Ditemukan 11894 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 46/Pid.B/2020/PN Srp
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
1.SOMA DWIPAYANA, SH
2.PUTU RIZKY SITRAPUTRA, SH. MH
Terdakwa:
I Wayan Arta
2413
  • yangmenanyakan terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMaxWarna Hitam nomor polisi DK 3162 MZ, namun Terdakwa tidak mengakutelah membawa pergi motor tersebut; Bhwa pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa dipanggil oleh pihakkepolisian untuk dimintai keterangan di Polsek Banjarangkan, dan karenatakut maka Terdakwa membuang STNK sebelum memberikan keterangan dikepolisian; Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YamahaNMax warna hitam nomor polisi DK 3162 MZ adalah karena khilaf
Putus : 24-04-2007 — Upload : 10-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399PK/PDT/2006
Tanggal 24 April 2007 — HERRY PASARIBU ; SANDRA PASARIBU ; RAMONA PASARIBU ; NATALIA PASARIBU ; Dr. DANIEL PASARIBU ; Drs. MICHAEL PASARIBU, SH. ; W.PW. WALANDOW ; NY. GUSTIAR BIKMANSYAH ; NY.SULVIAR RACHMAN ; NY. MONIHIBIL POHOOMAL ; FRANS HERLAMBANG SANTOSO ; KOSWARA ; IMAS TARWIAH, SH. ; ALBERTUS SUTJIPTO, SH. ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT ; KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA BANDUNG
4827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang telah diubah denganUndangUndang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara yang ditentukan undangundang, formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/paraPenggugat/para Pembanding telah mengajukan alasanalasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan :Bahwa dalam putusan kasasi Majelis Hakim kasasi telah khilaf
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN PURWOREJO Nomor 175/Pid.B/2016/PN Pwr
Tanggal 15 Desember 2016 — SUTRISNO RAHARJO BIN JAYUS DANU REJO
783
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaansecara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang semuaperbuatannya dan menyelasinya, namun terdakwa memohon untuk diringankanhukumannya dengan alasan hal tersebut terdakwa lakukan karena khilaf danterpaksa karena terdesak kebutuhan ekonomi;Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut umum tetap padatuntutannya;Menimbang,
Register : 31-08-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN PAINAN Nomor 139/Pid.B/LH/2020/PN Pnn
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.Vananda Putra, S.H.
2.Reni Herman, S.H.
Terdakwa:
Antoni Pgl. Anton Bin Juhit
29933
  • Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang padapokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman yang akandijatunkan karena Terdakwa telah khilaf dan menyesali perbuatan yang telahdilakukan dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikansecara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa, yang padapokoknya Penuntut Umum menyatakan
Upload : 19-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/PID.SUS/2010
Wahyu Awaludin, SH. (Kuasa Pemohon); Dedi Irawan alias Dedi bin Sudin
15093 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khilaf mempunyaipengertian keliru/salah, sedangkan kekhilafan mempunyai pengertiankekeliruan/kesalahan yang menyolok dan serius. (WJS Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm 504) ;Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafansebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dimanapengertian : kekhilafan yang nyata dalam praktek hukum dimaksudkansebagai salah satu cacat dalam pertimbangan atau perbuatan.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2393 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — INA MALOMBASSI, ; BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN THEOLOGI INDONESIA, PEMERINTAH KOTA MAKASSAR cq WALIKOTA MAKASSAR,
5032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2393 K/Pdt/2017yang tidak terlepas dari khilaf dan salah sehingga untuk menjaminkepastian dalam pertimbangan hukumnya seharusnya sebagai Majelispada tingkat banding harus lebih teliti;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum danpertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;Bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan
Register : 17-06-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 119/Pid.B/2014/PN Mrh
Tanggal 16 September 2014 — RITA Bin (Alm) SUNAR
5111
  • ABIDIN membawa senjata tajam berupapisau belati yang dikeluarkan saksi ABIDIN dan Terdakwa jatuh ke sungai;e Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada luka atau tidak pada saksiABIDIN namun Terdakwa mengalami luka gores di leher karena terkenasenjata tajam milik saksi ABIDIN dan luka memar di punggung dan lengankarena ada yang memukul dari belakang ketika Terdakwa bergumul dengansaksi ABIDIN di sungai;e Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan perbuatannya menyerangsaksi ABIDIN karena emosi dan khilaf
Register : 11-05-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN Melonguane Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn
Tanggal 4 Juni 2020 — Pidana Penuntut Umum: 1.FRANSISCUS JUAN PALEMPUNG 2.DAVID ANDRIANTO, S.H 3.SYLVI HENDRASANTI, S.H Terdakwa: KORINUS PARADENTI Alias Ungke Nus
16097
  • untuk membunuh korban tapi Terdakwabawa parang hanya antisipasi saja apabila korban akan melakukanpenganiayaan lagi kepadanya;Bahwa Terdakwa mengakui selain perkara yang sedang disidangkan jugapernah melakuan tindak pidana sebelumnya yaitu pembunuhan pada tahun1997 di Desa Kuma dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara,penganiayaan pada tahun 2004 di Desa Kuma dengan hukuman 1 (satu)tahun penjara dan penganiayaan pada tahun 2013 di Tahuna denganhukuman 5 (lima) tahun penjara;Bahwa Terdakwa mengaku khilaf
Putus : 09-12-2003 — Upload : 14-08-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/PDT/2003
Tanggal 9 Desember 2003 — TIM LIKUIDASI PT. BANK DWIPA SEMESTA (DL) ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN, Dkk ; PT. ASABRI (PERSERO) ; TATANG SIDHARTA, Dkk
514402 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang jadi pokok masalah dalam gugatan para Penggugat, in casuTermohon Peninjauankembali, yang kemudian telah khilaf dan kelirudiartikan dan diterapkan oleh majelis hakim tingkat kasasi, adalahpembayaran deposito unrecorded menggunakan dana talangan (perbankan),dan bukan dengan dana yang berasal dari hasil penjualan (likuidasi) aset ataupiutang dari PT. Bank Dwipa Semesta (DL) ;5. Bahwa pelikuidasian yang dilakukan pemerintah terhadap PT.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 217/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 17 Juni 2019 — Sunarto, S.H. lawan Aditya Wiratno dkk
5727
  • Jual Beli No. 2713.14.tanggal 07 Juli 2009 dan Akta Surat Kuasa Menjual Dan AtauMelepaskan Hak No. 28 tanggal O7 Juli 2009 dibuat sertaditandatangani oleh TUTIK PURWUWIYATI (istri Penggugat Ill),Penggugat Ill dan Tergugat dihadapan SUNARTO, SH (Tergugat II)Notaris di Surakarta, maka membuktikan Akta Perjanjian PengikatanJual Beli No. 27 tanggal 07 Juli 2009 dan Akta Surat Kuasa MenjualDan Atau Melepaskan Hak No. 28 tanggal 07 Juli 2009 tersebut telahditandatangani dengan sempurna tanpa ada unsur khilaf
Register : 27-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN RAHA Nomor 159/Pid.B/2020/PN Rah
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, SH
2.Mohamad Angga,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIYAD Alias LA USO Bin LA BUDU
10251
  • pagarnya dengan yang Terdakwa pukulgalon airnya dalah rumah yang berbeda; Bahwa Terdakwa dan temantemannya diserang terlebih dahulu olehorangorang yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa saja; Bahwa dalam penyerangan tersebut, Terdakwa tidak mengalami lukaatau tidak ada yang mengenai Terdakwa, yang rusak hanya balai desa saja; Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mempunyai masalahdengan Saksi La Ode Ali; Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap galon air milikSaksi La Ode Ali karena khilaf
Register : 18-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PA KAJEN Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Kjn
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
8694
  • terjadiperselisihan namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Pemohondengan Termohon yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yangsesungguhnya adalah : Termohon pernah meminta penjelasan kepada Pemohon tentangadanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohonyang diduga merupakan wanita idaman lain Pemohon yang bernamaVerina; Dalil permohonan Pemohon tidak benar sebab, Termohon samasekali tidak pernah berani ataupun membantah apapun yang dikatanPemohon, hanya saja Termohon terkadang khilaf
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 23 K/PM.III-14/AD/VI/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — Serka Nanang Uhsin Nakhrawi
9127
  • Bahwa sekira pukul 01.00 Wita dinihari yaitu tepatnya padatanggal 12 Januari 2016 Terdakwa emosi dan khilaf sebab Saksi1masih mengungkitungkit tentang Sdri.
Putus : 23-12-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 60-K/PM.III-13/AD/X/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — Hadi Untoyono, Serka Mdl NRP 63239, Anggota Bengbakap, Fasharkan, Lantamal V Surabaya.
4117
  • dan perkara yang bersangkutan sudah juga disidangkan diDilmil/Dilmilti Surabaya.3) Terhadap unsur ke3, ke4 dan ke5 Penasehat Hukum juga tidak sependapatdengan mendasari faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan paraSaksi, yaitu :a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agaranakanaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNIAL tahun 2011.b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakantidak menuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf
    Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendirisebagaimana dalam putusan ini.Cc) Terhadap unsur ke3, ke4 dan ke5 Penasehat Hukum juga tidak sependapat denganmendasari faktafakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, yaitu :a) Bahwa para Saksi hanya meminta bantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterima menjadi angkatan melalui pendidikan Caba TNI AL tahun2011.b) Bahwa para Saksi sebagaimana dalam perkara ini telah menyatakan tidakmenuntut dan sudah memaafkan salah dan khilaf
Putus : 15-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Desember 2016 — RIDWAN PANJAITAN, S.Psi
12463 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengertian umum kehilafan/khilaf? menurut Kamus Umum BahasaIndonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504adalah khilaf mempunyai pengertian keliru/salah*, sedangkan kekhilafanmempunyai pengertian kekeliruan/kesalahan. Dan selanjutnya kekhilafanyang nyata diartikan dengan kekeliruan/kesalahan yang menyolok danserius;7. Bahwa pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertiankekhilafan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa!
Register : 28-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 580/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : TN RAHARJA MUKTI Diwakili Oleh : Juda K Sembiring SH
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
Terbanding/Tergugat II : PT JASA MARGA (PERSERO)
Terbanding/Tergugat III : WALIKOTA JAKARTA SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : PT BANK PACIFIC (BANK LIKUIDASI)
Terbanding/Tergugat V : ARIANTO
9744
  • Khilaf dan keliru. dalam mengindentifikasi permasalahan yangsebenarnya;5.6. Tidak berhasil mengungkapkan pihakpihak yang terlibat dalam pengadaan tanah secara lengkap dan benar;5.c. Tidak berhasil mengungkapkan peran, fungsi, tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibatdalam pengadaan tanah dimaksud;5.d. Khilaf dan keliru dalam menentukan perbuatan melawan hukum apayang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepadaTERGUGAT REKONPENSI.6.
Register : 06-09-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat:
1.I Komang Trisnayudha
2.I Dewa G Karyawa
3.I Ketut Mandiksa
4.I Ketut Suala
5.AA Nyoman Sukadarma
6.I Made Sunada
7.Ni Wayan Suladri
8.I Nyoman Suarba
9.I Ketut Wantri Rinata
10.I.Made Cantri
11.I Nengah Wadra
12.I Nyoman Merdana
13.I Made Sutarja, S.Pd
14.I Made Manuh
15.I Gusti M Ngurah Suteja
16.I Ketut Kantra
17.I Made Sukada
18.I Ketut Sujana
Tergugat:
1.Rusli OR
2.I Wayan Mertha
3.Lurah Mamboro
4.Notaris Sartima Thalib, S.H. MBA
Intervensi:
B.Silaban
10523
  • Bahwa berdasarkan Laporan Tergugat II tersebut diatas makaPara Penggugat dan Masri Panrupa telah diperoses oleh Penyediksehingga Masri Panrupa telah mengaku dan Membuat Surat Pernyataandihadapan Penyidik tertanggal 20 September 2013 yang berbunyi: 1).Bahwa saksi merasa khilaf dan lalai telah menjual tanah terhadap LK. MADE SUNADA Berteman sehingga mereka melakukan Pengrusakanterhadap Pagar milik LK. WAYAN MERTHA yang ada di Kel. MamboroKec. Palu Utara. 2).
    Bahwa saksi merasa khilaf menjalankan perintahLK. Mashur S Lariang/Samran tanah miliknya yang ada di Kel. Mamborotepatnya disebelah timur Terminal Mamboro Palu, yang ternyata SKPT,Asli yang dibuat pada tahun 1996 sudah diserahkan ole Mashur SLariang/Samran kepada LK. WAYAN MERTHA dan Muh. Kadir padatahun 1998;6.
Upload : 09-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/Pid.Sus/2009
Yunus Susanto, SH. (Kuasa Pemohon); Tito Pradopo
5740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa apabila wewenang legislatif sebagaimanadalam Keppres No. 74 Tahun 2001, hanya diakui sebagaimana yangdijadikan dasar dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telahkeliru dan khilaf, karena pertimbangan tersebut berakibat atas seluruhwewenang legislatif selama tahun anggaran 2003 selain yang diakui olehMajelis Hakim dibiayai sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali, danhal ini jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 22 Tahun1999 Tentang Hak Keuangan J Administrasi DPRD ;BERKENAAN
    Bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim juga telahkeliru dan khilaf dalam menampilkan nilai kerugian Negara denganmenyatakan adanya kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan legaldan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menggunakan suatulandasan yang kuat berkenaan dengan tata cara penilaian ataskerugian Negara, yang hal ini bertentangan dengan pertimbanganputusan Mahkamah Konstitusi No. 003 PUU.IV / 2006 berkenaanHal. 92 dari 96 hal. Put.
    factual tidak pernah dilakukan penghitungansecara detail oleh lembaga yang berwenang atau ahli yangkompeten sesuai dengan pertimbangan Putusan MahkamahKonstitusi sebagaimana ( Bukti PK. 6 ) dan bahkan Majelis Hakimmelakukan penghitungan atas kerugian Negara berdasar atas buktiyang diajukan oleh JPU semata tanpa pernah mengacu pada dasaracuan hukum yang definitif untuk mengukur dan menyatakanbahwa penerimaan uang oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalahsalah, Majelis Hakim telah keliru secara nyata dan khilaf
Register : 02-09-2010 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 570/ PDT.G/ 2010 / PN. JKT SEL.
Tanggal 4 Oktober 2011 — IWAN SOETIAWAN ( SO WIE SEE ) L A W A N : THE ENG LAN BENG SUSANTO SUSANDY SUTRISNO DEBY AGUSTIN FONNY MEILIA SO (SOUW) SIOK LING JOHN LEONARD WAWORUNTU KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN
5828
  • Subekti SH. dalam bukunya HukumPerjanjian , menegaskan ; bahwa kehilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salahsatu pihak khilaf tentang hal hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atautentang sifat sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian ,ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu, kekhilafan tersebutharus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal haltersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya;Menimbang, bahwa selanjutnya
Register : 27-09-2019 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 905/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat: Doktor Siti Adiprigandsdari Adiwoso, SH. Tergugat: Dokter KArno Suprapto, SP.OG Turut Tergugat: Notaris Fully Handayani Ridwan, SH.,M.Kn
277115
  • Bahwa setiapperjanjian yang dibuat harus dilandasakan atas Itikad baik dalamberbagai tahapannya, mulai dari tahapan menentukan tujuandiadakannnya suatu perjanjian hingga pada tahap pelaksanaanperjanjiannya.Bahwa, dalam hal ini, Tergugat secara sadar tanpa paksaan, tipbuanatau khilaf semula telah memberikan persetujuannya untukmengakhiri perkara sengketa yang tengah diperiksa olehpengadilan hal mana menurut hukum adalah perbuatan yang sahdan mengikat sepanjang perdamaiannya dituangkan secara tertulissebagaimana
    ,M.Kn, Notaris di Tangerang (Turut Tergugat), selanjutnya disebutAkta No.1 Tanggal 06 Januari 2011, yang sekaligus merupakanakta perdamaian (dading) yang mengakhiri di antara Penggugatdengan Tergugat.Butir8, paragraf 2, halaman 5 Gugatan:Bahwa, dalam hal ini, Tergugat secara sadar tanpapaksaan, tipuan atau khilaf semula telah memberikanpersetujuannya untuk mengakhiri perkara sengketa yang tengahdiperiksa oleh pengadilan hal mana menurut hukum adalahperbuatan yang sah dan mengikat sepanjang perdamaiannyadituangkan