Sdr.BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07 Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N-1598-KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 / 2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu

) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu thn 2013 Nopol : N-1532-KH Noka :MHKVIBAIJDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Uang Tunai sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.

Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;>1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH Noka:>MHKV IBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu;>Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah).( disitadalam perkara An.terpidana NUR

Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah); 1(satu) buah celana jeans panjang merk ELDEST

,BERNARD IBRAHIM alamat Jalan Patimura Gg VI RT.03 RW.07Kelurahan temas Kecamatan Batu Kota Batu ; 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) unitmobil jenis Daihatsu Luxio jenis Minibus warna putih thn 2013 Nopol : N1598KH, Noka :MHKW3CA23DK009469, Nosin :DDN5254 No.973 /2986 / 101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara clan Batu ;Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor

:292/Pid.B/2015/PN.Kd.Mlg.20 1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu) mobilDaihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KH NokaMHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 / 101.362 / 2013yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KepalaUnit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara clanBatu; Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah)Status hukumnya telah putus dalam perkara An.terpidana NUR AFINImaka barang

Dinas Pendapatan ProvinsiJawa Timur Malang Utara clan Batu ;e1 (satu) lembar surat keterangan salinan lunas PKB / BBN 1 (satu)mobil Daihatsu Xenia warna abuabu thn 2013 Nopol : N1532KHNoka :MHKVIBAUDK023426 Nosin : MB51970 No.973 / 2985 /101.362 / 2013 yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Kepala Unit Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi JawaTimur Malang Utara dan Batue Uang Tunai sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah);disita dalam pekara an.

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada

Etiawan Putra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepadapembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

AHMADBahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 sekolahmelibatkan komite sekolah yaitu ketua komite YAMINNOHQBahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 di Sekolah DasarInpres Bandungan ada tim tekhnis yaitu) saudara FAISALTAMUU.Bahwa Prosedur pencairan yaitu: Penarikan Termyn I Rp.75.000.000, Penarikan Termyn II Rp. 33.000.000, Penarikan Termyn III Rp. 90.000.000, Penarikan Termyn IV Rp. 30.000.000, Penarikan Termyn V~ Rp. 22.000.000,Bahwa pelaksanaan DAK tahun 2008 telah dilaksanakan100% dan telah sesuai

Pengadaan Sarana sekolah : FauzanOintu (Ketua)Suparman Hadju(Anggota)Bahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 sekolahmelibatkan komite sekolah yaitu ketua Komite Ir.Abdulrahman Hasan.Bahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 di Sekolah DasarNegeri Dotuhe ada tim tekhnis yaitu saudara AsranNani.Bahwa Prosedur pencairan dana DAK Tahun 2008 yaituProsedur pencairan dana diterima melalui Bank BPDKabupaten Bone Bolango oleh Kepala sekolah bersamaBendahara lewat Rekening Atas nama SDN Dutohe,melalui 3 (tiga)

YOPI RAHMAN.Pemeriksa barang : ANSAR MOHI.Penerima barang : ABDULLATIFKATILIBahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 sekolahmelibatkan komite sekolah yaitu) MENI AMU (KetuaKomite).Bahwa dalam pelaksanaan DAK tahun 2008 di Sekolah DasarInpres Uabanga ada tim tekhnis yaitu) saudara RAHMATMOHAMAD.Bahwa Prosedur' pencairan dana DAK Tahun 2008 yaituJumlah dana yang diterima setiap tahap ditentukanoleh tim pengelola' tingkat Kabupaten Bone Bolangodisertai rekomendasi dari perkembangan fisik olehPedamping

yaitu saudaraFaizal Tamuu.Bahwa pencairan dana DAK Tahun 2008 Jumlah dana yangditerima setiap tahap ditentukan oleh tim pengelolatingkat Kabupaten Bone Bolango disertai rekomendasidari perkembangan fisik oleh Pedamping tekhnis sesuaidengan yang ada dilapangan Pencairannya melalui Bank Sulut Suwawadan masuk ke Rekening Sekolah.

Zainal Ilolu, saudara MOHAMAD = KIAYI(perencana), saudari EVA DEU (sebagai PPTK) dansaudara FAIZAL TAMUU (Pedamping Tekhnis) bertempat diAula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango.Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000, (dua Juta Rupiah) kepada Ibu Elva Deu,S.Pd uang tersebut adalah ucapan terima kasih karenasekolah saksi dapat bantuan dana DAK T.A. 2008.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;14937.

No. 1545 K/Pid.Sus/2010Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a.b.Pengguna mengajukan usul kepada pengelola ;Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan olehpengguna sesuai dengan kewenangannya ;Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuiusul penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam bataskewenangannya

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :1Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu hasil

Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahyaitu Penjualan barang milik daerah selain dari tanah dan atau bangunandilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah,seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 17Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan

Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;2. Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;3.

Pasal 72 ayat (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menerangkan Hasilpenjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri dan OtonomiDaerah No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah menerangkan Hasil pelelangan/penjualan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya padaKas Daerah dan ;.

Lenggo Vivirianty, Aptselaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.

Lenggo Vivirianty, AptHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis,dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab.

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasilpengujian : Contoh yang diterima Lab.

Bin YAKUB Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSurat Keputusan Revisi Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaDinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perikanan, Dan Peternakan KabupatenMukomuko Tahun Anggaran 2007 Nomor 133 tanggal 03 Juli 2007 bersamasamaNURUL IKHSAN, S.Pi.

Ratu Kecamatan Mukomuko UtaraKabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih masuk dalam kewenanganmengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulusecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagaiBahwa ia terdakwa AMAN JAYA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.

Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.

Nomor : 133/U/2003tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant danPetunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK.Pembina Kecamatan Tahun 2006Nomor: 902/ 119/PK/2006 tanggal 6 April 2006 mengatur bahwa padaprinsipnya pengelolaan dana bantuan tersebut secara Swakelola, sehinggaDrs.

(Terdakwa) sebagai Staf Tekhnis; danDrs. BERNARD TUKAN sebagai Anggota;Adapun tugas panitia tersebut adalah :a. Membuat proposal pelaksanaan pembangunan dengan dilampiri gambarrencana pembangunan, rencana alokasi biaya (RAB) dan jadwalpelaksanaan pekerjaan;b.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;4.

Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;.

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani70Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.28, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisi kristalkristal bening denganbobot sample 0,5467 (nol koma lima empat enam

;Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Badan POM RIBandar Lampung Nomor Lab : PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016 yangditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan sembilan

;Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dariBadan POM RI Bandar Lampung Nomor Lab: PM.01.05.91.05.16.29, tanggal 12 Mei 2016yang ditandatangani oleh penguji atas nama Purwadi, M.Si dan diketahui sertaditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis BPOM RI Bandar Lampung Sofia Masroh,SF., Apt dengan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepadapemeriksa labfor berupa 2 (dua) butir pil / tablet berwarna pink dengan bobot sample0,7589 (nol koma tujuh lima delapan

SurisnoSanggreng (Tenaga Ahli Pengendali Dampak Lingkungan pada KantorPengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai) dan PrasmanSiahaan, ST (Staf Tekhnis) yang telah melakukan pemeriksaan Fisik di lokasipengerukan sedimen saluran irigasi Sungai Nipah di Dusun danDusun Ill, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten SerdangBedagai, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :1.

Saluran Pembangunan Air (SPA) pada bagian bangunan goronggorong/outlet sepanjang + 5 meter disebelah utara bagian kanan dan sebelah selatanbagian kiri jembatan irigasi di Dusun mengalami kerusakan, SPA di sebelahutara bagian kanan dari jembatan bangunan outlet telah rusak dan terjadipelurusan SPA tidak seperti semula tidak dibangun bangunangoronggorong/outlet, pelurusan SPA dimaksud secara tekhnis tidak layak. ;5.

Fakhrulselaku Konsultan Lapangan yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjaNomor 037/SPK/CMCLS5NTT/VI/ 2012 tanggal 01 Juni 2012 antaraDirektur Proyek PT Miskat Alam Konsultan dengan FAKHRUL, S.T. untukmelaksanakan tugas pendampingan di Unit Sekolah Baru SekolahMenengah Pertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 danbertanggung jawab melakukan pendampingan baik secara administrasimaupun tekhnis sampai dengan pekerjaan pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Menengah Pertama Negeri (USB SMPN)

No. 2156 K/Pid.Sus/2015(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 oleh Direktorat JenderalPendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudianpihak Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah MenengahPertama Negeri (USB SMPN) 6 Lambaleda menyampaikan proposaltekhnis dan biaya sebesar Rp2.045.247.000,00 (dua milyar empat puluhlima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementrian Pendidikandan Kebudayaan, dan terhadap proposal tekhnis

dan biaya tersebutpihak Kemenirian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan klarifikasiterhadap rencana pelaksanaan secara tekhnis dan pengecekan terhadapusulan biaya dan dari hasil klarifikasi terhadap proposal tekhnis dan biayatersebut pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar KementrianPendidikan dan Kebudayaan akhirnya menyetujui bantuan untukpembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri(USB SMPN) 6 Lambaleda Tahun 2012 sebesar Rp1.994.319.000,00(satu milyar sembilan ratus sembilan

kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis

Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.

fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis

Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis

Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan

usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis

/1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis

karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis