Kolaka Utara ke dalamaplikasi Siskeudes selanjutnya melakukan pencetakan.Bahwa terkait yang menyuruh, sekitar bulan Februari Tahun 2017 ataspermintaan dari Saudara ASKARI kepada saksi untuk membantu pembuatanLaporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa dan dana desadi Desa Batuapi Kec. Batuputin Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016;Bahwa jabatan saksi di Desa Batu Api tidak ada, hanya dimintai tolong untukmenginput saja;Bahwa atas jasa penginputan tsb, Saksi menerima uang Rp3.000.000.

;Bahwa saksi lahir dan tinggal di Sekongkang;Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Sekongkang Bawah mulaitahun 2006 sampai dengan tahun 2012;Bahwa saksi tidak mengetahui batas antara Sekongkang Atas danSekongkang Bawah;Bahwa saksi tahu Pak Hamim memiliki tanah di Sekongkang Bawah,dengan cara mengambil karena dia menjabat sebagai Kepala Desadi Sekongkang Atas;Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Banyuwangi danPenggugat tidak pernah menggarap tanahnya;Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli

DARWIS tetapi juga atas arahan dan petunjuk ASDA 1sebagai Panti Uji Tingkat Kabupaten dan Panitia Penguji dan Peneliti KecamatanJatisari;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 diperoleh fakta Panitia PemilinanKepala Desa Mekarsari telah menerbitkan Keputusan tentang Calon Kepala DesaMekarsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang tertanggal 26 Pebruari 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3)Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilinan Kepala Desadi

sehingga totalselurunnya Rp. 1.319.000, yang saksi titip kepada SdrERWANDI selaku Ketua RT untuk diberikan kepada SekretarisDesa sdr TAMARI sekitar pertengahan Tahun 2017 akan tetapisaksi lupa hari, tanggal dan bulannya ;PutusanNomor : 8/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Hal 49 dari 1122) Pembuatan prona dengan jumlah biaya yang dikenakan Rp.500.000. pada pertengahan Tahun 2017 akan tetapi saksilupa akan hari, tanggal dan bulannya dan dana tersebut saksiberikan langsung kepada Sdr KAMARI selaku Sekretaris Desadi

Negeri dengan tugas dan tanggung jawabPutusan nomor 34/Pid.SusTPK/2018/PN Bjm, halaman 87 dari 99selaku kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa,melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masyarakat desa; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : 81/KEP63.09/II/2015, tanggal12 Februari 2015 tentang Penunjukan Lokasi Kelurahan/Desa Kegiatan ProyekOperasi Nasional (PRONA) Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kelurahan/Desadi

atauperaturan perundangundangan yang lebih tinggi dan berdasarkankepatutan/ kepantasan.Bahwa Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk menolak Perdesdan belum pernah terjadi.Bahwa dasar hukum dari Raperdes yaitu Pasal 2 ayat (1) PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peraturan Desadibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yangditetapkan oleh Lurah desa bersama BPD.Bahwa saksi lupa berapa banyak Lurah yang tidak mengirimkanRaperdesnya untuk dievaluasi kepada Pemkab karena banyaknya desadi

Bahwa saksi lupa berapa banyak Lurah yang tidak mengirimkanRaperdesnya untuk dievaluasi kepada Pemkab, karena banyaknya desadi Kab.Bantul sehingga Pemkab sifatnya hanya menerima. Lurahharusnyaaktif.Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK/2015/PN.

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten (Pereode 2007 s/d2013), dan saksi tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian TataPemerintahan Setda Pemerintahan daerah Kabupaten Klaten dandasar hukum pengangkatan saksi adalah SK Bupati Klaten ( No:821.2/59/10 dan tanggal 22 Februari 2012).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala bagian tatapemerintahan berikatan dengan pelepasan tanah kas desa adalahmemberikan petunjuk pembinaan agar pelepasan tanah kas desadi

Bandongan, Kab.Magelang, periode 2007 2013, berdasarkan Keputusan Bupati MagelangNomor:188.4/266/KEP/02/2007, tanggal 19 Juni 2007, tentang Pengesahan 276(dua ratus tujuh puluh enam) Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desadi Kabupaten Magelang Tahun 2007;Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (SPKPA)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Pola Khusus Penanganan Dampak Krisis TA 2010 Kab.

Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/137/19.05.01/2013 Tertanggal 20 Maret 2013 tentang Jadwal KegiatanPenetapan dan Penegasan Batas Desa, (terlampir), (Sesuai dengan asli);Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 146/194/19/05.01/2013 Tertanggal 13 Mei 2013 tentang PemberitahuanJadwal Penegasan Batas Desa, (Sesuai dengan asili); Surat Undangan dari Kantor Camat Muntok Nomor 100/ /19.05.01/2013 Tertanggal 12 Juni 2013 tentang Undangan Penyelesaian Permasalahan Titik Koordinat Batas Desadi

Keterangan saksiSYAHDAN FIRMANSYAH, S.S.TP ; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargakepada Terdakwa tersebut; Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur danketerangan dalam BAP benar serta telah ditanda tangani; Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubbid Bina Perencanaan PembangunanDesa yang merupakan bawahan langsung dari Terdakwa ; Bahwa pada saat program tersebut bergulir Terdakwa menjabat sebagaiKepala Bidang Bina Pembangunan Desadi BPMD Kab.

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Dlanggu pada kegiatan belanja kegiatanbantuan keuangan kepada desa eks Wilker Jabung tahun anggaran 2011senilai Rp. 275.000.000,5 Peraturan Bupati Mojokerto No.09 Tahun 2011 tentang petunjuk tehnispelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah desadi eks Wilker Mojosari, Mojokarsi, Mojokerto, dan Jabung tahun anggaran2011.6 1 (satu) lembar Laporan / Evaluasi / Monitoring kegiatan bnatuan keuangankepada desa Bejijong tahun 2011.7 1 (satu) lembar Laporan / Evaluasi / Monitoring kegiatan bnatuan

September 2015 tentang perubahan penetapan pelaksanaanteknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) Desa Bioa Putiak TA. 2015.A (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lebong nomor : 312 tahun 2015tanggal 9 Juli 2015, tentang penetapan Pimpinan dan anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) desa Bioa Putiak Kecamatan Pinang BelapisKabupaten Lebong.5 (lima) lembar fotocopy surat kKeputusan Bupati Lebong nomor : 437 tahun 2011,tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desadi

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

Bengkayang kepada BupatiBengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentangHalaman 181 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Ptkpenetapan alokasi dana bantuan kKeuangan kepada pemerintah desadi Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017;yang diterima PJ pada tanggal 1912018 dan bagian hukum padatanggal 2212018;Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepadapemerintah desa di Kab.

suatuHalaman 7 dari 109tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKuala Tungkal, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah menjual beras untukrumah tangga miskin jatah Kecamatan Dendang periode bulan Januari 2006s/d April 2006 sebanyak 47.760 Kg yang seharusnya dijual dengan hargaRp. 1000, / Kg (seribu rupiah) kepada masyarakat miskin di 7 (tujuh) desadi

Nomor 07/G/2017/PTUN.KPG.Menurut Penggugat bahwa para calon mengunakan Nomor undiandan mengunakan Lambang sebagai berikut :1) Bernadus Bait menggunakan lambang Kuda ;2) Melkianus Tefa menggunakan lambang Burung Merpati ;3) Daud Sanam menggunakan lambang Pohon Kasuari ;4) Ananias Mella menggunakan lambang Payung ;bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2016tentang Tata Cara Penggadaan dan Pendistribusian Surat Suara, KotakSuara dan Kelengkapan Peralatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaDi

Bahwa dalam posita 1, sekitar bulan Januari 2017 TimPengangkatan Perangkat Desa Kedungwaru Kidul, KecamatanKaranganyar, Kabupaten Demak yang diangkat oleh Kepala DesaKedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, telahmengumumkan adanya lowongan pengisian jabatan Perangkat Desadi Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar, KabupatenDemak dengan formasi : Sekretaris Desa dan Modin, dengankualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh TimPengangkatan Perangkat Desa.

akan dijadikanpedoman dalam rangka proses pelaksanaan ujian sehingga panitia diberikankewenangan untuk membuat ketentuanketentuan sepanjang itu tidakbertentangan dengan aturan diatasnya dan itu tidak perlu ijin dengan DinasPMD maupun bupati jadi kewenangannya ada di panitia; Bahwa selama di PMD tidak pernah ada sengketa terkait penafsiran Pasal23 ayat 3 selama peraturan daerah terbit hingga saat ini, ada tidak selainperkara ini; Bahwa apabila ada seseorang yang ingin mengikuti seleksi perangkat desadi

Sehingga di tahun 2014 dana SPP hasil perguliran ditahun 2013 senilai/sebesar Rp.4.308.330.563, (empat meliar tiga ratusdelapan juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) digulirkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp. 2.448.000.000, pada 11 desadi kecamatan Busungbiu Kab.Buleleng ;Bahwa benar dalam realisasi terhadap dana SPP sebesar Rp.2.448.000.000, (dua meliar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)yang direalisasi untuk 11 desa di kecamatan Busungbiu tersebut telahsesuai

dipungut lagi, karena obyek pungutannyasama yaitu peralihan hak atas tanah dan bangunan, dengan demikianpologoro yang dipungut oleh Pemerintah Desa ketika terjadi peralihan hakatas tanah di desa, sudah tidak ada dasar hukumnya.Bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara menerbitkan Surat Edaran Nomor :142.4/1199 tanggal 13 Maret 2017 perihal Larangan pungutan Pologoro dalamJual Beli Tanah, dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se KabupatenJepara, dan diminta Camat untuk meneruskan kepada Petinggi/Kepala Desadi