• Java Design Consultant ; 1 ( satu) eksemplar Buku Laporan Kegiatan Pengadaan KapalBantuan Inkamina Makmur 7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacapdan Kebumen dengan Dana Alokasi Khusus Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2011, yang didalamnyaterdapat dokumen antara lain :1 (satu) eksemplar foto copy Surat Teguran/Peringatan ke1 atasketerlambatan pekerjaan dari Konsultan Pengawas CV. JavaHalaman 61Put. 72/Pid. Sus/2013/PT.TPK.SmDesign Consultant kepada PT.

  Djati Pramono dan ditandatangani mengetahuiselaku PPTK Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nugroho Joko K, S.Pi, M.Si;1 (satu) eksemplar As Build Drawing Kegiatan PenyediaanPengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkapdari Konsultan Pengawas CV Java Design Consultant ; 1 ( satu) eksemplar Buku Laporan Kegiatan Pengadaan KapalBantuan Inkamina Makmur 7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacapdan Kebumen dengan Dana Alokasi Khusus Provinsi JawaTengah Tahun Anggaran 2011, yang didalamnyaterdapat

  DjatiPramono dan ditandatangani mengetahuiselaku PPTK Dinas Kelautan PerikananProvinsi Jawa Tengah Nugroho Joko K, S.Pi,M.Si; 1 (satu) eksemplar As Build DrawingKegiatan Penyediaan Pengembangan Saranadan Prasarana Produksi Perikanan Tangkapdari Konsultan Pengawas CV Java Design Consultant ;1 ( satu) eksemplar Buku Laporan KegiatanPengadaan Kapal Bantuan Inkamina Makmur7 (tujuh) Unit Di Kabupaten Cilacap danKebumen dengan Dana Alokasi KhususProvinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011,yang didalamnya

• Ketentuan Dasar huruf c menyatakan Keberdayaan, artinyao 4.5.3.proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional olehkaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian danpengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.Ketentuan Pendanaan BLM menyatakan Dana bantuan LangsungMasyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanaikegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.a.

• Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIBTa.20151 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

  Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23122015 yangdilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaranOperasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29122015 yangdilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form PembayaranOperasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis KegiatanGBIB Ta.20151 (Satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirimdata hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori ll Ke Kementerian PAN danRB melalui surat Bupati Dompu Nomor: 810/34/BKD/2013 tanggal 24Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategorill (T5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategorill yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T6).

  (Sesuai denganfotokopinya);Surat Bupati Dompu Nomor: 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah TenagaHonorer Kategori ll. (sesuai dengan fotokopinya);Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori Il atas namaJanidar, SE (No. 25). (sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Nomor: 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategorill Pemerintah Kabupaten Dompu.

• melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa Herriyanto AS Pgl Heridengan caracara sebagai berikut : Bermula pada tangal 21 Januari 2009 berdasarkan Peraturan WalikotaNomor : 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD yang diubah denganPeraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Peraturan Walikotatentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKota Padang Panjang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PadangPanjang mendapatkan alokasi

  No. 2310 K/PID.SUS/2011Kota Padang Panjang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PadangPanjang mendapatkan alokasi dana untuk Tahun Anggaran 2009berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.13.01sebesar Rp.1.453.800.500, (satu millar empat ratus lima puluh tiga jutadelapan ratus ribu lima ratus rupiah) yang dalam DPA tersebut terdapatpaket kegiatan yaitu sebanyak 3 paket yang terdiri dari :1.

• Kemenpan RB RI melalui Surat Nomor : FH2/ 44 / M.PANRB / 3 / 2014Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bnatanggal 24 Maret 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS TahunAnggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer KIlmengeluarkan pengumuman nama honorer KII yang lulus seleksi dan dalamPengumuman tersebut sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orangdinyatakan lulus seleksi, pengumuman tersebut kemudian di tempel di papanpengumuman pada kantor BKPSDM KAB.

  Kemenpan RB RI melalui Surat Nomor : FH2/ 44 / M.PANRB / 3 / 2014tanggal 24 Maret 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS TahunAnggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer KIlmengeluarkan pengumuman nama honorer KII yang lulus seleksi dan dalamPengumuman tersebut sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orangdinyatakan lulus seleksi, pengumuman tersebut kemudian di tempel di papanpengumuman pada kantor BKPSDM KAB.

• BankDKI pada 100 (seratus) lokasi, dengan ini kami mohon untuk dibukakanrekening impersonal untuk kas ATM tersebut dan mengingat keperluantersebut cukup mendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapatdiperoleh dalam waktu dekat ini , sementara daftar 100 (seratus) lokasi ATMtersebut merupakan daftar lokasi yang berasal dari pengajuan PT. KarimataSolusi Padu;Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, Terdakwa ILHAMSYAHJOENOES selaku Direktur Operasional PT.

  Bank DKI pada 100 (seratus) lokasi,dengan ini kami mohon untuk dibukakan rekening impersonal untukkas ATM tersebut dan mengingat keperluan tersebut cukupmendesak, mohon alokasi rekening impersonal tersebut dapatdiperoleh dalam waktu dekat ini , sementara daftar 100 (seratus)lokasi ATM tersebut merupakan daftar loaksi yang berasal daripengajuan PT. Karimata Solusi Padu.> Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2009, TerdakwaILHAMSYAH JOENOES selaku Direktur Operasional PT.

• satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belasrupiah) serta APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484, (seratussembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluhempat rupiah) dimana dana tersebut PAGU anggarannya tercatum dalam DaftarIsian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) Dinas Peternakan dan PerikananKabupaten Sumedang Nomor: 0212.0/03204.4/2010 tanggal 31 Desember2009, dengan revisi terakhir tanggal 17 September 2010 sebagai berikut: NAMA KEGIATAN ALOKASI

  puluhsatu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah) serta APBDKabupaten Sumedang sebesar Rp.119.328.484, (seratus sembilan belas jutatiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)dimana dana tersebut PAGU anggarannya tercatum dalam Daftar IsianPelaksanaan Pekerjaan (DIPA) Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenSumedang Nomor: 0212.0/03204.4/2010 tanggal 31 Desember 2009, denganrevisi terakhir tanggal 17 September 2010 sebagai berikut: NAMA KEGIATAN ALOKASI

• SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/tempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi

  318.1/KEP14.01/ VIII/ 2016 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 154/ KEP14.01/III/ 2016 tanggal 01Maret 2016 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/ Desa Kegiatan LegalisasiAset Tanah Prona Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 01Agustus 2016, menetapkan Desa Gunung Sari sebagai salah satu objek/Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT.PBRtempat dilaksanakannya Kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA) tahun2016 di Kabupaten Kampar dengan alokasi

• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MalukuTenggara Barat pada Tahun Anggaran 2014berdasarkan lampiran SuratPenyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14April 2014, dan Berdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparaturdengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaransebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi

  pada Tahun Anggaran 2014berdasarkan lampiran SuratHalaman 14 dari 61 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SusTPK/2016/PT AMBPenyediaan Dana Nomor : 080/SPD/BL/MTB Tahun Anggaran 2014 tanggal 14April 2014, danBerdasarkan DPA/DPPA/DPAL SKPD Nomor1.01.01.02.03.5.2 dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparaturdengan kegiatan pembangunan gedung kantor, mendapatkan anggaransebesar kurang lebih senilai Rp. 838.500.000, (delapan ratus tiga puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi

• Turut Serta Melakukan Perbuatan SecaraMelawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau OrangLain Atau Suatu Korporasi, Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara AtauPerekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas Panjang Tahun Anggaran 2013 nomor DIPA022.04.2.413307 / 2013 tanggal05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)Kelas Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi

  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya ataukedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarayang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSOP Kelas Panjang Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA022.04.2.413307/ 2013 tanggal05 Desember 2012, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)Kelas Panjang di Panjang telah mendapatkan alokasi

• Kuasa PenggunaAnggaran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan Saksi Il: ASIS RUMADAUL, SPBahwa, Saksi mengetahui Terdakwa di sidangkan sehubungandenganproyek pengadaan ternak sapi potong pada Dinas Pertanian danpeternakan Kabupaten SBT tahun 2011, dalam kapasitas selaku Bendahara Pengeluaran ;Bahwa, tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran adalahMenerima, Menyimpan, Mengeluarkan, Menatausahakan, Mempertanggungjawabkan seluruh anggaran yang dikelola; Bahwa, Besar alokasi

  menyerahkansapi untuk mengganti sapi yang mati di kandang milik Dinas sebanyak 89ekor telah lewat dari tanggal 16 September 2011; Bahwa, yang melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri karena padawakiu itu saksi menghubungi saudara Abidin fanath dan saudara Zein rumfottetapi keduanya beralasan bahwa ada kurang enak badan sedangkan timpemeriksa barang yang lainnnya keluar daerah sehingga saksi langsungmengambil kebijakan seperti itu mengingat sapisapi sudah ada dikandang milik dinas;Bahwa, sesuai kontrak alokasi

• GUNAWAN, M.Si;

• 1 (satu) lembar Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-247 / MK.07/2020, tanggal 27 Maret 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020 (Refocusing);

Dikembalikan kepada Saksi H. Tarnok;

• 1 (satu) buah cap stempel asli PT Sumber Sarana Mulia.

• (empatmilyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yangbersumber dari APBD Kota Baubau dan Dana Alokasi Khusus(DAK); Bahwajumlah anggaran tersebut, tidak seluruh dana yang tersediadalam DPA tersebut direalisasikan, karena disesuaikan dengannilai kontrak, namun saksi tidak ingat lagi jumlah dana yangdikeluarkannya selaku selaku Bendahara pengeluaran; Bahwakegiatan pengadaan air bersih di Kelurahan Labalawa KotaBaubau, terdiri dari 5 paket yaitu : Pekerjaan Broncaptering,Pekerjaan Reservoir

  dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksisaksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti Surat,Petunjuk dan barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkandalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :1Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi

  Bahwa pada Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubaumendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.331.205.000, (sepuluhmilyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanHalaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kota Baubau TahunAnggaran 2010, yang dana tersebut bersumber dari DAK APBD KotaBaubau;Bahwa anggaran tersebut sebahagian dipergunakan untuk kegiatan

• IndoberkCabang Semarang yaitu Lukman Hakim;Bahwa saksi mengetahui kalau dana untuk pekerjaan tersebut berasaldari Dana Alokasi Khusus tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.2.268.514.000, (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratusempat betas ribu rupiah) dengan nilai fisik Rp.2.062.285.455, (duamilyar enam Puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empatratus lima puluh lima ribu rupiah);Bahwa ada dua kegiatan pekerjaan, yaitu :1) Tebing penahan.

  Bin S.WIKARJA, dipersidangan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa ada pekerjaan pemeliharaanberkala jalan BawangPranten60Kecamatan Bawang Kabupaten BatangPada Dinas Pekerjaan Umum, sumberdanamya dari Dana Alokasi Khusus(DAK) dengan pagu anggaran Rp3.207.517.000.

  Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan Ahli, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang92diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilanmemperoleh faktafakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 diDinas Bina Marga dan Sumber DayaAir Kabupaten Batang terdapatPekerjaan Pemeliharaan JalanBawangPranten desa BawangKecamatan Bawang KabupatenBatang Tahun Anggaran 2007, dengandana/anggaran yang bersumber dariDana Alokasi

• Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor246/KPTS/2014 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 125/KPTS/2014 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan dan Alokasi Dana Bantuan Langsung MasyarakatProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif SistemPerencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014.

  (Asli);100) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor246/KPTS/2014 tentang Perubahan atas Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 125/KPTS/2014 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan dan Alokasi Dana Bantuan Langsung MasyarakatProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif SistemPerencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014.

• Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2016 tahap I, Tanggal 27 September 2016.

  h. Daftar Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 27 September 2016.

  i. Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Baji Nomor : Kpts.08/DBJ/IV/2016, Tentang Penetapan Nomor Rekening Desa, Tanggal 30 April 2016.

  j. Surat Keputusan Kepala Desa Bonto Baji Nomor : Kpts.05/DBJ/I/2016, Tentang Penetapan Bendahara Desa Bonto Baji Kec.

  Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Januari s/d April Tahun 2017 (4 Bulan) berupa :

  1. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :25/ADD/IV/2017, Tanggal 26 April 2017.
  2. Surat Keterangan hasil verifikasi berkas kelengkapan Pencairan alokasi Dana Desa, Tanggal 26 April 2017.
  3. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana Desa Nomor : 01/DBJ/IV/2017, Tanggal 26 April 2017.

  Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Mei s/d Juni Tahun 2017 berupa :

  a. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :213/ADD/VII/2017, Tanggal 28 Juli 2017.

  b. Surat Keterangan hasil verifikasi berkas kelengkapan Pencairan alokasi Dana Desa, Tanggal 28 Juli 2017.

  c. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana Desa Nomor : 02/DBJ/VII/2017, Tanggal 27 Juli 2017.

  d.

  Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Agustus s/d September Tahun 2017 berupa :

  a. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :268/ADD/IX/2017, Tanggal 18 September 2017.

  b. Surat Keterangan hasil verifikasi berkas kelengkapan Pencairan alokasi Dana Desa, Tanggal 18 September 2017.

  c. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana Desa Nomor : 03/DBJ/IX/2017, Tanggal 18 September 2017.

  d.

  Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Bulan Oktober Tahun 2017 berupa :

  a. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor :324/ADD/XI/2017, Tanggal 10 November 2017.

  b. Surat Keterangan hasil verifikasi berkas kelengkapan Pencairan alokasi Dana Desa, Tanggal 10 November 2017.

  c. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana Desa Nomor : 04/DBJ/XI/2017, Tanggal 10 November 2017.

  d.

• Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekda selakuKPAAdalah fakta bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor1 tanggal 1 Mei 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Nias T ahun Anggaran 2007 Sekretariat Daerah KabupatenNiasa mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.71.178.954.034,00.Adalah fakta bahwa kemudian Terbit Peraturan Daerah Kabupaten Nias no.8 tahun 2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

  Nias T ahun Anggaran 2007dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Ke~a PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2007 bahwa alokasi anggaranSekretariat Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2007 turun menjadiRp. 68.372.324.812,00Hal. 40 dari 49 hal.

• Peraturan Gubernur (PERGUB) Banten nomor 48Tahun 2019 Tentang PEDOMAN PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHPROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2020.Dimana obyek gugatan, yang selama ini lebih dikenal dengansebutan BOSDA atau BOS Daerah Provinsi Banten yang telahberjalan mulai dari tahun 2018 baik berupa Pejabat yangmenyusun dan menandatangani Rencana Kerja dan Anggaranatau RKA DPA SKPD dalam hal ini Kepala SKPD atauTERGUGAT, dasar perhitungan alokasi anggaran atas BOSDAProvinsi Banten Tahun

  olehTergugat pada JUMLAH GURU HONOR DAN TENAGAKEPENDIDIKAN (TU) HONOR, dan argumentasi tersebutdiduga dipertahankan oleh Tergugat ketika pembahasan atasRKA DPA BOSDA tersebut dilakukan dalam agendaVERIFIKASI dengan TAPD Provinsi Banten yang melibatkanTergugat, Tergugat sama sekali diduga tidak melakukanupaya untuk merubah data atau isi dari Ooyek Gugtan sampaidengan akhirnya disyahkan, dan diduga pengesyahkan obyekgugatan juga atas sepengetahuan dari Tergugat;Bahwa diketahui berdasarkan data berupa alokasi

• diteruskanpembayaran polistersebut; == == nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa Terdakwa menanda tangani tanda terima dalam bentuk koektif ketika menerimadana asuransi dari bagian keuangan DPRD ~~ Kabupaten MalukuTenggara;Bahwa Terdakwa membayar polis asuransi hanya satu kali sejumlah Rp. 6.500.000,(enam juta lima ratus riburupiah) ;Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaankesehatan ;Bahwa Terdakwa menjabat sejak tahun 2001 dan terdakwa anggota pergantian antarBahwa Pada tahun 2002 ada alokasi

  Maluku Tenggara adalah Ny.JULIANASAVSAVSUBUN > 2922222 222 nnn nnn nn nn nnn nnn nn ne nnn nnn n ee45Bahwa Terdakwa di ruangan bendahara kesekertariatan DPRD menerima dana asuransisecara sekaligus dan setelah menerima terdakwa menanda tangani daftar tanda terimadalam bentukkolektif ; 23 on nnn nnnBahwa Pada saat penerimaan dana tersebut tidak dijelaskan bagaimana penggunaandanatersebut ; 202 Bahwa Terdakwa pakai untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa dan tidak digunakanuntuk halhal yangBahwa Ada alokasi