Ditemukan 11140 data
73 — 23
TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanoa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te Zijn); 138Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian 'secaramelawan hukum' telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakanbahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
104 — 44
Penggugat agar Tergugat mencabut kedua objek sengketa a quo,haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan keduaobjek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tuntutan Penggugat agarTergugat mencabut kedua objek sengketa a quo haruslah dikabulkan dan terhadap tuntutanagar Tergugat merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula pun haruslah jugadikabulkan ; Menimbang, bahwa terkait adanya fakta hukum dalam bukti T3, sesuai prinsipereen bevoegdheid zonder
175 — 57
No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder schuld) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan Supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yangdiancamkan, maka pada diri terdakwaharus ada pertanggung jawaban pidana(criminal responbility);Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini
1.TRIMAN SANTANA, S.H.
2.OGY FABRIO MANDALA, S.H.
Terdakwa:
1.RAHMAT Alias RAHMAT
2.NOVI INDRA Alias BARAT
166 — 29
dimaksud dengan melawan hukum di dalamUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yangmengenal sifat melawan hukum sebagai wederrechtelijk yang dapat diartikandalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (instrjd met het recht) , kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain(in stryjd met het subjectief recht van een ander), ketiga yaitu tanpa kKewenanganatau tanpa hak (zonder
71 — 118
Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
156 — 107
Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secaraeksklusif.Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidanatidaklah dapat dialinkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas GeenStraft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinyatak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang iaperbuat.Penanggung Pajak PT Hardys Retailindo in casu Penggugatbertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas kewajibanperpajakan dan pertanggungjawaban tindak
Bahwa menurut hukumpositif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkankepada pihak lain, hal ini Sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld /Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinya tak seorangpun dapatdijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
ROBERTUS DAVID MAHENDRA
Terdakwa:
Sigit Sugiyono,S.Kom Alias Sugi Bin Tamhid
71 — 18
menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena niat dan kehendak Pemohon Kasasi untuk mengirimganja tidak ada maka dengan demikian tidaklah ada kesalahan dariPEMBANDING (karena Pemohon Kasasi tidak tahu adanya ganja di dalammobil) dalam Ilmu hukum Pidana dikenal suatu adagium (berasal daripenafsiran Pasal 44 KUHP) berbunyi : "Geen straf zonder schuld (Belanda)atau Actus Non Facit reum nisi mens sit rea (latin).PUTUSAN SALING KONTRADIKTIF SATU SAMA LAINNYABahwa sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan aquo, ParaPemohon
177 — 63
Simons menyatakan bahwa yangdimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah tidak hanya bertentangandengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (SofjanSastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai dengan AlasanPeniadaan Pidana); Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember1911 (lihat R.Tresna, 1959, AsasAsas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited),melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (zonder daartoe
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
EKO APRIANTO Alias APRI Bin MULYONO
54 — 7
Keluarga yang memiliki 2(dua) orang anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua, Terdakwa masihmuda dan diharapkan dapat berubah dikemudian harinya;Menimbang, bahwa didalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkaraini karena tidak ditemukan kata sepakat sehingga pendapat yang suaranyaHalaman 40 dari 44 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN Ratpaling banyaklah yang akan dikenakan kepada diri Terdakwa sebagaimanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
1.ANITA DIAN WARDHANI,SH
2.ARJUNA BUDI S TAMBUNAN, SH,.MH
Terdakwa:
SARI MURNI ASIH
282 — 168
Bambang Poernomo, AsasAsas HukumPidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu GeenStraf Zonder Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya MajelisHakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidakterhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;Menimbang, bahwa seorang terdakwa akan dapat dinyatakanmempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebihdahulu melakukan perbuatan pidana
149 — 58
dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakan salahsatu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsurkesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facit reum, nisi mens sitrea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen straf zonder
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
1.EKO SISWANTO Bin TOYIB
2.MOHAMMAD ARIEFIN Bin SUGIONO
38 — 15
, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Jbg.menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
56 — 4
Put Perkara No : 46/Pid.Sus/2015/PN.TgtUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinyva (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukuman tanpakesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapatapayang menjadi batasan seseorang
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
IMAM SHODIQIN, SS
34 — 19
Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual,memakan, membuang, memggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melawan Hukum dalamdoktrin pengertian Melawan WHukum adalah sebagai terjemahanwederrechtelijk yang meliputi 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :i,bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ;2.bertentangan dengan hak orang lain (in striid met het subjectieve recht vaneen ander) ; atau3. tanpa hak sendiri (zonder eigen
Indra Syahputra, S.H.
Terdakwa:
1.STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA
2.BUDA SAVENA Bin EDI WARMAN Pgl BUDI
55 — 24
Simons istilah melawan hukum(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strjd met het recht) (lihat P.A.F.
MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
MAHYUDI Bin LAPTANI Alm
1 — 0
dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum dan oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti,maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakanterbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidanageen straf zonder
46 — 68
pidana sebagaimana dakwaan Primair PenuntutUmum tersebut dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1)Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umumtelah terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
MARIO SAPUTRA Pgl. RIO Bin TAMRIN
32 — 3
tidak, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatanTerdakwa memenuhi seluruh unsur delik dari perbuatan pidana yangdidakwakan kepadaTerdakwa dan juga apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas pebuatan yang telah terbukti memenuhi unsurdelik dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak,haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan apakah pada diri Terdakwa terbuktiada unsur kesalahan ataukah tidak, sebab tanpa kesalahan maka seseorangtidak dapat dipidana (green straft zonder
97 — 44
padaalat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanyaMajelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapatmenjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihatapakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azastiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder