Ditemukan 75854 data
1.Bambang Mudjiharianto. SH
2.Dra. AMINAL DARUNI
Tergugat:
DHIMAS PRASETYO, S.Pd
90 — 19
Tuntutan (onderwerp van den eis met eenduidelijke en bepaalde conclusie) atau Petitum yang merupakan pokokpokokHalaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN Wnotuntutan Penggugat atau halhal yang diinginkan pihak Penggugat untukdikabulkan Majelis, yang mana Petitum tersebut harus mempunyai kaitanhukum yang erat dan sinergi dengan posita yang diajukan;Menimbang, bahwa Posita/fundamentum petendi adalah dasar tuntutanyang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadiankejadian
atauperistiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum.
CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
Terdakwa:
Dedy Sutendy
50 — 14
Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judikepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untukmemakai kesempatan itu;Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkandalam uraian unsurunsur pasal dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatismutandis mengambil alin seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalampertimbangan unsurunsur pasal dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakimtidak lagi menguraikan
pembesar atau yang berkuasa telah memberi izin untukmengadakan judi itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanunsurunsur dakwaan tersebut secara satu persatu sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkandalam uraian unsurunsur pasal dakwaan Primair dan Subsidair, Majelis Hakimsecara mutatis mutandis mengambil alin seluruh pertimbangan hukum tersebutkedalam pertimbangan unsurunsur pasal dakwaan Lebih Subsidair, sehinggaMajelis Hakim tidak lagi menguraikan
71 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai objek perkara yang lainnya, Pemohon Kasasi/Tergugattetap berlandaskan dan berpegang pada apa yang telah tercatat dalamberita acara persidangan tingkat pertama Pengadilan Agama Bangkinang,yang sudah sangat jelas menguraikan satu persatu objek yangdipersengketakan karena jelas dalam pemeriksaan sidang setempat olehPengadilan Agama tingkat pertama bahwa Termohon Kasasi/Penggugattidak bisa membuktikan dan menguraikan dengan jelas tentang kedudukanharta bersama yang dimuat dalam gugatan
51 — 13
Dalam EksepsiBahwa uraian Pemohon banding dalam memori bandingnya poin 1 sampaidengan poin 3 dengan menyebutkan : Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 192/1083/Pdt.G/PNAB tertanggal 5 Maret 1985 ; Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22/Pdt/2002/PT.Mal,tertanggal 9 Juli 2002 ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2563 K /Pdt/2003, tertanggal 4 Mei 2005 ;Termohon banding tidak perlu menguraikan atau menaggapi panjanglebar karena semuanya sudah dipertimbangkan selengkapnya oleh
PT.AMB.Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan menelitiserta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Juni 2014, Nomor156/Pdt.G/2013/PN.AB serta memperhatikan memori banding yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat Il serta kontra memori banding yangdiajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karenapertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
Pembanding/Penggugat II : S. DG. NASSA Diwakili Oleh : NYAMBANG
Pembanding/Penggugat III : RAMLI Diwakili Oleh : NYAMBANG
Pembanding/Penggugat IV : SALMA Diwakili Oleh : NYAMBANG
Pembanding/Penggugat V : SAHABU Diwakili Oleh : NYAMBANG
Terbanding/Tergugat : Ir. H. SUSILO HARAHAP
45 — 22
atau+ 0,67 Ha terletak dimana, batasnya apa dan siapa yang menguasai ;19 Bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat yang diuraikan di dalam Gugatanmendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas + 11.000 m* sedangkanfaktanya luas objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Rekonpensihanya + 0,43 Ha, jadi karena Penggugat Rekonpensi menguraikan di dalamGugatannya seluas + 1.1000 m? menjadikan tanah milik PT.
mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 335/Pdt.G/2019/PN Mkstanggal 21 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa ParaPembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi danSuratSurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbanganpertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan
36 — 12
sama; Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatunkan belum berdaya gunadan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakatumumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telahdilakukannya; Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untukdiri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya;Beberapa poin yang kami jadikan sebagai dasar keberatan atas putusanMajelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yakni :> Bahwa Majelis Hakim dalam menguraikan
Yahwa bukanlah MUHAMMAD SAADmelainkan Terdakwa;e Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan dan menerapkan unsurketiga yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan .
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerugian financial yang mungkindiraih sebesar Rp140.660.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratusenam puluh ribu rupiah) atau bahkan kerugian mana disebutkan jugasebesar Rp260.990.000,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah), sehingga saling bertentangan dalil tersebutmenjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libels);Bahwa dalam pertimbangannya hal. 22 alinea 2 baris 13 s.d. 24,Pengadilan Negeri telah berpendapat sebagai berikut:"..Bahwa benar Penggugat dalam menguraikan
rupiah) adalahmerupakan total kerugian yang diderita Penggugat, oleh karenanyatangkisan/eksepsi ini ditolak";Pertimbangan/pendapat Judex Facti (Pengadilan Negeri) tersebut ju strumenyesatkan dan bertentang dengan hukum acara, sehinggamembingungkan Pemohon Kasasi dahulu para Pembanding/Tergugatasal, sebab di satu sisi Judex Facti (Pengadilan Negeri) berpendapatmembenarkan adanya ketidakjelasan/kekaburan gugatan Penggugatsekarang (Termohon Kasasi), yakni sebagai berikut:"...Benar Penggugat dalam menguraikan
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terdiri dari berita acarasidang dan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Fakfak Nomor04/Pdt.G/2013/PN.F, tanggal 16 Oktober 2013 serta memori banding, dankontra memori banding yang temyata tidak ada halhal yang baru yangperlu dipertimbangkan, karena pengadilan tingkat pertama telah secarajelas mempertimbangkan keberatankeberatan tersebut, maka pengadilantinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama,oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantumpula dalam putusan tingkat banding";Bahwa terhadap pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Jayapurasebagaimana tersebut diatas adalah Judex Facti, karena sesuai dengankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada point 1 di atas memoriKasasi telah nyata adanya pemutar balikan fakta, seharusnya jugaPengadilan Tinggi menguraikan pertimbanganpertimbangan hukum dalammencantumkan
78 — 68
Pengadilan Negeri Watansoppengtersebut tidak sesuai dengan Pasal 183 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenarterjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya : Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan NegeriWatansoppeng telah menguraikan
TentangHalaman. 18 dari 21 halaman Putusan.No. 697/PID.SUS/2019/PT.MKSPerlindungan Anak ,Jo pasal 82 ayat (1),(2),(4),(5)dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RepublikIndonesia,Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan benar menurut hukum,karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan
23 — 1
Pemohon dan Termohon adalah orangtua kandung anaktersebut;Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihanmengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan Putusan denganmenetapkan 2 (dua) orang yang memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atasdiri anak tersebut;Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahamibersama bahwa adanya perselisinan dalam hal pemeliharaan atas diri anakbernama ANAK dan ANAK II justru dapat mengganggu tumbuh kembang anaktersebut;Menimbang
Prob.Menimbang, bahwa setelah menguraikan halhal sebagaimana tersebutdi atas, Majelis akan menggali normanorma dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal karena suatu sebaborang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalamkeadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagaianak asuh atau anak angkat oleh
19 — 9
DALAM EKSEPSI1.Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan atau menerangkan siapanama dan kapan meninggalnya kedua orangtua dan orangtua pewaris(Amaq Selemin), karena harta warisan yang Para Penggugat gugat diPengadilan Agama Selong adalah murni peninggalan dari kedua OrangTua Para Penggugat dan Para Tergugat bukan peninggalan dan kakekatau ayah dan Pewaris (Amaq Selemin) dan Para Penggugat dan ParaTergugat;.
(meninggal 6 Maret 1997) telah menikahdengan Inaq Selemin (meninggal tahun 2001) akan tetapi tidak adaketerangan menyebutkan siapa nama ayah dan ibu dari Amaq Selemin(pewaris), serta masa hidup dan waktu meninggal keduanya, jikakeduanya telah meninggal dunia dan tidak pula menjelaskan waktumeninggalnya Inaq Sinun (ibu Tergugat 2) sehingga tidak tergambardengan jelas siapa saja yang bisa disebut sebagai ahli waris AmaqSelemin;Menimbang, bahwa dalam replik Para Penggugat mengemukakanalasan tidak menguraikan
69 — 19
Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa melihat karasteristik unsur ini, tentunya dapatdiambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatantersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dariperbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhidari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanyaakan menguraikan salah satu saja dari perbuatan
menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya),atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya;Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas(sesuatu), memegang kekuasaan atas (Sesuatu), mengenakan kuasa(pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan;mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan,mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan
55 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menguraikan denganjelas dan lengkap alamat dari H. MONE (Tergugat IX). Di mana padakenyataannya Tergugat IX berdomisili di Irian Jaya dan bukan berdomisili diTakalar. Dengan demikian, guatan para Penggugat ini tidak memenuhiketentuan Pasal 8 RV ;.
Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena para Penggugat tidak menguraikan satu persatu batasbatas tanahHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 564 K/Pdt/2009yang dikuasai/ditempati oleh para Tergugat, melainkan hanya menguraikanbatasbatas tanah secara keseluruhan dari obyek sengketa, begitu juga luastanah yang dikuasai oleh masingmasing para Tergugat, yang seharusnyadiuraikan oleh para Penggugat, namun tidak disebutkan.
74 — 28
Abdullah Syafei tidakmembicarakan dan menguraikan secara terperinci tentang pembagian hartapeninggal dari Alm. H. Abdullah Syafei dan Hj. Aisyah Zaenab, dan ParaPembanding tidak menguraikan perincian harta benda milik Alm.
107 — 17
Olehnya itu secara logika ketika hal itu terjadimaka batas sebelah selatan dan seluruh tanah objek sengketa otomatisberbatasan dengan Sompa bin Ibrahim bukan dengan Tuan Matte.Sebagaimana Penggugat telah menguraikan dalam Gugatannya pada poin8.
Sehingga secara logika tanah tersebut dimiliki Dg.Sompa' dan Tuan Mette bukan dan Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 5 dan 6adalah hal yang benar sehingga Tergugat tidak perlu menguraikan secanajelas;Bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pada poin 7 adaiah hal yangbenar akan tetapi objek tersebut tidak dapat dikatakan objek sengketa olehkarena tanah blok nomor 85 dan 86 diperoieh oleh Tergugat Il pada tahun2010 dengan cara jual bell antara Penggugat (penjual) dengan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SENDANG (Tergugat)
54 — 8
bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban tertulis tertanggal 22 Pebruari 2010 yang isinya pada pokoknyasebagai berikut :A DALAM EKSEPSL:1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecualiTergugat telah mengakui secara tegas akan kebenarannya dalam persidangan ;2 Bahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel, sebab gugatn Para Penggugatmendasarkan gugatannya pada gugatan onrechtmatige daad (Vide dalilgugatan angka 13), sementara materi gugatan menguraikan
mengenai KompetensiAbsolut dari Pengadilan Negeri Sumenep, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib memberikan / menjatuhkan putusan terlebihdahulu tentang eksepsi tersebut ;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyangkut tentang KompetensiAbsolut, oleh Tergugat diuraikan sebagai berikut :1 Bahwa gugatan Para Penggugat obscuur libel, sebab gugatn Para Penggugatmendasarkan gugatannya pada gugatan onrechtmatige daad (Vide dalilgugatan angka 13), sementara materi gugatan menguraikan
Kaso Yusuf
Tergugat:
Hj. Hasniar sain
125 — 79
Kekaburan lainnya adalah mengenai penyebutan dasar kepemilikanPengugat yang disebutnya berdasarkan sertipikat No. 0396 namuntidak jelas atas nama siapa, tahun berapa penerbitannya dandiwilayah hukum mana letaknya.Penggugat juga tidak jelas menguraikan apakah tanah yangdimaksud dan ditulisnya sebagai sertipikat 0396 itu hanya terbataspada tanah objek sengketa ataukah adalah bagian dari hamparanbidang tanah tertentu yang ada disekitarnya ataukah merupakanbagian dari sertipikat tanah yang sudah dipisahkaan
Inipenting dikemukakan karena berkaitan dengan legal standingPenggugat sendiri untuk bertindak sebagai Penggugat dalam kaitannyadengan permohonan petitum yang diajukan dalam surat gugatan.Bahwa seharusnya surat gugatan Penggugat menguraikan riwayattanah hingga terbitnya sertipikat tanah yang tidak jelas disebutkan dikelurahan mana lokasinnya, tahun penerbitannya maupun atas namaSiapa sertipikat itu sebagai rechs ground dan fundamentum petendidalam posita gugatan, bukan sekedar menyebutkan sertipikat
36 — 26
Pasal 183 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenarterjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya :Halaman. 6 dari 19 halaman Putusan.No. 696/PID.SUS/2019/PT.MKSBahwa apabila dicermati pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan NegeriWatansoppeng telah menguraikan
Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak ,Jo pasal 82 ayat (1),(2),(4),(5)dan (6) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RepublikIndonesia,Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak sudah tepat dan benar menurut hukum,karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuatdan menguraikan
SYAIFUL RUSDI
Tergugat:
1.PAN
2.DPP PAN
3.DPD PAN Kota Malang
4.FERRY ADHA ADHIANTO
Turut Tergugat:
1.KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
2.GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR
303 — 117
/PHPU/MPPAN/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah mengadili sengketa hasil pemiluantara Ferry Adianto melawan Syaiful Rusdi, sehingga MahkamahPartai Amanat Nasional telah melampaui batas kewenangan danputusan Nomor 019/PHPU/MPPAN/I 1/2016 tertanggal 12 Februari2016 a quo menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum, yang dalam halini telah diuraikan secara jelas pada posita gugatan butir Nomor 9yang pada pokoknya menguraikan
PH PU/MPPAN/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yangditerbitkan oleh Tergugat adalah mengadili sengketa hasil pemiluantara Ferry Adianto melawan Syaiful Rusdi, sehingga MahkamahPartai Amanat Nasional telah melampaui batas kewenangan danputusan Nomor 019/PHPU/MPPAN/I 1/2016 tertanggal 12 Februari2016 a quo menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat menurut hukum, yang dalam halini telah diuraikan secara jelas pada posita gugatan butir Nomor 9yang pada pokoknya menguraikan
MARIA PUTRI RIZKITA SINAGA, S.H
Terdakwa:
WAHYU RIZAL YUDIANTO Bin DJAELANI
56 — 19
dakwaan penuntut umum sehingga menurut MajelisHakim, Terdakwa Wahyu Rizal Yudianto Bin Djaelani adalah sebagai pelaku daritindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengandemikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukumsesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanMenimbang, bahwa sebelum menguraikan
fakta yang menjadi dasaruntuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebihdahulu) menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terangmaknanya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurutWetboek van Strafrecht 1809 yaitu suatu kKehendak untuk melakukan atau tidakmelakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaanyang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan