Bakri Jaya NIP. 196006261989031014;1 (satu) berkas Dokumen Kontrak Nomor: 34.2/KONT/BMDPU/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, pekerjaan pembangunan/rehabilitasi jembatan barane, lokasi Kecamatan Banggae Timur,sumber dana APBD DAK T.A. 2016 dengan nilai kontrak sebesarRp1.289.300.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilanHal. 3 dari 13 hal.

Putusan Nomor 399 K/Pid.Sus/201816)17)18)19)20)pembangunan/rehabilitasi jembatan barane, lokasi KecamatanBanggae Timur, sumber dana APBD DAK T.A 2016 dengan nilaikontrak sebesar Rp482.631.000, (empat ratus delapan puluh duajuta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang pelaksanaannyadimulai pada tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10Desember 2016, kontraktor pelaksana CV. SERTIIM UTAMA;1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor: 9.

Bahwa Advokat/Kuasa Hukum dari LBH Panglima dalam memberikabantuan hukum kepada Penggugat akan mendapatkan Dana Bantuan Hukumdari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yangbersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD KabupatenTasikmalaya;Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3673/Pdt.G/2020/PA.TsmBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq.

Raya Ketintang Selatan No.53 Surabaya dengan Nomor Kontrak :32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrakRp 35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saksi IWANHUJAYANTO Bin Drs. H.

Bahwapaket pekerjaan peningkatan jalan BragungPrancak Kecamatan PasongsonganKabupaten Sumenep tersebut sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2013.

Raya Ketintang Selatan No.53 Surabaya dengan Nomor Kontrak :32/SPKPL/WASPJJ/BM/APBD/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp35.500.000, (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa IWAN HUJAYANTO Bin Drs. H.

dana yang bersangkutan;d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaranpengeluaran yang bersangkutan;e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.3).

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

SubadriIskhotob kepada pihak sekolah SMP SSN yang ditunjuk dalam DPPASKPD, sehingga perbuatan terdakwa Drs H EEN SUWANDI, M.Pd,tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 17 danpasal 18 UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentangperbendaharaan Negara sebagaimana sudah terurai diatas serta pasal21 UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara yang menyebutkan :1).Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima.2).Untuk kelancaran

EEN SUWANDI, M.Pd dengan cara caraantara lain sebagai berikut :Bahwa pada tahun anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasimendapatkan dana bantuan yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja (APBD) Propinsi Jawa Barat, untuk programpeningkatan mutu dan relevansi pendidikan berupa kegiatanPengadaan Laboratorium Multi Media untuk 15 SMP dengananggaran sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah ( DPA

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima.2). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelolaoleh Bendahara Pengeluaran.3).

,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkanbantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaranAPBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rinciansebagai berikut : No. Kabupaten Volume (Ha)1.

,MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kotamendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengananggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Hadengan rincian sebagai berikut : No. Kabupaten Volume (Ha)1.

wilayah Il APBD tahun 2012 oleh PT.

Inhu.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SIDCetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas101 Ha.Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB)pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kec. Batang Cenaku Kab.Inhu oleh PT.

Pasal 1 angka 7menyatakan modal pinjaman lunak adalah dana yang dialokasikan olehPemerintah Kota Yogyakarta melalu' APBD Kota Yogyakarta untukmembantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalamsuatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana. Menurutketentuan Pasal 2 ayat (1) pemberdayaan ekonomi berbasiskewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan UMKyang bukan Pedagang Kaki Lima (nonPKL) di Kelurahan denganmemberikan penguatan permodalan usaha.

Sedangkan Pasal 1 angka 7menyebutkan modal pinjaman lunak adalah dana yang dialokasikan olehPemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD Kota Yogyakarta untukmembantu permodalan usaha mikro dan kecil yang tergabung dalamsuatu kelompok sebagai pinjaman melalui Bank Pelaksana.

Bahwa dana tersebut berasal dari bantuan Pemerintah DIY yangdimasukkan ke APBD Kota Yogyakarta . Bahwa dana tersebut ada pada saat tahun anggaran 2006 dan tahunanggaran 2007.

153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBengkulu), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau. perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat KegiatanPembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan FasilitasUmum yang dananya bersumber dari APBD

Halaman 14 dari 89 halaman PUTUSAN NOMOR 16/PID TIPIKOR/PT BKL. 2013oPeraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelahpenyelesaian pekerjaan.oPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangandengan :O Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaranprestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligussetelah penyelesaian pekerjaan.O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat(1) yang menyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBengkulu), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat KegiatanPembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan FasilitasUmum yang dananya bersumber dari APBD

yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangandengan :oPeraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan Pembayaran prestasipekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelahpenyelesaian pekerjaan.oPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD

(dua milyar empatrastus ribu rupiah ) dan bersumber dari APBD sebasar Rp. 600.000.000.

Dimana untuk tahun anggaran 2011Kabupaten Kapuas Timur mendapat alokasidana PNPMMP tersebut dari ABPN sebesarRp. 2.400.000.000, dan dari APBD sebesarRp. 600.000.000,, dengan perimbangan9325% dialokasikan untuk = pinjamanKelompok SPP;. Bahwa berdasarkan keterangan saksi WiwiDarsono Bin Paidi Mulyo Wiyono, saksiAulia Lasri Binti Mansyah, saksi Sultan BinKusasi, saksi Saipullah Bin Hairi, Drs.Yahunda Bin D.Bahen, saksi Uyandi BinDjaki, saksi Drs.

Dimana program PNPMPM inimerupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaandan dananya bersumber dari APBN/APBD.

Ferly,M.Si BinH.Sangen dan keterangan terdakwa sendiri serta bukti surat, dana PNPMMP SPPdialokasikan untuk 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik seperti yang dikucurkan kepadakelompok SPP adalah bersumber dari APBN dan APBD.

Dimana untuk tahun anggaran2011 Kabupaten Kapuas Timur mendapat alokasi dana PNPMMP tersebut dari ABPN143sebesar Rp. 2.400.000.000, dan dari APBD sebesar Rp. 600.000.000,, denganperimbangan 25% dialokasikan untuk pinjaman Kelompok SPP; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwi Darsono Bin Paidi MulyoWiyono, saksi Aulia Lasri Binti Mansyah, saksi Sultan Bin Kusasi, saksi Saipullah BinHairi, Drs. Yahunda Bin D.Bahen, saksi Uyandi Bin Djaki, saksi Drs.

Dokumen Harga Pekiraan Sendiri (HPS) kegiatan APBD - DAK pertanian tahun anggaran 2008 (fotocopy). 14. Koran harian Ambon Ekspress, hari selasa tanggal 15 Juli 2008 halaman 3. tentang Pengumuman Pelelangan Nomor : 04/PP/DISTAN/P/VII/2008 (fotocopy). 15. Koran media indonesia, hari selasa tanggal 15 Juli 2008/No.10036/Tahun XXXIX (fotocopy). 16. Surat Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih pertanian Propinsi Maluku Nomor : PD.410.08.2789, tanggal 26 September 2008 (fotocopy). 17.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten MalukuTengah menetapkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954105 tanggal 27 Februari 2008 tentang penunjukan dan penetapan KuasaPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas kegiatanyang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMaluku Tengah Tahun Anggaran 2008, terdakwa Ir.

Kabupaten Maluku Tengah.Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten MalukuTengah menetapkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 954105 tanggal 27 Februari 2008 tentang penunjukan dan penetapan KuasaPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas kegiatanyang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMaluku Tengah Tahun Anggaran 2008, terdakwa Ir.

Halaman 86 dari 184 Putusan Nomor 54/Pid.TIPIKOR/2013/PN.ABBahwa total anggaran proyek ini adalah Rp. 723.746.100, (tujuh ratus duapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus ribu rupiah) dandana tersebut bersumber dari DAK APBD Kab.

(fotocopy);Dokumen Harga Pekiraan Sendiri (HPS) kegiatan APBD DAKpertanian tahun anggaran 2008 (fotocopy).

Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaranya dalam APBD.2.

atau pun APBD PerubahanKabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDesa maupun APBDesaPerubahan Desa Pasti Jaya, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya prosesPenunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaanBarang dan Jasa Pemerintah.

,tidak ada anggaran untuk dana pekerjaan yang dilakukan Terdakwa,seharusnya kesepakatan awal itulah yang dilaksanakan, karena tujuanawalnya memang adalah untuk melaksanakan yang sudah ditetapkandalam APBD tadi.

(empat puluh enam milyar tujunh puluh enam juta empat belasribu delapan ratus rupiah) tetapi yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 yaitusebesar Rp60.626.335.300,00 (enam puluh milyar enam ratus dua puluh enamjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisipagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp14.550.320.500,00(empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratusrupiah) kemudian dalam APBD Perubahan menjadi Rp67.043.595.300,00

delapan ratus rupiah) tetapi yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2017 yaitusebesar Rp60.626.335.300,00 (enam puluh milyar enam ratus dua puluh enamjuta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisipagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp14.550.320.500,00(empat belas milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratusrupiah) kemudian dalam APBD Perubahan menjadi Rp67.043.595.300,00 (enampuluh tujuh milyar empat puluh tiga juta lima ratus embilan

Berdasarkan UU No 1/2004Pasal 21 :Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Bahwa terdakwa Il. A. Aziz Prayitno, SE. Selaku DirekturCV.

Berdasarkan UU no 1/2004 Pasalayat (3) : Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yg berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari pengqunaan suratbukti dimaksud.g.

Berdasarkan UU No 1/2004 Pasalayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.e Bahwa terdakwa Il. A.

Tahun Anggaran 2017, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 03 5 2 tanggal 19 Oktober 2017;

Rp 14.268.666.250, Sumber Dana : APBD.

Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.b. Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai oleh PemerintahPusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RepublikIndonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.2. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,a.

No. 1309 k/Pid.Sus/2016menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

KARYAMIN, yang isinya sebagai berikut:1) Pihak Pertama melalui sumber dana APBD Provinsi Bengkulu DPASKPD Nomor 2.03.01.15.33.5.2 TA. 2007 mempunyai kegiatanPembebasan Lahan (Pengadaan Tanah) untuk Lahan Tambang danLokasi Pabrik Semen di Desa Sekaiak dan Lubuk Resam KecamatanHal. 29 dari 74 hal. Put.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

I(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Sebagai sebagai kadus memperoleh honorsetiap bulannya sebesar Rp.790.000, (tujuh ratus sembilan puluh riburupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan setiap triwulan, yangHalaman 61 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIbersumber dari APBD Kab. Rejang Lebong, melalui Alokasi dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN BinTUGIMAN selaku Kepala Desa tersebut setiap bulan menerima gajisebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dari APBD Kab. RejangLebong melalui Alokasi Dana Desa Air Mundu Kec.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selakuKepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor: 18/Pid.SusTPK/2020/PN.BglI(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Terdakwa/ ERWAN TODI Alias ERWAN Bin TUGIMAN selakuKepala Desa tersebut setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dari APBD Kab. Rejang Lebong melalui Alokasi Dana DesaAir Mundu Kec. Bermani Ulu Kab.

Kukar APBD 2009.Buku Owner Estimates PekerjaanPembangunan Dermaga Penumpang& Dermaga Floating ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab. KukarAPBD 2009.Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan sheet pile &Pengurangan Proyek Pelabuhan KotaBangun Kab. Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga proyekPelabuhan Kota Bangun Kab.

Auramatra Jaya Enginering.Bahwa Pelabuhan Kota Bangun sudah jadi tapi belum selesai dimana dananya adadari APBD Provinsi dan ada dari APBD Kabupaten Tahun anggaran 2009 dengannilai sekitar Rp.3.659.450.000.

Kukar APBD 2009.Buku Owner Estimates PekerjaanPembangunan Dermaga Penumpang& Dermaga Floating ProyekPelabuhan Kota Bangun Kab. KukarAPBD 2009.45.46.47.48.49.50.2DBuku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan sheet pile &Pengurangan Proyek Pelabuhan KotaBangun Kab. Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Buku Rencana Kerja dan Syaratsyarat Pekerjaan Dermaga proyekPelabuhan Kota Bangun Kab.

AURAMATRA JAYAENGINEERING dilaksanakan 240 hari sejak tangal 06 Maret 2009 s/dtanggal 1 Nopember 2009 dengan nilai Rp. 3.659.450.000.000, berasaldari dana APBD Kab. Kukar dan ditetapkan di Dinas PerhubunganKab. Kukar TA 2009.Item pekerjaan yang tertera di dalam kontrak kerja Surat PerjanjianPemborongan Pekerjaan (Kontrak) No.550/05/Renc. Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009 proyek perencanaan adalah :1. Pekerjaan Feasibility Study :2. Pekerjaan Amdal :3.

orang lain atau sua VERA GANG BARAe A adagalsal merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tindak pidanamana dilakukan Terdakwa dengan cara :Bahwa sekitar bulan April 2008 hingga bulan Oktober 2008, bagianPemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten (selanjutnya disingkatSekdakab) Serdang Bedagai melaksanakan pengadaan tanah untuk PasarWaserda dan Terminal Mini di Kecamatan Dolok Masihul ;Pengadaan Tanah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja daerah ( selanjutnya disingkat APBD

Dalampelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 Tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 Ayat (1) " Kepada PetugasProyek diberikan Honoriumdan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2000anggal O01 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menerapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan

biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatanyang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber daridana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum ;2 Besamya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yangbersifat :a Pekerjaan kontruksib Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketigayang besaran dananya Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ke atas ;3 Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajibanmempertanggungjawabkan melalui

Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 44 Tahun 2003Tanggal April 2003 mengatur tentang penyediaan dan pengaturan Biaya AdministrasiKegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KotaPangkalpinang yang menetapkan antara lain :1 Menyediakan dan mencantumkan biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satukegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananyabersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum ;2 Besamya Biaya Administrasi

;Bahwa jabatan saksi pada saat itu sebagai staf di Bakuda dibagian anggaran padatahun 2003 ;Bahwa Anggota DPRD periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terima uangtidak ada anggarannya ;Bahwa saksi tidak tahu uang yang disetorkan ke Bakuda melalui rekening pribadiatau rekening dinas ;Bahwa saksi tidak tahu kalau dana administrasi proyek di dinas dipotong 5%kemudian disetor ke Bakuda ;Bahwa benar SK Walikota No. 044 tahun 2003 tentang pemotong uang 5% perlupersetujuan DPRD ;Bahwa benar Perda APBD

koran tersebut adalah Anggota Dewanmenerima uang dari Umar HS (Alm) ;Bahwa benar saksi ada menyetor uang ke Umar HS yaitu uang administrasiproyek yang sudah dipertanggung jawabkan ;Bahwa berdasarkan keterangan Bendahara Dinas Perhubungan Surninamenyetor uang ke Bakuda secara tunai langsung kepada Umar HS (Alm) ;Bahwa Dinas Perhubungan menyetor uang ke Bakuda karena kesepakatandalam SK Walikota ;Bahwa uang administrasi proyek 5% tersebut dari riil yang dibelanjakan ;Bahwa uang proyek berasal dari APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Sehingga total adanya kerugian keuangan negara dari dana Desabantuan APBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalahsebesar Rp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratusSembilan puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang

Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh SembilanRibu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan BelanjaNegara (APBN) dan berdasarkan Keputusan Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur Nomor 910/1513 Tahun 2016 tentangHalaman 56 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPkK/2017/PN AmbPenetapan Pagu Anggaran Dana Desa Bantuan Daerah KebupatenSeram Bagian Timur Tahun Anggaran 2016 yakni Alokasi Dana Desasebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD

Alokasi Dana Desa bantuan APBD= Rp. 52.100.000Jumlah = Rp. 233.590.000Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN AmbSehingga total kerugian keuangan negara dari Dana Desa bantuan APBNdan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesarRp.233.590.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilanpuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak

Hakimmelihat penggunaan keuangan negara tersebut dilakukan oleh kepentinganterdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuantujuan yangdikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa sehingga keuangan Negaratersebut tidak dapat dipergunakan untuk pembangunan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwamenggunakan/membelanjakan Dana Desa dari APBN TA 2016 sebesarRp.718.740.000,00 (Tujuh Ratus juta delapan belas ribu tujuh ratus empatpuluh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa dari APBD

Menyatakan barang bukti berupa :No. 04 Tahun 2006 tanggal 2682006 tentang PendirianRSM;Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang TahunAnggaran 2006;Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2006;Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006tentang Surat Keputusan Otorisasi;Perintah Pembayaran (SPP) atas nama Drs. Waluyo,M.M.

RembangSejahtera Mandiri (SPMU No 2508/BT/2006, tanggal28 November 2006);10)Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran2007;11)Perda Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2007tentang Perubahan APBD Kabupaten RembangTahun Anggaran 2007;12)Dokumen Pelaksana Anggaran (DPASKPD) TahunAnggaran 2007;13)Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah;14)Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2007;15)Surat Penyedia Perubahan Anggaran BelanjaDaerah

Menetapkan agar barang bukti berupa:1)2)Perda No. 04 Tahun 2006 tanggal 2682006 tentang Pendirian RSM;Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2006 tentangPerubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2006;Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD TahunAnggaran 2006;Keputusan Bupati Rembang Nomor 389/Perub/2006 tentang SuratKeputusan Otorisasi;Surat Perintah Pembayaran (SPP) atas nama Drs.

RBSJ sendiri hanya menghasilkan + 5 miliar;Bahwa harus Pemohon Kasasi ulang lagi penjelasan, sejak awalpermasalahan ini muncul Pemohon Kasasi telah dijadikan targetutama/pelaku utama untuk dipersalahkan terhadap penyelewengandana APBD Kabupaten Rembang TA. 20062007.

RBSJ sehingga kesalahanadanya penyelewengan dana APBD Kabupaten Rembanghanya bisa ditimpakan kepada Pemohon Kasasi. Hal ini dapatdilihat dari halhal sebagai berikut:1.