Ditemukan 1129 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : padahal padalani patolah pahala padaka padilah padalaa padalas padulah patalah pasalah payalah padelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Hj. RATNA NILASARI
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Retno Noilasari pada BCA Pemulang,padalah saat itu belum tersedia anggaran untuk pembayaran kegiatanHal. 7 dari73 hal. Put. No.161 PK/PID.SUS/2015pengadaan tanah kantor Dinas pemukiman dan Bina Marga Kota Batu tahapll, Karena DPA SKPD TA 2007 ditetapkan tanggal 10 April 2007, maka Drs.Udiono menyuruh saksi Komsul, SH untuk mencari dasar pencairananggaran sebelum disahkan APBD Pemkot Batu TA. 2007 ditetapkan tanggal10 April 2007, maka Drs.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 24/PID.SUS/2012/PN.AB.-
Tanggal 7 Maret 2014 — KARIM RAMAU
94 — 40
  • perifisaksimempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 makayang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBDoleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerah57kabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasabahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanyamemeriksa danadana pembangunan, bukan BPKP memeriksa danarutin;Bahwa BPKP disini lbarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakitdalam, padalah
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
40 — 5
  • UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
53 — 32
  • Padalah Penggugatmengemukakan pendapatnya Berdasarkan UUD 1945 yang diamandemenpada Pasal 28E butir 3 bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
30 — 4
  • UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Gin
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, SE., M.Si
Tergugat:
1.ANAK AGUNG GEDE RAKA Als. ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA
2.ANAK AGUNG GEDE NGURAH Als. ANAK AGUNG NGURAH KENAK
3.ANAK AGUNG GEDE DWIJA PUTRA Als. ANAK AGUNG GEDE KOLET
4.NI LUH INDRI MARANTI
Turut Tergugat:
1.NOTARIS I MADE DWITA, SH
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
105 — 60
  • digarap oleh Pak Ketir; Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ketir dari lama sudahmengerjakan tanah tersebut, sejak saksi kecil dari sebelum saksi masukSD seingat saksi sudah Pak Ketir yang menggarap tanah tersebut; Bahwa saksi kurang ingat kapan terakhir kali Pak Ketirmengerjakan tanah tersebut, karena beliau sempat penjara selama 3(tiga) bulan setelah itu berganti akhirnya; Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Pak Ketirdipenjara karena ada oknum yang melaporkan dia itu mencuri kayubakar disana, padalah
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
1.MUH. AMIN RIFKIAWAN ILYAS Als IKIK Bin ILYAS
2.MUHAMMAD ZUHAL Bin ABDUL HANAN
3.EKA PRATAMA Bin MUSLIMIN MUIN
4.ERY GATRA ARIE SANDI Bin KUSMAYADI
5.MUHAMAD AKHMIL AZIZU Als ILU Bin Ir. AZIZU
6.M. WARDI WARDANI Als ANDUT Bin RANIO. S
49 — 13
  • UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN MIge 10184/2018/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan irisan daun,batang dan biji dengan berat netto + 0,945 gram, adalah benar Ganja,terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa para terdakwa membeli Ganja dan Shabu tersebut dengan tujuanatau dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri secarabersamasama, padalah
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.AB
Tanggal 21 Agustus 2014 — VENTJE N. LESNUSSA
118 — 40
  • perifisaksi mempunyai kewajiban untukmengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yangmempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badanpengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota, kernaitu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itu masihprematur, alasannya BPKP hanya memeriksa danadana pembangunan, bukanBPKP memeriksa dana rutin;Bahwa BPKP disini lbarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakit dalam,padalah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 22 Mei 2019 — Kundang Bin Hasan Lomri
97 — 38
  • Leuwidahu Kelurahan ParakannyasagKecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, yang seolaholah uang itu adalahmilik Terdakwa padalah seharusnya uang atau dana tersebut untuk kegiatanpembangunan jalan lingkungan/rabat beton Kp. Kubang ateul Rt.05/03 danKp. Kubang jaya Rt.06/01 Desa Sinagar Kecamatan Sukaratu KabupatenTasikmalaya yang masingmasing kegiatan dananya sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Cara pelaksanaan pembangunan jalanlingkungan/rabat beton Kp. Kubang ateul Rt.05/03 dan Kp.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2016 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2013 — - BETTY FRIDA SITUMEANG (PENGGUGAT) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq BENDAHARAWAN GAJI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I (TURUT TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT III) - 6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (TURUT TERGUGAT IV)
150 — 39
  • ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatuperobuatan melawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut :1. ada suatu perbuatanBahwa menurut hemat Majelis Hakim, perobuatan yang dimaksud adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pelaku dimana secara umumperbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berouat sesuatu(dalam arti pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu, padalah pelaku mempunyaikewajiban hukum untuk berbuat yang kewajiban
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Desember 2015 — YESAYA BUDI HANDOYO,SE.MM.
108 — 36
  • tindakantindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Pimpinan cabang/Manajer Cabang (Kuasa Pemutus Kredit) penyaluran KRISTA yang tertuangdalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 233/US.2.00/2006 tanggal 26Desember 2006 tentang Pedoman Operasional Kredit Usaha Rumah Tangga(KRISTA) berikut lampirannya (PO KRISTA) Bab II huruf B angka 4;Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelidooinya menyatakan bahwaterdakwa telah melaksanakan kebijakan sesuai pedoman operasional KreditUsaha Rumah Tangga (KRISTA), padalah
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-04-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 15/Pdt.G/2016/PN-Tjb
Tanggal 7 Nopember 2016 — - TERGUGAT : AHLI WARIS ALM ABDUL JAILANI SITORUS - PENGGUGAT : LATIFAH
116 — 17
  • surat tersebut atas nama AlmarhumZailani;19.Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil posita poin 19 a, 19 b,19 c, 19 d, 19 e, halaman 9, 10, 11 Tergugat tidak pernahmengetahuinya;20.Bahwa Tergugat keberatan dan membantah dalil posita poin 20,2120 a.1, 20 a.2, 20 a.3, 20 b.1, dan 20 b.2, 20.c.1, 20 .c.1, 20.c.2,20.c.3, 20.d.1, 20.d.2, 20.e.1, 20.e.2, serta 21.a, 21.b, 21.c, 21.d,21.e, 21.f , yang secara keseluruah dinyatakan tidak sah atau tidakmempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya,padalah
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 153/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
Yani Yunus
Tergugat:
Sujanto Priera
373 — 541
  • MARINDOJAYA SEJAHTERAHI/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 tidak adasatupun pasal atau ketentuan yang dapat dibebankan kepada Tergugatatas biaya evakuasi yang tidak pernah diatur dan disepakati sebelumnyaoleh kedua belah pihak;Bahwa Penggugat juga tidak menerangkan keharusan dan kewajibanTergugat dapat dibebankan atas biayabiaya yang timbul tersebutberdasarkan hukum, Padalah antara Penggugat dan Tergugat terjalin kerjasama dalam sewamenyewa kapal yang dituangkan dalam sebuahperjanjian yaitu Perjanjian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 278/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2014 — SUBEKTI, Lawan 1. STANDARD CHARTERED BANK KANTOR CABANG INDONESIA, 2. BANK MEGA, 3. BANK INDONESIA,
148 — 76
  • Penggugat tanpaalasan hukum yang sah dan mengikat";Bahwa dengan adanya "penghentian atau pemutusan" perjanjian kartu kredit CarrefourBCA yang dilakukan BCA secara sepihak, maka secara yuridis dianggap tidak pernah adapersetujuan apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian pengalihan antara BCAdengan Bank Mega ;Halaman 9 Putusan No.278/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.38.39.40.41.42.43.Bahwa dengan demikian, kalaupun benar telah terjadi perjanjian pengalihan Nasabah KartuKredit BCA kepada Bank Mega, padalah
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 24-10-2017 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
Bregas Bayuardhi, S.PT
Tergugat:
PT BANK SYARIAH MANDIRI PERSERO Tbk.KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
BANK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA
301 — 210
  • Padalah faktanyaPenggugat tidak pernah seperti itu. Hal inilah yang menjadi dasarHalaman 31dari 104 halaman, Putusan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.TmK.penolakan pengajuan kredit Penggugat kepada Bank Negara IndonesiaCabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia;Bahwa, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 7 sebab telahjelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakanPerebuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2012 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 23/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Agustus 2014 — ANWAR SOULISSA
121 — 60
  • perifisaksi mempunyai kewajibanuntuk mengembalikan dia ke pos yang benar;e Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 maka yangmempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBD oleh badanpengawas daerah propensi dan badan pengas daerah kabupaten kota,kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasa bahwa pendapat itumasih prematur, alasannya BPKP hanya memeriksa danadanapembangunan, bukan BPKP memeriksa dana rutin;e Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakit dalam,padalah
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 04-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2016/PT PT SBY
Tanggal 12 April 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SUDARSANA, SH.
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SETYO BUDIONO, S.Pd, M.Pd
138 — 44
  • Didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua kesaksian dari SaksiKRISTIANA SUNARINGTYAS, S.Pd.Dalam putusannya majelis hanya mempertimbangkan adanyalaporanpertanggungjawaban saja, padahal, padalah dalam persidangan terungkap adanyapenyimpangan yang dialkukan oleh Terdakwa.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-02-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 25/PID.SUS-TPK/2012/PN.Amb
Tanggal 14 Februari 2014 — MUSA LESILAWANG, SH;
80 — 69
  • bidang perifisaksimempunyai kewajiban untuk mengembalikan dia ke pos yang benar;Bahwa Menurut peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 makayang mempunyai wewenang untuk memeriksa dana rutin dan APBDoleh badan pengawas daerah propensi dan badan pengas daerahkabupaten kota, kerna itu pendapat dari BPKP maka kami merasabahwa pendapat itu masih prematur, alasannya BPKP hanyamemeriksa danadana pembangunan, bukan BPKP memeriksa danarutin;Bahwa BPKP disini Ibarat dokter gigi yang mendiaknosa penyakitdalam, padalah
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2011 — Putus : 21-11-2011 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/Pn.Jbi
Tanggal 21 Nopember 2011 — Drs.H.MUCHTAR MUIS,MM Bin A.MUIS RAHMAN
144 — 70
  • Muaro jambi sebesar 20 % dari nilai kontrak,padalah dana untuk pembangunan jaringan listrik di Kecamatan Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi tersebut belum ada.Oleh karena anggaran untuk pembangunan jaringan listrik Kec. Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi tidak ada maka Drs. H. ASAD SYAM, MM Bin SYAMSUDDINmenggunakan dana anggaran penyertaan modal Pemerintah Kab. Muaro Jambi keBUMD Muaro jambi yang terdapat dalam APBD Kab. Muaro Jambi Tahun 2004yaitu dengan cara memerintahkan terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN SORONG Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 17 Januari 2019 — Perdata : LAMBERTUS D. ULIM, dk melawan 1Pemerintah RI Cq. Mendagri dan Otonomi Daerah RI di Jakarta Cq. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari Cq. BUPATI SORONG, dkk
101 — 57
  • puladijadikan dasar kepemilikan atas objek sengketa ;Menimbang, bahwa Bukti T.IV s/d T.IX24, berupa Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 051/SPPH/TA/LMAMS/IX/2013 tanggal22 Februari 2013 atas objek sengketa, dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, bahwaPara Penggugat telah menggugat Para Tergugat, termasuk Tergugat IV s/dTergugat IX, karena Tergugat IV s/d Tergugat IX menyatakan sebagai pemilik objeksengketa, padalah