Padahal di Negara kita ini tidak mengenal adanya gender danHal. 2 dari 11 hal. Put.

perbuatanmana telah bertentangan dengan konvensi ILO No. 100 tahun 1951 yang telahdiberlakukan di Indonesia dan diratifikasi dengan UU No. 80 tahun 1957 ;Disamping bertentangan dengan konvensi ILO, perbuatan Tergugat jugabertentangan dengan Pasal 2 UU No. 14 tahun 1969 jo Pasal 3 PP No. 8 tahun1981 dan UU No. 7 tahun 1984 ;bahwa atas perlakuan diskriminasi dan perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat, pada bulan Mei tahun 2001 para Penggugat melakukandemonstrasi damai untuk menuntut hak dan persamaan gender

alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa ketika perkara ini masih dalam proses tingkat banding pihak Tergugatdikejutkan dengan datangnya undangan dari DPRD Dumai untuk hearingmengenai masalah tuntutan gender

No. 1379/Pdt.G/2020/PA.Bimempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa diantara peran pokok perempuan adalah mengasuh,mendidik dan merawat anak anaknya yang masih belum mumayyiz;Menimbang, bahwa berdasarkan

berusia dibawah umur yang sangat memerlukan kasihsayang dan perhatian dari Terdakwa;Menimbang, bahwa selain itu. majelis hakim juga patutmempertimbangkan terdakwa adalah seorang perempuan yang berhadapandengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perempuan BerhadapanDengan Hukum dimana Hakim dalam mengadili perkara perempuanHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.B/2020/PN Tteberhadapan dengan hukum a. mempertimbangkan kesetaraan gender

danstereotip gender dalam peraturan perundangundangan dan hukum tidaktertulis, b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau tidaktertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, c. menggali nilainilai hukum,kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjaminkesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskiriminasi, d.mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjian internasionalterkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi;Menimbang,

pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PerkaraPerempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim dalam mengadili perkaraPerempuan Berhadapan dengan Hukum:a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotip Gender dalamperaturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis;b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukumtidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;c. menggali nilainilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yangsetara dan non diskriminasi; dand. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjianinternasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.Menimbang

serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut diatas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak tersebut,maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotif Gender dalamperaturan perundangundanagan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3Tahun 2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umumPerkara No. : 0912/Pdt.G/2018/PA.Bihalaman 14 dari 17 halamanatau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki ataudiperankan perempuanMenimbang, bahwa berdasarkan' pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka secara ex officio anak Penggugat dan Tergugat yangbernama ANAK, lakilaki

No. 0332/Pdt.G/2019/PA.BiMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,anak yang belum mumayiz berada dalam asuhan pihak ibunya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum

Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsaIndonesia untuk kesejahteraan masyarakat;6c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalammerumuskan dan menetapkan kebijakan negara;d. partisipasi politik warga negara Indonesia; danrekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanismedemokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

ayat (2)dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.BAB XIIPERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIKPasal 30Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusanPartai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan.BAB XIIIPENDIDIKAN POLITIK11Pasal 31(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai denganruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dankesetaraan gender

Politik sebagai organisasi yangbersifat nasional dan modern sehingga UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang PartaiPolitik perlu diperbarui.UndangUndang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnyakonsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah padapenguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internalPartai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik,peningkatan kesetaraan gender

dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasionalberbangsa dan bernegara.Dalam UndangUndang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikankeadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dankewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkankemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

No. 1450/Pdt.G/2020/PA.BiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a PERMA Nomor 3Tahun 2017, Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukummempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotif Gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 PERMA Nomor 3 Tahun2017 yang dinamakan Stereotif Gender adalah pandangan umum atau kesantentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki atau diperankanperempuan;Menimbang, bahwa pada

kewajiban suami terhadap pembayaran akibattalak.Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Pasal 70 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengaturmengenai teknis pelaksanaan sidang ikrar talak bagi putusan permohonan izincerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun sebaliknya ketentuantersebut tidak mengatur bagaimana pelaksanaan putusan akibat cerai talaknya.Ketentuan ini jika dipahami dan dilaksanakan secara tekstual, maka akanmenyiratkan makna adanya bias gender

Bias gender ini maksudnya, Pemohonmerupakan lakilaki yang selalu dipersepsikan sebagai makhluk yang kuat, namunmendapatkan kemudahan dalam pemenuhan haknya untuk melaksanakan sidangikrar talak.

Oleh karena itu, ketentuan eksekusi dalamperkara akibat talak yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditafsirkan secarakontekstual agar tidak terjadi bias gender dengan memberikan kemudahan bagiTermohon tentunya tetap dalam bingkai keadilan, kepastian hukum dankemanfaatan.Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanPutusan Nomor 11/Pdt.G/2022/MS.Skm.Halaman 12 dari 15 halamanBerhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak

pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PerkaraPerempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim dalam mengadili perkaraPerempuan Berhadapan dengan Hukum:a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender

dan Stereotip Gender dalamperaturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis;b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukumtidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Ptsc. menggali nilainilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yangsetara dan non diskriminasi; dand. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjianinternasional

terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengindahkanhukum acara yang terdapat di dalam peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tersebut di atas selama melaksanakan persidangan Terdakwa atasnama SEPTALINA alias URAY alias BOY binti MUHAMMAD HARIS sebagaiperempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan yang berkonflikdengan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

menilai surat mutasi tersebut bersifat diskriminatif terhadap genderdan bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, sehinggaharus dibatalkan.Akan tetapi Pengadilan tersebut di atas mengabaikan atau tidakmempertimbangkan penugasan dari Ketua STIE Oemathonis kepadaPenggugat/Termohon Kasasi untuk bertugas di Ruteng sesuai Surat Tugas dariKetua STIE Oemathonis Nomor 14/E/KET.STIE/II/2006 Tanggal 11 Februari2006 (surat bukti P.2 yang sama dengan surat bukti T.l), yang tidakdiskriminatif terhadap gender

sebesar 2 (dual kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu)kali Ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan Uang Penggantian Hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2008, akan tetapiPengadilan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuyaitu melanggar Pasal 153 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sebabPemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Pasal 153 UU Ketenagakerjaan tsb, termasuk alasan diskriminatifterhadap gender

No.731 K/Pdt.Sus/2010(satu) kali Ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuaiPasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, tidak diatur atau tidakberdasarkan hukum karena tidak satupun Pasal atau Ketentuan yang terdapatpada Bab XII UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur Pemutusan HubunganKerja (PHK) atas dasar diskriminatif terhadap gender dan olehnya mohon agarPutusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut supaya dibatalkan.Menimbang, bahwa terhadap dari alasan alasan kasasi tersebut

TAUGI Binti BORRA DG.SANRANG Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pasal 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakanbahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:a. mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturanperundangundangan dan hukum tidak tertulis;b. melakukan penafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukum tidaktertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;c. menggali nilainilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan

yang hidup dalammasyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dannon diskriminasi;d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjianperjanjianinternasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi;Bahwa disamping itu salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus(speciale preventie) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajarankepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan jugauntuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk

oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yangdidakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentangkemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpamemisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkunganpekerjaannya dan dari keluarganya;bahwa oleh karena menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa telah terbukti danTerdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya,maka dengan mempertimbangkan berdasarkan kesetaraan gender

Mempertimbangkan Kesetaraan Genclerdan Stereotip Gender dalam peraturan perundangundangan danhukum tidak tertulis; Lembar 12 dari 18 halaman b. Melakukanpenafsiran peraturan perundangundangan dan/atau hukum tidaktertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender; c. Menggali nilainilaihukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatguna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi; dan d.

Mempertimbangkan penerapan konvensi danperjanjianperjanjian intemasional terkait Kesetaraan Gender yang telahdiratifikasr..

Mulya Jaya Tulungagung senilaiRp. 6.000.000, (enam juta rupiah) terdiri dari 11 (Sebelas) kardusdengan rincian 7 (tujuh) kardus berisi barang sembako, 4(empat) kardusisinya kosong, 1 (satu) buah karung berisi barang sembako berbagaimacam merek dengan nilai sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 14.30WIB di rumah Saksi Dusun Gender RT.04, RW.04 , Desa Karanganom,Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung datang sebuah mobilAvanza kemudian

terkait barang sembako milikorang yang mengaku sales PT.Mulya Jaya Tulungagung senilai Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) terdiri dari 11 (Sebelas) kardus denganrincian 7 (tujuh) kardus berisi barang sembako, 4(empat) kardus isinyaHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Tlgkosong, 1 (satu) buah karung berisi barang sembako berbagai macammerek dengan nilai sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 14.30WIB di rumah Saksi Dusun Gender

untuk menipu;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannyaMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan alat buktiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidanganterkait sebagaiTerdakwa dalam tindak pidana penipuan; Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Gender

RT.04, RW.04 , DesaKaranganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung; Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 wibTerdakwa menggunakan kendaraan Avanza No.Pol.W1048VQ Terdakwadatang ke Toko Saudara Nugroho Dwi Atmojo Dusun Gender RT.04, RW.04Desa Karanganom, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.menawarkan barang sembako senilai Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)kemudian Saudara Nugroho Dwi Atmojo menyetujui dan membeli barangsembako tersebut kemudian menyerahkan uang

No.Pol.W1048VQ ke rumah Saksi NugrohoDwi Atmojo, Dusun Gender RT.04, RW.04 , Desa Karanganom, KecamatanKauman Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan menawarkan sembako.Terdakwa pada waktu itu mengaku sebagai sales dari PT.

HeifersCow : a mature female bovine that has given birth to at least one or two calves.Colloquially, the term "cow" is also in reference to the Bos primigenius species ofdomestic cattle, regardless of age, gender, breed or type.

In the Biblical times, anox was a general term used, just like with the term "cows," to a domesticated bovineregardless of age, gender, breed, type, or draft purposes.Calf (plural: Calves): an immature bovine (male and female) that is reliant on milkfrom its dam or from a bottle in order to survive and grow.

As a result, these type of freemartins tend to develop secondarymale sexual characteristics (muscular crest over neck, wide forehead, etc.) uponreaching puberty.Cattle: general plural term for more than one bovineCattlebeast/bovine/animal: a singular term for a bovine whose gender cannot bedetermined, particularly when viewed at a distance.

Most people like to call abovine of unknown (or "unknown") gender as a "cow," simply because it is a muchmore wellknown and popular term to use than "bovine" or "cattlebeast." This,however, is often not the case around experienced cattlemen and cattlewomen or"ranchers" (as some like to call them) who never use the term "cow" when referringto a bovine that is anything but a cow. "Animal," "critter," "creature," or any otherterm, coarse or not, are most often used over the colloquial word "cow."

So gender can be said as the primarydifference between an ox and a cow.A cow is raised as a livestock for its meat. It is also a dairy animal which is a sourceof milk and other dairy products like butter and cheese. Meanwhile, the ox is a draftanimal. It is used to pull carts, plows, and sleds. It can also be used as a beast ofburden for powering traditional agricultural machines like grain grinders orirrigation pumps.Most often than not, an ox is more intelligent than a cow.

But this would be astrange choice in most general contexts.e) http://www.wikihow.com/TelltheDifferenceBetweenBulls,Cows,SteersandHeifers Cow : a mature female bovine that has given birth to at least one or two calves.Colloquially, the term "cow" is also in reference to the Bos primigenius species ofdomestic cattle, regardless of age, gender, breed or type.

In the Biblical times, an ox was a general termused, just like with the term "cows," to a domesticated bovine regardless of age, gender,breed, type, or draft purposes.Calf (plural: Calves): an immature bovine (male and female) that is reliant on milk fromits dam or from a bottle in order to survive and grow.

Cattle: general plural term for more than one bovine Cattlebeast/bovine/animal: a singular term for a bovine whose gender cannot bedetermined, particularly when viewed at a distance. Most people like to call a bovine ofunknown (or "unknown") gender as a "cow," simply because it is a much more wellknown and popular term to use than "bovine" or "cattlebeast."

So gender can be said as the primary difference between an ox and acow.A cow is raised as a livestock for its meat. It is also a dairy animal which is a source of milkand other dairy products like butter and cheese. Meanwhile, the ox is a draft animal. It is usedto pull carts, plows, and sleds. It can also be used as a beast of burden for poweringtraditional agricultural machines like grain grinders or irrigation pumps.Most often than not, an ox is more intelligent than a cow.

Dengankata lain, apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatanyang sadar tujuan tersebut.Bahwa pendapat ahli tersebut bila dikaitkan dengan perbuatanTerdakwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 330. 000. 000. ( tigaratus tiga puluh juta rupiah ) kepada MICKAEL M.O.F LEWAIselaku Ketua Kelompok Flores Tapo Makmur dalam ProyekPemberdayaan Gender Dan Supervisi makanan Pendamping ( MP )Asi tahun Anggaran 2001 adalah sadar dengan tujuan dan mengarahkepada tujuan, yaitu Terdakwa dalam menjalankan proyek

Suatu wewenang itu harus dikeluarkan menurut prosedur yang sebenarnya,tapi jika wewenang itu diperoleh malalui suatu prosedur yang salah, makadisitulah terdapat detournement de pouvoir.Berdasarkan pengertian dan indikator detoumement de pouvoir" / "penyalagunaanwewenang sebagaimana terurai di atas menjadi pertanyaan kita sekarang adalah.Apakah benar Terdakwa MAGDALENA ONA RIBERU dalam menjalankanProyek Pemberdayaan Gender dan Supervisi Makanan Pendamping ( MP ) ASI Tahun 2001 terutama bekaitan dengan

DIPDA ini kemudiandilaksanakan oleh Terdakwa dengan item kegiatan adalah :a.b.a> 99e.Sosialisasi Gender Rp. 1.025.000.Bantuan GOW Kab. Flotim Rp. 425.000.Pendidikan dan Pelatihan Rp. 1.350.000.. Bantuan Kelompok Kolintang Rp. 4.255.000.Supervisi MPASI Rp. 3.510.000.Monitoring dan Evaluasi Rp. 585.000.. Operasi Pembina Rp 2.850.000. Adminstrasi proyek ; Gaji/ Upah Rp. 2.700.000.Bahan / ATK

dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam pembelaannyaTerdakwa juga adalah orang tua yang tugasnya mengurus rumah tangga tentudengan keutamaan adalah mengurus dan mendidik anakanaknya untuk masadepan anakanaknya, dimana dalam hal ini peran dan kedudukan seorang ibuadalah luar biasa terhormat dan mulia, Terdakwa dalam perkara ini adalahPerempuan yang Berkonflik dengan Hukum, dalam hal ini Majelis Hakim TingkatBanding akan menjatuhkan putusan dengan berpihak kepada keadilan Gender

,berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan Gender, persamaan didepan hukum, keadilan,kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk menjamin hak perempuan terhadapakses yang setara dalam memperoleh keadilan, dengan cara menggali nilainilaihukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat gunamenjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi,maka dengan demikian perkara ini adalah pembelajaran berharga bagiTerdakwa

Sembilan Mathbaah Utama CV, Mei 2021, halaman 210211 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknyamengatakan bahwa jika dicermati tidak semua ketentuanketentuan yang adadalam peraturan perundangundangan yang menjadi sumber hukum keluarga,termasuk Kompilasi Hukum Islam, yang masih relevan dengan isu Hak AsasiManusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Hukum Keluarga yang ideal adalah hukum keluargayang memperhatikan aspekaspek penegakan HAM, kesetaraan gender danperlindungan anak;Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 6 PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili PerkaraPerempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perkaraperempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraangender dalam peraturan perundangundangan, melakukan penafsiran peraturanperundangundangan yang

dapat menjamin kesetaraan gender dan menggallinilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjaminkesetaraan gender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami,Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinanputus karena talak, maka bekas suami wajidb memberikan mutah dan nafkahiddah.

Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harusditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender,perlindungan yang setara dan nondiskriminasi;Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang NomorHal. 21 dari 28 Hal.

SapiPotong dan Kambing/Domba, dengan Industri Pemotongan Hewan, Pengawetan Daging danPakan ternak;e Surat Perintah Masuk Karantina Hewan dan Persetujuan Bongkar Karantina menyatakan bahwaJenis Barang yang diimpor adalah Sapi Brahman Cross.bahwa sebagai informasi tambahan tentang Lembu (Ox) sebagaimana dikutip dari website http://www.differencebetween.net/science/nature/differencebetweenbullandox/ menyatakan sebagai berikut:"The bull is how we refer to cattle (or cows) when we speak of the male gender

Colloquially, theterm "cow" is also in reference to the Bos primigenius species of domestic cattle, regardless ofage, gender, breed or type.

In the Biblical times, an ox was a general term used, just like with the term "cows," to adomesticated bovine regardless of age, gender, breed, type, or draft purposes.Calf (plural: Calves): an immature bovine (male and female) that is reliant on milk from its damor from a bottle in order to survive and grow.

As a result, these type of freemartins tend to develop secondary male sexualcharacteristics (muscular crest over neck, wide forehead, etc.) upon reaching puberty.Cattle: general plural term for more than one bovineCattlebeast/bovine/animal: a singular term for a bovine whose gender cannot be determined,particularly when viewed at a distance.

So gender can be said as the primary difference between an ox and a cow.A cow is raised as a livestock for its meat. It is also a dairy animal which is a source of milk andother dairy products like butter and cheese. Meanwhile, the ox is a draft animal. It is used to pullcarts, plows, and sleds. It can also be used as a beast of burden for powering traditionalagricultural machines like grain grinders or irrigation pumps.Most often than not, an ox is more intelligent than a cow.