Vinmix Multi Persada senilai Rp.31.231.000, (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu riburupiah) ;32.Bukti T32 : Foto copy Faktur No : 0978 Kallista Interior sebesar Rp.17.500.000, (tujun belas juta lima ratus ribu rupiah);Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 623/Pdt.G/2017/PN Bks33.Bukti T3334.Bukti T34 :35.Bukti T35 :36.Bukti T36 :37.Bukti T37 :38.

li>PT Rama Dwi Antika

Kallista Alam, dimana dalampertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas KementerianLingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukumuntuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundangundanganmaupun putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas telahterbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (personastandi in judicio) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukangugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang mengakibatkanpencemaran

Kallista Alam dengan nomor perkara 651 K/Pdt/2015, yangmenyatakan:Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antaraaktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antarakebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbulsaat ini dan akibatakibatnya di masa datang memang harusmendasarkan pada doktrin in dubio pro natura yangmengandung makna bahve jika dihadapkan padaketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, makapengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutifmaupun

Putusan MahkamahAgung Nomor 651 K/PDT/2015 Jo putusan Mahkamah AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 perkara antara Kementerian LingkunganHidup dengan PT Kallista Alam;46.3. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor157/PDT/G/2013/PN. Pbr Jo. Putusan Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR Jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 460 K/PDT/2015 Jo. Putusan Mahkamah AgungNomor 666.PK/PDT/2017 perkara antara KementerianLingkungan Hidup dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari;46.4.

telah mengajukanpermohonan sita jaminan didalam gugatan;Bahwa permimtaan sita jaminan atas gugatan perbuatan melanggarhukum berupa perbuatan pembakaran lahan pernah diputus kabul olehPengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA Jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Jo putusanMahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt/2017 perkara antara KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya KementerianLingkungan Hidup) melawan PT Kallista

Kallista Alam, No. 1PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 jo. No. 651 K/Pdt/2015tertanggal 28 Agustus 2015 jo. No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal15 Agustus 2014 jo. No. 12/PDT.G./2012/PN.MBO tanggal 8Januari 2014;il. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Menteri Lingkunganhidup Hidup melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari No.460/K/Pdt/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 jo. No.79/Pdt/2014/PTR tanggal 28 November 2014 jo. No.157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2014;ill.

Penggugat Nomor: LKB/1440/TH/2014/KEPRI/Res/SPKPolsek Batam Kota tanggal 13 Maret 2014, buktimana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh MajelisHakim serta telah di nazegelent oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera,ditandai bukti P.8;Fotokopi Rincian Penerimaan Uang atas nama kedua orang anak Penggugat danTergugat dari sekolah Kallista tanggal 17 Maret 2014, bukti mana yang telah diyaitu :Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah dinazegelent

Kallista) Alam, No. 1PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 jo. No. 651 K/Pdt/2015tertanggal 28 Agustus 2015 jo. No. 50/PDT/2014/PT.BNA tanggal15 Agustus 2014 jo. No. 12/PDT.G./2012/PN.MBO tanggal 8Januari 2014;Halaman 12 dari 51 halaman, Putusan Nomor 48/PDT/2018/PT BJMf.ii. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Menteri Lingkunganhidup Hidup melawan PT. Merbau Pelalawan Lestari No.460/K/Pdt/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 jo. No.79/Pdt/2014/PTR tanggal 28 November 2014 jo.

Nomor : 50/PDT/2014/PT.BNA Tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT Kallista Alam ;

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista

Kallista Alam yang berbatasan dengan PT.Dua Perkasa Lestari;Bahwa pada tahun 2009 Saksi ada ke Lokasi PT. Dua Perkasa Lestari danmelihat bekas kebakaran di tempat penyeberangan karena pada tahun 2009untuk ke PT. Dua Perkas Lestari harus naik sampan dari PT. Kallista Alamdan pada kunjungan 2013 Saksi ke lahan PT. Dua Perkasa Lestari kembalinaik sampan untuk harus sampai ke PT. Dua Perkasa Lestari;Bahwa di dalam BAP nomor 10 izin Land Clearing oleh PT.

Kallista Alam (PT. KA). Bahwa selanjutnya saksi melakukan kunjungan ke lokasi bekaskebakaran lahan kebun PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2) padatanggal 03 dan 04 Mei 2012 bersamasama dengan Tim PenyidikKLH, Bareskrim Polni, Polda Aceh, Kejaksaan Agung RI, dan BPKEL di Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Makmur KabupatenNagan Raya Provinsi Aceh.

Kallista Alam dan PT.Surya Panen Subur 2 (PT. SPS2) yang lokasinya bersebelahan,berdasarkan hal tersebut di atas kKemudian saksi membuat laporankejadian kepada Penyidik PPNSLH KLH tentang dugaan kejadiankebakaran lahan di PT. Kalista Alam (PT. KA) dan PT. SuryaPanen Subur (PT. SPS.2). Bahwa lokasi bekas terjadi kebakaran dijumpai pada area kebunSeunaam PT. Surya Panen Subun (PT.

Kallista Alam(PT. KA). Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Carlos Quilles danMedan berangkat menggunakan pesawat via Meulaboh,Hal. 112 dari 302 hal. Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016selanjutnya setelah sampai saksi bertemu dengan saksi Suratmandi Alue Bilie (di Kantor Yayasan Ekosistem Lestari YEL), bahwaselanjutnya pada sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersamasamadengan saksi Suratman berangkat menuju lokasi kebakaran diRawa Tripa PT. Surya Panen Subur (PT.

Gubernuratau Bupati atau Kepala lInstansi Lingkungan HidupProvinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukanGugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secarasendirisendiri atau bersamasama, karena kewenangandaerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/ PN.MBO Juncto Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Juncto PutusanMahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 perkara antaraKementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista

) lembar surat dukungan kepadaSaudara Teguh Sumaryadi tanggal 31 Januari 2018 pukul 12.00 bertempatdi kawasan Grand Wisata Cikarang;Bahwa dalam telpon dan what sap tanggal 1 Februari 2018, Saksimenjelaskan bahwa PT Miura Indonesia tidak bisa menyediakan ataumemproduksi bolier firetub 8 ton, tetapi hanya bisa menyediakan boiler tipeone strought boller 2 ton;Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan surat tidak Sanggup secaratertulis;Bahwa Surat Dukungan yang diminta Teguh Sumaryadi sebagai DirekturPT Kallista

Gubernuratau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan HidupProvinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukanGugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secarasendirisendiri atau bersamasama, karena kewenangandaerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/ PN.MBO Juncto Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA Juncto PutusanMahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015 perkara antaraKementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista

Bukti P2021.Bukti P2122.Bukti P2223.Bukti P2324.Bukti P2425.Bukti P25Mahkamah Agung No. 30 Tahun 2013 (KKMANo.30/2013):Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No.12/PDT.G/2012/PN.MBO Juncto Putusan PengadilanTinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA JunctoPutusan Mahkamah Agung No. 651 K/PDT/2015(Putusan Kallista Alam);Foto copy Akta Pendirian Nomor 06 tertanggal 12 Juni2007, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M.