Ditemukan 27688 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 10-08-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 23/PID.TPK/2023/PT MKS
Tanggal 21 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum II : ANGGRAENI NOVITA SARI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : FREMAN BIN BONTO
53 — 30

  • MENGADILI:

    1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/PID.TPK/2019/PT SMG
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : WIDODO
Terbanding/Penuntut Umum : AJI RAHMADI, SH.
175 — 0
    1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
    2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 16 September 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. DADI RUSTANDI Bin DADANG SAMIUN
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30 September 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdawa Drs. DADI RUSTANDI bin DADANG SAMIUN, secarasah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdawa, Drs.
    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang tanggal 30 September 2013 Nomor06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimohon banding tersebut; Membebankan
    DADIRUSTANDI Bin DADANG SAMIUN tersebut ;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30September 2013 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2013 — IMAN NURAHMAN BIN NURCHOLIS
41 — 10
  • 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
    PUTUSANNomor: 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara Terdakwa : Nama Nama Lengkap : IMAN NURAHMANBIN NURCHOLISTempat Lahir : GarutUmur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 27 September1975.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/ : IndonesiaKewarganegaraanTempat
    Jalan Haji HasanArief No.2 Garut , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal /6 september 2013.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;Setelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor ;PDS08/Ft.1/Garut/08/2013 tanggal 23 September 2013 ;e Berkas perkara atas nama terdakwa IMAN NURAHMAN BINNURCHOLIS;e Surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS13 / GRT/09/2013 tertanggal 23September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum ;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.102/PID.SUS/TPK
    /2013/PN.Bdg., tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Hakim Ketua Majelis No.102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg tanggal25 September 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dihadapanpersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;Setelah mendengar pula Tuntutan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
156 — 63
  • Bahwa Penggugat telah menjalani Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Maret 2016yakni sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, Dalam putusan tersebut tidakada hukuman tambahan pemecatan sebagai Pegawai negeri sipil dantidak terkait dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 ayat 2huruf a dan d,dan Tergugat telah mendalaminya sekiranya benar (quadnon) Tergugat mendapatkan hukuman penjara 1 (tahun) yang tindakanTergugat menjatuhkan disiplin berdasrkan
    Bukti P24Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal28 Pebruari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukumtetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Salinan Putusan Nomor 150/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PSTtanggal 21 Maret 2016 (fotocopy sesuai salinanresmi); Bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktbukti berupa
    Bukti T26 : Informasi Detail Perkara Nomor150/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST (fotokopi sesuai denganfotokopi); 27.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 24 Agustus 2015 — ETWIN JOHANES PARERA, SH
215 — 36
  • M E N G A D I L I: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor :03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 8 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;1.
    tersebut dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;Halaman 51 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK/2015/PT JAP.5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;6. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;7.
    2014, Nomor :1393, tanggal 30 Desember 2013;4. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke, Nomor: 15/SK/ BALMON.92 /02 /2013, Tentang Panitia pengadaan barang/jasa di Lingkungan balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II merauke Tahun anggaran 2013, beserta lampiran Susunan Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan balai monitor spectrum frekuensi radio kelas II merauke, Nomor Halaman 52 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK
    508.032.000,- (lima ratus delapan juta tiga puluh dua ribu rupiah) dengan lampiran :- 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00125/LS/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/PB/2005, tanggal 02 Oktober 2013;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak, tanggal 08 Oktober 2013;- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) nomor: 144 / SPTB / DIPA / 2013, tanggal Halaman 53 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK
    rupiah), dengan lampiran : - 1 (satu) lembar SPM Tahun Anggaran 2013 Nomor: 00170/LS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013,- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, nomor: PER-66/ PB/ 2005, tanggal 16 Desember 2013;- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;- 1 (satu) lembar Register data realisasi kontrak;- 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2013;16. 1 (satu) set Gambar Rencana, pekerjaan pengecoran lantai dan Halaman 55 dari 58 Hal.Put.No.21/PID.Sus-TPK
    21/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : DEDE HUTMAN DJUNAEDI
88 — 44
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, besarnya uang pengganti dan pidana pengganti uang pengganti, sehingga selengkapnya :
  1. Menyatakan Terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAEDI
    ,Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Rury Arief, SH & Rekanberalamat di Jalan Kemakmuran Raya Komp Villa 200 Town, Houses No KS27 Margajaya Kota Bekasi berdasarkan surat Kuasa Khusus bermateraiCukup tertanggal 27 Agustus 2014.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi BandungTanggal 12 Januari 2015 Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.Telah
    Januari 2015.Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan pada pokoknya tetap padatuntutannya.Bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa, setelahmendengar Replik Penuntut Umum, menyatakan dalam Dupliknya tetappada pembelaannya.Bahwa, atas tuntutan ( requisitoir ) Penuntut Umum tersebut MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan120mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal : 12 Januari 2015Nomor : 72/Pid.Sus/TPK
    (lima ribu rupiah ).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 12Januari 2015 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandungpada tanggal 16 Januari 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor02/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding PenuntutUmum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepadaTerdakwa pada tanggal 27 Januari
    Namunpundemikian terhadap dakwaan alternatifnya, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, idealnya tetap memberikan pertimbangan hukum mengapamemilih dakwaan tertentu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.Menimbang, oleh karena dalam putusan tertanggal 12 Januari 2015Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Dede HutmanDjunaedi yang dimohonkan banding dalam perkara ini tidak terdapatpertimbangan hukum dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenambah pertimbangan hukum sebagai
    Sehingga dipandang pentinguntuk menjatuhkan sanksi hukum tegas dan keras yang berdampak efectifbagi Terdakwa serta preventif bagi pihakpihak lain yang terlibat dalamproyekproyek untuk kesejahteraan guruguru. daerah terpencil danperbatasan yang menggunakan keuangan negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor72/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa Dede HutmanDjunaedi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1171 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — LUTHFI MIRWAN. IB, S.E. BIN ISMAIL BRAHI
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukit KabupatenBener Meriah;: Islam;: Wiraswasta/Kontraktor;Terdakwa dan Terdakwa Ill berada di dalam tahanan;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tanggal 13 November2015 Nomor : 103/Pen.Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5 November2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tanggal 1: 110/Pen,Pid/TPK/2015/PT.BNA, sejak tanggal 5Desember 2015 sampai dengan 2 Februari 2016;Desember 2015 NomorBerdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah
    Rahim dan Terdakwa Ill Azhar EfendiBin Ismail membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNAtanggal 15 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna, tanggal 5 November 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai
    Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 20/Pid.Sus/TPK/2015/PNBNATanggal 05 Nopember 2015:Bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Terdakwa Ill tidak sependapatdengan amar putusan judex facti dengan alasan, sebagai berikut:Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan di atas, maka denganmempedomani proses orde yang berlaku terlihat jelas bahwa Majelis Hakimkeliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan yang telah diajukan olehJaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana ini sebagaimana surat dakwaanJaksa
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-04-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID.TPK/2017/PT SMR
Tanggal 2 Mei 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terbanding/Terdakwa : FADLI, S.E. Bin ASYEK GAM Alm.
108 — 54
  • TPK/2016/ PN. Smr., tangga 09 Februari2017 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa FADLI, SE BinASYEK GAM;Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan surat dakwaannya telahmendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:PRIMAIRBahwa ia Terdakwa FADLI, S.E. Bin ASYEK GAM (Alm.) selaku KetuaRT 09 Kel.
    TPK/2017/PT.SMRSertifikat No. 2096, 2097 dan 2098 yang dilampiri dokumen tanahasal/warkah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas namaNy. NORSIAH terdaftar di Kec.
    TPK.01.6/IV/2017, untuk Terdakwa maupun untuk Penuntut Umum, selama 7 (tujuh) hari ;Menimbang, bahwa permintan banding oleh Jaksa Penuntut UmumTerdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caraserta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 joPasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, oleh karenanya permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima.Tentang Jenis Dakwaan :Membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yangberbentuk subsidairitas dimana
    TPK/2017/PT.SMRmaka perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur Ad 3 memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55(1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, ternyatakerugian
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 14 September 2017 — BIRMAN WARGANEGARA, SH
144 — 61
  • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 23/Pd.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.
    24/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
    Pyramida Karya Mandiri ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkanperintah/penetapan dari :1.Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19Desember 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumsejak tanggal 20 Desember2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampaidengan tanggal 5 Februari 2017 ;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus/TPK
    Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2017 Nomor146/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengantanggal 17 Juni 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas Cipinang JakartaTimur ;8.
    Perintah penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor175/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengantanggal 13 Juli 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas Cipinang JakartaTimur ;9.
    Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2017 Nomor187/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengantanggal 11 September 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas CipinangJakarta Timur ;10.
    Akte Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/TPK/201 7/PN.JKT.PSTtanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.M.M PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2017 dan telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2017 ;5.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
Tanggal 16 Februari 2015 — FIRMAN RACHMAN
50 — 24
  • M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.
    6/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP
    Penyidikan Kasus Korupsi 82.675.000,003, Seksi Pidana Khusus Pra Penuntutan Perkara TPK 14.620.000,004. Penuntutan Perkara TPK 216.880.000,00Sub Jumlah 1 346.850.000,00 Seksi Pidana Umum Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum93.330.000,00 Sub Jumlah 293.330.000,00 Seksi Intelijen 1.
    Seksi Pidana Khusus Pra Penuntutan Perkara TPK 14.620.000,004. Penuntutan Perkara TPK 216.880.000,00Sub Jumlah 1 346.850.000,00Seksi Pidana Umum1.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 15-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 16 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : CHARLES BENGGU, SH
Terbanding/Terdakwa : FIRMAN RACHMAN
75 — 26

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ;
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut
    Seksi Pidana Khusus Pra Penuntutan Perkara TPK 14.620.000,004. Penuntutan Perkara TPK 216.880.000 ,00Sub Jumlah 1 346.850.000,00Seksi Pidana Umum1. Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Pidum 93.330.000,00Sub Jumlah 2 93.330.000,00Seksi Intelijen1.
    TPK 14.620.000,00216.880.000,4. Penuntutan Perkara TPK 00346.850.000,Sub Jumlah 1 00Seksi Pidana Umum1.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SUPRACOYO, SH
Terbanding/Terdakwa : BIRMAN BANJARNEGARA, SH
149 — 71
  • Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 23/Pd.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut sepanjang berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN WARGANEGARA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana korupsi dalam dakwaan
    Pyramida Karya Mandir ;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkanperintah/penetapan dari :1.Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19Desember 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumsejak tanggal 20 Desember2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2017 sampaidengan tanggal 5 Februari 2017 ;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 23/Pid.Sus/TPK
    /2017/PN.Jkt.Pst,sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 dirumah Tahanan Negara Kelas Cipinang Jakarta Timur ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampaidengan tanggal 18 Arpil 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas CipinangJakarta Timur;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 April 2017 Nomor118/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak
    No.24/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI10.tanggal 18 Mei 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas Cipinang JakartaTimur;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2017 Nomor146/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengantanggal 17 Juni 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas Cipinang JakartaTimur ;Perintah penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2017 Nomor175/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI,
    sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengantanggal 13 Juli 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas Cipinang JakartaTimur ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Juli 2017 Nomor187/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengantanggal 11 September 2017 di rumah Tahanan Negara Kelas CipinangJakarta Timur ;Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8September 2017 Nomor 192/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA. sejak
    Akte Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PSTtanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.M.M PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2017 dan telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2017 ;5.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 8/PID.TPK/2016/PT PDG
Tanggal 6 September 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Y.ERNAWATI.N, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E SINAGA
101 — 119
  • Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23Juni 2016 ;3. Suratsurat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11Januari 2016 No.Reg. Perkara:PDS05/Ft.1/Pdang/11/2015, Terdakwa telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR: Bahwa ia terdakwa BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E SINAGA selaku DirekturUtama PT.
    tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetappada surat tuntutannya;Telanh mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik dariPenuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Selasatanggal 21 juni 2016 yang pada pokoknya terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatetap pada Pledoi/Pembelaannya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yangmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juni2016 Nomor 3/Pid.Sus/TPK
    Memerintahkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat di hadapanPanitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor 19/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., Penuntut Umum telah menyatakanbanding pada tanggal 29 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG., tanggal 23Juni 2016 dan permintaan banding tersebut
    kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontramemori banding tanggal 25 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2016, dantelah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus2016;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juli 2016 NomorW3.U1/2388/HK/.07/TPK
    Pdg3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016, memperhatikan memori bandingdari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa perbuatan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-07-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/PID.SUS/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — MUJONO H bin HARJO SUMARTO
275 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa Mujono H. bin Harjo Sumarto, untukmembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PT YYK., tanggal 4 Oktober2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bantul:2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-05-2018 — Upload : 07-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Mei 2018 — SARDJONO, dkk
152 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.,yangdibuatolehPaniterapadaPengadilanKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,yangmenerangkanbahwapadatanggalTindakPidana2017,paralan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;TerpidanamengajukanpermohonanpeninjauankembaliterhadapputusanPengadiHal. 14 dari 19 hal.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 39/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. H. MARWAN AHMAD GANOKO, Sp.PK Diwakili Oleh : MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH
160 — 112
  • Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 dan telah diberitahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 8 Juni 2018 oleh ALAUDDIN, SE.
    Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018 serta memori banding dariJaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat halhal baru yang perludipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding sebagai yudex factie yangdapat melemahkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena majelishakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassardalam putusannya Nomor : 15/Pid.Sus.
    Tpk/2018/PN.Mks tanggal 7 Juni 2018telah menguraikan dengan tepat dan benar baik mengenai pertimbanganmaupun mengenai penilaian hukum serta alasanalasan yang menjadi dasardalam putusannya tersebut, karena itu. majelis hakim tingkat bandingsependapat dan mengambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum majelishakim tingkat banding sebagai dasar memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, majelishakim tingkat banding tidak sependapat dengan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 02-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2016 — FERNANDOS ROLEH, S.E, MELAWAN: KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
216 — 116
  • tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah),berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah BantenNomor : Kep/215/X1/2010 tertanggal 13 Desember 2010, tentang KenaikanPangkat dari Bripda ke Briptu;Bahwa Pada Tahun 20112014, selama 3 (tiga) tahun Penggugat ditempattugaskan kembali di bagian Dir Tahti Mapolda Banten;Bahwa pada hari sabtu 30 Agustus 2014, Penggugat bersama rekannyabernama Jackson Sitinjak telah melakukan tindak pidana khusussebagaimana putusannya yaitu Nomor : 56/Pid.Sus/TPK
    (Fotokopi sesuaidengan asli); P13 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Serang Nomor: 56/PID.SUS/TPK/2014/PN.SRG, atas nama Fernandos Roleh Bin Fredrik Roleh,tertanggal 25 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya); P14 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:786/Pid.Sus/2014/PN.SRG, atas nama Jackson Sitinjak anak dariRindu Sitinjak, dan atas nama Fernandos Roleh anak dari FredrikRoleh, tertanggal 24 Pebruari 2015 (Fotokopi sesuai denganaslinya
    bahwa pokok permasalahan dimulai dengan adanya tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan atas nama Penggugat FERNANDOSROLEH, dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Khusus padaPengadilan Negeri Serang berdasarkan Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2014/PN.SRG tanggal 24 Februari 2015, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap(BHT), serta tindak pidana Korupsi atas nama Penggugat FERNANDOSROLEH dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.Sus/TPK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 September 2013 — Terdakwa Ir. THOMAS PATRIA
83 — 184
  • 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
    1 PUTUSANNomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkaraperkara tindak pidana korupsi padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : lr.
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 April 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal26 April 2013 tentang penetapan hari sidang ; .
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-01-2016 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 204/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.
Tanggal 22 Januari 2016 — MOH. RIFA’I, SE
21 — 0
  • 204/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.