Ditemukan 2513 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3896 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .28/2017,tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00006/277/13/322/16, tanggal 13 Juni 2016, atas nama PT AmanJaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000, beralamat di Jalan Ir.SutamiKm.7, Kel.Campang Jaya, Kec.Sukabumi, Bandar Lampung 35122, denganperhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 11-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT FRANKS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengubah perhitungan pada Keputusan Terbanding terkait pembayaranPPh Pasal 26 Pemohon Banding pada masa Juli 2015 menjadi sesuaidengan perhitungan Pemohon dalam SPT Masa Pemohon dan jugaperhitungan menurut Pemohon dalam Surat Keberatan, sebagai berikut: Jumlah Menurut No Uraian Pemohon Banding (Rp)Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 5.379.414.040,00PPh Pasal 26 yang Terutang 537.941.404,00Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 537.941.404,00c.
    Nomor 430/B/PK/Pjk/2021Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2015 Nomor00044/204/15/059/17 tanggal 20 Juni 2017, dibatalkan demi hukumdan dinyatakan tidak berlaku;Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa pajak Juli 2015 adalahNihil dengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTPEMOHON BANDINGURAIAN Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 537.941.404Kredit Pajaka
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
2822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2012 dengan kurang bayar sebesar Rp4.032.730.436,00seharusnya menjadi NIHIL dengan rincian perhitungan berdasarkanpermohonan banding sebagai berikut: Keputusan PemohonNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 893.382.905.896,00 893.38PPh Pasal 15 terutang 3.305.516.751,00 3.303 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.
    Putusan Nomor 491/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 terutangKredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf.
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 B/PK/PJK/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BRIDGESTONE KALIMANTAN PLANTATION;
4013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 2.718.737.251 ,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 92.631.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 447.444 .374,00a.6. Jumlah seluruh penyerahan 3.258.812.625,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00ic. Jumlah seluruh penyerahan 3.258.812.625,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 122B/PK/Pjk/2018 2.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 2.718.737.251,00a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 92.631.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 447.444.374,00a.6. Jumlah seluruh penyerahan 3.258.812.625,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah seluruh penyerahan 3.258.812.625,002. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.263.100,00Dikurangi:a.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MUSI BANYUASIN INDAH
2218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MusiBanyuasin Indah, NPWP : 01.062.064.9.092000, beralamat di JalanBlabak Nomor 2A, RT 28, Kecamatan 3 llir, llir Timur Il, Palembang,Keputusan NomortanggalJasa Masa Pajak Agustusdengan perhitungan menjadi sebagai berikut NoUraianRp Nn & VW Dasar Pengenaan Pajaka Eksporb.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiric.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutd.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenghitungan PPN kurang bayara. a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendirib.
    Putusan Nomor 1452/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.790.389.570c. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 14.673.784.250d. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah 19.464.173.8202 Penghitungan PPN kurang bayar 479.038.957f.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirig.
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2734 B/PK/PJK/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; BUT. LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
11926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2006 dengan kurang bayar sebesarRp874.388.133,00 seharusnya menjadi NIHIL dengan rincian perhitunganberdasarkan permohonan banding sebagai berikut: Keputusan Pemohon SelisihNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 159.676.430.689,00 159.676.430.689,002 PPhPasal 15 terutang 590.802.793,00 590.802.793,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf.
    Putusan Nomor 2734/B/PK/Pjk/2020 Trade Center Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2931, sehinggaperhitungan pajak menjadi sebagai berikut:No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15 terutang Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g.
Putus : 17-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1058 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTOR JAYA RAYA;
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00029/207/12/123/14 tanggal 30 Juni 2014Masa Pajak Oktober 2012, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor:160983132012, atas nama PT Victor Jaya Raya, NPWP01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan Jamin Ginting Km 8,5 (RoyalSumatera), Mangga, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, sehinggaPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 menjadi:Uraian Jumian(Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp21.256.200,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp) 1.Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 16-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2986 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
11423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2986/B/PK/Pjk/2020Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 15 Nomor 00030/241/10/053/13, tanggal 19 Desember 2013,Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010, denganperhitungan sebagai berikut: Keputusan PemohonNo Uraian Keberatan Banding(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 905.487.695.452,00 905.487.695.452 00PPh Pasal 15 terutang 3.350.304.473,00 3.350.304.473,00Kredit Pajaka. PPh Ditanggung PemerintahSelisih b. Setoran masa c.
    Putusan Nomor 2986/B/PK/Pjk/2020Management Corporation, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.668.911.9053.000, beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 16, Jalan JenderalSudirman Nomor 2931, Karet, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2 PPh Pasal 15 terutang 3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3987 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT. SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00101/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00053/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Desember2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggangsehingga perhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.223.492.911,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA
16630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1907/WPJ.07/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00023/407/13/052/14tanggal 28 Maret 2014, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilaidengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Ditambah/ No Uraian ee (Dikurangi) an(Rp) (Ro) (Rp)ds Dasar Pengenaan Pajaka.
    Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2019 UraianDalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajaka. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungutc. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Seluruh PenyerahanPenghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriDikurangi:1.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1249 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VICTORY CHINGLUH INDONESIA;
4827 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
    Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 66.916.090.271a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.338.810Jumlah 66.933.137.841b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 66.933.137.8412 Penghitungan PPN Kurang Bayara. PPN/Pajak Keluran yang harus dipungut sendiri 1.733.881b. Dikurangib.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.379.094.321c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d.
Register : 08-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 B/PK/PJK/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA;
17370 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2496/B/PK/Pjk/2020 Uraian Dalam Rupiah (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Peny erahan Barang dan Jasa yg terutang PRNa1. Exspor 1,055,755, 508,443a Penyerahan yang PRNnyaharus dipungut sendiri 1,556,629, 003, 034 a.3, Penyerahan yang PPMnya dipungut Pemungut PRY a4, Penyerahan yang PPhtnya tidak dipungut a5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan FPN Jurdah Seluruh Peny erahan2612.364,511,477 Penghitungan PAN Kurang Bay ar a.
    dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapatkekeliruan dalam menilai fakta, data, bukti dan penerapan hukum,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka
Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SARANA MARINDO
29469 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.03/2017,tanggal 21 Juni 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00050/207/11/308/16, tanggal 11 April 2016, Masa Pajak September2011, atas nama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000,beralamat di Jalan Stania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang,sehingga perhitungan sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 3991/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.500.000.000a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 0a.6.Jumlah 3.500.000.000b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN 4.003.733.916c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.) 7.503.733.9162 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 350.000.000b.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ITOCHU INDONESIA
15238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 595/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding ini dan membatalkan KEP 00190, sehingga dengandemikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret2014 yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:(Dalam Rupiah) No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang
    Thamrin Kav. 2830, Jakarta 10350,sehingga Jumlah pajak dihitungkembali menjadi sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 2.068.736.230,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 266.555.611.530,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 82.576.000,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 32.402.111.601,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah seluruh penyerahan 301.109.035.361
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan 8.388.383.5822. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut 03. PPN yang kurang (lebih) dibayar (446.019.035)4.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Ekspor Rp 4.500.018.000b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri Rp 3.450.765.000c. Penyerahan yang tidak dipungut Rp 437.600.582Jumlah seluruh penyerahan Rp 8.388.383.582Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3038/B/PK/Pjk/20182. Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang hrsdipungut/dibayar Rp 345.076.500b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan Rp 791.095.535c. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih)bayar Rp (446.019.035)d. Dikompensasikan ke masa berikut Rp 03.
Putus : 11-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FESTO
15129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00616/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 25April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00012/207/10/055/15 tanggal 28 Januari 2015 Masa Pajak Februari 2010,atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7055.000, beralamat di JalanTekno V Blok A/1 Sektor Xl Kawasan Industri BSD, Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Putusan Nomor 611/B/PK/Pjk/20191 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1.Ekspor 4.944.761a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 9.039.022.530a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 43.203.418a.6.Jumlah 9.096.485.709c. Jumlah Seluruh Penyerahan 9.096.485.7092 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 903.902.253b.
Register : 19-04-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51327/PP/M.XVIIB/19/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11322
  • dinataPos16PINomo479969tangga27November201HS9403.20.9000denganPPnBsebesa40%yanseharusnymenurutMenur :utPemohonBandingadalahsesualpemberitahuanpadPImo479969tangga27November201tidadikenakanPPnB(0%o);bahwaMajelisPemohonBandingdalampersidanganmenyampaikanPenjelasanTertuliPenggantiSuratBantahanNomoPC/ES078tanggaDesember201yanpadpokoknngea.angaozgws62Ag veergolongahSelaiendaraanerotoranDikenakaPajaPenyualaAtasaran~e guahdiatursebagabekuPasal4:Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yangdikenakan Pajaka
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. LUBRIZOL INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION;
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2009 dengan kurang bayar sebesar Rp3.844.529.328,00seharusnya menjadiNihil denganpermohonan banding sebagai berikut:rincianperhitunganberdasarkan Keputusan Pemohon BandingNo Uraian Keberatan(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 702.068.906.065,00 702.06PPh Pasal 15 terutang 2.597 .654.952,00 2.593 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lainlain f. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak g.
    Putusan Nomor 488/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak2 PPh Pasal 15 terutang3 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masac. STP (pokok kurang bayar)d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajake. Lainlainf.
Putus : 27-07-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2434/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALIMANTAN ENERGI LESTARI
15070 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ide Anak Agung GdeAgung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 192.097.895.771,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 192.097.895.771,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga pajak yang lebih dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp13.014.892.318,00; denganperincian sebagai berikut:JumlahNo Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.
Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1980/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 13 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PADANG PALMA PERMAI
13324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aceh Tamiang, denganperhitungan menjadi sebagai berikut:dalam rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPNa.1. Ekspor 0a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.577.940a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.560.147.860a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 15.279.613.920a.6. Jumlah (a.1 s.d. a.5) 17.838.183.8402 Penghitungan PPN Kurang Bayara.
    demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka