Ditemukan 274915 data
31 — 10
adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakankedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suamiistri sehingga perkawinanHal. 10 dari 12 Hal.
10 — 8
Putusan No. 2436/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2019 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 1
sedangkanketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaTahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
Edison Tarigan, SPT
25 — 19
Menimbang, bahwa namun demikian, apabila anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, ternyata belum pernahmelangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua,maka ia berada di bawah perwalian (vide, Pasal 50 Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.
Pasal 48 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 16 tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa sebagaimanaorang tua, wali tidak diperbolehkanmemindahkan hak ataumenggandakanbarangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinya.
13 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
39 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 3
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan April 2016 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun 7 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
38 — 40
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
2019 sampaidengan bulan Oktober 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
21 — 22
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
16 — 13
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
ekonomi keluarga, sebab Termohonkurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerjaburuh, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3tahun, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
8 — 1
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (/egitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon
Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
9 — 0
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sehinggasehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubunganhukum dalam perkara ini (/legitima persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalildalilyang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon
Pasal 19 (huruf) f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
13 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
19 — 3
Sdn.disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakankarena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusahamenasihati
Bahwa orangorang terdekat Penggugat dan Tergugattelah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
12 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danPutusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 7 dari 13 hal.pertengkaran secara terus menerus. (3).
belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggaPutusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PA.Ktl Hal. 8 dari 13 hal.tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
30 — 9
Penetapan Nomor1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1995 Pemohon dan Pemohon IItelan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren,Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor170/15/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995;2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan pemohon II hiduprukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai4 (empat) orang anak, msingmasing bernama :2.1.
Penetapan Nomor1. Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Pemohon II padatanggal 19 Agustus 1995 secara sah menurut agama Islam dan peraturanperundangan yang berlaku serta tercatat dalam register perkawinan KantorUrusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;2. Bahwa, benar sewaktu menikah tersebut nama Pemohon yang tertulisdalam Kutipan Akta Nikah adalah Saini Bin H.
9 — 8
Putusan No. 2539/Padt.G/2020/PA.SIwdan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun danselama berpisah tersebut Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 5
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak sejak tahun 2012 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 7 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 11
sejak bulanJuni 2018 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun dan selamapisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknyaseorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juni 2018 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1