Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang berbuny/i: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut disanggupi olehTergugat sebesar Rp1.000.000,00/bulan selama empat bulan, namun jikadikaitkan dengan usaha

. : Poligami, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1)ke1 KUHP.Kedua : Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :a Pidana Pokok : Penjara selama (satu) tahun.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.b.

Kedua : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan,perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaandipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan

dalamarti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiapprajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaanapapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulanbahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :Kesatu : Poligami, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke1KUHP.Kedua : Menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.65Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjaraselama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

tanggungjawabnyajelasjelas telah melanggar Pasal 34 ayat (1) UndangUndang No.1Halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 6260/Pat.G/2019/PA.CbnTahun 1974 tentang Perkawinan yang secara khusus telah mengaturbahwa Suami selaku Kepala Keluarga wajib melindungi istrinya danmemberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuaidengan kemampuannya, dan bertentangan dengan UndangUndangNo. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1): setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperanjian ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan ataupemeliharaan kepada orang tersebut,.

Bahwa perbuatan Pemohon sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TALIKyang isinya seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinyadan juga anaknya" selain itu Perobuatan menelantarkan Istri dan anak jugabertentangan dengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiaop orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupeyjanyjian

menuntut sejak berpisahdari Oktober 2018, akan tetapi dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulanMaret 2019;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas danmenghubungkannya dengan keadaan Tergugat yang berpenghasilan sedikitdan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi Penggugat, maka sesuai denganHalaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor:376/Pdt.G/2019/PA.Kisketentuan Pasal 5 Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiania wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orangtersebut.

memberikan nafkah batin pada bulanOktober 2014 sampai dengan sekarang (September 2016) kepadaSaksi1 selaku istrinya yang telah dinikahinya pada tanggal19 Agustus2007 di KUA Asembagus Situbondo sesuai dengan kutipan akta nikahnomor : 285/20N111/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama AndieAstanu Aries dengan Rieca Herlyana Octavia, dimana sesuaiketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 istri merupakan bagiandari lingkup rumah tangga.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa UnsurKedua: Yang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,telah terpenuhi.

Putusan No.176/Pat.G/2021/PA.JprPermohonan Cerai talak Pemohon hingga sekarang menelantarkan Istridan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangandengan SIGHAT TALIK yang isinya seorang suami tidak akanmembiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ..... selainitu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan denganUndangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiap orangdilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahalmenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut dan Pasal 49 Undangundang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yangberbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahunatau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiaporang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganyasebagaimana

Pasal 9 ayat (1) adalah Setiap orangdilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,artinya ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atauHalaman 25 dari 36 halaman, PUTUSAN Nomor 72K/PM.1IIO9/AU/V/2020pemeliharaan terhadap orang lain yang berada dalam lingkuprumah tangganya.Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak harus semuakewajiban itu tidak terlaksana/dilakukan tetapi cukup apabilasalan satu atau sebagian saja dari kewajiban tersebut tidakdilaksanakan/dilakukan oleh pelaku maka hal

kurang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lahirdan bathin Saksi1 yang kebetulan berada di Medan melanjutkankuliah spesialisnya dan setelah perkara ini dilaporkan oleh Saksi1serta menjadi perkara ini, baru Terdakwa menyadari danintrospeksi diri serta kembali hidup harmonis dan memenuhi segalakewajibannya, oleh karenanya untuk sementara waktu Terdakwatidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atauselaku suami dari Saksi1.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua"Menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, telahterpenuhi.Unsurketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginyaatau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibHal. 31 dari 36 hal.

Bahwa benar sejak Saksi1 tinggal bersama orang tuianya diPujon Kapuas dari bulan September 2014 sampai dengan bulanNopember 2014, Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupunbathin sebagaimana layaknya kepada Saksi1 sebagai isterinya yangmemiliki ketergantungan kepada pihak lain, sedangkan Saksi1 tidakmempunyai penghasilan dalam hidupnya.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, telahterpenuhi.nsur keti : "Padahal menurut

Termohon sejak duabulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Ceraitalak Pemohon hingga sekarang menelantarkan Istri yang dilakukan olehPemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TALIK yangisinya seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan)ayistrinya ...... selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangandengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiaporang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut dan Pasal 49 Undangundang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yangberbunyi :Halaman 13 dari 43 him.

,selain itu perbuatan menelantarkan isteri dan anak juga bertentanganHalaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2021/PA.AGMdengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi Setiaporang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan,kepada orang tersebut dan pasal 49 UndangUndang

bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saatperkawinan berlangsung.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa UnsurKetiga Padahal menurut hukum yang berlaku baginya iawajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaankepada orang tersebut telah terpenuhi.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan diatas merupakanfaktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindakpidana :Menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaankepada orang tersebutSebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 ayat(1) jo Pasal 49 huruf a Undang Undang RI No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Bahwa Terdakwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015tidak memberikan nafkah bathin dan tidak ada komunikasi lagidengan Saksi Sugiyatmi (Saksi1) dan Saksi1 sebagai istrimerasa

sebagaimana telah dijelaskan dalam daliPermohonan Cerai talak Pemohon Poin 5 hingga sekarang menelantarkanIstri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlahbertentangan dengan SIGHAT TALIK yang isinya seorang suami tidakakan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya ..... selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangandengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : Setiaporang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan Pasal 49Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga, yang berbuny!

Bahwa oleh karena Saksi1 adalah isteri sah dari Terdakwa, makatindakan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi1adalah termasuk lingkup pengertian rumah tangga Terdakwa.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua"Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya telahterpenuhi.Unsur Ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukerena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

tetangganya dan Termohonsaat itu berkedudukan sebagai Penggugat malu sehingga perkara perceraiantersebut di cabut;Menimbang, bahwa seharusnya pencabutan perkara tersebut tidak perludilakukan karena justeru ketidak hadirannya Tergugat tersebut perkara dapatdiperiksa dan dilanjutkan serta diputus Ssecara verstek hal ini didasarkan padaPasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:*Setiap orang dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ataupenanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut.

ketentuan KitabUndangundang Hukum Perdata Pasal 1946 dan 1957 tentang kedaluarsa,Pasal 22, 30, 31, 33 dan 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bahwaperkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyaratuntuk melangsungkan perkawinan juncto Pasal 79, 80, 83 dan 84 KompilasiHukum Islam, serta Pasal 5 huruf b dan d, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasandalam rumah tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang (Suami atau istri)dilarang menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya, serta tujuandaripada hukum Islam yaitu. untuk mewujudkan kemaslahatan umum,khususnya dalam menjaga dan memelihara keturunan, menjaga keselamatandan mewujudkan kesejaheran rumah tangga; hal ini sejalan pula dengan kaidahfigih yang berbuny/i:YHal 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 0059/PdT.G/2015/PA Lbg;Artinya: Mencegah kemadiaratan harus lebih didahulukan daripadamengambil/ menarik kemanfaatan;Artinya: Apabila terjadi dua kemadiaratan dalam satu perkara, maka ambilahkemadlaratan

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang padapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :a.Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukantindak pidana :Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaankepada orang tersebut.

Baru pada bulanDesember 2018 Saksi1 mengetahui jika Saki3 dengan anaknya(hasil hubungannya dengan Terdakwa) ternyata tinggal bersamalagi Terdakwa di Kalimantan.Bahwa benarkarena merasa telah di khianati kembali olehTerdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwatersebut ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses secara hukumyang berlaku.Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Unsur ke2dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,telah terpenuhi.Unsur ketiga: Padahal menurut

tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatanseharihari.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) Jo Ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanfakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakimberpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanTerdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam DakwaanOditur Militer:Kesatu : Menelantarkan

orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orangtersebut Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurutPasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga.DanKedua : Melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yang tidakmenimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankankegiatan seharihari .Sebagaimana