Ditemukan 256174 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-08-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 904 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — SUYATMI VS PT. BANK MANDIRI Persero, Tbk
105 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK),Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal 18 Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang UndangKekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSKKabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk olehPemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketakonsumen di luar pengadilan.Bahwa
Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atasputusan yang dijatunkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalamPutusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembagaperadilan atau pelaku kekuasaan kehakiman
adalah tindakan yangmelanggar Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena ituputusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demihukum.e Bahwa dalam perkara a quo, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara(yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yangdimaksud dalam Undang Undang Arbitrase) memuat irahirah "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari itu Putusan BPSKKabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukumkarena melanggar
dan melampaui Undang Undang Kekuasaan Kehakiman,dan oleh karenanya menurut Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara harusdinyatakan batal/dibatalkan.e Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatanganioleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinyamenyatakan:a.
Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 10/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl tanggal 16 Mei 2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Pemohon)melawan Lenny Sri Ida Ginting (Termohon).Berdasarkan beberapa putusan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwaPengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbitrase BPSK KabupatenBatubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenangwenang,menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan oleh BPSKKabupaten Batubara..
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504K/AG/2012 Tanggal 27 Februari 2013 — RIFI YUDIAN, SH. bin MOH. LETER vs WIWIEK ELSE LORAINA binti ASRIL ST. SATI
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan judex facti Pengadilan Agama Padang No. 384/Pdt.G/2011/PA.Pdg, tertanggal 13 Desember 2011, tidak merefleksikan kepastianhukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum;Bab 1, Pasal 1 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang RI No.48Tahun 2009) menyatakan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilanberdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia;Seiring dengan ketentuan di atas, Pasal 2 ayat 4 UndangUndang KekuasaanKehakiman (UndangUndang RI No.48 Tahun 2009) menyatakan: Peradilandilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;Selanjutnya pasal 5 ayat 1 UndangUndang Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang RI No.48 Tahun 2009) menyatakan: Hakim dan Hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat;Berdasarkan pasalpasal UndangUndang Kekuasaan Kehakiman
Register : 21-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 767/Pid.B/2020/PN Smr Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
M. FAJRIANUR Als RIYAN Als UNYIL Bin ISKANDAR
24 — 4
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
M. FAJRIANUR Als RIYAN Als UNYIL Bin ISKANDAR
24 — 4
OZI langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo tersebuttanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.OZI, terdakwa dan sdr. OZI langsung kabur dengan menggunakan sepedamotor menuju ke Jalanimam Bonjol Samarinda; Bahwa terdakwa bertugas sebagai joki yang mengemudikan sepeda motordan membonceng sdr. OZI sedangkan sdr. OZI bertugas mengambil HP; Bahwa Maksud terdakwa dan sdr. OZI mengambil 1 (Satu) unit HP merkIPhone 7+ warna merah dengan No.
OZI langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppo tersebuttanpa seljin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.OZI, terdakwa dan sdr. OZI langsung kabur dengan menggunakan sepedamotor menuju ke Jalanimam Bonjol Samarinda; Bahwa terdakwa bertugas sebagai joki yang mengemudikan sepeda motordan membonceng sdr. OZI sedangkan sdr. OZI bertugas mengambil HP; Bahwa Maksud terdakwa dan sdr. OZI mengambil 1 (Satu) unit HP merkIPhone 7+ warna merah dengan No.
Unsur mengambil barang sesuatu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatanuntuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalamkekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang secara umum adalahsesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganterdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul16.00 wita di Jalan Sentosa di depan Gang Kenangan 3 Kelurahan
Ozi langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppotersebut tanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.Ozi, terdakwa dan sdr. Ozi langsung kabur dengan menggunakan sepeda motormenuju ke Jalan Imam Bonjol Samarinda;Dengan demikian unsur ke2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhimenurut hukum,;3.
Ozi langsung mengambil 1 (Satu) unit HP merk Oppotersebut tanpa seijin dari pemiliknya selanjutnya setelah HP dalam kekuasaan sdr.Ozi, terdakwa dan sdr.
Register : 26-11-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 594/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 11 Desember 2020 — Pemohon:
JOKO PRIYONO
27 — 3
JOKO PRIYONO
27 — 3
diijinkan untukmelakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon inginditetapkan untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anakPemohon yang masih dibawah umur dengan ahli waris lainnya dariAlmarhumah SUBARMI atau ditulis juga SUBARNI;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 594/Padt.P/2020/PN BItMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (voodgdij)adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan
Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabilasalah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadapanakanak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yanghidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat darikekuasaan orangtuanya (wettelijke voogdij);Menimbang, bahwa Pasal 47 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) jo pasal50 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477 K/Sip/76tertanggal 13101976 yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur seseorang yangberada di bawah kekuasaan
;Menimbang, bahwa pasal 345 KUHPerdata menyebutkan bahwaApabila salah satu dari kKedua orang tua meninggal dunia, maka perwalianterhadap anak anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku olehorang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecatdari kekuasaan orang tuanya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan keteranganPemohon, Para Saksi dan ketentuan pasal 345 KUHPerdata, serta ketentuandalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 47ayat
(1) maka oleh karena salah satu orang tua dari FADILA GALIHNURAINI yang juga Istri Pemohon yaitu SIT NURHAYATI telah meninggaldunia dan oleh karena anak Pemohon yang bernama FADILA GALIHNURAINI tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masihdi bawah umur (belum dewasa), maka perwalian terhadap anak Pemohonyang bernama FADILA GALIH NURAINI tersebut dipangku oleh Pemohonsebagai orang tua yang hidup terlama dan kekuasaan Pemohon sebagaiorang tua yang menjadi wali dari anaknya tersebut
Register : 06-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANYUMAS Nomor 42/Pdt.P/2021/PN Bms Tanggal 21 Juli 2021 — Pemohon:
WARYATI
45 — 9
WARYATI
45 — 9
Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapanuntuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa,Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 42/Pat.P/2021/PN Bmsmaka harus diwakili orang tuanya apabila ahli waris tersebut masih di bawahkekuasaan orangtua, atau diwakili seorang wali apabila ahli waris tersebut tidakberada dibawah kekuasaan orangtua;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa salah satu anak kandung Pemohon atau jugasebagai anak
bernama EFRIZA RISFI SYAHPUTRA masih berusia 16 (enambelas) tahun, yang mana anak tersebut pada saat permohonan ini didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal EFRIZA RISFISYAHPUTRA umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga sesualberdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;maka anak Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua yaituPemohon, dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang bernamaEFRIZA RISFI SYAHPUTRA memiliki kekuasaan penuh untuk mewakili anaktersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan, Pemohon sebagai orang
tua kadung EFRIZA RISFI SYAHPUTRAtidak ditemukan keadaankeadaan yang dapat membebaskan pemohon sebagaipemegang kekuasaan terhadap anaknya dan tidak pula pernah dipecat kekuasaanorang tua dari Pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang padapokoknya berbuny/i:Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikanbarangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan belas) tahun
Register : 22-10-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 227/Pid.B/2012/PN.GS Tanggal 27 September 2012 — Sahriudin als Adin bin Zainal Arifin
20 — 9
20 — 9
Mengambil Sesuatu Barang ;wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalahmemindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya, dapat juga diartikan bahwasuatu tindakan memindahkan suatu barang yang nyatanyata di bawah kekuasaan oranglain yang berhak untuk berada di bawah kekuasaannya seolaholah sebagai barang miliksendiri sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan si pemilik yang sah; wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari hartabenda
Unsur ini menunjukkan bahwa telah berpindahtangannya sesuatu barangmilik seseorang ke tangan atau kekuasaan orang lain yang tidak berhak secara keseluruhan maupun sebahagian ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaiberikut : e Bahwa benar pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar jam 08.30 Wibbertempat di jalan umum areal kebun sawit PTPN VII Padang Ratu Kec.Padang Ratu Kab.
Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukumialah adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang $=membuat pelakumemperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki olehpemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari12pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak13Bahwa benar pada hari kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar
Register : 14-12-2023 — Putus : 22-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN KEDIRI Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Kdr Tanggal 22 Desember 2023 — Pemohon:
SUPARMI MELIA
40 — 38
SUPARMI MELIA
40 — 38
Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan
Register : 12-04-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 03-07-2013
Putusan PN TAKALAR Nomor 10/PDT.G/2012/PN.TK Tanggal 26 Nopember 2012 — Penggugat : - MANNA DG. NARANG BIN MANGOYO ;
Tergugat : - CICCI DG. CAYA, Dkk ;
63 — 5
63 — 5
Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara yang sah ;--------------------------------------------------------------------5.
Register : 19-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Unr Tanggal 10 Nopember 2021 — Pemohon:
CITA LAENAH
27 — 9
CITA LAENAH
27 — 9
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan bahwa Pemohon CITA LAENAH tidak sedang dicabut kekuasaan terhadap Anak;
- Menetapkan bahwa ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (TERMOHON) yang belum dewasa dibawah Perwalian ibu kandungnya CITA LAENAH (PEMOHON);
- Memerintahkan kepada PEMOHON (CITA LAENAH) untuk mewakili kepentinganya/ melakukan perbuatan hukum terhadap dan ARRIZAL GHAAZIY MAKHLAEN (Termohon) untuk mengurus, menjual
Register : 16-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 10-K/PM.I-03/AL/I/2020 Tanggal 11 Februari 2020 — Oditur:
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Teguh Pribadi
112 — 37
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Teguh Pribadi
112 — 37
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu TEGUH PRIBADI, Letda Laut (T), NRP 22091/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "MIliter yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3.
Riau atau tempattempat lain setidaktidaknyadi tempattempatyangtermasuk daerah hukum Pengadilan Militer I03 PadangMiliter,yang dengan sengaja menyalahgunakarataumenganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksaseseorang untuk melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu dengan Caracara sebagai berikut:Hal 15 dari 89 hal.
Putusan Nomor 10K/PM 1I03/AL/I/2020MenimbangYang dimaksud dengan, Menganggapkan pada dirinyaada kekuasaan,adalah bahwa pelaku pada dasarnyasudah memiliki suatu. kekuasaan namun dalammelaksanakankekuasaannyatersebut pelaku melebihlebinkan kekuasaan yang ada pada diri pelaku, ataukarena dekat dengan seseorang penguasa yangsebenarnya sehingga pada diri pelaku juga ada kekuasaandari penguasa tersebut.Menganggapkanpada dirinyaada kekuasaan tersebutsudah mengandungunsur bersifat melawan hukum.Penganggapan
dirinya ada kekuasaan tersebut harusselalu dengan sengaja yang artinya bukan karena sesuatukekeliruan menafsirkan.Memaksa seseorang dengan menganggapkanpadadirinya ada kekuasaan harus sedemikian rupa sehinggatidak dapat ditafsirkan sebagai menngerakkan denganmenyalahgunakan kekuasaan.
Kekuasaan tersebut harusada hubungannya dengan jabatan dari subjek hukum.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawahSumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yangdiajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satudengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut:1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pjs.Danposal Tanjung Datuk/Tembilahansejak bulanFebruari 2018 berdasarkan surat perintah dariDanlanal Dumai Nomor Sprin/22/1/2018 tanggal 12Januari 2018.2.
dan PHL Agung pada hari Sabtutanggal 20 Oktober 2018 untuk ikut mengawal 5 (lima)kotak Baby Lobster tersebut sampai ke Batam, saat ituperintah tersebut sudah ditolak oleh Saksi1 denganalasan saat itu Saksi1 sedang ditugaskan oleh DanlanalDumai untuk Satgas yang sewaktuwaktu diperintahkanpatroli, namun pada saat itu Terdakwa memaksa Saksi1dengan mengatakan,Ini perintah Saya dan perintahDanlanal, nanti Danlanal Saya telephon, padahal saat itupada diri Terdakwa sudah mengetahui pada dirinya tidakada kekuasaan
Register : 30-03-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 94/Pid.B/2023/PN RBI Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Agus Kurnia Sandy, SH.
Terdakwa:
IMAM GAJALI
63 — 0
Agus Kurnia Sandy, SH.
Terdakwa:
IMAM GAJALI
63 — 0
Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;
Register : 03-04-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 97/Pid.B/2023/PN RBI Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
Andang Setyo Nugroho, SH
Terdakwa:
JUNAIDIN
65 — 0
Andang Setyo Nugroho, SH
Terdakwa:
JUNAIDIN
65 — 0
Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;
Register : 16-09-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN Gns Tanggal 2 Agustus 2016 — FAJAR ZULQARNAIN ALS JAPRAK BIN DENI HERMAWAN DKK
24 — 10
24 — 10
Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta PeraturanPerundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;MENGADILI 1.
padangan Mahkamah AgungRepublikIndonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan sematasama untuk balasdendam akantetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana MajelisHakim harusmemperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkatkesalahan paraterdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifatkorektif, preventif danedukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para27terdakwa sebagaimana diwajibkanpasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan
menjamin kepastian hukum yangdikehendaki pasal 197Ayat (1) huruf kK KUHAP, maka menetapkan para terdakwaditetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalahmelakukantindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena para terdakwa tidakmengajukan permohonansebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, makamembebankan kepada para terdakwa untukmembayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentangKUHAP,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Register : 06-05-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 67-K/PM I-01/AD/V/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 — Teuku Rahmatsyah, Praka, 31050581620683
100 — 32
100 — 32
Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.
hadir didalam persidangan ketika akan dibacakan tuntutan oleh Oditur Militer, Oditur Militertelah berusaha untuk memanggil sebanyak tiga kali namun Terdakwa tidak hadir,berdasarkan surat jawaban dari Komandan Yonif 114/SM Nomor R/404/X/2015 tanggal19 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada di kesatuan masihmelakukan desersi tmt 5 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang belumkembali.Olen karena itu berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa.Bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejaksemula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 190 ayat (3) UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Rl20Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Register : 15-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan PN DENPASAR Nomor 454/Pdt.P/2024/PN Dps Tanggal 21 Agustus 2024 — Pemohon:
NI NYOMAN SUTARWINI
2 — 6
NI NYOMAN SUTARWINI
2 — 6
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasan wali atas anaknya yang masih dibawah umur bernama Putu Ayu Sri Kusuma, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Mangupura, pada tanggal 14 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-27102023-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 01 November 2023 untuk menjalankan kekuasaan
Register : 07-10-2022 — Putus : 14-10-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan PN KARAWANG Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Kwg Tanggal 14 Oktober 2022 — Pemohon:
HJ. NANI HARYANI
36 — 23
HJ. NANI HARYANI
36 — 23
Nani Haryani berdasarkan kekuasaan orang tua, bertindak untuk dan atas nama mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhamad Alviansyah, Laki-laki, lahir di Karawang, pada tanggal 22 Januari 2004 dan Nazwa Salsabila, Perempuan, lahir di Karawang, pada tanggal 25 Januari 2008, untuk menjualkan tanah sebagaimana tertuang dalam:
- Sertipikat Hak Milik No. 01462 Desa Karangsinom, Kecamatan Tirta Mulya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Luas 248 m2 (dua ratus
Register : 03-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sak Tanggal 23 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 25
69 — 25
perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
- SIFRA EUNIKE SIHITE, lahir di Minaspada tanggal 13 Agustus 2011, umur 10(sepuluh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta KelahiranNomor AL.571.0101872 tertanggal 10 Mei 2012;
- GIANELA AHAVA SIHITE, lahir di Minaspadatanggal 01 November 2012, umur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta KelahiranNomor AL.571.0105327 tertanggal 7 November 2012;
berada dibawah kekuasaan
hak asuh anak tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkan kebaikan anak, kepentingan anak, dankemampuan finansial dari masingmasing pihak untuk menjamin kesejahteraanhidup anak tersebut;Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Padt.G/2021/PN SakMenimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah disebutkanbahwa (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
Menetapkan anakanak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:1) SS, lahir di Minas pada tanggal 13 Agustus 2011, umur 10 (Sepuluh)tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.571.0101872tertanggal 10 Mei 2012;2) GA, lahir di Minas pada tanggal 01 November 2012, umur 8 (delapan) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.571.0105327tertanggal 7 November 2012;berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan penuh Penggugat;4.
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 14/Pdt.Sus/2017/PN Psp Tanggal 21 Maret 2017 — Pemohon Keberatan : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Padangsidimpuan ;
Termohon Keberatan : Mara Haman Hasibuan
173 — 44
173 — 44
Dalam hal ini Putusan diterima oleh PEMOHONpada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana tercatat didalam resi pos nomor15163312384e BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusandalam perkara aquo telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar danmelampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupamencantumkan titel eksekutorial atau irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.e Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembagaperadilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagaisuatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsimenangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.e Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang samadhal. 318, juga menyatakan bahwa ..sengketa konsumen bukan merupakansengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalamUU Arbitrase.Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksuddalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSKtidak boleh menggunakan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.
Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 41/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl tanggal 9 November 2016 antara PT Bank Mandiri(Persero) Tok (PEMOHON) melawan SENO WANDI (TERMOHON)Berdasarkan beberapa putusan tersebut diatas mencerminkan bahwaPengadilan Negeri selalu membatalkan Putusan Arbiterase BPSKKabupaten Batubara yang isinya mencerminkan tindakan sewenangwenang, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukanoleh BPSK Kabupaten Batubara.Halaman 8 dari 47. Putusan Nomor: 14/Pdt.
TERMOHON sebelumnya telah diberikesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan penyelesaiankreditnya, namun TERMOHON tetap tidak menanggapinya dengan baik.Oleh karenanya berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, AktaPengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit dan Addendum PerjanjianKredit, maka PEMOHON selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dandiberi kewenangan oleh Undang undang untuk menjual obyek Agunandengan kekuasaan sendiri, dengan bantuan Kantor Pelayanan danKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL
Register : 18-02-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 101/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis Tanggal 20 Desember 2016 — PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Lawan Juliani,
153 — 68
153 — 68
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.e Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrasemenjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irahirah tersebut di atas, makaputusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampauiketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demihukum (null and void).
untuk mendapat perlindungan hukum.e Lebih lanjut, menurut Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah jelas mengatur bahwaapabila Debitur/TERMOHON cidera janji maka pemegang hak tanggungan incasu PEMOHON mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan aquoatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut.e Pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tersebut telah diperkuat denganpendapat ahli, sebagai berikut :Dr.
Pasal 49 ayat (1) UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegasmengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilanatau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembagayang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani danmenyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga
Register : 15-05-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 417/Pid.B/2020/PN Smr Tanggal 9 Juli 2020 — Penuntut Umum:
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
KAHARUDDIN Bin LAUPE
24 — 9
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
KAHARUDDIN Bin LAUPE
24 — 9
Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN SmrAISHA AYUDIA INARA t maupun saksi ANITA AGUSTINA selaku orang tuanya,terdakwa mengambil kalung emas tersebut dengan cara memotong kalung emasyang digunakan anak AISHA AYUDIA INARA dari arah belakang denganmenggunakan sebuah gunting lipat steenlees dan perbuatan terdakwa tersebutsempat dilihat oleh anak AISHA AYUDIA INARA namun anak AISHA AYUDIAINARA hanya terdiam karena takut lalu menangis memanggil orang tuanyaselanjutnya setelan kalung dalam kekuasaan terdakwa
Putusan Nomor 417/Pid.B/2020/PN Smrmenggunakan sebuah gunting lipat steenlees dan perbuatan terdakwa tersebutsempat dilihat oleh anak AISHA AYUDIA INARA namun anak AISHA AYUDIAINARA hanya terdiam karena takut lalu menangis memanggil orang tuanyaselanjutnya setelan kalung dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa pergimeninggalkan Mall SCP dan langsung pergi ke Jalan Panglima Batur tepatnya dikios lapak kecil jual beli emas untuk dijual kepada seseorang yang tidak dikenaldengan harga Rp. 1.800.000, (
PN Smrmendekati anak tersebut lalu tanpa seijin anak AISHA AYUDIA INARA tmaupun saksi ANITA AGUSTINA selaku orang tuanya, terdakwa mengambilkalung emas tersebut dengan cara memotong kalung emas yang digunakananak AISHA AYUDIA INARA dari arah belakang dengan menggunakansebuah gunting lipat steenlees dan perbuatan terdakwa tersebut sempatdilihat oleh anak AISHA AYUDIA INARA namun anak AISHA AYUDIA INARAhanya terdiam karena takut lalu menangis memanggil orang tuanyaselanjutnya setelah kalung dalam kekuasaan
Perouatan mengambil sudah mulai pada saat seseorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untukmemiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki cukuplahdibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksuduntuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolaholah sebagai pemilik barangsecara sah;Menimbang, bahwa berdasarkan