Ditemukan 1098 data
40 — 23
Tanpa perluberpanjang lebar, sudah menjadi pemahaman para penegak hukumbahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan yangsemenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atas dasar hukumpertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah.Tidak pernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidakmemiliki nilai hukum sebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatanhukum karena berdasarkan tanah adat atau hak ulayat.
1.SUMARAN
2.URIA MANSYUR
3.RUDOLF MANSYUR
Tergugat:
1.SULEMAN TAMRIN
Turut Tergugat:
1.RURU alias PAPA PISTA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
94 — 29
Bp.Bahwa dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Il.Dasardasar dari hukum agraria nasional angka (7) paragraf pertamadisebutkan :Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atauagrarian reform" yaitu, banwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya
Bp.telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau"agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".Paragraf empat disebutkan:Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yangpelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalamkeadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturanpelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinandiadakannya dispensasi.
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
II A bukan tanahLandreform, karena tidak ada surat keputusan dari Pejabat yang menyatakan ataumeletakkan tanah tersebut sebagai tanah Land Reform, dan juga tanah Land Reform jikamelebihi luas 20 Ha (sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT), sedangkantanah Hj. NURSIAH seluas 15.990 Ha saja, dan jika berpendapat lagi bahwa adanyapemberian dari pemerintah daerah, mana wujud pemberian tersebut ?, atau berpendapatbahwa tanah LAPAS Kis.
222 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mapadegat, tanggal 25 Februari 1962(sesuai Berita Acara Sidang (Lanjutan 12) tanggal 25 FEBRUARI2016) atau masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau "berada di bawahumur pada tahun 1972 tidak mungkin baik secara de facto cakapmenerangkan tentang hibah ditahun 1972 itu maupun de jure cakapuntuk berbuat dalam hukum karena masih berusia dibawah umur 21Tahun sesuai Rekomendasi Restatement Berdasarkan ProdukPengadilan (Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Halaman 150Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform
101 — 46
Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan : seolaholahmengklaim dirinya sebagai satusatunya ahliwaris dari Alm.David Tuy,oleh karena sesuai pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06September 1966 pada saat melaporkan tanah miliknya kepada PanitiaLand Reform Kec.Kupang Barat mengikut sertakan 4 orang anak yangterdiri dari :1) Markus Tuy (29 Tahun)2) Christina Tuy (27 Tahun)3) Elisabeth Tuy (26 Tahun)4) Abraham Tuy (20 Tahun)Disini nampak jelas itikad buruk Penggugat ingin menggelapkan hak hakahliwaris
89 — 252 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 650 K/Ag/201313.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan Para Tergugat yang justrumenyakiti hati serta membuat kecewa Penggugat selaku ayah kandungmaka dengan ini Penggugat menarik kembali atau membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada Para Tergugat, terlebihlebih munculnya akta hibah tersebut disebabkan adanya aturan yangmembatasi kepemilikan (Land Reform) sebagaimana ternyata di dalam:1) Akta Hibah No. 29 tanggal1321993 yang dikeluarkan olehNotaris/ PPAT Milwani
Penggugatmengatakan bahwa "Hal dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhiketentuan Land Reform.." tanoa menyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untuk diatasnamakan kepada orang yangsama in casu Penggugat.
26 — 2
Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota TimPembentukan Penyusunan Rancangan PP UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan tentang perbedaan "Batal demihukum" dengan "dapat dibatalkan", dalam Bukunya : Penjelasan Hukumtentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty & Herkien Budiono,Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program (NLRP),42Jakarta, 2010, hal. 1), sebagai berikut : "Frasa "Batal demi hukum" berartibahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkanhukum (atau
Indra Bin Nurdin
Termohon:
Kapolri R I C.q Kapolda Sumsel C.q, Kapolres Banyuasin
61 — 27
., dalam bukunya Praperadilan di Indonesia: Teori,Sejarah, dan Praktiknya, Jakarta : Intitute for Criminal Justice Reform,2014, Cet. 1, him. 4, yang menyatakan: Praperadilan bertujuanmenegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM)tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontalterhadap hakhak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan
MUH. ASRI IRWAN
Terdakwa:
RADIAN AZHAR
257 — 85
- 1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id
- 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: SEK-26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Pengangkatan Sdr.
Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.id1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.
ERLANKARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada LembagaPemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut forCriminal Justice Reform www. icjr.or.idHalaman 96 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03
Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.
189 — 114
sebagaimana yang diuraikandalam gugatannya seluas 92. 000 m2 dengan rincian seluas 42.000 m2 didapatPenggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat Imengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari WarisanPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 11711810SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat IIdari mengganti rugi dariNGADIMUN 22 22222 n2n nnn nn nnn cence encesBahwa maksud diterbitkannya Peraturan PerundangUndangan Land Reform
Menggarap SendiriDan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau MenggarapTanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo berada didepan mata ParaPenggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelahPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 119kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanahtelah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranyaTergugat II Intervensi 2; Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform
Pernah MenggarapSendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai AtauMenggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo beradaPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 129didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugatberaksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan)tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai olehpihak lain yaitu diantaranya Tergugat Il IntervensiBahwa prinsip pembagian tanah Land Reform
1.I GUSTI NGURAH MANIK, SH.
2.I GUSTI ALIT MADE DIRA
3.A.A.RAKA SUAMBA
4.A.A.NGR. HERI SUDIAWAN,SE.
5.I GUSTI NGURAH AGUNG RUDY NURTJAHYA
6.I GUSTI NGURAH MANIK HARI KESUMA, SE
Tergugat:
NI WAYAN LATRI
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa/Kepala Kelurahan Peguyangan Kangin
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DENPASAR
105 — 56
KETUT SEMARA PUTRA:Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 112/Padt.G/2021/PN Dps Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasaryang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPNKota Denpasar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah berkaitan dengan kegiatanpemberdayaan masyarakat, penataan akses Reform, mendata asetasetmasyarakat termasuk masyarakat yang belum mempunyai sertifikat; Bahwa mengenai pendataan tanah termasuk tugas di bagian saksiakan tetapi
355 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, halaman 57, Cet akan 1, Penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010:"Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut Kitab Undang UndangHukum Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkanperjanjian...tidak teroenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demihukum.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Pembantu Iskandar Muda Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN cq Kanwil DJKN Sumatera Utara cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATRBPN c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai
Terbanding/Turut Tergugat II : Dedi Khairunas
64 — 39
Oleh karena itulah Majelis Hakim selainmempertimbangkan halhal yang diatur dalam undangundang lelangsecara khusus, harusnya juga membahas bagaimana peran yang dapatdilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasi permasalahan hukumdibidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuan peraturanlelang dalam mewujudkan /aw and legal reform di masyarakat.3) Bahwa pengertian lelang menurut Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908MDNNo. 189 diubah dengan Stbl. 1940 No. 56).
202 — 167
KotaAdministrasi Jakarta Timur terdapat sebuah bangunan bedeng dansebuah bangunan untuk pos jaga sebagaimana dijelaskan dalamRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 03 Mei 2011 Nomor251/2011;. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanahtanggal 29042011 Nomor 471/PTPGT/TNI/IV/2011, lokasi tanahyang dimohon dapat dipertimbangkan untuk diberi Hak GunaBangunan karena rencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnyasesuai Rencana Tata Ruang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umumtidak termasuk obyek Land Reform
Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah tanggal29042011 Nomor: 471/PTPGT/TN/IV/2011, lokasi tanah yang dimohonHalaman 78 dari 128 halaman Putusan No.175/G/2016/PTUNJKTdapat dipertimbangkan untuk diberi Hak Guna Bangunan karenarencana penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai Rencana TataRuang Wilayahnya yaitu Suka Fasilitas Umum tidak termasuk obyekLand Reform, tidak dalam sengketa dan dikuasai dengan diberi tandabatas yang jelas;.
95 — 49
Hal ini juga sejalan dengan pendapat ELLY ERAWATI danHERLIEN BUDIONO di dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 pada hal 6 yangmenyatakan sebagai berikut:Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuatoleh notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kKewenangan untuk membuatakta otentik menurut undangundang.Bahwa dalil Para Penggugat keliru dan tidak sesuai dengan hukum khususnyamengenai kedudukan KIRAS SEMBIRING DEPARI i.c.
42 — 4
kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVIV/170/8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform
100 — 5
Landreform adalah upaya penataan ulangstruktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang merupakan bagian pokok dalam konsep57agrarian reform (pembaruan agraria). Pelaksanaan Landreform diatur oleh UndangUndangNo. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; Bahwa, mengenai pelaksanaan Landreform tersebut maka terbit Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1962 yang menetapkan :1.
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
253 — 727
Jurnal Rechtsvinding,BPHN, Kemenkumham RI. 2019; Artikel berjudul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusiterhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Konstitusi,Mahkamah Konstitusi RI. 2019;The Prosecution of Money Laundering in Corruption by KPK,Journal of Mimbar Hukum, No. 2, Vol. 28, 2016;Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son The Reform of Corruption Eradication in Indonesia: ThePrismatic Law in The Recent Context, Journal of the MimbarHukum of the Gadjah Mada University
No.1 Vol 25, 2013; Pembicara pada International Society for Reform of CriminalLaw Conference, Brisbane, Australia dengan materi TheEstablishment of Local AntiCorruption Commission in CombattingDecentralized Corruption in Indonesia, 2019; Pembicara pada the Annual International Conference onInterdisciplinary Legal Studies, Oxford, United Kingdom denganmateri The Comparative Analysis on Criminal Provisions inCartels Between UK and Indonesia. 2018; Pembicara pada the Annual International Conference
67 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Masingmasing adalah Advokat/ Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Pengacara Publik, yang memilinh domisili hukum dikantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), JalanCempaka Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Jalan HR. Rasuna Said kavling67 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasakepada:.