posisi, tanggung jawab danprofesionalitas ; Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang pengembalian dana SimpanPinjam Perempuan pada kegiatan PNPMMP sebesar Rp.54.000.000, (lima puluhempat juta rupiah) dan tidak menyetorkan ke kas negara dan mempergunakan untukkeperluan pribadinya sehingga merugikan negara / daerah atas pelaksanaan kegiatanPNPMMP di Kecamatan Muara Laung senilai Rp. 54.000.000, (lima puluh empat jutarupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;10SUBSIDAIRee Bahwa ia Terdakwa YETRO, SE Bin DARDAUL NGANDOBH selaku FasilitatorKabupaten Murung Raya Tahun 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) KonsultanPendamping Fasilitator Kabupaten Nomor : 411.2/Ktr200106/PNPMMDR/2/I/2009tanggal

Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa TRIMAN ADY, ST, terbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi",sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor

Riau Air Lines.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Subsidiair :Bahwa Terdakwa Binahati B.

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;.

Menimbang, bahwa sebelum majelis dapat menyatakan Para Terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbagkantentang benarkah perbuatan Para terdakwa dimaksud telah memenuhi semuaunsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan;50Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa oleh Jaksa PenuntutUmum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidiaritas, yakni Primair melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiair melanggar Pasal3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo.

BUHARI, sejumlahRp.1.915.000.000, (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo.

Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yangmerupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.nonnnnne Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SLAMETmerupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa WIWIN HERWINA Bin M.

TANA Bin LAHASANG tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Nomor LAPKKN128/PW26/5/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua;Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARMAN TASMAN, ST sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal

Dan khusus untuk perbuatan terdakwaMASLIA QOMAR dan DENY SAPUTRA , Negara/Daerah dirugikanmasingmasing terdakwa MASLIA QOMAR sebesar Rp. 9.125.000,(sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwaDENY SAPUTRA sebesar Rp. 4.550.000, (empat juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan perjalanan dinas fiktif,sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan ProvinsiNusa Tenggara Barat tersebut diatas.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MASLIA QOMAR selaku Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor : 040/821.1/BKD/2007 tanggal 12 Juli 2007, diangkat sebagai Bendahara PengeluaranSetda Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumbawa Barat Nomor : 199/62/Peg/2010 tanggal

IRAWAN SUGENG WIDODO AliasDODIK, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir IRAWAN SUGENGWIDODOAlias DODIK, dengan pidana

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001

Umum ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan manadalam perkara ini menurut Hakim Anggota dan Hakim Anggota II (dua) yangberpendapat bahwa semua Dakwaan Subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelissependapat dengan TuntutanJaksa Penuntut Umum, yaitu dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dan diancam dalam DakwaanPrimair, yaitu melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :nana Bahwa ia Terdakwa dr. RATNA YUNIARTI, M. Kes selaku Direktur RSUDdr.

Ratna Yiniarti, M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGITbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan padadakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat(1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1;e Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 jo.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsider :Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim Anggota II terlebih dahulumempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

GANI SIRMAN, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

surat bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhmanakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahanpenilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhiunsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidairitas (berlapis), di manaterdakwa didakwa melanggar :Hal 157 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No. 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) hurub b UndangUndang R.1I No. 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang,bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti

ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :1.

Saiful Rokhman terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SAIFUL ROKHMAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP. 222222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nne ennSUBSIDIAIR:wannn anna nanan Bahwa ia Terdakwa Drs.

Kekurangan distribusi buku sebesar Rp 241.210.566,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bin IBER DASAK tidak terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primairkami;Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan terdakwa SUEL, S.Ag., M.Sc.

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bank BNI(persero) tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuhratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilanjuta sepuluh ribu dua belas rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR

Bank BNI (persero)tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuh ratus dua puluhdelapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu duabelas rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke1 joPasal 64 ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDIAIR

karena itupermohonan Peninjauan Kembali a quo tidak memenuhi ketentuanPasal 263 (2.a) KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat(2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah); Setelah pula membaca pembelaan/pleidooi Penasihat HukumTerdakwa tanggal 10 Maret 2016 yang pada akhir pembelaannyaberkesimpulan semua unsur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkanyang diperbuat dan dilanggar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikiantidak dipenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah

Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp. 663.082.264 wana nnnn Perbuatan Terdakwa ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOBbersamasama dengan Terdakwa Saksi Budy Marman, ST Bin AchmadSyam, Saksi Sofian Als Pian Bin Taiman dan Saksi Muhammad Nasri Nur AlsAnas Bin Suhaimi M tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

dakwaanPenuntut Umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,Halaman 179 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmaka untuk itu terlebin dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan:PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang

ANJAR TARUNA ARI SUDEWA, M.Si Bin SOEJITNO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancamHalaman I dari 212 Putusan Nomor 127/Pid.SusTPK/2014/PN.Smgpidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (

Jateng nomor : SR 5915/PW11/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 denganperhitungan sebagai berikut :Jumlah pengeluaran Negara PPN Rp. 25.822.000.000,00Jumlah harga barang dari pemasok Rp. 15.447. 107. 740,00Kerugian keuangan Negara Rp. 10.374.892.260, 00Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 aayat (1), ayat (2) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi Jo.