mengajukan gugatan tidak terpenuhi, maka gugatanharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;15.Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo karena penerima kuasa telah melewati kKewenanganyang diberikan oleh pemberi kuasa didalam surat kuasanya (over bodecht):16.Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan kaidah hukumperdata Pasal 1797 yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut: sikuasa

No. 268 K/Pid.Sus/2014pada itu selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diamdiam,atau semua perjanjian yang dibuat oleh seorang juru kuasa atas nama si pemberi kuasa,orang yang memberi kuasa inilah yang menjadi pihak dan sebgai pihak ini iamemperoleh segala hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari perjanjianperjanjian itu bahkan ia berhak untuk secara langsung menggugat orang dengan siapa sikuasa bertindak dalam kedudukannya sesuai ketentuan Pasal 1799 KUH Perdata

tetap yaitu tidak diajukan upayahukum Banding atau Kasasi, maka Tergugat harus telah membayarlunas 100 % (seratus persen) seluruh Honorarium atau Uang Jasa danSuccess Fee Pihak Kedua sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat(2) diatas.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Bukti P2 tersebut terdapatadanya rumusan dengan redaksi harus telah membayar keharusan manaadalah merupakan kewajiban bagi Tergugat selaku Pemberi Kuasa maka padasaat perkara telah diputus pada Pengadilan Agama Kisaran dan pekerjaan siKuasa

PengikatanJual Beli No. 159 tanggal 24 Desember 1993 yang dibuat oleh Tergugat III yangmemuat kuasa dari Jasin Santoso kepada Tergugat II (berikut seluruh kuasa lainnya18.19.yang telah diberikan oleh Jasin Santoso kepada Tergugat II) secara hukum tidakberlaku lagi atau berakhir;Pasal 1813 KHUPerdata: Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembalikuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa

M.Kn telah berakhir sejak 20 Januari 2015dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa pasal 1813 KUHPerdata Pemberian kuasa berakhirdengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa dengan pemberitahuanpenghentian kuasanya oleh sikuasa, dengan meninggalnya, pengampuannyaatau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya Siperempuan yang memberikan atau menerima kuasa;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyatakan Penggugattidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak tanggungan

telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnyatertanggal 26 Mei 2012 dan tidak pernah mencabut surat kuasaterSebut ; 222 nne nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ence nnn Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut dan telahdibantah oleh Para Penggugat, kemudian Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah kapan saatberakhirnya pemberian kuasa, dalam Pasal 1813 BW menentukanbahwa : Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa sikuasa

Pasal 1797 KUH Perdata berbunyi : Sikuasa tidak diperbolehkanmelakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya ...... ast. (c). Pasal 1806 KUH Perdata berbunyi : Sikuasa yang telah memberitahukansecara SAH tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa iamengadakan suatu Persetujuan dalam kedudukannya sebagai kuasa itu,tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasaitu.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1994,tanggal 14 Oktober 1994;Dalam pembuatan surat kuasa (khusus) setidaktidak harus memuat:A.mooNama para pihak, subjek (identitas);Pokok sengketa atau objek sengketa;Nama Pengadilan apa;Pengadilan Hubungan Industrial mana;Menyebut dengan jelas tindakantindakan/kewenangankewenangan yangdikuasakan;Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil:6.Bahwa Berdasarkan Pasal 1797 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, SiKuasa tidak diperbolehkan melakukan

Menjaminkan No. 34 / 1995 tertanggal 21Pebruari 1995 dan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual No. 11 tanggal 13 Maret1996 secara yuridis telah berakhir, hal mana didasarkan pada konsiruksi /pengaturan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :"Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa;dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa ; denganmeninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun sikuasa

JONATHAN PHENOMIE,ONG untuk memperjanjikan atau mempekerjasamakan lagi tanah milikPenggugat tersebut kepada pihak ketiga ;Bahwa sesaui pasal 1797 KUHPerdata secara jelas disebutkan, sikuasa tidakdiperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya dan121314dalam ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata juga disebutkan untukmemindahtangankan benda benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnyaatau lagi untuk membuat suatu perdamaian atau pun sesuatu perbuatan lainyang hanya dapat dilakukan oleh seorang

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadisecara diamdiam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa. Prof. R.

Dan Djashudi (PemberiKuasa)dinyatakan telah meninggal Dunia berdasarkanKutipan Akta Kematian Nomor: 61/ 1996 tanggal 29Mei 1996 sehingga dalam hal ini sesuai denganPasal 1813 KUHPerdata yang isinya menyatakanbahwa: Pemberian Kuasaberakhir dengan ditariknyakembali kuasanya si kuasa denganpemberitahuan penghentian kuasanya oleh sikuasa dengan meninggalnya, pengampunannya,atau pailitnya si pemberi kuasa maupunsikuasa.; Dan hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah

1793 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa:*kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatutulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan.Pasal 1793 Ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa:Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diamdiam dandisimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.Pasal 1814 KUHPerdata menyatakan bahwa:si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itudikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa sikuasa

biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untukHalaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Padt.G/2013/PN.Padg.melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika inidiperjanjikan;Jika si Kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si Pemberi Kuasatidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekotpersekot dan biayabiaya serta membayar upah tersebut diatas,sekalipun urusannya tidak berhasil;Begitu pula si Pemberi Kuasa harus memberikan ganti rugi kepada siKuasa

Putusan No.0122/Pdt.G/2019/PA.Mtwpemberitahuan penghentian kuasanya oleh sikuasa denganmeninggalkannya pengampuannya atau pailitnya sipemberikuasa maupun sikuasa.pasal. 1814 KUH Perdata menyebutkan si pemberi kuasa dapatmenarik kembali kuasa mana kala dikehendakinya dan jika adaalasan untuk itu memakasa si kuasa untuk mengembalikankuasa yang di pegangnya.pasal 1816 KUH Perdata menyebutkan pengangkatan seorangkuasa untuk menjalankan suatu) urusan yang samamenyebabkan di tariknya kembali kuasa yang

Dan Djashudi (Pemberi Kuasa)dinyatakan telah meninggal Dunia berdasarkanKutipan Akta Kematian Nomor: 61/ 1996 tanggal 29Mei 1996 sehingga dalam hal ini sesuai denganPasal 1813 KUHPerdata yang isinya menyatakanbahwa: Pemberian Kuasa berakhir dengan ditariknyakembaili kuasanya si kuasa denganpemberitahuan penghentian kuasanya oleh sikuasa dengan meninggalnya, pengampunannya,atau pailitnya si pemberi kuasa maupunsikuasa.; Dan hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan tanah

Menurut Pasal 1813KUH Perdata pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya sikuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa denganmeninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasadengan perkawinannya di perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.Dengan demikian surat kuasa yang diberikan oleh Saudara Baginda Safri, SH danRekan adalah tidak sah.Bahwa keberadaan Para Penggugat menempati Rumah Dinas TNI AL/obyekgugatan berdasarkan Surat Izin

Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diamdiam dan disimpulkan daripelaksanaan kuasa itu oleh sikuasa;8. Bahwa Menurut Pasal 1812 KUHPerdata yang berbunyi :"Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberikuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telahdibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberiankuasa.";9.

Oleh karena prinsipal Penggugat telah mencabut Surat Kuasa01 Februari 2020 yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo, makadengan sendirinya Gugatan a quo menjadi gugur.Pasal 1813 KUHPerdataPemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasa sikuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa;dengan meninggalnya; pengampuannya; atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yangtelah memberikan atau menerima kuasa.Pasal 1816 KUHPerdataHalaman

M*, yang terletak di JalanSisingamangaraja No. 6 Grant Sultan No. 174 tanggal 02051927;Namun, Surat Kuasa untuk menjual beli tanah, lebih intensif lagi disebutSurat Kuasa Mutlak tidak diperbolehkan, karena ada larangan sebagaimanaInstruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982, yang mana Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dilarang memberi Kuasa Mutlak dalamtransaksi jual beli tanah, penjabarannya atau pengertian dari InstruksiMendagri tersebut: Pemilik tanah dilarang memberi Kuasa Mutlak kepada sikuasa