Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satusatunyalembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untukmelakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan adaatau tidaknya kerugian keuangan Negara ditetapkan dalam Pasal 23 ayat(5) UndangUndang Dasar 1945 Jo.

, kami melaksanakan perhitungan berdasarkanapa yang menjadi laporan pengaduan sehingga dari dasar tersebut padatanggal yang sudah ditetapkan dari APIP Inspektorat Daerah telahmelaksanakan fungsinya sesuai permintaan kami untuk membantumengumpulkan bukti awal:;Bahwa tidak ada audit eksternal, tetapi dalam prosesnya kami akanmelakukan audit eksternal;Bahwa objek laporan audit berupa meubelair;Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan dalam persidangan ini dan setelahselesai laporan hasil dari semua perhitungan

Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan denganpenahanan juga tidak didasari hasil perhitungan kerugian negara dariBadan Pemeriksa Keuangan sebagai satusatunya lembaga yangmemiliki Kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuanganHalaman 52 dari 71 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN KIbnegara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negarasebagai alat bukti permulaan yang membuktikan unsur kerugiankeuangan negara dari ketentuan tindak pidana yang disangkakan kepadaPemohon

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satusatunyalembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untukmelakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan adaatau tidaknya kerugian keuangan Negara;3.

Bahwa dalam penetapan pemohon sebagai Tersangka, Termohon telahmelakukan perhitungan kerugian negara dengan mengacu padaketentuan pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ab.1 ) (446.393.907)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (446.393.907)5 Sanksi Administrasi:a.

Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar ( 4 + 5.a ) (446.393.907) bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukansurat keberatan Nomor 161/PD/Tax/VII/2010 yang diterima oleh Terbandingpada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Menurut KeberatanPemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPNa.1.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5443 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 0berikutnya4 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5445 Sanksi Administrasi:a.

Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2015bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk Masa PajakMaret 2009 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: PemohonNo Uraian Banding(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai:a.1. Ekspor 876.147.895.242a.2. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.3. Jumlah (a.1 + a.2) 876.147.895.2422. Perhitungan PPN Kurang Bayar:a.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a b.1 ) (7.078.382.451)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya 04. Jumlah PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451)5: Sanksi Administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06.

sejak terdaftarnya PendaftaranMerek milik Penggugat yaitu bulan Juli 2015 dan berkurangnya pendapatandan keuntungan yang diterima Penggugat;Bahwa pada hakekatnya, suatu Gugatan Ganti Rugi seharusnya jugadidukung dengan perhitungan dan sumbersumber kerugian, sedangkandalam Gugatannya, Penggugat hanya memberikan kerugian sebesar Rp588.000.000, (Lima Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah) yangderitanya tiap bulan tanpa didukung dengan pembuktian dan sumberperhitungan yang nyata mendukung;Bahwa dalam

sajayang dapat dimintakan ganti rugi dan tidak adanya Peraturan lainnya yangmengatur tentang ganti kerugian tersebut, maka seharusnya Gugatan aquoharus didukung dengan adanya dasardasar Putusan, Yurisprudensi danSumbersumber hukum lainnya yang dapat mendukung dalil Penggugat,yang mana halhal tersebut tidak disampaikan oleh Penggugat dalamGugatannya;Hal 16 Putusan No.08/Pdt.SusMerek/2018/PN.NiagaJkt.Pst.14.Mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkret kerugianyang dialaminya atau dasar perhitungan

Bahwa nilai ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam Petitum Gugatanperkara aguo sangat tidak relevan dan tidak berdasar, mengingat dalammengajukan suatu permintaan ganti rugi yang dialami dalam Gugatan aquo,Penggugat tidak membuktikan bahwa baik secara nama baik (reputasi)maupun secara perhitungan keuangan Penggugat dirugikan;26.

Namun demikian, Penggugat tidak menyampaikan secara jelasdan lengkap perhitungan kerugian secara akuntabilitas yang transparandan jujur, sehingga hal ini menimbulkan keraguan apakah ada kerugianyang sebenarnya diderita oleh Penggugat yang justru menjadi pokok dalamsebuah Gugatan Ganti Rugi;7.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuat Gugatan Penggugatmenjadi kabur (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara rinci danlengkap rangkaian dan kronologis kejadian yang menjadi faktafakta hukumserta hanya memberikan kesan mengaburkan Gugatan Ganti Rugi sebagaituntutan kerugian yang semenamena tanpa perhitungan yang transparan,sehingga telah sepatutnya Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) danoleh karena itu telah sepatutnya

Bahwa penilaian dan perhitungan yang sangat tendensius dan tidakberdasar menentukan secara SEPIHAK dan tidak dilakukan oleh TimAPPRAISAL BANGUNAN yang independen ataupun perhitungan dariinstansi pemerintah yang berwenang yang berhak menilai serta memilikisertifikasi keahlian adalah penilaian dan perhitungan yang subjektifPenggugat dan tidak mencerminkan kejujuran dan objektif, tetapi hanyamemenuhikepentingan PENGGUGAT ;11.

Bahwa penunjukan kontraktor independent yang melakukan penilaiandan perhitungan secara sepihak oleh PENGGUGAT apakah dapatdijadikan dasar dan dipertanggungjawabkan secara hukum untukmenetapkan adanya bangunan rumah dalam kondisi tertentu. Bukankahhal ini telah menyalahi ketentuan umum dalam hal penunjukan TimAppraisal (penaksir/penilal) ;13.

Hasta Karya tentang kerusakanpara Penggugat To Suparto, yang telah diberi bea Materai cukup dan setelahditeliti tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda ......................:..::0P 50 5;Fotocopy dari fotocopy hasil perhitungan CV. Hasta Karya tentang kerusakanpara Penggugat Varensia, yang telah diberi bea Materai cukup dan setelahditeliti tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda .........................6.....P 51 3Fotocopy dari fotocopy hasil perhitungan CV.

Hasta Karya tentang kerusakanpara Penggugat Adi Chandra, yang telah diberi bea Materai cukup dan setelahditeliti tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda ............00cceceeeeeeP 52 5Fotocopy dari fotocopy hasil perhitungan CV.

WAHANA CIPTA GRAHA No.001/SPP/DBP/IX/2015 tanggal 18 September 2015.BUKTI TIl.2Berupa Copy dari Asli nilai perhitungan perbaikan bangunan Penggugatatas nama Adi Chandra Tunggara, Verensia Tunggara dan Arifandi.BUKTI TII.3Berupa Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama mengenai Persetujuanwarga disekitar pembangunan Projek Duta Mall Il antara PT.

Nomor 16 Tahun2009 (selanjutnya disebut UndangUndang KUP) dan Pasal 35 UndangUndangPemohon1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;LATAR BELAKANGBahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima (KPP PMA V)telah menerbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2009 Nomor 00010/207/09/058/13 tertanggal 28 Maret 2013(SKPKB 00010) yang Pemohon Banding terima pada tanggal 4 April 2013dengan perincian koreksi dan perhitungan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.761.641.429 4.761.641.429 4.761.641.429b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633 70.278.035 (923.824.598)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200 3.764.407.200 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833 3.834.685.235 (923.824.598)c. Diperhitungkan:c.1.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596 926.956.194 923.824.598Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena 0 0 0pembetulan)c.

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 0 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)4.761.641.429 b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 994.102.633b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.764.407.200b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.758.509.833c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.758.509.833e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 3.131.596Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 83/B/PK/PJK/2017 c.

Apalagi jika kita bandingkan dengan pekerjaan yangserupa yaitu proyek pembangunan tanggul yang dibiayai dari dana APBAyang dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama denganpenyedia yang berbeda dapat selesai dengan tepat waktu.Bahwa telah dilakukan perhitungan progres pekerjaan Penggugatsebagaimana dinyatakan pada point 5 adalah benar.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasikeuangan 20 %.

oleh Tergugat dengan tidak bayarkannya hasil progress pekerjaantersebut sebesar 65,757% atau menurut perhitungan dari Tergugat,Penggugatlayak untuk dibayarkan hanya sejumlah Rp. 1.796.664.000 (satumilyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta, enamratus enam puluh empatribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal gugatanPenggugatdengan alasan sebagai berikut:Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN.

Perhitungan pekerjaanatau opname dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pengawas TeknisDinas Sumber Daya Air, Konsultan Pengawas yaitu Kront Karya denganhasil realisasi fisik/orestasi kerja baru mencapai 65.757 % dan realisasiHalaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pat.G/2018/PN. Ttnkeuangan 20 %.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi di atas denganalasan yang pada intinya menyatakan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telah secarakonsisten menerapkan perhitungan kurs atas transaksi dalamHalaman 22 dari 43 halaman.

Bahwa penerapan penggunaan kurs Tengah Bank Indonesia yangsecara "konsisten" telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam perhitungan DPP PPN ataspenyerahan ekspor tidak dapat dijadikan alasan untukmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding).

Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2016 Tahun 2002 bahwa perhitungan DPP PPN atas penyerahan yangdilakukan dengan mata uang asing, maka penghitungan besarnyaPajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiahdengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut KeputusanMenteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak;11.7.

kerugian negara harus ditentukansecara pasti berdasarkan analisis dan pengujian secara factual dan yuridis.Pendapat Ahli BPKP yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum yanghanya Aspek Administratif ansin (hanya sekedar perhitungan notanotatanpa melakukan kejian secara faktua) tidak dapat dijadikan pedomanyuridis untuk membuat kesimpulan telah terjadi kerugian Negara dalamperkara a quo.

Hal mana telah dipertimbangkan secara cermat oleh judexFactie Tingkat Pertama dalam putusan a quo pada halaman 199 alinea 3.Yang berbunyi sebagai berikut :"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK atau BPKP merupakan perhitungan dalamrangka tata keuangan Negara yang bersifat administrative,sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Cq.Majelis Hakim adalah dalam kerangka yuridis, dan akan sampaipada kesimpulan yang dapat tidaknya sesorangdipertanggungjawabkan

M.Si, CA, CFE, CF rAdari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang telah melakukanHalaman 80 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.audit perhitungan kerugian keuangan negara serta Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara, sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dalam kegiatanPembangunan Gedung Serbaguna dilakukan dengan cara/metode menghitungpertanggungjawaban

kerugiankeuangan negara, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negaradilakukan oleh Team Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa TenggaraBarat;Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 8/PID.TPK./2021/PT.MTR.Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memperhatikanperhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKPPerwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor :LHAPKKN638/PW23/5/2020 tanggal 14

yangdilakukan oleh BPKP;Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara padakegiatan lainnya pada dasarnya sama antara perhitungan yang dilakukan olehBPKP dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,kecuali kerugian dalam kegiatan penyertaan modal BUMDES TA 2018 yangmenurut BPKP kerugiannya sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)sedangkan menurut perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sebesar Rp 45.500.000, (empat puluh lima juta

Saya mengerti dan menyetujui semua perhitungan yang tercantum dalamilustrasi ini hanya merupakan suatu ilustrasi Semata dan bukanmerupakan janji/jaminan dari Agen/Petugas Pemasaran dan/atauPerusahaan, serta bukan merupakan jaminan atas manfaat asuransidimasa yang akan datang dari produk asuransi yang ditawarkan.3.

Saya mengerti dan menyetujui perhitungan yang tercantum dalamilustrasi ini dihitung dengan asumsi Alokasi Dana Invetasi dan JenisInvestasi sebagaimana tercantum dalam halaman 1 (Satu) dari ilustrasi inidan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Saya.6.

Saya mengerti dan menyetujui perhitungan yang tercantum dalam ilustrasiini dihitung dengan asumsi Alokasi Dana Invetasi dan Jenis Investasisebagaimana tercantum dalam halaman 1 (satu) dari ilustrasi ini dansegala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Saya.6.

Saya mengerti dan menyetujui perhitungan yang tercantum dalam ilustrasi inidihitung dengan asumsi Alokasi Dana Invetasi dan JenisInvestasisebagaimana tercantum dalam halaman 1 (satu) dari ilustrasi ini dan segalarisiko yang timbul menjadi tanggung jawab Saya.6.

Para Penggugat yang meminta untuk pengembalikan dengandasar perhitungan bunga dihitung sejak uang diterima oleh Tergugat setelah adanyapermintaan untuk menghentikan/ penutupan polis menurut Majelis Hakim tidak dapatdibenarkan sehingga perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yangtelah disepakati didalam polis Para Penggugat harus ditaati, oleh karena itu perhitunganPara Penggugat yang mendalilkan terdapat selisin yang harus dibayarkan kepada ParaPenggugat tidak dapat dibuktikan dasardasarnya

Demikian pula, sejaktanggal 31 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011perusahaan Para Penggugat Rekonpensi/PT.Bukit LambangsariMakmur telah mengalami keruigan, kurang lebih sebesarRp1.658.808.009,06 (satu milyar enam ratus lima puluh delapan jutadelapan ratus delapan ribu sembilan rupian koma kosong enamsen), sesuai dengan Perhitungan LabaRugi Para PenggugatRekonpensi/PT.Bukit Lambangsari Makmur (sebelum dipotongpajak). Adapun perinciannya sebagai berikut :1.

Perhitungan RugiLaba periode 31 Januari 2010,adalah Rugi sebesar Rp190.139.140,Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 83 K/Pdt/201342422. Perhitungan RugiLaba periode 128 Pebruari2010, adalah Rugi sebesar Rp193.586.100,00.3. Perhitungan RugiLaba periode 131 Maret2010, adalah Rugi sebesar Rp295.765.549,17.4. Perhitungan RugiLaba periode 130 April 2010,adalah Rugi sebesar Rp154.073.533,75.5. Perhitungan RugiLaba periode 131 Mei 2010,adalah Rugi sebesar Rp88.599.062,18.6.

Perhitungan RugiLaba periode 130 Juni 2010,adalah Laba sebesar Rp89.962.552,57.7. Perhitungan RugiLaba periode 131 Juli 2010,adalah Rugi sebesar Rp124.703.653,80.8. Perhitungan RugiLaba periode 131 Agustus2010, adalah Laba sebesar Rp84.069.555,95.9.

Perhitungan RugiLaba periode 130 September2010, adalah Laba sebesar Rp110.477.857,14.10.Perhitungan RugiLaba periode 131 Oktober2010, adalah Rugi sebesar Rp260.467.665,90.11.Perhitungan RugiLaba periode 130 Nopember2010, adalah Rugi sebesar Rp54.916.080,8512.Perhitungan RugiLaba periode 131 Desember2010, adalah Rugi sebesar Rp70.897.756,7313.Perhitungan RugiLaba periode 131 Januari2011, adalah Rugi sebesar Rp283.432.272,7014.Perhitungan RugiLaba periode 128 Pebruari2011, adalah Rugi sebesar Rp279.755.209,64

Dengan demikian,perhitungan SKPKB PPh Badan Nomor 00001/206/14/035/16 tanggal 14April 2016 untuk tahun pajak 2014 seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman.

Raya Perjuangan No. 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, danmenetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 103.059.289.097 ,00Kompensasi Kerugian Rp 981.562.394,00Penghasilan Kena Pajak Rp 102.077.726.703,00Pajak yang Terutang Rp 25.519.431.500,00Kredit Pajak Rp 15.412.316.529,00 Halaman 2 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 1428/B/PK/Pjk/2021Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan bandingPemohon Banding di atas maka perhitungan PPh Pasal 26 Masa Maret 2015menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Keputusan Permohonan Selisih DiajukanKeterangan Keberatan DJP Banding PB Banding(Rp) (Rp) (Rp)(a) (b) (ab)1. Dasar Pengenaan Pajak 125.240.425,00 0,00 125.240.425,002. PPh 26 Terutang 18.786.064,00 0,00 18.786.064,003. Kredit Pajak 0,00 0,00 0,004.

Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26Peninjauan Kembali JenderalMasa Maret 2015 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut: Putusan Seharusnya Sengketa yangPengadilan Pajak menurut Pemohon DiajukanPeninjauan Peninjauan(Rp) Kembali Kembali(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 125,240,425 125,240,425PPh 26 Terutang 18,786,064 18,786,064Kredit PajakPPH 26 Kurang Dibayar 18,786,064 18,786,064Sanksi Administrasi 8.641.589 8.641.589 Halaman

26 Se2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak No2008 Nomor : 00177/207/08/543/11 tanggal 6 Juli 2011;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap alasanalasan Banding dari Surat Banding NomASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Surat Banding Nomor: 123/ASA/PJK/XI/2012 tanDesember 2012 diketahui halhal sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam Surat Bandingnya mengajukan banding atas sengkdengan perhitungan

bulan adalah Rp 134.916.044.975,00 Rp 109.512.850.799,00 = Rp 25.403.194.176,00 / 12Rp.2.116.932.848,00;2) Penyerahan Pusat ke Cabang yang menjadi objek PPN.bahwa dari perhitungan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat :a. bahwa alasan Pemohon Banding yang tercantum dalam Surat Banding PPN Masa Pajak No2008 mengikuti alasan Pemohon Banding dalam Surat Banding PPh Badan Tahun Pajyang juga diajukan banding;b. bahwa Majelis tidak mengetahui nilai sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding,Pemohon

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01303/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 24 Juli 2017,tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor00069/406/14/052/16, tanggal 26 April 2016, atas nama PT Mizobata Laju,NPWP 01.071.196.8052.000, beralamat di Jalan Maligi Il Lot C7F,Kawasan Industri KIIC, Kelurahan Sukaluyu, Telukjambe Timur,Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361, sehingga perhitungan

Putusan Nomor 1344/B/PK/Pjk/2021pembanding yang digunakan sebagai pembanding oleh PemohonBanding juga menggunakan cara perhitungan yang sama dalammenghitung besaran tarif royaltinya, yaitu dengan tidak mengurangkanroyalti atas barang yang dibeli pemberi lisensi dari penerimalisensinya, dengan demikian keseimbangan atas data pembandingyang disampaikan oleh Pemohon Banding belum dapat dikatakansebanding, manakala unsurunsur dalam penghitungan besaran tarifadalah berbeda dengan Pemohon Banding, oleh

ratus lima puluh dua riburupiah), yang telah diumumkan oleh Ketua PanitiaPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di kantor BalaiWilayah Sungai Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat,Penggugat menawar dalam dokumen penawaran yang telahdisampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang danJasa Pemerintah dengan harga koreksi sebesar Rp.1.776.689.000,00, (satu) milyar tujuh ratus tujuh puluhenam juta enam ratus delapan puluh Sembilan riburupiah), dimana Penggugat menduduki peringkat terendahpenawaran dengan perhitungan

Perhitungan harga yang ditawarkan adalahterendah yang responsive.b. Telah memperhatikan penggunaan semaksimalmungkin hasi produksi dalamNOGEri fs = s secs snes snes sees she SS Ss See emsc. Penawaran tersebut adalah terendah di antarapenawar yang memenuhi syarat sebagaimanadimaksud dalam huruf a samapai dengan hurufCpr rrr eee ee eee eee ee ee eee eee ee eee e12.

Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Undang UndangRI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;Menyatakan Pemohon Keberatan pengembang beriktikad baik;Menyatakan tidak dan tidak berdasarkan hukum perhitungan gantirugi dalam perkara a quo;4. Menolak ganti rugi dalam perkara a quo atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima ganti rugi tersebut;5.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Bekasi Nomor 018/BPSKBKS/2017, tanggal 2 November 2017;.Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim Agung yangMengadili SendiriMenyatakan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatandapat diterima;Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak melanggarUndang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Menyatakan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pengembangberiktikad baik;Menyatakan tidak dan tidak berdasarkan hukum perhitungan

Bahwa jumlah kerugian yang dituduhkan kepada Penggugat adalahangka perhitungan kerugian secara sepihak versi Tergugat yangmenurut Penggugat didasari oleh sikap kesewang wenangan danpenyalahgunaan kekuasaan serta tidak berlandaskan hukum;9.

Bahwa cara Tergugat yang menyelesaikan persoalan keuangan Koperasimelalui perhitungan sepihak versi Tergugat kemudian belum ada titiktemu perhitungan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugatnamun Tergugat malah membuat pengaduan ke Kepolisian( Pemidanaan ) tidak saja merupakan pelanggaran terhadap AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga secara nyata , perbuatan Tergugatjuga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap diriPenggugat berupa :Hal. 5 dari 30 hal.

Menyatakan batal demi hukum perhitungan audit keuangan secarainternal dan sepihak yang dibuat oleh Para Tergugat karena jelasbertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga KJKS BMT DARUL RIZQI;Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Mkd6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian kepada Penggugat berupa ;a.

Benar bahwa kerugian koperasi kisaran Rp 2.145.466.000; (dua milyarseratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)dari perhitungan Ketua dan pengurus dibantu staff yang lainnya yangdisaksikan kuasa hukumnya waktu . Nilai tersebut di hitung dariperhitungan sajian data yang ada baik manual dan di computer..

Dansangat tidak masuk akal lagi PENGGUGAT tidak pernah masuk kerjasejak Agustus 2019 hingga saat ini (Juni 2020) namun meminta hakgajinya.Bahwa PARA TERGUGAT keberatan dengan perhitungan materiil danimmateriilnya. Untuk materiilinya tidak ada perincian jelas .

pajak (PPN Masukan)dimana Terbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukanfaktu pajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamenbandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak ctiterbitkan oieh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

Pendapatan Managemen fee Batam (73.470.731)7 Pendapatan Operasional Marketing 673.896.7178 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap 78.572.9179 Total DPP Pajak Pertambahan Nilai139.744.138.435 PPN Keluaran13.974.413.843 PPN Masukan12.120.217.178 PPN Kurang / (Lebih) Bayar1.854.196.665 Setoran SSP1.824.477.826 Setoran SSP Hasil pemeriksaan116.120.564 Kompensasi bulan Lalu180.896.745 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar(267.298.469) Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (267.298.469) Bahwa dengan perhitungan

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2017September 2010 Nomor 00490/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di Jl.Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : Dasar Pengenaan Pajak yang dipungut sendiri Rp143.377.440.277,00 Dasar Pengenaan Pajak yang tidak dipungut Rp 73.470.730,00Jumlah Rp143.450.911.007,00Pajak Keluaran terutang Rp 14.337.744.028,00Kredit

Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002Medan Satria, Bekasi 17132, sehingga perhitungan pajak menjadisebagaimana perhitungan tersebut di atas (halaman 2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan

Putusan Nomor 1772/B/PK/PJK/2016Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam (PMA VI)telah menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2004 tanggal 11 Desember 2009 dengankoreksi objek PPh Pasal 23 berupa jasa maklon sebesar Rp1.304.754.080,00dengan perhitungan sebagai berikut: Jura Harga ratarata Jumlah JasaBulan Binvduksi recording fee Maklontahun 2003 (Rp)Januari 196.840 580) 114.167.200Februari 191.154) 580) 110.869.320Maret 178.272 580

580) 93.410.160Mei 155.797 580) 90.362.260Juni 198.267 580) 114.994.860Juli 163.732 580) 94.964.560Agustus 148.759 580) 86.280.220September 205.217 580) 119.025.860Oktober 220.126 580) 127.673.080November 192.317 580) 111.543.860Desember 238.043 580) 138.064.940Jumlah 2.249.576 1.304.754.080 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon10 Maret 2010 dimanaPemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding atasBanding telah mengajukan keberatan tanggalSKPKB tersebut dan perhitungan

pajak yang seharusnya adalah sebagaiberikut: Sanksi administrasi :Sunga Pasal 13 (2) KUP Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajakPajak yang kurang/(Lebih) dibayarKeterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2.923.692.041Pajak Penghasilan yang terhutang 383.378.495)Kredit Pajak 383.378.495 Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding telahmengeluarkan keputusan NomorKEP1396/WPJ.07/2010 tanggal6Desember 2010 dengan hasil menolak keberatan Pemohon Banding denganrincian perhitungan

Putusan Nomor 1772/B/PK/PJK/2016Kesimpulan:Bahwa dengan mempertimbangkan alasanalasan Pemohon Banding di atas,maka Pemohon Banding mohon agar kewajiban perpajakan PajakPenghasilan Pasal 23 Pemohon Banding dapat dihitung kembali sesuaidengan perhitungan di bawah ini: Keteranaan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2.923.692.041Pajak Penghasilan yang terhutang 383.378.495Kredit Pajak 383.378.495 Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajakSanksi administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUPPajak yang kurang/(Lebih)

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.39424/PP/M.XV/12/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1396/WPJ.07/2010tanggal 6 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 Nomor 00130/203/04/059/09 tanggal 11Desember 2009, atas nama: PT Universal Music Indonesia, NPWP01.869.835.7059.000, dengan perhitungan

16/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP104/WPJ.11/2011 tanggal 14 Januari2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00019/207/08/631/09 tanggal 23 Oktober 2009Masa Pajak Februari 2008 atas nama: PT Tata Bumi Raya, NPWP:01.941.849.0631.000, alamat: Jalan Pandegiling, Nomor 223, Surabaya,sehingga perhitungan

Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/2015Kas Harian, Rekap Rekening BNI, bukti setoran bank dan rekap utangpiutang Pak Jamhadi;Bahwa untuk koreksi yang berasal dari saldo piutang awal, koreksi initerkait dengan koreksi saldo piutang tahun sebelumnya, pada tahun 2007Majelis meyakini saldo piutang menurut perhitungan Pemohon banding;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka koreksi Terbanding atasDPP PPN yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Februari 2008 sebesarRp1.343.940.905,00, tidak dapat dipertahankan

Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/2015koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dengan perhitungan sebagai berikut:5.5.1. Uji arus piutang tahun 2008 (Januari s.d.

dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40960/PP/M. 1/16/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang menyatakan:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP104/WPJ.11/2011 tanggal 14 Januari2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00019/207/08/631/09 tanggal 23 Oktober 2009Masa Pajak Februari 2008 atas nama: PT Tata Bumi Raya, NPWP:01.941.849.0631.000, alamat: Jalan Pandegiling, Nomor 223, Surabaya,sehingga perhitungan

PPN Masa Pajak Februari 2008 yang masih harus(lebih) dibayar menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian