puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua Rupiah) NomorSPM : 55/DPKAD.BANT/SPIWX/2010 tanggal SPM 04102010, kepadaSUBARJO, tanggal 04 Oktober 2010. 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bendahara UUDP R.Sekret NonDinas Bagian Keuangan Komplek Parasamya Pemda Bantul QQSUBARJO RT RW 115 0501, dengan Nomor Rek. 004.111.000221,periode 01/10/2010 s/d 31/10/2010 halaman 1 dari 2, (Jumlah SaldoRp.480.000.060,). 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp.6.000, dariBendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD

Nomor : 900/1536 yang dikirim PencairanDana Bantuan Sosial Kemasyarakatan, tanggal 29 September 2010. 1 (satu) lembar Surat Perihal Pencairan Dana Bantuan SosialKemasyarakatan Nomor : 900/1459 tanggal 25 Agustus 2010. 1 (satu) bendel Proposal Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT.SAUDANA ARIF NUSA Kelompok Usaha Bersama Makmur SrayuDusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun2009. 191 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Angaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/71/DPKAD

/2010, jumlah dana Rp.91.552.190.026,Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Bantul; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor477/782/Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwa SUDJONOadalah sama orangnya dengan SUJONO PUJI SUDARMO, yang ditandatangani Kapala Bidang Pendaftaran Penduduk Dodiek Koeswardono,tanggal 22 Desember 2010. 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

B8) tetap terlampirdalam berkas perkara, namun karena dokumen dan suratsurat tersebut adalahmerupakan dokumen asli yang disita dari saksi SUBARJO Bendahara PengeluaranKhusus Bantuan DPKAD Kabupaten Bantul, lebih tepat bila diperintahkandikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul;Menimbang, bahwa terhadap dokumen dan suratsurat selebihnya (bukti B9s/d.

/2010, jumlah danaRp.91.552.190.026, Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul;1 (satu) lembar Surat Keterangan Kependudukan Nomor477/782/Disdukcapil/2010, berisi yang menerangkan bahwa SUDJONOadalah sama orangnya dengan SUJONO PUJI SUDARMO, yang ditandatangani Kapala Bidang Pendaftaran Penduduk Dodiek Koeswardono,tanggal 22 Desember 2010. 521 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

melampirkan surat perjanjian antara PemerintahKota Bandung dengan KSU BMW.Bahwa berkas proposal permohonan bantuan dana Hibah yangdiajukan oleh Koperasi KSU BMW diserahkan kepada bagian TU Setda KotaBandung melalui Kasubbag Administrasi dan Sandi Telekomunikasi untukditeruskan kepada Sekpri Walikota Bandung guna mendapatkan disposisi.Bahwa setelah proposal dan permohoan bantuan hibah diterimaoleh Walikota Bandung, selanjutnya didisposisi kepada Kepala DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD

mengelola koperasinya.Bahwa saksi SUPRIYANTO, SE kemudian membuat suratrekomendasi yang ditujukan kepada Dinas KoperasiKota Bandung, suratrekomendasi kemudian dikirimkan ke Dinas Koperasi kota Bandung dan harusmenunggu hasilnya kurang lebih 4 bulan.Bahwa selanjutnya, Dinas Koperasi UKM dan Disperindagmembuat rekomendasi ke Walikota Bandung melalui Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang berisi bahwa KSU BMW layak mendapatkan bantuanhibah sebesar Rp 50.000.000..Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, DPKAD

menerimarekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSUBina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebutkemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH(Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalamproposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilail

TATANG SURATIS yang berada di Pemerintahan Dewan KotaBandung untuk selanjutnya diserahkan ke DPKAD Kota Bandung.17.Bahwa berkasproposal permohonan bantuan dana Hibah yang diajukan olehKSU BMW tersebut dilengkapi persyaratan sebagai berikut :a. Surat permohonan bantuan hibah Nomor : 045 / BMWII / XI /2011 tanggal 24 Nopember 2011, yang ditanda tangani saksi ADENGMULYADI;b. Legalitas KoperasiC.

menerimarekomendasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung untuk KSUBina Mandiri Warga, dan setelah DPKAD menerima rekomendasi tersebutkemudian dibuatkan pertimbangan TAPD sebagai bahan pembuatan DNCPBH(Daftar Normatif Calon Penerima Bantuan Hibah).Bahwa dalam prosesnya ada perbedaan nilai nominal dalamproposal permohonan bantuan dana Hibah dengan nilai nominal yang adadalam surat rekomendasi dari Dinas Koperasi yaitu nilai nominal sesuaiproposal sebesar Rp. 500.000.000, sementara nilai

., dari BendaharaPengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada KelompokMasyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang ditandatangani Subarjo yang menerima Ir.

/2009, Jumlah Dana Rp.101.304.164.525,00. ;60. 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.129.752.798.675,00.

/2009, Jumlah Dana Rp.101.304.164.525,00. ;1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.129.752.798.675,00.

DPKAD, Informasi:Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04052009 Nomor:1 (satu) lembar Disposisi Kode , Perihal Permohonan Pencairan Dana BantuanModal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi:Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada.

/2009, Jumlah Dana Rp.101.304. 164.525,00. ;1 (satu) bendel Dokumen Penyempurmaan Pelaksanaan Angaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor. 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.129.752.798.675,00.

Perkara :PDS03/LSM/Ft.1/0513 sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Helma Faidar Binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah pada DPKAD Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan WalikotaLhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009 tentang PerubahanPertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum DaerahKota Lhokseumawe, bersama dengan

Kana Farma Indonesia)selaku Penyedia Barang/Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), padahari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamtahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Kota Lhokseumawe di Jalan Merdeka Nomor 145 Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukumPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara

Sarjani Yunus Bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi denganBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa danBerita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsurPanitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa, ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untukmendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaankegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011

Sarjani Yunus BinYunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe /Pengguna Anggaran;Bahwa terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPKAD KotaLhokseumawe telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan yaitu menerbitkan SP2D atas dokumen SPM yang tidaklengkap dan/atau tidak sah, yang seharusnya terdakwa mempunyai kewenangan ataukesempatan karena jabatannya untuk menolak menerbitkan SP2D sebagaimana yangdiatur dalam Ketentuan Pasal 216 ayat

)Kota Lhokseumawe;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan danAsset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.Hal 30 dari Hal 46 Putusan No. 07 /Pid.Tipikor/2014/PT.BNA6.

Perkara :PDS03/LSM/Ft.1/0513 sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa Helma Faidar Binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah pada DPKAD Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan WalikotaLhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertamaatas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang PenunjukanPejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah KotaLhokseumawe, bersama dengan

Kana Farma Indonesia) selakuPenyedia Barang/Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hariKamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2011, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) KotaLhokseumawe di Jalan Merdeka Nomor 145 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumaweatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Sarjani Yunus Bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi denganBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa danBerita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsurPanitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa, ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untukmendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaankegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011

Sarjani Yunus BinYunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe /Pengguna Anggaran;Bahwa terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPKAD KotaLhokseumawe telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan yaitu menerbitkan SP2D atas dokumen SPM yang tidaklengkap dan/atau tidak sah, yang seharusnya terdakwa mempunyai kewenangan ataukesempatan karena jabatannya untuk menolak menerbitkan SP2D sebagaimana yangdiatur dalam Ketentuan Pasal 216 ayat

)Kota Lhokseumawe;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.6.

./ 32/ 2014 tanggal 9 Mei 2014, pada hari Selasatanggal 10 September 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengantahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastukencana No. 2 KotamadyaBandung atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumpengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberwenang untuk memeriksa dan memutus

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyalurandana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah(DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepadaBadan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 dengan jumlah anggaran sebesarRp. 180.020.565.000, (Seratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah);Halaman 4 dari 26 halaman Perkara

Selaku ketua/ badan pengurus FPOS (Forum Pemuda Olah Raga danSeni) Jawa Barat berdasarkan akta notaris Alwi Asti, SH Nomor : 03 tanggal 13Mei 2009 dan berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD)Berupa Uang Nomor: 033/ Kep./ 32/ 2014 tanggal 9 Mei 2014, pada hari Selasatanggal 10 September 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengantahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyalurandana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah(DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening 1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 denganjumlah anggaran sebesar Rp. 180.020.565.000, (Seratus delapan puluh milyardua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa selaku penerima

-------------------------------------------------------------------------------d. 1 (satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun tahap ke-4 dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009 (fotocopy legalisir) ; -------------------------------------------------------------------e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD

1.000.000 2.000.0004 Biaya sosialisasi kepadamasyarakat desa, pembuatanlaporan persiapan,pelaksanaan dan laporan akhir 1 paket 1.000.000 1.000.000 5 serta pengSPJanBiaya dokumentasi, publikasipersiapan, pelaksanaan, dan 1 paket 1.600.000 1.600.0006 jlaporan akhir kegiatanBiaya proses penyusunanrancangan PERDESJUMLAH 10.000.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

KecamatanBiaya sosialisasi kepadamasyarakat desa,pembuatan laporanpersiapan, pelaksanaandan laporan akhir sertapengSPJanBiaya dokumentasi,publikasi persiapan,pelaksanaan, dan laporanakhir KegiatanBiaya proses penyusunanrancangan PERDESJUMLAH 10.000.000Kalli .000.000 .000.000paket .000.000 .000.000paket .600.000 .600.000 Proposal tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa (BPOMD) dan selanjutnya diusulkankepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan kepada Desa seProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;d. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;e. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD

Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentang Petunjuk TekhnisBantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsi Banten tahun 2009(legalisir) ; 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi Bantuan Keuangankepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala Badan PemberdayaanPerempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10 November 2009(fotocopy legalisir) ; 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009 tanggal 11November 2009 yang ditanda tangani oleh Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran DPKAD

Pemberdayaan Perempuan danMasyarakat Desa Nomor : 902/1710BPPMD/2009 tentangPetunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan Kepada Desa SeProvinsiBanten tahun 2009 (legalisir) ;. 1 (Satu) bundel pengajuan proposal hasil verifikasi BantuanKeuangan kepada Desa Tahun tahap ke4 dari Kepala BadanPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa tanggal 10November 2009 (fotocopy legalisir) ;. 1 (atu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2009tanggal 11 November 2009 yang ditanda tangani oleh PejabatKuasa Pengguna Anggaran DPKAD

/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Januarisampai dengan Maret 2011;Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT YYK40)41)42)43)44)45)SPD Nomor 921/167/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan April sampaidengan Juni 2011;SPD Nomor 921/273/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Juli sampaidengan September 2011;SPD Nomor 921/396/DPKAD/2011

Anggaran 2010;Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015/PT YYK54)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)66)67)68)69)Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2010 tentang PenjabaranPerubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor921/571/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor921/300/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran

2010;Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor921/199/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kabupaten Bantul Nomor921/54/DPKAD/2010 tentang Surat Penyediaan Dana AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010;SPM & SPP Nomor 18/DPKAD.BANT./ SPM.

NPHD Nomor 01/Perj/Bt/2010 219/KONI/ BtlIXII/2010 antaraBupati Bantul dengan Ketua KONI Kabupaten Bantul tentangPemberian Hibah Dana Keolahragaan di Kabupaten Bantul; DPASKPD Nomor 914/04/DPKAD/2010 (MURNI) asii; DPASKPD Nomor 914/71/DPKAD/2010 (PERUBAHAN) copy;1 (satu) bendel (Pencairan 13 Januari 2011) Bukti pengeluaran kasdari Bendahara kantor PORA Bantul (Sudaryati) diterima olehDrs.Idham Samawi, diketahui olen Kepala kantor PORA Edy BowoNurcahyo sebesar Rp.3.811.850.000,00 untuk Belanja Dana

RIYANTONO,M.Si, kepada Staf DPKAD selakuBendahara Pengeluaran SUBARJO beserta 1 (satu) lembartembusan asli kartu kendali surat keluar no urut 3403 tanggal 07September 2011;1 (satu) bendel print out Rekening Koran Bank BPD DIY NomorRek. 004.111.000.221 atas nama BEND UUDP R.SEKRET NONDINAS QQ AGUS TRI MULYA JI. RW.

Pasaman Baratberasal dari APBN yang posnya berada di rekening DPKAD.33. ALIDIL MASRI A.Ma,;Bahwa benar saksi mendapatkan bantuan DAK Dinas Pendidikan Kab.

Pasaman Baratberasal dari APBN yang posnya berada di rekening DPKAD.38. KISWAN.

Pasaman Barat pagu dananya telah dianggarkan dalam APBDKabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2009 namun dalam pelaksanaannya dihibahkan dandilaksanakan oleh DPKAD dengan menunjuk sebagai KPA ASMAYULIS, SE.

2011 danPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBD BantulTahun Anggaran 2011 untuk APBD Perubahan Kabupaten Bantul 2011;Bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 selanjutnya telahdijabarkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 untukAPBD 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011 untukAPBD Perubahan 2011;Bahwa dari penjabaran APBD tersebut diatas selanjutnya Belanja HibahKONI Tahun 2011 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Nomor : 914/02/DPKAD

/2010 untuk APBD 2011 dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/69/DPKAD/2011 untuk APBDPerubahan 2011 dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor :Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2018/PT YYK10.11.12.13.921/02/DPKAD/2011 untuk APBD 2011 dan SPD Nomor921/273/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011;Bahwa Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah antara PemerintahDaerah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Ketua KONIKabupaten Bantul selaku Penerima Hibah dituangkan dalam

untuk APBD 2011 dan Addendum Perjanjian HibahNomor : 317/PERJ/Bt/2011, 266/KONI/BTL/2011 tanggal 5 September 2011untuk APBD Perubahan 2011;Bahwa untuk proses pencairan dana diawali dengan permohonan dari KONIKabupaten Bantul yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) danDokumen Permohonan Dana dari cabang olahraga dan kemudiandisampaikan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahragadan selanjutnya Bupati Bantul memberikan disposisi kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan yaitu: Untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengarungiKompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk membiayai operasionalklub PROTABA Bantul, dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikutioleh klubklub sepakbola di selurun Kabupaten Bantul;Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah KONI KabupatenBantul selaku penerima hibah telah dilaporkan kepada Bupati Bantul lewatDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Kerinci Nomor900/245/DD/SPP/DPPKA2016 tanggal 25 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II sejumlah Rp. 350.469.000, (tiga ratus lima puluh juta empatratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Desa (ADD) tersebutdiperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat desa diantaranyapembayaran honor perangkat desa, belanja ATK dan halhal yangberhubungan dengan operasional pemerintahan desa.Bahwa pada tahun 2016, terdakwa selaku Kepala Desa telah mencairkananggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Balai ke Dinas DPPKAD,sebanyak 2 tahap yaitu :e Tahap (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD

Kerinci Nomor :900/279/ADD/SPP/DPPKA2016 tanggal 15 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Kerinci Nomor:900/245/DD/SPP/DPPKA2016 tanggal 25 Juli 2016 ke rekening kasDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II sejumlah Rp. 350.469.000, (tiga ratus lima puluh juta empatratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Kerinci Nomor :900/279/ADD/SPP/DPPKA2016 tanggal 15 Juli 2016 ke rekening kasHalaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PT.JMBDesa Balai pada Bank BNI Cabang Sungai Penuh rekening nomor0338745510.e Tahap II (50%) sebesar Rp. 81.246.500, (delapan puluh satu juta duaratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), berdasarkan SuratPermintaan Pemindahbukuan dari DPKAD Kab.

Pada tahun sebelumnya dan tahun 2015ini ada saksi terima kupon BBM;Bahwa terdakwa selaku Kadis Sosial Kabupaten Seruyan sejak tahun2014 sedangkan sebelumnya ttidak;Halaman 50 dari 135 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN PlkBahwa memang pernah saksi tanyakan kepada DPKAD mengenai danakegiatan di Dinas Sosial, katanya kegiatan di Dinas Sosial telah terlaksanahampir 95%, namun DPKAD tidak mau memberikan foto copy kegiatanyang dilaksanakan tersebut walaupun saksi ada memintanya;Bahwa sekira bulan Nopember

Saksi RIEKO PUTRA PRAHARANDINA, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi sebagai PNS di DPKAD Kabupaten Seruyan, kenal denganterdakwa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada tahun2014, tapi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karenaperkawinan;Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkanisi berita acara dimaksud;Bahwa jabatan saksi di DPKAD selaku staf bidang perbendaharaan dantupoksinya adalah mengelola SP2D terhadap anggaran SKPDSKPDtermasuk

Tapi kalau pembayarannya LS maka oleh DPKAD langsungditeransfer kepada rekening rekanan. Maka untuk melaksanakankegiatan ini, adakalanya oleh terdakwa dengan terlebih dahulupersetujuan Kadis selaku Pengguna Anggaran diberikan panjar yangdiambil dari uang persediaan yang ada di bendahara (terdakwa) atauPPTKnya menalanginya lebih dahulu.

Sedangkan pembayaran langsung(LS) maksudnya pembayaran dilakukan terhadap pihak ketiga (rekanan)Halaman 84 dari 135 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN PlIkmelalui rekeningnya oleh DPKAD setelah ada pengajuan pencairandananya atau setelah terbitnya SP2D; 2.

Tapi kalau pembayarannya LS maka oleh DPKAD langsung diteransfer kepada rekening rekanan. Makauntuk melaksanakan kegiatan ini, adakalanya oleh saksi Dneden Ade Saputradengan terlebin dahulu persetujuan terdakwa selaku Pengguna Anggarandiberikan panjar yang diambil dari uang persediaan yang ada di bendaharapengeluaran atau PPTKnya menalanginya lebin dahulu.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ASLI Nomor : 1525/TL/LS/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 beserta lampiran Dokumen pencairan ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni DPKAD Kota Lhokseumawe.6. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampong ASLI ;7. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 53 tahun 2012 tentang besaran bantuan keuangan kota kepada gampong dalam wilayah kota Lhokseumawe tahun anggaran 2012 ASLI ;8.

ASLI Nomor : 0769/TL/LS/2012, Tanggal 30 Juli2012 beserta lampiran Dokumen pencairan ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ASLI Nomor : 0837/TL/LS/2012, Tanggal 07Agustus 2012 beserta lampiran Dokumen pencairan ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ASLI Nomor : 0972/TL/LS/2012, Tanggal 15Agustus 2012 beserta lampiran Dokumen pencairan ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ASLI Nomor : 1525/TL/LS/2012, Tanggal 10Oktober 2012 beserta lampiran Dokumen pencairan ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni DPKAD

Kemudian Hasil Penelitian dan verifikasioleh Tim Fasilitasi DAUG Tingkat Kota berserta berkas usulan pencairan dana yangtelah dibuat oleh terdakwa, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD Kota Lhokseumawe) untuk dilakukan proses pencairan.Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untukmemperoleh Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran 2012kembali, Terdakwa selaku Bendahara Gampong Keude Aceh Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe secara melawan hukum

Kemudian Hasil Penelitian dan verifikasioleh Tim Fasilitasi DAUG Tingkat Kota berserta berkas usulan pencairan dana yangtelah dibuat oleh Terdakwa, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD Kota Lhokseumawe) untuk dilakukan proses pencairan.Bahwa selanjutnya Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe menerima Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran2012 melalui rekening Nomor : 505.01.02.6000191 atas nama Kas Umum GampongKeude Aceh pada Bank BPD Capem Pasar

Kemudian Hasil Penelitian dan verifikasi oleh TimFasilitasi DAUG Tingkat Kota berserta berkas usulan pencairan dana yangtelah dibuat oleh terdakwa, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD Kota Lhokseumawe) untuk dilakukan prosespencairan.e Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untukmemperoleh Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran2012 kembali, Terdakwa selaku Bendahara Gampong Keude AcehKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe secara melawan

Kemudian Hasil Penelitian dan verifikasi oleh TimFasilitasi DAUG Tingkat Kota berserta berkas usulan pencairan dana yangtelah dibuat oleh Terdakwa, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD Kota Lhokseumawe) untuk dilakukan prosespencairan.e Bahwa selanjutnya Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti KotaLhokseumawe menerima Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) TahunAnggaran 2012 melalui rekening Nomor : 505.01.02.6000191 atas nama19Kas Umum Gampong Keude Aceh pada Bank BPD Capem Pasar

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD KabupatenTanjung Jabung Timur (Sapril, S.IP);5.

Idris, SH (DPKAD), Fuad(Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu DamaiSejahtera); Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Junioleh Kontraktor Pelaksana (CV. Rindu Damai Sejahtera) danKonsultan Pengawas (CV. Bakti Paramuda) yang menyatakantingkat penyelesaian selurun pekerjaan sebesar 100% yangditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, S.Pd) KonsultanPengawas CV. Bakti Paramuda (Endra Wati, ST), KontraktorPelaksana Dir. CV.

Idris, S.H., (DPKAD), Fuad(Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu DamaiSejahtera); Surat Pernyataan CV. Rindu Damai Sejahtera Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaanmemperbaiki segala kerusakan/kekurangan yang timbul selamadalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. Rindu Damai Sejahtera(Sidaryani); Jaminan Pemeliharaan dari PT.

Rafi LestariIndah (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kabupaten Tanjabtim (Muhasim, S.E) danPembayar yaitu PT. Rafi Lestari Indah (Henzengho) sebesarRp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah); Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu)/PHO Nomor 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

BaktiParamuda tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani olehBendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (Muhasim,S.E) dan Pembayar yaitu Direktur CV. Bakti Paramuda (SelviaNovriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh saturibu lima ratus delapan puluh satu rupiah); Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJbelanja fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yangHal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung JabungTimur (SAPRIL, S.IP);5.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesarRp6.596.700, (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah)v Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesarRp6.596.700, (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah)Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh : BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,(Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).Y Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

DD/DPKAD/tahun 2016 tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AAN HERMAWAN, SMd (Bendahara pengeluaran PPKD).

DD/DPKAD/tahun 2016tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. AANHERMAWAN, SMd (Bendahara pengeluaran PPKD).1 (Satu) Eksemplar SPM (Surat Perintah Membayar) belanja bantuankeuangan Dana Desa Tahap II No. 931/166.SPMLS.Bankeu.DD/DPKAD/2016 tertanggal O05 Desember 2016 yangditandatangani oleh Drs.

Lemahsugih Kab.Majalengka yaitu :1)2)Mengajukan Proposal usulan pencairan ADD (Alokasi Dana Desa)tahap II tahun 2016 disertai dengan LPJ ADD Tahap pada tanggal15 Nopember tahun 2016 ke DPKAD Kab. Majalengka olehterdakwa selaku Kepala Desa. Cigaleuh melalui CamatLemahsugih Kab.

Kepala DPKAD Kab.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/11762/DPKAD/2013 tanggal 08 Nopember2013, untuk pembayaran Januari 2013 sampai denganDesember 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/03350/DPKAD/2014 tanggal 27 Pebruari2014, untuk pembayaran Januari 2014 sampai denganDesember 2014.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12362/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylviana untuk pembayaranJanuari 2018 sampai dengan Nopember 2018. (fotocopysesuai dengan aslinya); Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12361/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny.

Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2017 sampai dengan Desember 2017 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12360/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2016 sampai dengan Desember 2016 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12359/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny.

Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2015 sampai dengan Desember 2015 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12358/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2014 sampai dengan Desember 2014 (fotocopyHalaman62dari96halaman, Putusan Perkara Nomor : 172/G/2013/PT UNBDG18 Bukti P4.819 Bukti P4.920 Bukti P521.

Bukti P622 Bukti P7sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12357/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylviana untuk pembayaranJanuari 2013 sampai dengan Desember 2013 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/11765/DPKAD/2013 tanggal 08 Nopember2013, atas nama Ny.

Selanjutnya DPMD Kabupaten BaritoHalaman 5 dari 63 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PLKTimur merekapitulasi selurun usulan dari setiap Kecamatan untukdiajukan ke Bupati Barito Timur, kemudian Bupati Barito Timurmendisposisikan rekapitulasi tersebut kepada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Barito Timur untukmemproses lebih lanjut pemindahbukukan dari Rekening Kas UmumDaerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Sumur.Bahwa penyaluran ADD dari RKUD ke RKDSumur di Bank BRI nomorrekening

(Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana DesaHap II dan Siltap Nomor : 900/1031/DPKAD/X1/2015, Tanggal 13Nopember 2015. (Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana DesaHap Ill dan Siltap Nomor : 900/1322/DPKAD/XII/2015, Tanggal28 Desember 2015. (Dilegalisir).1 (satu) bendel Surat Perintan Pencairan Dana Nomor SPM :176/SPM/BANT.KEU/DD/PPKD/IX/2015, Tanggal 1 September2015 ( Tahap I) beserta Lampirannya.

(Dilegalisir).1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap Nomor : 900/798/DPKAD/IX/2015, Tanggal 22 September 2015.(Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap IlNomor : 900/1149/DPKAD/XI/2015, Tanggal November 2015.(Dilegalisir).1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 20% Dana Desa Hap IllNomor : 900/1321/DPKAD/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015.

(Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana Desa Hap IIdan Siltap Nomor : 900/1031/DPKAD/X1/2015, Tanggal 13 Nopember2015. (Dilegalisir).Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT PLK23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Alokasi Dana Desa Hap IIIdan Siltap Nomor : 900/1322/DPKAD/XII/2015, Tanggal 28 Desember2015.

(Dilegalisir).1 (satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap Nomor :900/798/DPKAD/IX/2015, Tanggal 22 September 2015. (Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 40% Dana Desa Hap Il Nomor :900/1149/DPKAD/XI1/2015, Tanggal November 2015. (Dilegalisir).1 (Satu) bendel Surat Pencairan SP2D 20% Dana Desa Hap III Nomor :900/1321/DPKAD/XII/2015, Tanggal 28 Desember 2015.

dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ; ---------------------------------

satu) lembar Disposisi KPA ke PPTK tanggal 12 Desember 2013 ; -------

untuk mempelajari berkas perkaranyadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung,yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara masingmasing tertanggal 16 Oktober 2015 ; Menimbang, bahwa Terdakwa DIDI RISMUNADI tersebut diajukankemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung padaPengadilan Negeri Bandung, karena didakwa sebagai berikut : PRIMAIR : Bahwa ia Terdakwa, DIDI RISMUNADI selaku Kabid PemberdayaanAset pada dinas DPKAD

ALEX TAHSIN IBRAHIM (tersangka pada berkasterpisah) dan Olih Darmawan Hatadji, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdipastikan lagi antara bulan April sampai dengan Desember 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah kota Bandung, JalanWastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung yang berwenang untuk memeriksa

besaranganti rugi tanah yang terpakai untuk SMAN 22 Bandung, antara Tim/PanitiaGanti Rugi Tanah dan Bangunan SMAN 22 Bandung dengan pemilik tanah,yang bertempat di Dinas Perumahan Kota Bandung, yang terjadi secaramaraton pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006. hari Kamis tanggal 29Nopember 2006, hari Kamis tanggal 05 Desember 2006, hari Kamis tanggal 06Desember 2006 dan hari Kamis' tanggal 13 Desember 2006 =;Bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD

Achmad Sofan (adik kandung HERRY NURHAYAT, Kepala DPKAD tahun20122013) sebesar Rp. 400.000.000, pada tanggal 02 Januari 2014,dengan keperluan untuk melunasi pembayaran pinjaman pribadi ; 3. Dadang (akil) Kusman sebesar 490.000.000, pada tanggal 02 Januari2014 ;4. Heri Wilfirofik sebesar Rp. 300.000.000, pada tanggal 09 Januari 2014 ; 5. Heri Wilfirofik sebesar Rp. 300.000.000, pada tanggal 20 Januari 2014 ; 6.

Pembayaran fee pengacara Abidin, SH., MH., M.Si tanggal 02 Januari2014 sebesar Rp. 630.000.000, (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; Achmad Sofan (adik kandung HERRY NURHAYAT, Kepala DPKAD tahun20122013) sebesar Rp. 400.000.000, pada tanggal 02 Januari 2014,dengan keperluan untuk melunasi untuk pembayaran pinjaman pribadi ; Dadang (akil) Kusman sebesar 490.000.000, pada tanggal 02 Januari2014 ;Heri Wilfirofik sebesar Rp. 300.000.000, pada tanggal 09 Januari 2014 ; 5.

) KotaLhokseumawe;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyaberkesimpulan seluruh unsur dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umumtidak terbukti sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon agar majelis hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR

Kana FarmaIndonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe di Jalan Merdeka Nomor 145 Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerahhukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara

Setelah pihakDPKAD membuat surat pernyataan tersebut lalu saksi membawa kepadapengguna anggaran untuk ditanda tangan dan setelah itu Pengguna anggaranmemerintakan supaya surat tersebut diserahkan kepada DPKAD. Setelah itukeluar SP2D dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kuasa BUD HelmaFaidar yang akhirnya uang tersebut cair dan masuk ke rekening PT.

KotaLhokseumawe dimana Terdakwa telah diangkat selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) pada DPKAD Kota Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun2009;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa telah memenuhikualifikasi sebagai seorang pejabat pada sebuah lembaga/badan pemerintah yangdalam hal ini DPKAD Kota Lhokseumawe dan memperoleh gaji

) KotaLhokseumawe;Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah(DPKAD) Kota Lhokseumawe.6 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa,tanggal 21 Januari 2014 oleh SYAMSUL QAMAR, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SYAIFUL HASARI, SH. dan ZULFAN EFFENDI, SH.