Ditemukan 124 data
18 — 12
Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;Menmbang, bahwa unsure tanpa hak artinya bahwa perbuatan tanoa jin darnpejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 di atur :(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalamundangundang ini ;(2) Industi Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajio
Samikun, S.H.
Terdakwa:
Rudianto Alias Cai Cai Bin Hendra
64 — 9
Untuk bahan bakar KM TRANSBAHARI 3 Yaitu BBM jenis Solar Non Subsidi (BBM industi).Bahwa TERDAKWA tahu bahwasanya GT.30 lebihmenggunakan BBM Nonsubsidi (industri) Sesuai perpres RI nomor:191tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceranBBM.
Ada tanda selar yangdipasang pada dinding depan kamar kemudi melintang sebelah luar.Untuk bahan bakar KM TRANS BAHARI 3 Yaitu BBM jenis Solar NonSubsidi (BBM industi).Bahwa benar TERDAKWA tahu bahwasanya GT.30 lebihmenggunakan BBM Nonsubsidi (industri) Sesuai perpres RI nomor:191tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceranBBM.
118 — 30
PALMA SATU ke lokasi Kebun Palma1 di RengatINHU, yang membuktikan bahwa minyak solar industi tersebutsudah dikirimkan seluruhnya kepada Tergugat oleh Penggugat;Bukti P106, P116, P126, P136 dan P146 yang masingmasing burupaSurat Pengantar Pengiriman (SPP) yang dikeluarkan oleh PT.PERTAMINA PATRA NIAGA, yang membuktikan bahwa Penggugatselaku Agen/Tranportir melalui PT.
I D.G.P. AWATARA
Terdakwa:
ABDUL HARIS
277 — 98
dan ataspersetujuan dari terdakwa untuk keterangan ahli Tri Priyono, S.H. dibacakandipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Wilayah Kementrian Hukumdan HAM Jawa Timur, selaku Staf Pelaksana Sub Bid PelayananHukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalamJabatan Fungsional Umum (JFU) adalah mempunyai Tugas Pokok,Fungsi (TUPOKSI) serta tanggungjawab berdasarkan kewenangandalam pendaftaran bidang HKI yang mencakup Hak Cipta, Merek,Paten, dan Desain Industi
265 — 133
Garindo Sejahtera Abadi, namun terdakwaDrs PARTOGI PANGARIBUAN mengabaikannya, karenasebelumnya saksi ERYATIE KUWANDY ALIAS LUSIA MARCELLAERYATIE ALIAS LUSI telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk kesepakatan pengurusanSurat Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP) Garam Industi PTGarindo Sejahtera Abadi, uang sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribuDollar Singapura) sebagai uang duka sambil mengatakan agar PTGarindo Sejahtera Abadi diberikan kuota impor garam industriterbanyak
Garindo Sejahtera Abadi, namun terdakwaDrs PARTOGI PANGARIBUAN mengabaikannya, karenasebelumnya saksi ERYATIE KUWANDY ALIAS LUSIA MARCELLAERYATIE ALIAS LUSI telah menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk kesepakatan pengurusanSurat Pengakuan Sebagai Importir Produsen (IP) Garam Industi PTGarindo Sejahtera Abadi, uang sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribuDollar Singapura) sebagai uang duka sambil mengatakan agar PT3.2.Garindo Sejahtera Abadi diberikan kuota impor garam industriterbanyak
RISWAN,SPd
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
64 — 37
keahlian pemesinan dasa yang diselenggarakan oleh pusatpengembangan penataran guru teknologi bandung mulai tanggal 20 juniSampai dengan 18 agustus 2005 setara dengan 400 jam dengan hasil 3.00(Baik);d..Piagam Penghargaan a.n Riswan S.Pd (Penggugat) yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asahan tanggal 29Desember 2005;e..Sertifikat Nomor: 421.5/537/Disdiksu/2006 tanggal 21 April 2006 yangdikeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Bekerjasama denganKamar Dagang dan Industi
184 — 107
pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalammenjalankan usahanya;Bahwa terhadap daildalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pokoknyaobyek sengketa tidak bertentangan dengan asasasas Umum Pemerintahan yang Baik,dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:Halaman 16 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUNSMDBahwa Bupati Malinau pada tanggal 10 Januari 2011telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor. 503/K.15/2011 tentang pemberian Izin Usaha PerkebunanKaret Yang Terpadu Dengan Industi
91 — 34
banding dari para Pembandingsemula para terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memoribanding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan Pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa saksisaksi dan dihubungkan denganbuktibukti surat, maka terdapatlah faktafakta persidangan antara lain sebagaiberikut :e Bahwa benar awal terjadinya perkara ini adalah bahwa Perusahaan PT.IndoVeneer bergerak dibidang Industi
104 — 26
KENCANA AMAL TANI ke lokasi Kebun di Siberida,Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Pbryang membuktikan bahwa minyak solar industi tersebut sudah dikirimkanatau diantarkan seluruhnya kepada Tergugat oleh Penggugat;e Bukti P106, P116, P126, P136, P146, P156, P166, P176, P186,P196, P206 dan P216 yang masingmasing burupa Surat PengantarPengiriman (SPP) yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA PATRANIAGA, yang membuktikan bahwa Penggugat selaku Agen/Tranportirmelalui PT.
68 — 51
diterbitkannyaKTPPT tersebut; Bahwa dengan demikian sebagaimana diterangkan dalam bukti P17yang dikuatkan keterangan saksi dari BPN Deli Serdang Hafizumsah,Hak Pengelolaan (HPL) No. 3 dan HPL No.10 milik TermohonPeninjauan Kembali berada di luar objek sengketa;Bahwa oleh karena itu tindakan pentraktoran tanamanpertanian,pembongkaran rumah terhadap tanah garapan warga masyarakat DesaSaentis/Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan yang dilakukan oleh PTP.IX danperalihnan hak yang dilakukan oleh PT (Persero) Kawasan Industi
888 — 423
Apabila unsur pihak yangberkepentingan diinterpretasikan sebagai siapapun berhak mengajukangugatan pembatalan desain industri, maka akan mencederai posisipemegang hak desain industri.Bahwa ahli berpendapat perbedaan antara Pasal 37 dan 38 UndangUndang Desain Industri adalah dalam Pasal 37, yang mengajukanpembatalan adalah dirinya sendiri sebagai pemegang hak desain industi,sedangkan dalam Pasal 38 pembatalan diajukan oleh pihak lain.Hal 48 dari 58 Hal.
191 — 166
UnichemcandiIndonesia yang bergerak dalam bidang industi pengolahan garam dan beralamatdi Sidoarfo yang sudah bekerja selama 10 (Sepuluh) tahun tepatnya sejak tahun1999 sampai sekarang.Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN NjkBahwa saksi selaku Manajement Representatf yang tugas dan tanggung jawabsaksi yaitu mengatur semua kegiatan perusahaan.Bahwa saksi mengetahui perihal perkara ini dari laporan bagian marketingyaitu sdr.
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
DANIEL GERDEN
159 — 105
Ketentuan dalam Permenlhk NomorP.43/Menlhk/Setjen/2015, kayu merbau yang diangkut/dijual/dikirim tidakboleh menggunakan Nota perusahaan karena bentuknya masih berupakayu gergajian dan bukan kayu bentukan (moulding) sebagaimana tertulisdalam dokumen (Merbau S2S dan doorjam).Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 810/Pid.Sus/2019/PN Mks Bahwa sesuai Permenlhk Nomor P.01/Menlhk/Setkjen/2019 tentang IzinIndustri Primer Hasil Hutan, Industi pengolahan kayu diperbolehkanmenerima kayu dari masyarakat, dengan
RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN BIN H. M. KHATIB
426 — 62
Yaitu KawasanHutan Tanaman Industi.
194 — 65
Dalampasal 43 ayat 3 adalah tanah, bangunan, tanaman dan bendabenda yang berkaitandengan tanah ; Bahwa sepengetahuan Ahli laut tidak diberi ganti rugi karena dikuasai negara ;e Bahwa pengadaan tanah yang diperuntukan bagi kawasan industi termasuk dalampengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tetapi berdasarklan PeraturanPerpres 65/2006 tidak termasuk kepentingan umum ;e Bahwa berdasarkan pengadaan tanah untuk kawasan industri yang diperuntukan bagi96kawasan industri, ganti rugi atas tanah
Dalam pasal 43 ayat 3 adalah tanah,bangunan, tanaman dan bendabenda yang berkaitan dengan tanah sertasepengetahuan Ahli laut tidak diberi ganti rugi karena dikuasai negaradan pengadaan tanah yang diperuntukan bagi kawasan industi termasukdalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk tetapiberdasarklan Peraturan Perpres 65/2006 tidak termasuk kepentinganumum dan berdasarkan pengadaan tanah untuk kawasan industri yangdiperuntukan bagi kawasan industri, ganti rugi atas tanah dibayarkanmenggunakan
NUR CHOZIN, DKK
Tergugat:
PT. RAMAGLORIA SAKTI TEKSTIL INDUSTRI
108 — 44
pengakhiran hubungan kerja karena kualifikasi mengundurkan diriyang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat yang didasarkanperintah mutasi kerja tidak dilaksanakan Para Penggugat adalah tidakberalasan hukum, karena mutasi kerja ke PT Navigate Organic EnergyIndustri yang diperintahkan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benardan selain hal tersebut lamaran kerja Para Penggugat tidak ditujukan ke PTNavigate Organic Energy Industri, melainkan ditujukan dan diterima di PTRamagloria Sakti Teksil Industi
PT. HIPER CONCRETE PRECAST STRUCTURE INDUSTRI
Tergugat:
PT. MILLS dan MINES INTERNATIONAL
117 — 67
HIPER CONCRETE PRECAST STRUCTURE INDUSTI, yangdalam hal ini diwakili oleh ROY JUNGJUNGAN SITORUS dan JUNIDOLOKSARIBU, masingmasing selaku Direktur, yang oleh karenanyabertindak untuk dan atas nama Perseroan, beralamat di Jalan SunterRaya Nomor 168, Sunter Jaya, Kemayoran, Jakarta Utara, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada: Ramses Kartago, S.H., Advokatpada Kantor Hukum Ramses Kartago & Rekan, beralamat di JalanLumbu Timur 1B Nomor 7172, Kota Bekasi 17116, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal
271 — 87
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) dan(2) UU No. 30 Tahun 1999; BANI diberi wewenang oleh para pihak yang bersengketa untukmemeriksa dan mengadili semus sengketa perdata yang timbul dalambidang perdagangan, industri, keuangan dan lainlain baik yang bersifatnasional maupun internasional; Sengketa yang dapat diarbitrasekan : Asuransi, keuangan, Perbankan,paten, Hak Cipta, penerbangan, Telekomunikasi, Ruang Angkasa, KerjaSama, Pertambangan, Angkutan Laut & Udara, Lingkungan Hidup,Pabrikasi, Industi
I D.G.P. AWATARA
Terdakwa:
HAMIDI
319 — 137
., dibawah sumpah menurut agamaIslam keterangan Ahli dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa abhli bekerja pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAMJawa Timur, selaku Staf Pelaksana Sub Bid Pelayanan Hukum DivisiPelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Jabatan FungsionalUmum (JFU) adalah mempunyai Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) sertatanggungjawab berdasarkan kewenangan dalam pendaftaran bidang HKIyang mencakup Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industi) berdasarkanperaturan
54 — 25
SLAMET (alm.) menemui GATOT untuk menanyakanbantuan dana untuk modal usaha home industi tapi tidak ada, danoleh GATOT SUMARLAN ditawari bantuan pendidikan dariprovinsi, dan sdr. SLAMET (Alm.) disuruh membuat proposalpengajuan dana bantuan pendidikan. Selanjutnya sdr. SLAMET(Alm.) mengajukan proposal pembangunan TPQ AlBarogqah Dsn.Gletosari Ds. Kertek Kab.