Ditemukan 1129 data
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Retno Noilasari pada BCA Pemulang,padalah saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatanHal. 7 dari73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015pengadaan tanah kantor Dinas pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tahapll, Karena DPA SKPD TA 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs.Udiono menyuruh saksi Komsul, SH untuk mencari dasar pencairananggaran sebelum disahkan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal10 April 2007, maka Drs.
94 — 40
perifisaksimempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 makayang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBDoleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerah57kabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasabahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanyamemeriksa danadana pembangunan, bukan BPKP memeriksa danarutin;Bahwa BPKP disini lbarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakitdalam, padalah
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
40 — 5
UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
53 — 32
Padalah Penggugatmengemukakan pendapatnya Berdasarkan UUD 1945 yang diamandemenpada Pasal 28E butir 3 bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
30 — 4
UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, SE., M.Si
Tergugat:
1.ANAK AGUNG GEDE RAKA Als. ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA
2.ANAK AGUNG GEDE NGURAH Als. ANAK AGUNG NGURAH KENAK
3.ANAK AGUNG GEDE DWIJA PUTRA Als. ANAK AGUNG GEDE KOLET
4.NI LUH INDRI MARANTI
Turut Tergugat:
1.NOTARIS I MADE DWITA, SH
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
105 — 60
digarap oleh Pak Ketir; Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ketir dari lama sudahmengerjakan tanah tersebut, sejak saksi kecil dari sebelum saksi masukSD seingat saksi sudah Pak Ketir yang menggarap tanah tersebut; Bahwa saksi kurang ingat kapan terakhir kali Pak Ketirmengerjakan tanah tersebut, karena beliau sempat penjara selama 3(tiga) bulan setelah itu berganti akhirnya; Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pak Ketirdipenjara karena ada oknum yang melaporkan dia itu mencuri kayubakar disana, padalah
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
49 — 13
UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
118 — 40
perifisaksi mempunyai kewajiban untukmengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yangmempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badanpengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota, kernaitu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itu masihprematur, alasannya BPKP hanya memeriksa danadana pembangunan, bukanBPKP memeriksa dana rutin;Bahwa BPKP disini lbarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakit dalam,padalah
97 — 38
Leuwidahu Kelurahan ParakannyasagKecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yang seolaholah uang itu adalahmilik Terdakwa padalah seharusnya uang atau dana tersebut untuk kegiatanpembangunan jalan lingkungan/rabat beton Kp. Kubang ateul Rt.05/03 danKp. Kubang jaya Rt.06/01 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu KabupatenTasikmalaya yang masingmasing kegiatan dananya sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Cara pelaksanaan pembangunan jalanlingkungan/rabat beton Kp. Kubang ateul Rt.05/03 dan Kp.
150 — 39
;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatuperobuatan melawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut :1. ada suatu perbuatanBahwa menurut hemat Majelis Hakim, perobuatan yang dimaksud adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pelaku dimana secara umumperbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berouat sesuatu(dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padalah pelaku mempunyaikewajiban hukum untuk berbuat yang kewajiban
108 — 36
tindakantindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Pimpinan cabang/Manajer Cabang (Kuasa Pemutus Kredit) penyaluran KRISTA yang tertuangdalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 233/US.2.00/2006 tanggal 26Desember 2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga(KRISTA) berikut lampirannya (PO KRISTA) Bab II huruf B angka 4;Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelidooinya menyatakan bahwaterdakwa telah melaksanakan kebijakan sesuai pedoman operasional KreditUsaha Rumah Tangga (KRISTA), padalah
116 — 17
surat tersebut atas nama AlmarhumZailani;19.Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil posita poin 19 a, 19 b,19 c, 19 d, 19 e, halaman 9, 10, 11 Tergugat tidak pernahmengetahuinya;20.Bahwa Tergugat keberatan dan membantah dalil posita poin 20,2120 a.1, 20 a.2, 20 a.3, 20 b.1, dan 20 b.2, 20.c.1, 20 .c.1, 20.c.2,20.c.3, 20.d.1, 20.d.2, 20.e.1, 20.e.2, serta 21.a, 21.b, 21.c, 21.d,21.e, 21.f , yang secara keseluruah dinyatakan tidak sah atau tidakmempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya,padalah
Yani Yunus
Tergugat:
Sujanto Priera
373 — 541
MARINDOJAYA SEJAHTERAHI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tidak adasatupun pasal atau ketentuan yang dapat dibebankan kepada Tergugatatas biaya evakuasi yang tidak pernah diatur dan disepakati sebelumnyaoleh kedua belah pihak;Bahwa Penggugat juga tidak menerangkan keharusan dan kewajibanTergugat dapat dibebankan atas biayabiaya yang timbul tersebutberdasarkan hukum, Padalah antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerjasama dalam sewamenyewa kapal yang dituangkan dalam sebuahperjanjian yaitu Perjanjian
148 — 76
Penggugat tanpaalasan hukum yang sah dan mengikat";Bahwa dengan adanya "penghentian atau pemutusan" perjanjian kartu kredit CarrefourBCA yang dilakukan BCA secara sepihak, maka secara yuridis dianggap tidak pernah adapersetujuan apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian pengalihan antara BCAdengan Bank Mega ;Halaman 9 Putusan No.278/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.38.39.40.41.42.43.Bahwa dengan demikian, kalaupun benar telah terjadi perjanjian pengalihan Nasabah KartuKredit BCA kepada Bank Mega, padalah
Bregas Bayuardhi, S.PT
Tergugat:
PT BANK SYARIAH MANDIRI PERSERO Tbk.KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
BANK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA
301 — 210
Padalah faktanyaPenggugat tidak pernah seperti itu. Hal inilah yang menjadi dasarHalaman 31dari 104 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.TmK.penolakan pengajuan kredit Penggugat kepada Bank Negara IndonesiaCabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia;Bahwa, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 7 sebab telahjelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanPerebuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
121 — 60
perifisaksi mempunyai kewajibanuntuk mengembalikan dia ke pos yang benar;e Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yangmempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badanpengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota,kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itumasih prematur, alasannya BPKP hanya memeriksa danadanapembangunan, bukan BPKP memeriksa dana rutin;e Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakit dalam,padalah
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd
138 — 44
Didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua kesaksian dari SaksiKRISTIANA SUNARINGTYAS, S.Pd.Dalam putusannya majelis hanya mempertimbangkan adanyalaporanpertanggungjawaban saja, padahal, padalah dalam persidangan terungkap adanyapenyimpangan yang dialkukan oleh Terdakwa.
80 — 69
bidang perifisaksimempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 makayang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBDoleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerahkabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasabahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanyamemeriksa danadana pembangunan, bukan BPKP memeriksa danarutin;Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakitdalam, padalah
144 — 70
Muaro jambi sebesar 20 % dari nilai kontrak,padalah dana untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi tersebut belum ada.Oleh karena anggaran untuk pembangunan jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi tidak ada maka Drs. H. ASAD SYAM, MM Bin SYAMSUDDINmenggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Muaro Jambi keBUMD Muaro jambi yang terdapat dalam APBD Kab. Muaro Jambi Tahun 2004yaitu dengan cara memerintahkan terdakwa Drs. H.
101 — 57
puladijadikan dasar kepemilikan atas objek sengketa ;Menimbang, bahwa Bukti T.IV s/d T.IX24, berupa Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 051/SPPH/TA/LMAMS/IX/2013 tanggal22 Februari 2013 atas objek sengketa, dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, bahwaPara Penggugat telah menggugat Para Tergugat, termasuk Tergugat IV s/dTergugat IX, karena Tergugat IV s/d Tergugat IX menyatakan sebagai pemilik objeksengketa, padalah