang kurang/(lebih) bayar (Rp. 343.058.128,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 343.681.919,00Jumlah PPN yang Kurang dibayar Rp. 623.791,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp. 623.791,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 1.247.582,00Menimbang

Raya Candi 10 Sidoarjo JawaTimur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadiHalaman 31 dari 35 halaman.

Putusan Nomor 1125/B/PK/PJK/2017sebagaimana perhitungan di hal. 2 diatas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP1702/WPJ.19/2013 tanggal

Andry Karya Cipta ;e Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang No.801/0121/DPUDS/2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun 2008;e Pakta Integritas tanggal 23 April 2008 ;e Pengumuman lelang di Surat Kabar Media Indonesia hari Kamis 24 April2008;e Dokumen perubahan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) lanjutanpembangunan Jembatan Paluh Merbau Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun2008;e Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Nomor

Andry Karya Cipta ;Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang No.801/0121/DPUDS/2008 tentang Pengangkatan Panitia PengadaanBarang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang Tahun 2008;Pakta Integritas tanggal 23 April 2008 ;Pengumuman lelang di Surat Kabar Media Indonesia hari Kamis 24April 2008;Dokumen perubahan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) lanjutanpembangunan Jembatan Paluh Merbau Kecamatan Percut Sei TuanTahun 2008;Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) Nomor : 912 /

kekurangan besi dilakukan sesuai denganvolume yang ditetapkan secara maksimal yaitu 96.980,00 kg dengan alasanbahwa jembatan telah dinyatakan selesai dan telah serah terima serta telahdigunakan dan difungsikan, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh ahliatas permintaan Penyidik adalah telah keliru karena yang digunakanpedoman melakukan perhitungan adalah dari volume besi profil 74.428 kg ;9 Bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Lapangan danperhitungan kekurangan besi profil oleh

Sedangkan bila terjadi kekurangan bahan besi profilseharusnya saksi Martiam, ST., selaku PPTK membuat ataumenerbitkan CCO (pekerjaan tambah kurang);3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah kelirutentang hasil perhitungan atas kekurangan besi profil tidak tetap dantidak final sehingga adanya kerugian keuangan Negara tidakdipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa

/Penuntut Umum di atas tidak dapat dibenarkankarena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannyatelah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:48Negara tidak mengalami kerugian, sebaliknya sesuai dengan faktapengadilan Negara masih menunggak harga pengadaan besi profilsebesar Rp.80.694.000, (delapan puluh juta enam ratus sembilan puluhempat ribu rupiah);Perhitungan kerugian Negara yang digunakan oleh Jaksa/PenuntutUmum tidak berdasar perhitungan BPK (Badan Pemeriksa

Pada pertemuan ini tidak terjadi kesepakatan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT.12.Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, dikarenakan tidak terjadi kesepakatanantara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat pertemuan Biparite 1 danBipartite ke 2 , sehubungan dengan besarnya perhitungan kompensasi pensiundini, maka atas perselisihan tersebut PENGGUGAT mengajukan pencatatan keSuku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.13.Bahwa dalam proses mediasi TERGUGAT menyampaikan bersedia menerimapenawaran pensiun

Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruhkewajibannya kepada PENGGUGAT antara lain berupa penyerahan; Kartu IDCard, Kartu Asuransi Medicillin, melunasi Kartu Kredit Bank Danamon, PinjamanKPR soft loan , menyelesaikan fasilitas COP (Car Ownership Program ) sesuaicatatan perhitungan besarnya kewajiban yang ada pada PENGGUGAT, yangakan diperhitungkan dengan hakhak yang diterima TERGUGAT.5.

Bahwa atas dasar kepastian hukum dan kompensasi yang tidak sesuai denganperhitungan tergugat dan pula tidak sesuai dengan dasar perhitungan sesuaidengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan makaTergugat menolak program pensiun dini Penggugat dalam poin 5 dan 6 gugatan,yang design nya diperuntukan hanya untuk mengakali pekerja denganmencederai hakhak pekerja ;.

Bahwa alasan Tergugat Menolak Nominal Penawaran dari pihak Penggugatsesual dengan dalil 11 dan 12 adalah karena Penggugat dalam menentukankomponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnyaditerima yang tertunda tidaklah didasarkan oleh Norma hukum sebagaimanaterkandung dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undangundang 13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan, oleh karenanya dalil tersebut sangatlah tidakberalasan

Menyatakan penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar :Hak Uang Pesangon sesuai 2 X pasal 156 ayat (20 Undangundang No. 13 tahun 2003A Uang Pesangon (Pasal 156 Ayat 2)2 X 9 x 12,539,135 = 225,704,430B Uang Penghargaan Masa Kerja (Pasal 156 Ayat 3)Xx 8 Xx 12,539,135 = 100,313,080C Ganti kerugian (pasal 156 Ayat 4)* Perumahan, Pengobatan& Perawatan (15%) = 48,902,627* Perhitungan 0,5 x PMTK* Kebijakan Uang PisahD Gaji50 bulan sisa masa kerja usia pensiun normalXx 50 xX 12,539,135 = 626,956,750E

kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

Kapan saja terjadinya Perbuatan MelawanHukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.ari Segi Tuntutan Ganti Rugi terdapat Perbedaan Yang Menjadi dasar Hukum Tuntutan Ganti Rugi AntaraWanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.4 ahwa Tuntutan Ganti Rugi dalam Wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut:Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 8e Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak

Jumlah tersebut setelah dikurangi dengan cash bond s/d Desember 2010 dihitung sebesarUSD $ 91,544 menyisakan dana sebesar USD $ 79,463;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P4 tentang perhitungan tahun fiskal 2010 tertanggal 4Juli 2010 disebutkan sisa dividen per 31 Desember 2010 adalah 20% x USD $ 645,754 = USD $.129,151 + sisa dana fiskal2009 sebesar USD $ 79,463 = USD $ 208,614.

Jumlah ini ditambahkan pula dengan dividen yang ditahan sebesar UDS $40,000 sehingga jumlahnya menjadi USD $ 168,614;Menimbang, bahwa dari perhitungan berdasarkan bukti P4 tersebut ternyata Penggugat telah mengambil danapada tanggal 4 Juli 2011 sebesar USD $ 141,813. Sehingga sisa dana yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar USD $26,801.

Dengan demikian, berdasarkan bukti surat P3 dan P4 tersebut, terbukti bahwa benar para Tergugat masih memilikikewajiban kepada Penggugat sebesar USD $ 66,801 dengan perhitungan sebagai berikut:1 Sisa dana fiskal 20092010 sebesar USD $ 26,801.2 Divident yang ditahan USD $ 40,000;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 29Menimbang, bahwa dalam petitumnya tersebut Penggugat menuntut total jumlah pertanggungjawaban Penggugatsebesar USD $ 1,122.500.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan bersama antaraPenggugat dan Tergugatli sebelum Penggugat menjual seluruh sahamnya kepada Tergugatll. Demikian pula, para Tergugattidak membantah jumlah yang tertera dalam bukti P3 dan P4 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwabenar para Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayarkannya kepada Penggugat.

Padahal jikamenggunakan nilai konversi (fixed rate) sebagaimana perjanjian awal,maka sesungguhnya kewajiban Penggugat hanyalah sebesar: US $2,409,090,91 x Rp2.200,00 = Rp5.300.000.002, 00 (lima miliar tigaratus juta dua rupiah);Bahwa nilai konversi adalah sangat penting, karena memang padaawalnya perhitungan pekerjaan pembangunan yang menjadi dasarsengketa dilakukan dalam mata uang rupiah dan kemudian dikonversikanmenjadi Dollar Amerika Serikat;Bahwa oleh karena isi Putusan Peninjauan Kembali MARI

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 658 PK/Pdt/2000,tanggal 2 Mei 2001, maka Penggugat berpendapat bahwa Demi Keadilandan berdasarkan maksud para pihak dalam perjanjian awal tanggal 1Desember 1994, maka sudah pada tempatnya apabila kurs bagipelaksanaan isi putusan tersebut ditetapbkan pada angka: 1 US$ =Rp2.200,00 dengan alasan:a) Seluruh perhitungan kontrak awal dilakukan dalam mata uang Rupiah.Hanya pada akhir perhitungan kontraklah dilakukan konversi ke matauang asing Dollar Amerika Serikat;b) Pekerjaan

Putusan Peninjauan KembaliNomor 658 PK/Pdt/2000, tanggal 2 Mei 2001, adalah sebesar:* Rp5.300.000.000,00 dikurangi Rp1.700.000.000,00Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);24) Bahwa apabila Mejelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain dengan alasan keadilan, maka Penggugat memohonagar ditetapkan suatu altematif yang kedua perhitungan penetapan nilaikurs selain dari pada nilai fixed rate pada 1 US$ = Rp2.200,00 yaitudengan membandingkan nilai kenaikan harga barangbarang

Nomor 2849 K/Pdt/201728)apabila suatu barang pada tahun 1997 berharga Rp2.200,00 (dua ribu duaratus rupiah), dengan kenaikan harga sebesar 10% per tahun, maka padatahun 2014 harga barang tersebut akan menjadi berharga sebesar: Rp2.200,00 + (10% x 17 tahun x Rp2.200,00) = Rp5.940,00 (limaribu sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);25) Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Penggugat mohonagar Majelis Hakim menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk pelaksanaanPutusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor

Bahwa selain itu, perhitungan kontrak awal antara Pemohon Kasasi(dahulu Terbanding/Penggugat) dengan Termohon Kasasi (dahuluPembanding/Tergugat) dilakukan dalam mata uang Rupiah. Hanyapada akhir perhitungan kontraklah dilakukan konversi ke mata uangasing Dollar Amerika Serikat;3.11. Pekerjaan telah diselesaikan pada tahun 1997, sesuai dengan isiperjanjian, Pasal 21, yaitu 19 bulan setelan serah terima lahandilakukan.

BANKNEGARA INDONESIA (Persero) Tbk/Tergugat I, dengan perhitungan hutang pokokterakhir menurut perhitungan Tergugat I per tanggal 31 Mei 2014 adalah sebesar Rp.6.677.465.213, (enam milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluhlima ribu dua ratus tiga belas rupiah), berdasarkan :a. Perjanjian Kredit No. 2004.098 tanggal 1 April 2004 beserta segala perubahannya,yang jatuh tempo pada 31 Maret 2005;b. Perjanjian Kredit No.

Kalau tidak ada pembatasan demikian, bisasaja Kreditur memilih melakukan penyelesaian kredit atau mengeksekusi jaminan duapuluh tahun ke depan agar kewajiban Debitur semakin besar;Bahwa dengan mendasarkan pada perhitungan kewajiban hutang yangbertentangan dengan hukum ersebut, selanjutnya Tergugat I telahmengeksekusi/melelang jaminan hutang Penggugat melalui perantaraan TergugatIV, yaitu :a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1731 /Kel.

Hal ini menunjukkan Tergugat I masih membebani Penggugat Idengan kewajiban hutang yang melebihi jumlah hak tanggungan yang dipasang;Bahwa tindakan Tergugat I melakukan lelang atas jaminan hutang Penggugat I yangdidasarkan atas perhitungan hutang yang melebihi ketentuan yang berlaku (melebihijumlah hak tanggungan yang dipasang) adalah cacat hukum sehingga tidak sah danmerupakan perbuatan melawan hukum. Karenanya lelang atas sebagian jaminanhutang Penggugat I yaitu SHM No. 1731/Kel.

kredit yangditerima maupun perhitungan beban kewajibannya yang kemungkinan berbeda denganperhitungan yang dilakukan oleh pihak Tergugat I selaku kreditur, adalah urusan ParaPenggugat dengan Tergugat I, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat II ;Bahwa tindakan Tergugat II yang membeli tanah dan bangunan bersertipikat Hak MilikNo. 1731/Kel.

Bahwa seandainya ada terjadi perbedaan perhitungan antara hak dan kewajiban yangtimbul antara Para Penggugat (debitur) dengan Tergugat I (kreditur) maka hal tersebutadalah merupakan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I (antaraDebitur dan krediturnya) ;8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidakberdasar hukum dan asalasalan maka patut untuk ditolak seluruhnya ;9.

sebenarnya adalah bulan Juli 1980.Menimbang bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa P1, P2, P4, P5, P6, dan P7 dapat disimpulkan bahwa Pemohon ternyata lahir di Samarinda, tanggal 9Juli 1980.Menimbang bahwa kebenaran bulan kelahiran bagi seorang tidak hanyasekedar sebagai identitas dalam dokumen kependudukan bagi yang bersangkutan,tetapi dalam pandangan Islam kebenaran bulan kelahiran yang sebenarnya dalamHalaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2018/PN Smarakta kelahiran adalah untuk kepentingan perhitungan

kapan usia kedewasaanmaupun perhitungan umurnya bagi Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohonpada angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkanperubahan/perbaikan bulan kelahiran Pemohon kepada kantor Catatan Sipil palinglama 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuaiPasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal156 ayat (4) UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengandasar perhitungan upah sebesar Rp2.924.000 (dua juta sembilan ratusdua puluh empat ribu rupiah), dengan rincian perhitungan Penggugatsebagai berikut :Masa kerja 5 Tahun 1 Bulan Uang Pesangon 2 X 6 X Rp2.924.000,00 =Rp35.088.000,00; Uang Penghargaan