LEONARDO PASARIBUtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2.

MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2.

atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi JawaTengah melalui surat nomor : SR1275/PW11/5/2014 tanggal 01 Desember 2014Perihal Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik Pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke1 KUHP.Subsidair :Bahwa Terdakwa RUDHY MARYANTO BIN SADELI HADI SISWOJOselaku pemeriksa barang berdasarkan Surat Keputusan Kepala PelaksanaNo.900/107/20.40/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang penunjukan pejabatpengadaan

Penyimpangan Dalam Pengadaan Logistik PadaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran2012.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim terlebihdahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

MenyatakanTerdakwa Rudhy Maryanto bin Sadeli Hadi Siswojo tidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanaHalaman 143 dar i146 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN Smgtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana.2

Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.2.

Menyatakan Terdakwa Muslimin, S.Pd Bin Sudikan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, maka MajelisHakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimanadiatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2015PN Smgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai

Lima Ratus Juta Rupiah); serta PekerjaanPembangunan Tangki Septic Individual di Distrik Waisai Kota yang dilaksanakanKelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang di ketuai olen Boy Rizal Tansil, denganSurat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 600/116/PU/2018, tertanggalHalaman 1 Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pid.Pra/2019/PN.Son29 Juni 2018, dengan nilai kontrak Rp. 3. 000,000, 000, 00 (Tiga Milyar Rupiah);dengan melibatkan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), sebagaimana diatur dalamPrimair Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU R.I No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Koprupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sesuai Surat PerintahPenyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nomor : Print.08/R.1/Fd.1/08/2019, tanggal30 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai

Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor : SPt11/R.15/Fd.1/10/2019tanggal 25 Oktober 2019 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka olehTermohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Ri No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HAKIM, SP Bin ABBAS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa Eddy Kurniawantersebut diatas,tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentangperubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKSI ANGGRAENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 2023 sepanjang mengenai lamanya pidana sebagai pengganti kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara yang dijatuhkan dan status barang bukti sertifikat tanah, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah

tentangKekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undangundang mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya.Menimbang, bahwa untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, maka perlu dibuktikanunsurunsur pasal dakwaan Penuntut Umum, dan melihat konstruksi surat dakwaan PenuntutUmum.105Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)KUHP sebagaimana diuraikan dalam Primair.

Sebaliknya, apabila dakwaan primairtelah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 (1) Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Menyatakan terdakwa ASEP SUHANDI Bin OLI SUHANDI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu secaramelawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atauorang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN SUPRIYANTO Bin SUPRIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

., sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RADEN SUGIYARTO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primiair.

Bin MAHYUDIN JAMAN tersebut diatas terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan PrimairPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro dan Terdakwa II AHMAD PURWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang

Menyatakan Terdakwa Akhmad Afif Setiawan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUGENG tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

MENGADILI Menyatakan Terdakwa ARIS MALLAWEANG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; Membebaskan

Menyatakan Terdakwa ZAITUL AKMAM Als IMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Primair, 2.

Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam, TIDAK TERBUKTI secarasah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalamdakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) HURUF a, b UU No 31tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 JO. pasal 55 .ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1)2. Menyatakan Terdakwa Zaitul Akmam als Imam TIDAK TERBUKTI secara sahmelakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan didalam dakwaansubsidair Pasal 3 Jo.