di rumah orang tuaPenggugat sudah mempunyai seorang anak bernama Mohammad Jefri Ari Fale,umur 4 tahun (dalam asuhan Tergugat);e Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 7 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepadaPenggugat, akhirnya Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga denganbekerja, Tergugat selalu perhitungan

tinggal di rumah orang tua Penggugat sudah mempunyaiseorang anak bernama Mohammad Jefri Ari Fale, umur 4 tahun (dalam asuhanTergugat);e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 7 tahunhingga sekarang selama 7 tahun dan penyebab percekcokan itu karenaTergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat,akhirnya Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja,Tergugat selalu perhitungan

tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat,akhirnya Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja,Tergugat selalu perhitungan

Membatalkan koreksi Terbanding dalam Keputusan Keberatan Nomor4.KEP01717/KEB/WPJ.07/2017 tanggal6 November2017tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilaitanggal 7 September 2016 Masa Pajak Agustus 2014:Adapun jumlah yang masih harus dibayar menurut Pemohon Bandingadalah Rp0,00 (NIHIL) dengan perhitungan sebagai berikut:Barang dan Jasa Nomor 00261/207/14/055/16 No.UraianMenurutPemohon Banding(Rp) Dasar Pengenaan Pajak: a.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(16.094.946.991) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya16.094.946.991 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ......... (karena pembetulan) Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3591 B/PK/Pjk/2020 C. Jumlah (a + b) 16.094.946.9914 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.) 5 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP C. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP @. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f.

Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2014 Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding menjadi kurang bayar Rp.

Keluaran:Pajak Keluaran seluruhnyaPPN atas Retur PenjualanJumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiriPajak Masukan:Pajak Masukan yang dapat dikreditkanDibayar dengan NPWP sendiriDibayar dengan NPWP sendiriRp112.380.147.289,00(Rp 695.929.656,00) Rp111.684.217.633,00Rp 11.238.014.728,00(Rp 69.592.966,00) Rp 11.168.421.762,00Rp 10.864.280.103,00Rp 397.429.249,00Rp 94.939.256,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan R p11.166.770.096,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 1.651.666,00Bahwa perbedaan perhitungan

besarnya Pajak Pertambahan Nilai yangterutang antara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilandengan Surat Pemberitahuan yang terutang menurut Pemohon Banding berasaldari perhitungan Pemeriksa yang mengoreksi positif Pajak Pertambahan Nilaisebesar Rp506.859.704,00 atas penjualan barang Counter yang dimiliki olehpara penyewa;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi karena Pemeriksa berasumsi bahwasewa menyewa Counter yang terjadi di Pemohon Banding merupakanpenjualan barang secara konsinyasi;

;Bahwa pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan kenyataanyang sebenarnya karena dalam perjanjian antara Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan para penyewa disebutkanbahwa perhitungan beban sewa dari persentase tertentu dari totalpenjualan produk pihak penyewa per bulan, ditambah PPN sebesar10% yang menjadi beban pihak penyewa kepada Termohon PeninjauanHalaman 14 dari 18 halaman.

Inti Cakrawala Citra, NPWP:01.781.214.0046.000, sehingga perhitungan jumlah Pajak PertambahanNilai dihitung kembali sebagaimana perhitungan di atas;Halaman 16 dari 18 halaman.

(pembulatan) 2.574.431.000,006 PPh Terutang 867.300.850,007 Kredit Pajak 2.161.200,008 PPh kurang bayar 865.139.650,00 Bahwa Pajak Penghasilan Tahun 2007 yang terutang menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: NILAIURAIAN (Rp)1 Peredaran Usaha 12.175.418.181,822 HPP 11.471.424.967,323 Laba kotor 703.993.214,494 Biaya Usaha 564.944.800,005 Laba bersih 139.048.414,496 Penghasilan Tidak Kena Pajak 13.200.000,007 Penghasilan Kena Pajak 125.848.414,508 PPh Terutang 17.712.103,62 Bahwa perbedaan perhitungan

tersebut disebabkan adanya:1. bahwa perbedaan hasil perhitungan Peredaran Bruto (Penjualan);2. bahwa adanya perbedaan cara perhitungan penghasilan netto yangdilakukan, dalam menghitung penghasilan netto pihak Terbanding pada saatpemeriksaan maupun pihak Terbanding pada saat keberatan menggunakanNorma, sedangkan Pemohon Banding menggunakan Pembukuan, mengacuHalaman 2 dari 20 halaman.

yang Pemohon Banding sampaikan adalah kurang benar,namun bukan Pemohon Banding sengaja, bahwa sampai dengan 2010Pemohon Banding masih kurang paham mengenai perpajakan dan padasaat itu (2007) Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepadapetugas pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajak;bahwa Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ke Terbanding padatanggal 10 Maret 2012, dalam surat tersebut Pemohon Banding keberatanatas perhitungan

Pajak yangwajid menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), yang ternyatatidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan ataupembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuanatau buktibukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitungberdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lainyang ditetapbkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapatmengetahui darimana perhitungan

Jumlah transaksi yang Faktur Pajaknya dibuat lebihdari satu kali (double) adalah sebesar Rp 18.137.873.408,00;Bahwa apabila karena kekeliruan tersebut diatas dianggap sebagai penjualanyang belum dilaporkan di SPT Pajak Penghasilan Badan tentunya sangat tidakfair karena pada fakta dan kenyataannya tidaklah demikian;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, menurut PemohonBanding perhitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun 2008 menjadi sebagaiberikut :Peredaran Usaha Rp 537.705.132.927

Penerimaan Kasir per Nota Jasa Gudang / CargoBahwa berdasarkan bukti pendukung Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat sebagai berikut:Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap peredaran usaha sebesarRp26.868.543.938,00 adalah berdasarkan equalisasi antaraDPP PPN selama Masa Pajak Januari Desember 2008dibandingkan dengan peredaran usaha dalam SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2008 dengan perhitungan

76.526.238.971 November 49.545.959.103 52.378.093.137 Put.50166/PP/M.X/16/2014 52.378.093.137 Bahwa meskipun sengketa untuk Masa Pajak lainnya diTahun 2008 masih belum diputus oleh Majelis, terlihat daritabel di atas Putusan Pengadilan Pajak yang telah adaPutusan Pengadilan Pajak, DPP PPN yang diputuskan olehMajelis telah sesuai dengan pendapat Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dan mengabaikan perhitunganTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa hal ini menunjukkan bahwa perhitungan

tidak terbukti.Bahwa terlihat dari tabel di atas, antara Putusan PengadilanPajak atas sengketa a quo dengan sengketa PPN yangsangat berkaitan erat karena hasil ekualisasi, putusan Majelissangat bertolak belakang.Bahwa di satu sisi tidak mengakui koreksi Peredaran Usahadi PPh Badan Tahun Pajak 2008, akan tetapi DPP PPN MasaPajak di Tahun Pajak 2008 yang telah diputus oleh Majelisyang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah terjadi double pelaporan, pendapatMajelis mengakui perhitungan

No. 8,Jakarta, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut diatas; adalahHalaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1554 B/PK/PJK/2017tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian

Bahwa selain hal tersebut diatas pengakuan auditor yang sengajadihilangkan oleh JPU atau tidak dimasukan JPU pada tuntutannya sertatidak pula dimasukan mejelis hakim dalam pertimbangan putusannyayakni Pihak auditor perusahaan PT Hasjrat Abadi sebagaimanakesaksiannya disidang pengadilan yakni saksi MADE SULANTARA dansaksi MUCSHINA mengakui bahwa tata cara perhitungan mereka dalammelakukan audit adalah dengan melakukan perhitungan selisih barangberupa spare parts yamaha dan Oli yamalube dari tahun

Bahwa majelis hakim pengadilan negeri palu Nomor497/Pid.B/2020/PN Pal pada halaman 33 dalam pertimbangan keadaanyang memberatkan terdakwa majelis hakim menganggap perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat, pertanyaannya masyarakat yang manayang diresahkan akibat perbuatan terdakwa, justru dengan cara audit yangdilakukan pihak auditor perusahaan PT Hasjrat Abadi Palu yang menurutauditor saksi MADE SULANTARA perhitungan audit tersebut dihitungsejak barang (Spare parts yamaha dan Oli yamalube) pertama

(Lihat informasi berdirinya PT HasjratAbadi Palu pada link : https://m.liputan6.com/otomotif/read/2504118/toyotaresmikandealerke288dipalu). sehingga dengan perhitungan audit yangtidak masuk logika akal sehat tersebut maka akan menjadi bomerangnantinya apabila ada karyawan yang dipekerjakan sebagai penjaga gudang,dan secara tidak langsung majelis hakim pada pengadilan negeri palu jugamengakui dalam pertimbangannya hal 32 alinea pertama yang manamajelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa untuk

gudangyamaha sebagaimana hasil audit internal dari tahun 2014 sampai dengantahun 2019 ditemukan adanya selisih jumlah barang... bahwapertimbangan tersebut sangat tidak sesuai fakta persidangan dimana sekallilagi tim penasihat hukum katakan bahwa pada fakta persidangan olehkesaksian pihak auditor perusahaan PT Hasjrat Abadi Palu yang menurutauditor saksi MADE SULANTARA perhitungan audit tersebut dihitungsejak barang (Spare parts yamaha dan Oli yamalube) pertama kalidimasukan kegudang. sedangkan kita

pajak (PPN Masukan)dimana Terbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukanfaktu pajak yang Pemohon Banding kreditkan adalan Banda dengan hanyamenbandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oieh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

Pendapatan Management Fee Batam (92.577.030)7 Pendapatan Operational Marketing 300.601.0428 L/R Penjualan Aktiva Tetap 114.109.9809 Penjualan Des 2009 Beda MasaTotal DPP PPN185.289.063.032 PPN KeluaranPPN MasukanPPn Kurang/(Lebih) Bayar18.528.906.30317.314.851.1881.214.055.115 Setoran SSPSetoran SSP Hasil PemeriksaanKompensasi bulan laluPPN Kurang/(Lebih) DibayarSanksi KenaikanJumlah Pajak yang Masih harus/(Lebih dibayar) 3.337.43776.418.5582.374.539.705(1.240.240.585)(1.240.240.585) bahwa dengan perhitungan

berikut:MENGADILIMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1003/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00483/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1003/WPJ.22/BD. 06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00483/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atasnama PT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat diJalan Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi17132, sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan diatas, adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1003

Jumlah seluruh penyerahan 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri 0b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.641.789.820c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.641.789.820 d.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih)Bayar (3.641.789.820) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke 3.641.789.820masa pajak berikutnya PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 berdasarkan musyawarah MajelisXIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim sebagai berikut:Caecilia Sri Widiarti sebagai Hakim KetuaI Made Sudana sebagai Hakim AnggotaArif Subekti sebagai Hakim Anggotayang

diklasifikasikan kedalam Pos Tarif 2507.00.00.00.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan BeaKeluar dan Tarif Bea Keluar, Lampiran IV Nomor Urut 24 tercantum Kaolindan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, dengan pos tarif2507.00.00.00 dikenakan tarif Bea Keluar 20%.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2168/KM.4/2012tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP79/KPU.01/2013tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarAtas Barang Yang Diekspor, dan menetapkan atas Activated Kaolin Clayyang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor:414064 tanggal 10 Juli 2012 diklasifikasikan ke

Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat dan Penggugat II (CV.Bima Bersaudara), Penggugat dan Penggugat Ilbaru menyadari perjanjianperjanjian yang dibuatTergugat Il terkesan tidak melalui prosedur perjanjianyang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit, sepertiPerjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, Nomor :SMILBIMA BERSAUDARA/X1/13/005TBS, tanggal31 Oktober 2013 antara CV. BIMA BERSAUDARAdengan PT.

Pengembalian pembayaran yang = menjadikewajiban Tergugat dan Tergugat II total sebesarRp. 1.081.370.880, yang terdiri dari :1. biaya pengangkutan dimaksud dalam positaangka5 huruf a, posita angka8 huruf a, positaangka10 huruf a, dan posita angka 13 huruf a,total sebesar : Rp. 30.892.750 + Rp.148.920.350 + Rp.205.194.3800 + Rp. 144.262.050 = Rp.529.269.450, ;2. perhitungan selisih timbangan dimaksud dalamposita angka5 huruf b, posita angka8 huruf b,posita angka10 huruf b dan posita angka13huruf b

sebesar : Rp.51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat dan Penggugat II telah memenuhisemua Isi perjanjian dengan perhitungan :a.

Sakti MaitJaya Langit) tidak menepati perjanjian dan bahkanenggan melakukan perhitungan dan pengembaliankembali hakhak Penggugat (CV. Bima Bersaudara),Penggugat baru menyadari perjanjianperjanjian yangdibuat Tergugat Il terkesan tidak melalui prosedurperjanjian yang berlaku di PT. Sakti Mait Jaya Langit,seperti Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar,Nomor : SMILBIMA BERSAUDARA/XI/13/005TBS,tanggal 31 Oktober 2013 antara CV. BIMABERSAUDARA dengan PT.

.51.052.100 +Rp.116.233.000 + Rp.216.380.760 +Rp.124.700.970 = Rp. 508.366.830. ;3. perhitungan TBS dikembalikan karena tidaksesual standar dan kualitas dimaksud positaangka 10 huruf c, sebanyak 36.446 kg xRp.1.200, = Rp.43.734.600, ;16.Bahwa dengan perhitunganperhitungan tersebut diatas, Penggugat telah memenuhi semua isi perjanjiandengan perhitungan :a.

NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO(ALM), Direksi lapangan PURNOMO, A.Md, dengan Perhitungan PrestasiPekerjaan (Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%, perhitungan prestasipekerjaan tidak berdasarkan pada fakta dilapangan karena pemeriksaanhanya dilakukan terhadap keberadaan fisik pekerjaan tanpa dilakukanpengukuran dengan akurat;Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan, pihak Balai Besar pada tanggal30 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak, yang sebelumnyadilakukan pertemuan/rapat yang dihadiri antara lain

NILLA SUPRAPTO BIN M.O SUDARJO (ALM),Direksi lapangan PURNOMO, A.Md, dengan Perhitungan Prestasi Pekerjaan(Opname Pekerjaan) sebesar 97,90%, perhitungan prestasi pekerjaan tidakberdasarkan pada fakta dilapangan karena pemeriksaan hanya dilakukanterhadap keberadaan fisik pekerjaan tanpa dilakukan pengukuran denganakurat;Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan, H.

Cilemer ;5 (lima) lembar Laporan Hasil Pekerjaan Cor Beton K350Teratai Banten lama (pertanggal 6 Agustus 2011) ;3 (tiga) lembar Perhitungan Komitmen, Perhitungan Pengeluara;1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT.

Perhitungan Prestasi Pekerjaan(Opname Pekerjaan) Nomor : KU. 09.04/18/PPKIR.II/SNVTBBWSC3/IX/2013 Tanggal 2 September 2013;1 (satu) lembar photo copy Ringkasan Kontrak Tanggal 3September 2013;2 (dua) lembar photo copy Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor : KU.09.04/17/ PPKIR.

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PR-PSN70/20-01/12 Hutang Pokok Rp. 100.000.000,-Suku Bunga 14 % per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,-Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar

Perihal Perhitungan Kewajiban Tergugat Kepada Penggugat YangSalah Oleh Karena Tidak Didasarkan Pada Cara Perhitungan YangBenar.Bahwa didalam pemeriksaan perkara No. 007/ Pen/ 2014/ BPSKSBtanggal 3 Maret 2014, Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad tidakbaik, TIDAK menyampaikan kepada Majelis tentang fakta hukum dankeberadaan dari Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kredityang disepakati antara Penggugatdan Tergugat.Bahwa didalam Perjanjian Hutang Piutang dan atau Perjanjian Kreditantara

Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutang kepadaPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut :Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.Suku Bunga 14% per tahun efektifJangka Waktu 132 bulanAngsuran perbulan Rp. 1.947.576,Angsuran yang sudah dibayar 32 bulanSisa angsuran yang belum dibayar 100 bulanBaki Debet Per Bulan September 2014 = Rp. 87.595.674,Penalty 4 x angsuran Rp. 7.790.304,Jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp. 95.385.978,Halaman

menurut hemat Majelis, Perjanjian Kredit No 1375/PRPSN70/2001/12 dan Perjanjian Kredit No 1647/PRPSN70/1709/13 dinyatakan sah dan berlakumengikat bagi Pemohon semula Teradu/Tergugat dan Termohon' semulaPengadu/Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum ke3 Pemohonsemula Teradu/Tergugat beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum ke4 Pemohon semula Teradu/Tergugat memintaMajelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban hutangkepada Penggugat dengan perhitungan

Menghukum Termohon semula Pengadu/Penggugat untuk melunasi sisa kewajibanhutang kepada Pemohon semula Teradu/Tergugat dengan perhitungan sebagaiberikut:Hutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 1375/PRPSN/70/2001/12Hutang Pokok Rp. 100.000.000.

L.359/WP.T.07/KP.0900/2005untuk semua jenis pajak Tahun 2003 ;Bahwa sebagai hasil pemeriksaan lapangan oleh KPP PMA 6. maka KPPPMA 6 pada tanggal 29 Agustus 2006 menerbitkan SKPKB PPN Nomor/207/03/059/06 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 ;Bahwa perhitungan dari SKPKB PPN seperti yang disebutkan 2 di atas adalah sebagai berikut :Keterangan Nilai(Rp.)IDasar Pengenaan Pajak 59.910.550.098Pajak Keluaran 4.313.334.114Pajak Masukan 2.900.346.170iPPN Kurang Bayar 1.412.987.974IPPN Lebih

Hal tersebut dapat Pemohon Bandingbuktikan melalui ekualisasi peredaran usaha pada saat persidangan ;Bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Bandingberpendapat koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari TimPemeriksa tersebut seharusnya adalah nihil ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2003 menurut Pemohon Banding seharusnyaadalah sebagai berikut :NilaiPengenaan Pajak 47.170.441.671ak Masukan 3.039.323.301PN

Pengadilan Pajak tersebut, karenapertimbangan hukum yang tidak tepat sehinggamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbanganMajelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea pertama konsiderans "Menimbang":Bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai tarif pajak ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 yang dapat diuraikansebagai berikut :Bahwa berdasarkan perhitungan

NomorSE13/PJ.32/1989 atas service charge dikenakan PPN dengan DPP sebesar Rp.40% dari jumlah service charge ;Bahwa butir 4.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE13/PJ.32/1989tanggal 25 Agustus 1989 mengatur, atas service charge dikenakan PPN denganDasar Pengenaan Pajak sebesar 40% dari jumlah service charge ;Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan

Pengadilan Pajak tersebut, karena15pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku(contra legem), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikut :Halaman 37 alinea kelima konsiderans "Menimbang": "Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa ataspenyerahan service charge sebesar Rp. 6.208.666.613,00 terutang PPN dengantarif 4%, karenanya Majelis berpendapat perhitungan

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Oleh karenanya, terhitung sejak gugatan inidiajukan, Penggugat minta perhitungan bunga sebesar 3 %(tiga persen) per bulan dari hutang pokok Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Oktober2015 sampai adanya pelunasan pokok hutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Para Tergugatkepada Penggugat;17.Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadap Penggugat, maka sudah sepatutnyalah Para Tergugat dihukumsecara tanggung renteng

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikanpinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januari sampaidengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) per bulan ataspokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitungsejak bulan November

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejakbulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan perhitungan bunga sebesar 3 % (tiga persen) perbulan atas pokok hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)terhitung sejak bulan November 2015 sampai adanya pelunasan dari ParaTergugat kepada Penggugat secara kontan dan tunai

terkait petitum oleh karena Para Tergugat belummelakukan pemenuhan isi perjanjian kerjasama tersebut, Tergugat harusdihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihakyaitu mengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belum dibayar sejak bulan Januarisampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) dan perhitungan

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmengembalikan pinjaman modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) ditambah bagian hasil usaha sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang belumdibayar sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesarRp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan perhitungan bungasebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) per bulan atas pokok hutangsebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung

Putusan Nomor 1278/B/PK/PJK/2016kendaraan tersebut dilakukan perhitungan harga terlebih dahulu.Dengan demikian setiap harga penjualan mobil sudah termasuk hargapenambahan perlengkapan mobil dan telah dikenakan/dipungut PPN.Pendapatan perlengkapan timbul karena adanya selisin antara budgetberupa nilai perlengkapan yang dibebankan kepada pembeli denganharga pokok pembelian perlengkapan.

Pendapatan lainlain : Anti karat Rp.13.310.861,00;Bahwa Pemohon Banding tidak menjual anti karat secara terpisah,tetapi menjualnya secara kesatuan dengan harga mobil, terhadap mobilbaru yang dibeli olen kKonsumen, biasanya konsumen meminta untukditambah anti karat, sehingga dengan adanya penambahan anti karattersebut dilakukan perhitungan harga terlebin dahulu, dengan demikianharga penjualan mobil tersebut sudah termasuk harga penambahan antikarat dan telah dikenakan dipungut PPN, pendapatan anti

Perhitungan PPN Menurut Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan uraian di atas, seharusnya SKPKB PPN Masa PajakApril 2005 adalah nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp = 12.334.737.880,00 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.233.473.788,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp (1.234.990.580,00)PPN Kurang (Lebih Bayar) Rp ( 1.516.792,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.516.792,00Jumlah PPN yang harus dibayar NihilBahwa untuk memenuhi syarat formal banding

Autonusa Binindo Citra, NPWP :01.328.683.6007.000, sehingga penghitungan pajak yang terutangsebagaimana perhitungan tersebut di atas;Adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat ( 2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan cuti yang belum diambil,perhitungan sebagai berikut:1).Nama : Dwi LestariJabatan : SPV Admin SecurityTMK : 1 Mei 2003 s/d 18 Juni 2020Masa Kerja : 17 Tahun 1 bulanGaji Pokok Tunj.

JabataryTunj Makan Lembur Rutin Lembur Premi2,991,946 375,000 2,723,881 Perhitungan pesangon 6,090,827 Pasal Uraian Jumlah156(2) Pesangon 2x9x6.090.827 109.634.886156(3) Penghargaan Masa Kerja 5x6.090.827 30.454.135156(4) Pergantian Hak 140.089.021x15% 21.013.353Cuti Belum di ambil 12 x 142.473 1,709,676Total 162.812.050Terbilang : Seratus enam Puluh dua Juta delapan Ratus dua belas RibuLima Puluh RupiahHalaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 112 K/Padt.SusPHI/20219).

Makan Lembur Rutin Lembur Premi 2,991,946 375,000 2,723,881 Perhitungan Pesangon 6,090,827 Pasal Uraian Jumlah 156 (2) Pesangon 2x6x6.090.827 73.089.924156 (3) Penghargaan Masa kerja 2x6.090.827 12.181.654156 (4) Pergantian Hak 85.271.578x15% 12.790.736Cuti Belum Di ambil 12 x 142.473 1,709,676Total 99.771.990Terbilang Sembilan Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;5.

Nomor 112 K/Pdt.SusPHI/2021 Peng Nama Upah Tunjangan Masa Perhitungan Perhitungan Uang Cuti belum Jumlahgugat terakhir (Rp) Jabatan kerja Uang Uang Penggantian diambil(tahun) Pesangon Penghargaan HakMasa KerjaDwiLestari 2.991.946,00 350.000,00 17 30.077.514 20.051.676 7.519.378,5 1.709.676 59.358.244,50Al Jair 2.991.946,00 1.250.000,00 6 29.693.622 12.725.838 6.362.919 1.709.676 50.492.055,003. Dede 2.991.946,00 150.000,00 14 28.277.514 15.709.730 6.598.086,6 1.709.676 52.295.006,6Sulaiman4.

Rudi Suharto. 1 (satu) lembar permohonan kredit mobil a.n.Koptu Rudi Suharto.Yang menerangkan adanya permohonan kredit mobilyang dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PTNiaga Mobil Nasional.2 (dua) lembar laporan hasil survey.Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PTNiaga Mobil Nasional. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untukmengangsur.Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuanuntuk membayar angsuran setiap bulannya. 1 (satu) lembar KTP.Yang menerangkan tentang identitas yang

dilakukan oleh Koptu Rudi Suharto kepada PTNiaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka periluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 2 (dua) lembar laporan hasil survey.Yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh PTNiaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka periluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan

untukmengangsur.Yang menerangkan tentang perhitungan kemampuanuntuk membayar angsuran setiap bulannya.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka perluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkasperkara. 1 (satu) lembar KTP.Yang menerangkan tentang identitas yang digunakanoleh Terdakwa dalam pengajuan akad kredit mobil diPT Niaga Mobil Nasional.Karena erat hubungannya dengan perkara ini sertatidak menyulitkan penyimpanannya maka perluditentukan statusnya

Koptu RudiSuharto. 2 (dua) lembar laporan hasil survey. 2 (dua) lembar surat dasar perhitungan untuk mengangsur. 1 (satu) lembar KTP. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan a.n. UD.Rizta. 1 (satu) lembar kartu) nomor pokok wajib pajak. 5 (lima) lembar foto copy BG (Bilyet Giro).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,(lima riobu rupiah).5.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasikkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, gasgas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telahmelewati ambang batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gasgasyang dihasilkan selama pembakaran

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secarasengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdampakpada kesehatan masyarakat ;Putusan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadi pembakaran dengan secaraPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 10 dari 15 halamansengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan 3,0 hektar dan Perhitunganemisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan dari pembakaran lahaan olehterdakwa tersebut dengan Perhitungan Total Bahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x18 ton = 0,36, dimana hal tersebut telah menyebabkan pencemaran udara karenaakumulasi asap akibat terbakarnya lahan yang dilakukan

Bambang Hero Saharjo, M.Agr telah terjadipembakaran dengan secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan3,0 hektar dan Perhitungan emisi gasgas rumah kaca dan partikel yang dihasilkan daripembakaran di Koto Sikubin Simpang Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kab. RoaknPutusan Nomor: 405/PidSus.LH/2016/PN.PrP Halaman 12 dari 15 halamanHulu Prov. Riau oleh oleh Prof. Dr. Ir.

Bambang Hero Saharjo, M.Agr, menjelaskanakibat perbuatan pembakaran lahan oleh terdakwa tersebut dengan Perhitungan TotalBahan Partikel (TBP) = 20 ton/1000 ton x 18 ton = 0,36 ;Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Unsurdilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, telahterpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslahdyatuhi

harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 236534 tanggal 16 Juli 2010 tidak dapatdiyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (metode I gugur) dan menetapkan nilai pabeandengan menggunakan metode II sampai dengan VI secara hirarki;bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Pemohon Banding dapat membuktikan :a. harga yang diberitahukan Pemohon Banding, pada PIB Nomor 236534 tanggal 16 Juli2010 adalah harga/nilai transaksi yang sebenamya (Actualy Paid or Payable ) yangmerupakan nilai pabean untuk perhitungan

;bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan NilaiPabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah Nilai Transaksi dari barang bersangkutan;bahwa dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006disebutkan bahwa yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga yang sebenarnyadibayar atau seharusnya

Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.745.729.050b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 11.569.380.530b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.+b.5,) 11.569.380.530c. Diperhitungkan :c.l. SKPPKP :d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 11.569.380.530e, Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (9.823.651.480)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 9,823.651.480b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...(karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 9,823,651.4804, PPN yang kurang dibayar (2.e.+3.c,)5. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc.