Ditemukan 6398 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-04-2013 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda
Tanggal 16 Mei 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD MARUF,SH
Terbanding/ : Diwakili Oleh :
9743
  • Pembayaran pembebasan tanah, bangunan, tanamtumbuh (tafsiran ganti rugi per lokasi sesuai PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 01 Tahun1994), dengan lokasi dan luas sebagai berikut: a. Pembebasan tanah lokasi untuk pencadangan 381.264.000,00Pemerintah Kabupaten Bulunganb. Pembebasan tanah lokasi trans Kalimantan Km 9 61.152.000,00 Gunung Seriang Pembebasan tanah lokasi Bandara Tanjung Selor 37.024.000,00d.
    Pembebasan tanah (santunan) lokasi pembangunan 15.600.000,00gedung SLTPN di Desa Naha Aya Kecamatan PesoHilire.
    Pembayaran pembebasan tanah, bangunan, tanam tumbuh (tafsiran gantirugi per lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPNNomor 01 Tahun 1994), dengan lokasi dan luas sebagai berikut: a. Pembebasan tanah lokasi untuk pencadangan Pemerintah 381.264.000,00Kabupaten Bulunganb. Pembebasan tanah lokasi trans Kalimantan Km 9 Gunung Seriang 61.152.000,00c. Pembebasan tanah lokasi Bandara Tanjung Selor 37.024.000,00 d.
    Pembebasan tanah (santunan) lokasi pembangunan gedung SLTPN 15.600.000,00di Desa Naha Aya Kecamatan Peso Hilire.
    tanah untukpembangunan gudang pendingin udang (cold storage) tahun 2003/2004 yangmenggunakan mata anggaran Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh untukpembangunan Kab.
Register : 27-11-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 51/Pdt.P/2015/PN Kag
Tanggal 17 Desember 2015 — - ADI ROSADI, ST., MT ( Sebagai Pemohon ) Vs - 1. ZAINURI - 2. TUTY - 3. ADY TARUNA PRASETYA - A. ZAINI - 5. FITRIA AGUSTINI - 6. SAIRI ZEN - 7. ABDUR ROHIM - 8. EDY DEMANG JAYA ( Sebagai Termohon )
347
  • Menyatakan sah secara hukum Konsinyasi/Penitipan uang ganti kerugian pembebasan tanah untuk kepentingan umum pengadaan tanah pembangunan jalan Tol Palembang-Indralaya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung untuk bidang tanah : a. Nomor urut daftar nominatif 523 seluas 916 M dengan ganti kerugian sebesar Rp. 47.632.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk atas nama Abdur Rohim, dan/atau atas nama Edy Demang Jaya.
    persegi,bidang tanah Nomor Urut Daftar Nominatif 523 seluas 916 meter persegi, yangkesemuanya terletak di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten OganIlir, masih dalam keadaan sengketa atau belum dapat dipastikan kepemilikannyayang sah diantara para Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) point dangka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, bahwa oleh karena objekpengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakankepemilikannya, maka uang ganti rugi atas pembebasan
    tanah dimaksud dititipkandi Pengadilan Negeri pada wilayah pembangunan untuk kepentingan umum ;Menimbang, bahwa Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya KabupatenOgan Ilir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka GantiKerugian tersebut dapatlah dititipkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung ;Menimbang, bahwa konsekwensi hukum apabila pemberian Ganti Kerugiantelah dilaksanakan, maka kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari pihak yangberhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak
Putus : 04-08-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1087/Pid.B/2011/PN.SBY
Tanggal 4 Agustus 2011 —
5117
  • tanah di Kelurahan KeputihKec.
    Sukolilo Surabaya yang mana pada pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi BUDI SUSANTOdan saksi HARYONO SUBAGYO dan pada pertemuan tersebut terdakwa dengan rangkaiankebohongan dan bujuk rayu mengajak saksi korban untuk kerja sama dalam pembebasan tanah danmengatakan kekurangan dana dan terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi korban denganalasan setelah pembebasan tanah berhasil maka tanah akan diserahkan sepenuhnya kepada saksi5korban sehingga saksi korban bergerak hatinya mau untuk kerja sama
    tanah diKelurahan Keputih Kec.
    SYAMSURI MUNIR, S.Sos yangmenyatakan bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembebasan tanah diwilayah saksi, Bahwasaksi menjabat lurah ditempat saksi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, bahwa di buku Registerbelum pernah ada pernah terdakwa melakukan pembebasan tanah di Keputih, bahwa saksi tidak tahutentang rencana pembebasan tanah di Keputih, bahwa belum pernah ada pihak lain yang mengajukanpembebasan tanah, bahwa saksi dulu awalnya adalah sebagai tenaga Honorer di Kelurahan lalu saksimenjadi
    maksud menawarkan kerjasama dalam hal pembebasan tanah danMeminta................00ceeeee(25)/meminta pinjaman uang kepada saksi Budi Said, dengan alasan setelah pembebasan tanah berhasil,maka tanah diserahkan sepenuhnya kepada saksi Budi Said, sehingga saksi tergerak hatinya untukkerjasama pembebasan tanah dengan meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.3.250.000.000, (tiga milyard dua ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.250.000.000, (tigamilyard
Register : 19-08-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1335/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARIH WIRA SURANTA,SH.MH
Terdakwa:
MICHAEL ISWARA bin ANDI WIDJAJA
11117
  • sehinggapembelian tanah seluas 8 (delapan) Ha tersebut dibeli dengan hargaRp.4,500.000.000, (empat miliyar lima ratus juta rupiah), kKecuali tanah yangdidepan jalan harga permeternya Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa ada sisa uang untuk pembebasan tanah tersebut sebesarRp. 7.896.790.134, (tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuhratus Sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), Bahwa saksi menanyakan tentang penyelesaian pembebasan tanah tersebutkepada
    tanah tersebut sebesarRp. 7.896.790.134, (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuhratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah), Bahwa setiap ditanya Terdakwa janji pembebasan tanah akan selesai minggudepan.
    puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluhempat rupiah); Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian saksi YONGKIWIDJAJA;;Bahwa uang untuk pembebasan tanah itu Terdakwa pergunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa.
    Brt.kerugian kurang lebin sebesar Rp. 7.896.790.134, (tujuh milyar delapan ratussembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluhempat rupiah); Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian saksi YONGKIWIDJAJA;; Bahwa uang untuk pembebasan tanah itu Terdakwa pergunakan untukkeperluan pribadi Terdakwa. Terdakwa beli rumah di Tangerang seharga Rp.1.700.000.
    Serang Provinsi Bantenbelum dibebaskan semuanya dan sisa uang dari pembebasan tanah sebesarRp. 7.896.790.134, (tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratusSembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa sisa uang dari pembebasan tanah sebesarRp. 7.896.790.134, (tujuh milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratusSembilan puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa saksiYONGKI WIDJAJA
Register : 23-06-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 179/Pid.B/2018/PN Jap
Tanggal 18 Februari 2020 — - ANTON KAIGERE (TERDAKWA) - ADRIANUS Y. TOMANA, SH. MH. (PENUNTUT UMUM)
12558
  • Bangunan no 1623 seluas 13 Ha (tiga belas hektar) yang masa berlakunya hingga maret 2028 yang ditanda tangani oleh badan pertanahan nasional (BPN) Kotamadya Jayapura;- Copy legalisir surat ukur gambar situasi Nomor 847 tanggal04 oktober 1997dengan luas tanah 130.000 M2 (seratus tiga puluh ribu meter persegi) yang ditanda tangani oleh badan pertanahan nasional (BPN) Kotamadya Jayapura;- Copy legalisir surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditanda tangani oleh 8 ONDOFOLO dan diketahui oleh panitia pembebasan
    tanah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya pada tanggal26 Oktober 1987;- Copy legalisir Berita acara pembebasan tanah benda bergerak / tidak bergerak lokasi Waena untuk kampus APDN Nomor: 021 / BA / Pan.Tk.l/ 87 tanggal 26 0ktober 1987;- Copy legaiisir 15 kuitansi dari bendaharawan proyek pembebasan tanah untuk kampus APDN yaitu kepada :a.
    Putusan Nomor 52/PID/2019/PT JAPPanitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat Irian Jaya padatanggal 26 Oktober 1987.
    Dan Berita Acara Pembebasan Tanah BendaBenda bergerak/tidak bergerak lokasi Waena untuk kampus APDNNomor: 021/BA/Pan.Tk I/87 tanggal 26 Oktober 1987;Bahwa pada tahun 1998 PT Satyagraha Pratamahadi milik dari saksilwan Setiawan membangun perumahan tahap pertama sebanyak 100unit namun pada saat pembangunan tidak ada orang lain atau pihakyang merasa keberatan terhadap tanah tersebut dan rumah yangdibangun oleh saksi lwan Setiawan sebanyak 100 unit yang sudah terjualsemua.
    Dengan Surat Pelepasan Hak Atas TanahAdat yang di tanda tangani oleh 8 (delapan) ondoafi dan diketahui olehPanitia Pembebasan Tanah Provinsi Daerah Tingkat Irian Jaya padatanggal 26 Oktober 1987.
    Dan Berita Acara Pembebasan Tanah BendaBenda bergerak/tidak bergerak lokasi Waena untuk kampus APDNNomor: 021/BA/Pan.Tk 1/87 tanggal 26 Oktober 1987;Bahwa pada tahun 1998 PT Satyagraha Pratamahadi milik dari saksilwan Setiawan membangun perumahan tahap pertama sebanyak 100unit namun pada saat pembangunan tidak ada orang lain atau pihakyang merasa keberatan terhadap tanah tersebut dan rumah yangdibangun oleh saksi lwan Setiawan sebanyak 100 unit yang sudah terjualsemua.
    (seratus tiga puluh ribumeter persegi) yang ditanda tangani oleh badan pertanahan nasional(BPN) Kotamadya Jayapura; Copy legalisir surat pelepasan hak atas tanah adat yang ditandatangani oleh 8 ONDOFOLO dan diketahui oleh panitia pembebasantanah Provinsi Daerah Tingkat Irian Jaya pada tanggal 26 Oktober1987; Copy legalisir Berita acara pembebasan tanah benda bergerak /tidak bergerak lokasi Waena untuk kampus APDN Nomor: 021 / BA /Pan.1k.I/87 tanggal 26 Oktober 1987; Copy legaiisir 15 kuitansi dari
Register : 09-02-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Juni 2015 — ISKANDAR RASYID
967295
  • adanya pembayaran untuk pembebasan tanah di KampungMelayu;Bahwa untuk proses pembebasan tanah, terlebih dahulu harus dilakukaninventarisasi oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah KotaJakarta Timur yang hasilnya dituangkan dalam daftar nominatif;Bahwa dalam proses pembebasan tanah dilakukan dengan membayarkanganti rugi kepada pemilik tanah sesuai bukti kepemilikannya baik berupasertipikat, akta jual beli mapun rekening telefon, rekening listrik dll;Bahwa pada saat saksi ditunjuk menjadi bendahara
    Pembebasan tanah fiktif sebesar Rp. 21.726.090.000. danb.
    Tanah Jaktim Penerima H.Burhanudin Rp.460.080.000 (4%xRp.11.502.000.000) dan Bayar BiayaPanitia Pembebasan Tanah Jaktim Penerima H.
    Dana hasil pencairan pembebasan tanah juga diberikan kepada pegawaiBPKP pada waktu pelaksanaan pemeriksaan di Satker DDT.
    Tanah di KelurahanKampung Melayu Satuan Kerja Pembangunan DoubleDouble TrackTahun Anggaran 2006. 39.1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Pembebasan Tanah di KelurahanKp.
Register : 07-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan MS JANTHO Nomor 159/Pdt.P/2020/MS.Jth
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
267
  • telah meninggal dunia pada tahun 1970 karena sakit;
  • Menetapkan ahli waris almarhum Bustamam AR bin Abdurrahman adalah:
    1. Chairani binti Abdul Rani ( isteri);
    2. Dewi Siraya binti Bustamam AR (anak perempuan kandung);
    3. Rizal Vahlaivi bin Bustamam AR (anak laki-laki kandung);
    4. Faisal Lukmansyah bin Bustamam AR (anak laki-laki kandung);
  • Menetapkan Para Pemohon selaku Kuasa Ahli Waris untuk melakukan pengurusan pencairan dana pembebasan
    tanah atas nama almarhum Bustamam AR bin Abdurrahman / Chairani pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Pengadilan Negeri Jantho;
  • Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
  • Sekira tahun 2017 tanah tersebut dibebaskan oleh DinasKelautan dan Perikatan yang melakukan pengadaan tanah untukpembangunan Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan nilai ganti rugiHalaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Padt.P/2020/MS.Jthsebesar Rp. 10.752.643.000, (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh dua jutaenam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah milik Almarhum BUSTAMAM ARbin ADURRAHMAN yang akan diberikan kepada para ahli waris AlmarhumBUSTAMAM
    AR bin ADURRAHMAN yang diwakili oleh istri sah AlmarhumBUSTAMAM AR bin ADURRAHMAN yaitu CHAIRANI binti ABDUL RANI,dikarenakan adanya persoalan hukum maka uang tersebut dititipkan olehDinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada Pengadilan Negeri Jantho untukkemudian diserahkan kepada yang berhak setelah persoalan hukumtersebut selesai;Bahwa pada saat ini persoalan hukum terkait pembebasan tanah milikAlmarhum BUSTAMAM AR bin ADURRAHMAN telah selesai, dan paraPemohon selaku ahli waris dari Almarhum BUSTAMAM
    Menetapkan para Pemohon tersebut selaku ahli waris untuk dapatmelakukan pengurusan pencairan dana pembebasan tanah atas namaalmarhum BUSTAMAM AR bin ADURRAHMAN / CHAIRANI pada DinasKelautan dan Perikanan dan pada Pengadilan Negeri Jantho ;5.
    tanah atas namaHalaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 159/Padt.P/2020/MS.Jthalmarhum Bustamam AR bin Adurrahman / Chairani pada Dinas Kelautan danPerikanan pada Pengadilan Negeri Jantho;Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini,Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi HukumIslam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubunganperkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
    Menetapkan Para Pemohon selaku Kuasa Ahli Waris untuk melakukanpengurusan pencairan dana pembebasan tanah atas nama almarhumBustamam AR bin Abdurrahman / Chairani pada Dinas Kelautan danPerikanan di Pengadilan Negeri Jantho;5.
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2775 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — MUSLIM bin H. ISHAK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Cq. PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA, DKK
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perludiketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanah a quo terjadi pada tanggal23 Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan TanahHal. 8 dari 19 hal. Put. No.2775 K/Pdt/2013Kotamadya Daerah TK. Il Palembang (vide: Bukti T.I1).
    Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan nietontvankelijke verklaard (NO) dikarenakan kurang pihak, sebab tidakmengikutsertakan/ tidak menggugat Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah KotaPalembang).
    ., Penggugat kemudian menggugat Panitia 9(Panitia Pembebasan Tanah Kota Palembang), akan tetapi Penggugat tidakmerinci/tidak menguraikan dengan saksama dalam surat gugatannya tentanginstitusiinstitusi mana yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalamKepanitiaan Sembilan tersebut.
    Dian sakti sebagaiTergugat Il, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV,Panitia 9 (Sembilan Pembebasan Tanah) sebagai Tergugat V dan Notaris/PPATSiti Hikma Nuraini, S.H., Mkn., sebagai Tergugat VI.
    No.2775 K/Pdt/2013Kesalahan Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut terlihat jelasdalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 alinea kedua, yangberbunyi :Menimbang di dalam bukti T.1.1, berupa berita acara Nomor 01/PPT/1986,yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembangdisebutkan adanya dana sebesar Rp279.277.200,00 (dua ratus tujuh puluhsembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yangdikeluarkan untuk pembebasan tanah yang terletak di kelurahanKeramasan, kecamatan
Register : 03-04-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg
Tanggal 5 Desember 2012 — MUSLIM Bin H. ISHAK -Lawan- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. Panglima Kodam II Sriwijaya, DKK
999
  • JAKFAR bin WASAN adalahsalah seorang Panitia Pembebasan Tanah yang ditunjuk oleh Lurah Keramasansebagaimana surat penunjukkan dari Panitia Pembebasan tanah Kotamadya Palembang,serta Surat Tugas No. 593.82/2902/VI/AGR/86 tanggal 19 Juni 1986;6.
    Perludiketahui oleh Penggugat bahwa pembebasan tanah aquo terjadi pada tanggal 23Agustus 1986 dan dilakukan oleh/melalui Panitia Pembebasan Tanah KotamadyaDaerah TK. II Palembang (Vide: Bukti T.I1).
    Bahwa Tergugat II tidak memilikikewenangan untuk melakukan pembebasan tanah. Yang melakukan pembebasantanah adalah instansi yang berwenang, yakni Panitia Pembebasan tanah KotaPalembang beserta unsur dan jajarannya. Jadi jelas kiranya, Tergugat II tidakmelakukan pembebasan tanah objek perkara.. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka (7) yangmenyebut Tergugat II telah melakukan tipu daya.
    terjadi setelah dilakukannya pembebasan tanah padatanggal 23 Agustus 1986.
    Djakpar Wasan, A.Gani dan Slamet bahwa benar adadilakukan pembebasan tanah oleh Panitia Sembilan / Panitia Pembebasan Tanah dantentang adanya Panitia Sembilan ini tidak ada bantahan dari para Tergugat, sehingga benarbahwa ada Panitia Pembebasan Tanah yang bertugas melakukan pembebasan tanah diKelurahan Keramasan Palembang pada tahun 1986;Menimbang, bahwa di dalam bukti P.11 berupa Rekapitulasi Surat Pemilik Tanahyang dibebaskan oleh Kodam II Sriwijaya/PT Dian Sakti tahun 1986 di KelurahanKeramasan
Putus : 15-06-2012 — Upload : 20-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Juni 2012 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA ; HOKIARTO al. HOK ;
499990 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Goro Batara Sakti kepada Bank Bukopin Pusat dengan jaminanDeposito Bulog sebesar Rp 23 milyar ;Seharusnya uang hasil pencairan kredit yang diterima Terdakwa sejumlahRp 20 milyar tersebut untuk pembebasan tanah guna kepentingan PT.
    GBS dan jelas inimengungtungkan dan memperkaya Terdakwa yang tadinya tidak mempunyaikemampuan untuk melakukan pembebasan tanah seluas yang diminta PT.GBS, yang akhirnya menguntungkan PT.
    GBS dan jelas inimenguntungkan dan memperkaya Terdakwa yang tadinya tidak mempunyaikemampuan untuk melakukan pembebasan tanah seluas yang diminta PT.GBS, yang akhirnya menguntungkan PT.
Putus : 03-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/PID.SUS/2009
Tanggal 3 Agustus 2010 — Drs. SUHARNO ; JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
6444 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp.109.500.000, SPM No.4790/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Suw arno seluas 3.910 MP dengan nilai sebesar Rp.234.600.000, SPM No.4791/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 MP dengannilai sebesar Rp.355.200.000, SPM No.4792/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Hj.
    SPM No. 4874/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Moh. Harun Suwarno seluas 4.600 M dengan nilaisebesar Rp. 276.000.000, 24. SPM No. 4875/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Moh. Harun seluas 1.520 M dengan nilai sebesarRp. 91.200.000,25. SPM No. 4876/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Moh.
    sebesar Rp.109.500.000, SPM No.4790/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Suw arno seluas 3.910 MP dengan nilai sebesar Rp.234.600.000, SPM No.4791/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Suwarno seluas 5.920 MP dengannilai sebesar Rp.355.200.000, SPM No.4792/LS/2006Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan TerbangRogojampi atas nama Hj.
    dengan nilai sebesar Rp. 106.200.000, Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang4. SPM No. 4787/LS/2006 Rogojampi atas nama Ernaw ati Ayuriseluas 2.500 M? dengan nilai sebesarRp. 150.000.000, Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang5. SPM No. 4788/LS/2006 Rogojampi atas nama Moll Salim Salimi seluas 5.380 M: dengan nilaisebesar Rp. 322.800.000, Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang6.
    No. 2736 K/PID.SUS/2009 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang 28. SPM No. 4879/LS/2006 Rogojampi atas nama Jumhar seluas 1.695 M? dengan nilai sebesar Rp.41.700.000,Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang29.
Putus : 16-05-2013 — Upload : 07-06-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 16 Mei 2013 — NAZARSYAH,S.STP. BIN MUHAMMAD SEMAN
13128
  • Bulungan tanggal 11 Desember 2003;= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) NomarKode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian TataPemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untukPembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal11 Desember 2003; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) BupatiBulungan Nomor: 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentangPembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya PerjalananDinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, TanamTumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan
    tanah untuk kepentinganPemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 2003, pemerintah kabupatenBulungan menggunakan panitia pengadaan pembebasan tanah, berdasarkanKeputusan Bupati Bulungan Nomor 279 tahun 2003 tentang Panitia Pengadaandan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam WilayahKabupaten Bulungan tanggal 5 Juli 2003, dengan susunan sebagai berikut :e Pembina :1.
    tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan30pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan BupatiBulungan Nomor 279 tahun 2003 Tanggal 5 Juli 2003 tentang PanitiaPengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan DalamWilayah Kabupaten Bulungan, serta selaku koordinator Sekretariat PanitiaPengadaan dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untukpelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bulungan Nomor 279 tahun 2003 Tanggal
    Register: 014 tanggal 11Desember 2003 belanja perjalanan dinas danpembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanamtumbuh sebesar Rp.810.933.828, (delapan ratussepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapanratus dua puluh delapan rupiah);= Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Bebah 54 Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah,Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk PembangunaPemerintah Kab.
    Bulungan tanggal 11 Desember 2003;= Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran IlNomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tat~a wwPemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuPembangunan Pemerintah Kabupaten BulunganTanggal 11 Desember 2003; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan BiayaPerjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek PembebasanTanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk PembangunanPemkab
Putus : 20-06-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 04/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda
Tanggal 20 Juni 2013 — H. RAHMADI,SE.MM Bin KROMODIHARDJO
7715
  • Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Pendingin Udang(Cold Storage) PT.
    BLM);Bahwa yang mengetahui Pembebasan Tanah untuk Pabrik Pendingin Udang(Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.
    Bulungantentang Panitia pembebasan Tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang(cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;Bahwa saksi pernah mengikuti rapat tentang Pembebasan tanah di Kab.Bulungan kalau saksi tidak ada kegiatan Dinas Luar (ditempat);Bahwa saksi pernah/kadang mengikuti rapat tentang Pembebasan tanah untukpembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan LestariMandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama Kab.
    yang diambil dari DIPDATahun 2003 Proyek Pembebasan Tanah dan TanamTumbuh untuk pembangunan Kab.
    tanah (APBD 2003) dan pada tahun 2004 diambil darikegiatan pembebasan tanah;Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung saksi yaitu Sdr.Muhammad Suhaimy, S.
Register : 22-07-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 54/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 2 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : HM. SANTOSO
Pembanding/Terdakwa : Drs. BAMBANG SANTOSO, MM.
Pembanding/Jaksa Penuntut : M. MOSIEH RAHMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : M. MOSIEH RAHMAN, SH.
10055
  • Barang Bukti Berupa Surat-Surat, Pembukuan, dan Dokumen Lainnya, terdiri dari :

    1. 1 (satu) buah Buku Catatan Penggunaan Anggaran Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

    2. 23 (dua puluh tiga) lembar rekening koran dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro atas nama Tim Koordinasi dan pengendalian pembebasan tanah untuk keperluan Mobile Cepu Limited Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

    3.1 (satu)

    Bojonegoro ;

    21.18 (delapan belas) lembar Daftar Hadir Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

    22.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 16-12-2008 yang dibuat dan ditandatangai oleh KAMSOENI (Asisten I Setda Pemkab Bojonegoro) ;

    23.4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/756/KEP/412.12/ 2006 tanggal 6 Nopember 2006 tentang Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan

    Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd (MCL) di Kabupaten Bojonegoro ;

    24.16 (enam belas) lembar Memorandum Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boonegoro dengan MCL tentangPenyelenggaraan Bantuan Operasional MCL kepada Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/04/412.12/2007 Nomor : (MCL) tertanggal 16 May, 2007 ;

    25.1 (satu) lembar Surat Undangan Acara Sosialisasi Pengadaan

    Tanah untuk Keperluan Mobil Cepu Ltd atas nama BPMIGAS Tahun 2007 pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : SR-20397 /PW13/5/2009 tanggal 07 Desember 2009. ;

    B.Kuitansi-kuitansi :

    • 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan Pra Sosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untuk keperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak.
    ;
  • 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapat-rapat dan Perjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile Cepu Limited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00 dari Sdr.
    adakaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untuk operasional Migasdi Blok Banyu Urip yang meliputi wilayan Kecamatan Ngasem, Kalitidu, danDander Kabupaten Bojonegoro ;Bahwa dengan persetujuan Terdakwa II.
    KAMSOENI, SH.MM kepada TIM, baik yang berkaitandengan pelaksanaan Sosialisasi pembebasan tanah maupun kegiatan lain yangtidak ada kaitannya dengan proses pembebasan tanah bagi MCL untukOperasional Migas di Blok Banyu Urip yang meliputi wilayah Kecamatan Ngasem,Kalitidu, dan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu antara lain :1.
    Kuitansi kuitansi:1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan PraSosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untukkeperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak ;1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapatrapat danPerjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi danPengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile CepuLimited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00dari Sdr.
    ;B.Kuitansi kuitansi :1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Biaya Kegiatan PraSosialisasi dan Pelaksanaan Sosialisasi Pembebasan Tanah untukkeperluan MCL yang ditandatangani oleh berbagai pihak.;1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian HR, Rapatrapat danPerjalanan Dinas Wakil Ketua dari Tim Koordinasi danPengendalian Pembebasan Tanah untuk Keperluan Mobile CepuLimited (MCL) di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp35.600.000,00dari Sdr.
Register : 30-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 656/Pdt.G.S/2018/PN Smd
Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
1.ACIH binti INGGU
2.TARMA SOPIAN bin SUHIRTA
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
3423
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
    1. Menyatakan bangunan rumah tinggal panggung dengan ukuran luas 15 meter x 7,5 meter dengan luasan 112, 5 meter persegi yang terletak di Kampung Jatigede Wetan Desa Cijengjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede pada nomor urut 36 Peta Rencana Base Camp, yang diatasnamakan SUHIRTA Bin KARMAN
    (suami penggugat 1/ ayah kandung penggugat 2) yang pada tagun 1982 mendapatkan ganti rugi adalah milik SUHIRTA Bin KARMAN yang menjadi hak para Penggugat sebagai ahli warisnya;
    1. Menyatakan bangunan rumah tinggal panggung dengan ukuran luas 15 meter x 7,5 meter dengan luasan 112, 5 meter persegi yang terletak di Kampung Jatigede Wetan Desa Cijengjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, terdaftar oleh Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek Jatigede
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
Pendi B Sibarani
Tergugat:
OSIN
Turut Tergugat:
1.Kementerian Perhubungan Dirjen Perkretapian Cq Pejabat Pembuat Komitmen (Fadliansyah, ST,M.Sc)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
3.Lurah Jatimulya
449378
  • Ckr tanggal 9 April 2020 atas ganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I sebesar Rp.76.775.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.76.775.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai ganti rugi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Cikarang Nomor 25/Pdt.P/Kons/2020
    Ckr tanggal 9 April 2020 atas ganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I;
    7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

    Ckr tanggal 9 April 2020 atasganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail TransitJabodetabek Tahap sebesar Rp. Rp 76.775.000, (tujuh puluh enamjuta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untukmenyerahkan uang sebesar Rp. 76.775.000, (tujuh puluh enam jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaiganti rugi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Cikarangnomor 25PDT.P/Kons/2020/PN.
    Ckr tanggal 9 April 2020 atasganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail TransitJabodetabek Tahap I.Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/202 wench7. Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adabanding, verset, kasasi (uit voor bar bijvorat).8. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUTTERGUGAT III untuk tunduk dalam putusan ini.9.
    Ckr tanggal 9 April 2020 atas gantirugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail Transit JabodetabekTahap , oleh karena tanah dan bangunan a quo terbukti milik Penggugat,maka petitum angka 6 gugatan Penggugat inipun beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 7 untuk menyatakangugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet,kasasi (Uit voer baar bij voorrad), Majelis Hakim menilai bahwa karenatuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
    Ckr tanggal 9 April 2020 atasganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail TransitJabodetabek Tahap sebesar Rp.76.775.000, (tujuh puluh enam jutatujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyerahkanuang sebesar Rp.76.775.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai ganti rugiberdasarkan Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Cikarang Nomor25/Pdt.P/Kons/2020 /PN.
    Ckr tanggal 9 April 2020 atasganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail TransitJabodetabek Tahap ;7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;8.
Putus : 28-10-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ir. SLAMET HARIYANTO, MM
6638 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SLAMETHARIYANTO, M.M. melaporkan administrasi pembebasan tanah yangdibuat oleh Tim Pembebasan Tanah kepada General Manager Pikitring diSemarang.Hal. 97 dari 127 hal. Put.
    melakukan Pembebasan Tanah adalah TimPembebasan Tanah yang terdiri :1.
    Pembebasan Tanah untukdilaporkan kepada Terpidana Ir.
    Peraturan PresidenNomor 65 Tahun 2006 yaitu :Untuk pembebasan tanah sampai dengan lahan 1 Ha dilaksanakansendiri oleh tim Pembebasan Tanah PT.
    PLNtentang tata cara dan prosedur pembebasan tanah berpedomankepada Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo. PeraturanPresiden Nomor 65 Tahun 2006 yaitu :Untuk pembebasan tanah sampai dengan lahan 1 Hadilaksanakan sendiri oleh tim Pembebasan Tanah PT.
Putus : 21-11-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1667 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — ABDUL HALIM, S.E., M.Si
8446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk pelaksanaan Pembebasan Tanah sampai dengan luasan (satu) Ha, dilaksanakansendiri oleh Tim Pembebasan Tanah PT. PLN (Persero) yang dibentuk berdasarkan SuratKeputusan General Manager Nomor: 010.K/GM PI KITRING JBN/2007 tanggal 3 Januari2007, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;.
    Budiman melaporkan penawaran tanah tersebutkepada Ketua Tim Pembebasan Tanah Saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng. dan Saksi Ir.Slamet Hariyanto, M.M. Saksi Ir. Zulkarnain Kemas, Eng. dan Saksi Ir. Slamet Hariyanto,M.M. menyetujui untuk melakukan pembebasan Tanah Gogolan tersebut. Gunamelaksanakan pembebasan Tanah Gogolan, kemudian Saksi Ir. Slamet Hariyanto, M.M.memerintahkan agar Tanah Gogolan dilakukan survai. Pada pertengahan Bulan Oktober2007 Saksi Ir.
    Agung Nugroho;Foto Copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1062/404.1.1.3/2007 tanggal 4September 2007 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Gardu Induk;Foto Copy Surat Nomor: 932/13/PI KITRING JBN/2007 tanggal 13 November 2007perihal Pembebasan Tanah Proyek Percepatan Non BBM dari Manager BidangOperasi Ir. Gunawan Edwi S kepada 1. MPROKITRING DKI Jaya & Banten, 2. KetuaTim Pembebasan Tanah DKI (Bp. Bagiyono), 3. MPROKITRING JABAR, 4. KetuaTim Pembebasan Tanah JABAR (Bp. Ir.
    Slamet Hariyanto, M.M.bahwasannya pembebasan tanah dilakukan tanpa melibatkan Panitia Pembebasan Tanah KabupatenSidoarjo, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan biaya operasional, sehingga proposal yang dibuatoleh Sri Utami, S.H. atas perintah Ir.
Register : 01-11-2010 — Putus : 18-03-2011 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel.
Tanggal 18 Maret 2011 —
9764
  • Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006.3. 1 (satu) lembar asli surat tugas Walikotamadya Jakarta Selatan No. 1814/-1.711.37 tentang pelaksanaan pembebasan tanah/lahan makam yang terletak di Kp. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006.4. 1 (satu) buah asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kmpg. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec.
    Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembahasan Pelaksanaan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Suratman Kosasih.127. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.1041/073.5 tanggal 30 Juli 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman H. Drs.
    Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 02 Agustus 2007 Rapat (lanjutan) tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.128.
    Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2007 tentang Lanjutan Pembahasan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.129.
    Foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0009868/2007 Tahun 2007 tanggal 04 April 2007 ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.137. 2 (dua) lembar foto copy Serah Terima Sementara Berkas Pembebasan Tanah tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani ENDAN SYUHADA sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Drs. H. BAMBANG SUKOTJO sebagai yang menerima.138.
    P2T untuk pembebasan tanah makam tahun 2006 antara laindari Dinas Tata Kota, Kantor PBB, Kantor BPN, Camat dan Lurah setempat;e Bahwa terdakwa juga sebagai anggota P2T untuk pembebasan tanah makamtahun 2006;e Bahwa saksi pernah melihat barang bukti surat : S.K.
    Tanah (P2T)terhadap pembebasan tanah makam yang terletak di Kampung Karang Tengah,Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan untuktahun 2006;Hal 97 dari 168 hal.
    Selain itu, berdasarkan Surat Tugas Wali KotaMadya Jakarta Selatan No. 1814/1.711.37 terdakwa juga ditunjuk sebagai AnggotaPanitia Pembebasan Tanah (P2T) terhadap pembebasan tanah makam yang terletak diKampung Karang Tengah, Kel. Lebak Bulus, Kec.
    proyek pembebasan tanah makam tersebut;Menimbang, bahwa saksi AKBAR SUPRIA PANCHA.
Register : 09-11-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 368/Pid.B/2017/PN Sgm
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Andi Hadryani, SH
Terdakwa:
1.Paletteri, S.Sos Bin Petta Durung
2.Hasbullah Nur
10718
  • dari Roto;Terdakwa I. yang memberikan uang pembebasan tanah milik Rotokepada Sanneng karena ahliwarris Roto memberikan kuasa untukmenerima uang pembebasan tanah milik Roto kepada Terdakwa l.
    tanah itu sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksi adalahTerdakwa l.
    Bilu pernah mengundang saksimengenai pembebasan lahan bendungan Karaloe;Saksi sudah menerima uang pembebasan tanah saksi yang dikenabendungan ;Uang yang saksi terima dari pembebasan tanah tersebut sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;Yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksi adalahTerdakwa l.
    :Terdakwa I. yang memberikan uang pembebasan tanah kepada saksikarena Ahli waris Roto memberikan kuasa kepada Terdakwa . untukmenerima uang pembebasan tanah dari Roto;Tanah saksi yang dikena bendungan saksi peroleh dari Roto;Tanah saksi yang dikena bendungan seluas kurang lebih 1 Ha;Saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa I. untuk menerimauang pembebasan tanah saksi:;Saksi tidak tahu berapa banyak uang pembebasan tanah milik Rotoyang diterima oleh Terdakwa l.
    tanah yangbermasalah tersebut adalah para Terdakwa;Para Terdakwa menerima uang pembebasan tanah tersebut sebesarkurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);Para Terdakwa menerima uang pembebasan tanah yang bermasalahkarena ada Surat kuasa penerimaan uang;Saksi tidak menerima uang pembebasan tanah dari para Terdakwanamun mertua saksi mendapat uang pembebasan tanah sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa Terdakwa I.kemudian mertua saksi membagi kepada 3 orang anakanaknya