2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dariPembanding/Tergugat tersebut, serta memperhatikan Kontra Memori dariPara Terbanding semula Para Penggugat , Majelis Hakim Pengadilan Tinggiakan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Eksepsi, baikmengenai gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan SIPP (SistemInformasi Penelusuran Perkara), alamat Para Penggugat tidak jelas, gugatanNebis in Idem, gugatan tumpang tindin

Mananang Alidalam Bukti P.11 berdasarkan hasil musyawarah yang menyatakanlahan diantara dua pihak tersebut tidak tumpang tindin untukmenghindari konflik;e Bahwa sepengetahuan saksi pada saat turun kelapangan tidak adasaksi yang hadir meskipun sudah dipanggil dan beberapa saksibatas sudah ada yang meninggal;e Bahwa bahwa kenal dengan H.

2Gugatan a quo yang dibuat oleh PARA PARA PENGGUGAT jelasjelasterjadi kontra prodktif fakta dan yuridis dimana PARA PARA PENGGUGATmembuat Gugatan saling bertentangan satu sama lain, oleh karenanyaperbuatan hukum semacam itu yang dilakukan oleh PARA PENGGUGATtersebut overleving, tumpang tindin maka tidak dibenarkan danbertentangan menurut criteriakriteria yang diaur dalam Hukum AcaraPerdata yang berlaku;Materi Gugatan tida sejalan mengenai subjek hukum PARA PENGGUGATyang dikemukakan dengan TERGUGATII

Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telahditerbitkan oleh Tergugat, dimana dalam prosesnya mengandungkecacatan hukum administratif, serta bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagai mana dimaksud dalampasal 10 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perudangundangan, kepatutan,keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelengaraanpemerintah;Adanya tumpang tindin

Sumatera AgroHalaman 11 dari 162 halaman Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.JBI.Mandiri seluas 9.658 ha, yang tumpang tindin dengan wilayah izinusaha pertambangan (WIUP) yang telah diberikan izin kepadaPenggugat seluas 1.188 Ha sebagaimana Izin Kuasa PertambanganNo. 46 Tahun 2008, sehingga dengan terjadinya tumpang tindih IzinUsaha Pertambangan a.n. Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunanatas nama PT.

Dan lain hal nya apabila Izin UsahaPertambangan Penggugat, bertumpang tindin dengan = IzinPertambangan pihak lain yang merupakan jenis usaha dan jenispengelolaannya yang sama;.

Sumatera AgroMandiri seluas + 9.658 Ha tidak menerangkan lokasi serta koordinatdari kebun kelapa sawit dari Tergugat II Intervensi;Bahwa selain itu, teroukti Penggugat tidak dapat membuktikan dasarhukum tentang adanya tumpang tindin antara lokasi perkebunandengan lokasi pertambangan;Bahwa terbukti berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang IzinLokasi sebagaimana Surat Keputusan No. 01 Tahun 2011 tertanggal4 Januari 2011, dengan luas + 10.200 Ha., Lokasi perkebunan kelapasawit milik Tergugat II Intervensi

libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin

Cipaku Indah (Penggugat) akanmembangun benteng Sekolah Kuntum Cemerlang pada bulan April2009, pihak Cipaku Indah melalui sekolan Kuntum Cemerlang (jugakepunyaan dari Penggugat) meminta ijin kepada warga setempat yangberbatasan dengan tanah Cipaku Indah, yang intinya memberitahukanakan dilakukan pembangunan benteng, vide Surat PemberitahuanPembangunan Benteng SKC No. 074/SD/KC/2009, tanggal 27 April2009:Bahwa dengan adanya surat sebagaimana dimaksud poin 19 diatas,membuktikan bahwa tidak ada tumpang tindin

mengatakan telah menguasai tanah objek sengketatersebut sejak tahun 1973 lalu mendirikan bangunan dilokasi objek sengketasejak tahun 2012 dan kemudian diketahui bahwa Tergugat II telahmenerbitkan sertifikat atas nama Tergugat dengan nomor sertifikat04644/Kelurahan Kambu tahun 2015 dengan surat ukur nomor279/Kambu/2013;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 atas permohonan Penggugat telahdilakukan Pengukuran pengembalian Batas oleh Tergugat II dan diketahuibahwa sertifikat hak milik Penggugat tumpang tindin

(overlaping) dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan Penggugat II; Sebelah Selatan berbatas dengan Marlin; Sebelah Timur berbatas dengan PT.KeruwingIndah; Sebelah Barat berbatas dengan Penggugat III;Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkanobjek sengketa yang menyebabkan tanahtanah milik ParaPenggugat menjadi tumpang tindin dengan objek sengketasangat merugikan Para Penggugat karena sebagian tanahtanahitu tidak dapat dipergunakan dan diperjualbelikan oleh ParaPenggugat dan sesuai

dan telahmengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugatakan keadaan tanah hak milik Para Penggugat denganpemilik tanah objek sengketa;+ Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara iniTergugat telah menerbitkan objek sengketa yang seharusnyaTergugat melakukan pemeriksaan terhadap alasalas hak didaerah yang akan diterbitkan sertipikatsertipikat, sehinggatidak akan terjadinya tumpang tindin

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang ternyata terdapatTumpang Tindin dengan Tanah PENGGUGAT dalam SuratsuratKeterangan Tanah dan atau Surat Penyerahan Ganti Rugi atas namaPENGGUGAT seluas + 22 Ha tersebut jelas menimbulkan kerugian danketidakadilan bagi PENGGUGAT karena sebelum penerbitan ObyekSengketa tersebut PENGGUGAT atau pemilik pendahulunya tidakpernah mendapatkan informasi terlebih dahulu baik secara lisan maupuntulisan dari pihakpihak terkait;.

Penggugat dalam gugatannya sering menyebutkan Tumpang Tindih.Pengertian Tumpang tindin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahbersusunsusun/tindihmenindih/bertumpuktumpuk atau kiasan bercampuraduk. Dalam hal ini tidak dapat dikatakan tumpang tindih karena produk yangHalaman 40 dari 142 Halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUNPGPdikeluarkan berupa Sertipikat dan Surat Kepala Desa merupakan produk yangdikeluarkan oleh Pejabat berbeda;.

itu karenaanggaran yang terbatas maka pasang plang secara beguyur/bergantian;Bahwa saksi menjelaskan HPL tahun 1997 kenapa tidak langsung di pasangplang, saksi belum PNS saat itu bidang aset terbentuk tahun 2010, saksi PNStahun 2000;Bahwa saksi menyatakan tidak tidak tahu proses terbitnya HPL itu secara tidaklangsung saksi tidak tahu karena saksi belum PNS;Bahwa saksi, tidak menjawab terhadap tanah yang ada sungai apakah bolehmasuk ke dalam aset;Bahwa saksi menyatakan tanah objek sengketa tumpang tindin

dengan tanahPenggugat, saksi tahunya sekitar tahun 2020 surat yang dibawa Penggugatdan menunjuknya tanahnya di situ (HPL);Bahwa saksi menyatakan ketemu di tungtau bulan Maret tahun 2020;Bahwa saksi menyatakan boleh masyarakat sipil tanya tanahnya tumpangtindin di bagian aset informasi terbuka untuk siapa saja, jika tumpang tindihkami jelaskan itu aset pemerintah;Bahwa saksi menyatakan tanah itu tumpang tindin hanya masyarakat yangmenyatakan tumpang tindih kalau aset kami tidak;Bahwa saksi menyatakan

Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sangkalannya bahwa tanahsebagaimana yang dimaksud dalam bukti P2 dan bukti P3 bukanlah tanah milikPenggugat karena tanah tersebut adalah tanah milik orang lain yang telah dijualdan dibeli oleh Tergugat sejak Tahun 2013 s/d Tahun 2018;Menimbang, bahwa namun demikian menurut keterangan Saksi SofyanEffendi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada tanah sawit plasmaHalaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pat.G/2020/PN Lig.yang tumpang tindin

SigmaeltraPropertindo tersebut, menimpa atau tumpang tindin dengan Tanah Penggugat;Sertipikat Hak Milik Nomor 353/Kadumanggu tanggal 2 Juli 1997, Gambar SituasiHalaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 43/G/2014/PTUNBDGNomor 5169/1995 tanggal 26 Juni 1997, luas 1.570 M2 (seribu lima ratus tujuh puluhmeter persegi) atas nama Tjipto Setiadihardja (dh.

Jony Kahar, melainkanmerupakan tugas dan kewenangan dalam melayani permohonanPendaftaran Tanah, yang dimohon oleh masyarakat secara keseluruhan,atas khusus pelayanan terhadap Tergugat selaku pemohon hak atas tanah,dan penerbitan tersebut tidak ada tumpang tindin dengan pihak lain yangtelah memiliki Sertipikat hak atas tanah;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Buntelah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Pbu, tanggal 17 Maret2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi

Penggugatmerupakan keputusan tata usaha negara yang bersumber dari rangkaiankeputusankeputusan tata usaha negara yang sebelumnya diterbitkan olehTergugat dan keputusankeputusan tata usaha negara tersebut telahdiperiksa dan diputus baik oleh PTUN Banjarmasin yang notabenemerupakan instansi yang dibawahi langsung oleh Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta(PT TUN Jakarta), maupun oleh Mahkamah Agung RI yang secara hukumtelah terbukti terjadinya tumpang tindin

tanggal 26 April2017 telah dilakukan pengembalian batas dan pengukuran ulang tanah denganSHM No.439/obyek sengketa sebagai mana disebut diatas oleh Penggugatbersama dengan Kantor Pertanahan Kota Samarinda,........ dst" berdasarkanargumentasi sebagai berikut:5.1 Bahwa Penggugat sengaja menghilangkan fakta yang telah ada sebelum tahun2016 dan tahun 2017, dimana justru pada tanggal 26 Juni 2015 tanah yang diklaimsebagai milik Penggugat dengan sertifikat hak milik No. 439 tersebut telah terjaditumpang tindin

Purnomo kepadaKepala Kantor BPN RS Kota Samarinda, perihal laporan kekeliruan letak posisitanah atas sertifikat tanah No. 439 a.n Purnomo, beserta lampiran Gambar PosisiTanah;Bahwa justru tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan sertifikat hakmilik No. 439 tersebut telah terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik No.440 atas nama Sri Supartini dengan luas tanah 3.575 m2 sebagaimana tertuangdalam Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Samarinda,Pts.

Hal ini jelas selain membuat gugatan penggugat menjaditumpang tindin dan bertolak belakang serta juga gugatanPenggugat berantakan dalam kata lain karena baik dari PositaGugatan maupun Petitum mendalilkan hal hal yang berbeda dantidak ada kaitannya antara yang didalilkan dengan para pihak yangdigugat oleh Penggugat.

Dengan demikian, Persil milikSudiyanto dan Persil milik Pemohon Peninjauan Kembali sama sekaliberbeda dan tidak tumpang tindin meski berdekatan. Dengandemikian terbukti bahwa tidak benar di atas persil lahan milikPemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diterbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Sudiyanto, karena Sertifikat Hak Milim atas namaSudiyanto seharusnya berdasarkan persil Nomor 135, bukan persilNomor 48;Halaman 17 dari 39 halaman.

dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salahsatu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya di antara paraPenegak Hukum karena dilihat dari pemahaman katakata dalam pasal ini, terdapatpengertian yang tumpang tindin

2008 tanggal 24 Juni 2008; Surat Ukur Nomor 6 Tahun 2008tanggal 09 Juni 2008 atas nama Yosina Luarmasse (Nama sesuai KartuTanda Pendudukan adalah Josphina Luarmasse); Luas 352 M2 (tiga ratuslima puluh dua meter persegi) telah ditindih sertipikat objek sengketa tatausaha Negara a quo atas nama Arie Sanjaya;14.Bahwa kebijakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha Negaraa quo menyebabkan terjadinya tumpah tindih dalam penguasaan tanahantara Penggugat dan Arie Sanjaya; === ==15.Bahwa tumpang tindin

Sehingga seharusnya tidak dimungkinkanadanya data yang tumpang tindin dalam satu bidang tanah yang sudahterdaftar;Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997disebutkan bahwa sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di Indonesiaadalah sistem publikasi negatif.