Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/AG/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — 1. H. BADRUN bin H. BACHTIAR, DKK VS 1. SYAMSUAR, B.A. bin SYAMSUDDIN AHMAD, DKK
48 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Dokrin apa yang diikuti .... ???, dan jurisprudensi apayang dipakai ???;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudahdan gamblangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga)institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segiundangundang yang mengaturnya maupun kewenanganyang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand SultanNo. 47, yang kini sudah tidak;b.
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
284 — 210
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
115 — 280
  • ditunjukan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik PenggugatHal 26 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel68.Go.70.71.72.dimuka umum, maka secara Yuridis para Tergugat telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakanmelawan hukum secara khusus yaitu tindakan melawan hukum Penghinaandan Pencemaran nama baik kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal1372 KUH Perdata ;Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin
    hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan :(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan darihal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai buktisempurna bahwa tuduhan itu tidak benar ;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan :Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
462 — 78
  • dikeluarkanTergugat III dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telahbertentangngan dengan jaminan kepastian hukum yang dimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,Pasal 19 ayat (1) ;c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) yangmenyatakan :"Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa menurut Dokrin
    Alumni, 2013 disebutkan bahwa hakmilik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikankewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atasbidang hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunanatau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir samaHalaman 63 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEdengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atastanah kepada warganya ;Bahwa merujuk pada Dokrin dan aturan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 77/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
SARWAN EFENDI, SH.
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
196 — 245
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, makakepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yangharus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/ega/ standing) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengajukan gugatan terhadap objek
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
81 — 51
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
51 — 34
  • provisi yang materi memuatannya agar menunda PAW adalahtuntutan provisi yang telah memasuki pokok perkara;Bahwa Tuntutan provisionil yang diatur dalam HIR dan/atau RBg hanyalah untukmemperoleh tindakantindakan sementara selama proses berjalan, tuntutanprovisi yang diajukan oleh penggugat telah berkenaan dengan pokok perkara, makadengan demikian tuntutan provisionil penggugat tidak dapat diterima (VidePutusan MA RI No. 1070 K/Sip/1973, tgl. 7 Mei 1975);Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
AGUS RIADI
78 — 31
  • perbuatannyadapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah inikepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakanpertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 10-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Boyke Meba, S.H.
Terdakwa:
Yanti Pgl Yanti Binti Sainun Alm
103 — 16
  • asasasas hukum umum dari hukum yang tidaktertulis;Menimbang, bahwa selain itu. melawan hukum juga dapat diartikanbertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;Menimbang, bahwa selain itu, undangundang juga tidak memberikanpengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membunuh, merusakkan, membikinhingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia membunuhberarti menghilangkan nyawa;Menimbang, bahwa kemudian merusakan menurut dokrin
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perusakan
Register : 05-10-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 125/Pid.B/2011/PN-PSB
Tanggal 19 Desember 2011 — HERMAN PGL. EMAN, dkk
63 — 33
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 49
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 23 Juni 2015 —
42 — 1
  • GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)10 Bahwa selain mengandung cacaterroriripersona,gugatan PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dasarhukum dalil gugatannya apakah diatur berdasarkanKUHPerdata, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum hingga TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan dariPENGGUGAT, sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT terbukti menjadiobscuur libel.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 21 Januari 2016 — MUHAMMAD HAFASH
297 — 63
  • pula tidak merugikan negara, kepentinganumum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapatkan untung, maka perbuatanterdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya;> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 81K/Kr/1973: 16121976 Pertimbangan hukumMA sbb: Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrona, suatu buiten wettelijke rechtsvaardigingsgrond dan sebagai suatualasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu fait dexuse yang tidak tertulis,seperti dirumuskan oleh dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
103 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 556 K/Pdt/2016VI.dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, denganmenggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 1961;Permohonan Provisi;36.37.38.Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat Iltelah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 167-K/PM.II-08/AD/IX/2020
Tanggal 21 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
66 — 28
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasa sakit atau luka pada orang lain.Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167K/PM IO08/AD/IX/2020Menimbang Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
35 — 12
  • hakim untuk mengambil kesimpulan dari SuatukasuS yang sedang disidangkan.Terlebin dalamperkarapidana, pembuktian sangatlah esensi karena yangdicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktiandalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan,yakni diawali pada tahap penyelidikan danpenyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikantersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkandengan hukum acara lainnya.Dari kKedua ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
138 — 49
  • Pada tahappendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit biladibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya.Hal. 14 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.JmbApabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan berarti bahwasudah dapat ditentukan tindak pidana
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 07-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 38-K/PMT-II/AU/XI/2016
Tanggal 2 Februari 2017 — TOFAN BUDI PRASOJO Mayor Pnb
280 — 312
  • Dengan tidakadanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yangdiartikan dengan penganiayaan maka kami akan memandangdari sudut dokrin hukum pidana.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
55 — 14
  • R.I, Dokrin IlmuHukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 27 ayat 2 undangundang No. 14 tahun 1970). 6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970 jo.Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan dipersidangan pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) jo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 590/Pdt.G/2014/PN.Sby.
Tanggal 9 Februari 2015 — WALIKOTA SURABAYA melawan SOEMANTRI dkk
167 — 59
  • terjadi.Baik pembatalan perjanjian karena dapat dibatalkan maupun pembatalan karena bataldemi hukum, hanya berlaku berdasarkan putusan pengadilan sehingga harus diajukandulu permohonan pembatalannya ;e Bahwa para pihak wajib mentaati ketentuanketentuan yang telah disepakati dalamperjanjian sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdt ;e Bahwa dalam peraturan perundangundangan tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdt,namun terdapat dokrin