yuridiksi PengadilanAgama Nganjuk, sehingga perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Nganjuk (kompetensi relatif), maka dengan demikian berdasar pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganHalaman 20 dari39 Putusan No: 0251/Pdt.G/2014/PA.Ngj.Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan AgamaNganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif

Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukumtidaklah sekedar menerapkan keadilanmenurut UndangUndang (normatif justice).Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakimterapbkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanyaberorientasi pada perbuatan pelaku saja,tetapi juga pada korban secara kasuistis;2. Bahwa dihubungkan dengan tujuanpemidanaan, Indonesia menganut TeoriPenggabungan (Integratif Theory).

pada dua halpokok yaitu : hukum formil (ketentuanketentuan yang mengatur tata caramemeriksa dan mengadili suatu perkara) dan hukum materil, kedua sisipenegakan hukum tersebut sama pentingnya untuk ditegakkan, karenakalau keadilan prosedural dilaksanakan secara strict maka keadilansubstantif akan ketinggalan, begitu pula sebaliknya;Bahwa demi tercapainya kemanfaatan hukum dan Keadilan Hukum sepertiyang Hakim Tingkat Pertama sampaikan seharusnya Hakim tingkatpertama tidak hanya mengutamakan keadilan Subtantif

Bahwa ditinjau dari Subtantif, Keputusan Tata Usaha Negaradalam perkara a quo ini diterbitkan dengan melanggar hakkepemilikan Penggugat sebagai Pemilik Tanah yang sah danbersertipikat, dalam proses penerbitan Keputusan TUN tersebutTergugat tidak memperhatikan data lapangan maupun data yuridisdiwilayah tersebut yang senyatanya ada tanah milik Penggugat.Selain hal tersebut,penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat dalam perkara a quo yang mana kedua bidang tanah milikPenggugat masuk dalam

Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalildalil penggugatkarena tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum yang kuatterkecuali yang diakui secara tegas; a. oonBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat tentang objeksengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugatmelanggar prosedur, subtantif dan/atau kKewenangan.

Lebih dari itu,keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifatsubtantif (subtantif justice) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatanpelaku saja, tetapi juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindakpidana, sosio kultur masyarakat setempat, serta akibat yang ditimbulkan;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2021/PN SabBahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengangkut kayu darikawasan hutan, perbuatan Terdakwa didahului karena adanya permintaandari Saksi Ridwan Alias

bertindaksebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonpada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohondengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sejaktanggal 1 Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon danrumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu, Pemohon danTermohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokokpermohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding;Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN KisBahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut :Diklat Teknis Subtantif

aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a,ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, sertapasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentangPerubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominalyang Dikenakan Bea Meterai, buktibukti surat tersebut secara formil telahmemenuhi syarat sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara subtantif

ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun dapat dikenai tindakanHalaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Kalhukum berupa penahanan, dengan demikian terhadap Nota PembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan perbuatan Terdakwa tersebuthanya berupa pelanggaran hukum administratif sehingga tidak dapat dilakukanpenahanan, sangat beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Nota Pembelaan PenasihatHukum Terdakwa yang lainnya, oleh karena secara subtantif

DJBC Sumatera Utara berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5 Desember 2016tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direkorat Jenderal Beadan Cukai adalah melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapandi bidang kebapeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusanbanding; Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang cukai yang didapatkan melaluiPendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihanpelatinan sebagaiberikut : Diklat Teknis Subtantif

UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu ari kepentngan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa secara subtantif ari kepentingan adalah merujuk kepadanilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada tidaknya hubunganhukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yangmenjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara, Buku Il, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Sebagai DasarPemberhentianMenimbang, bahwa salah satu aspek subtantif yang penting untukdiperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat tatausaha negara telah memilih dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnyasuatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasanterbitnya suatu keputusan;Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, Penggugat diberhentikan dengantidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan

b.b. ... dan seterusnya; atauc. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyal kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.Menimbang, bahwa jika dicermati dan diperbandingkan antara ketentuandalam Pasal 23 ayat (5) huruf c UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 denganPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, jelas terlinat tidakterdapat perbedaan rumusan yang subtantif

hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiHalaman 63 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Hakim Anggota dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan tersebut tidak dapatdikabulkan, dengan pertimbangan bahwa secara subtantif

IDM 000519892 kelas 3, jenisbarang kosmetik sabun dan sediaan pembersih, tanggal 28 Februari 2013atas nama CRYSTAL X.Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya pemohon terdaftar merekCRYSTAL X atas nama CV CRYSTAL X (Termohon) tersebut , maka secaranormative diartikan permohonan telah dilakukan melalui mekanisme /prosedur yang benar, yaitu melai dari :a) Pengisian formulir berikut, merupakan permohonan (pasal 7 s/d 12 UUno 15 tahun 2001), kemudian dilakukan verifikasi (pasal 13) dilanjutkanpemeriksaan subtantif

(pasal 18)b) Pemeriksaan subtantif dengan mengacu dan memperhatikan ketentuanpasal 4, 5 dan 6 UU no 15 tahun 2001c) Setelah itu dilakukan pengumuman , dengan member kesempatan pihaklain untuk menyammpaikan keberatan(Psl 25) dalam hal ini Penggugattelah menyampaikan keberatan, dan terhadap hal tersebut telahhalaman 62 dari 73 Putusan Nomor :7/Pdt.

Bahwa Pemohon menolak dengantegas dalil jawaban Termohon dalamangka 6 karena memang pada saatmasih berkumpul antara Pemohon danTermohon secara terus menerus terjadipercekcokan yang tidak mungkin dapatdipersatukan lagi yang ditenggaraiantara Pemohon dengan Termohonterdapat perbedaan prinsip, sehinggakeduanya tidak memiliki kesamaancara pandang dan ~visi' didalammengarungi kehidupan rumah tanggahal ini bukan masalah yang subyektifbagi Pemohon melainkan masalahyang sangat subtantif dan urgen bagiPemohon

Bahwa eksepsi Tergugat sangatlah tidak subtantif karena hanyamenyebutkan gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang sangatabsurd, padahal tidak ada kolelasi secara langsung antara lama bekerjadan kewenangan pembayaran hak;b.

pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahunlamanya dan selama berpisah sudah diusahakan untuk rukun kembalinamun tidak berhasil.Hal 21 dari 36 hal Put No.0249/Pdt.G/2017/PA WspMenimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan bahwasaksi selalu menyarankan kepada pihak Penggugat agar Penggugat danTergugat rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak maulagi datang ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat sudah tidakmau rukun lagi bersama Tergugat;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

Dalam Arbitrase ke2 ini Termohon II kembali menuntut ganti kerugian yangdiklaim sebagai haknya untuk mendapatkan pembagian penghasilan berdasarkan PKSuntuk periode 31 Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 (saat ditandatanganinyaformalitas Berita Acara Pengakhiran PKS) padahal secara subtantif sudah amat sangatjelas bahwa dalam Arbitrase ke1, Termohon II sudah memohon ganti kerugian untukProfit Opportunity Lost sampai dengan akhir masa PKS (4 tahun 2 bulan), dan hal inisesuai dengan ketentuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 8 September 2020yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Mtrhukuman karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akanperbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang olehPemerintahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan daliterjadinya perselisinan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifatcemburu yang melampaui batas jika Pemohon keluar rumah Termohon menuduhPemohon bertemu dengan perempuan lain, apabila dijelaskan selalumenyepelekan Pemohon, serta selalu melawan dan mengabaikan nasehatPemohon.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (fe/telijike gronden) danalasan hukum (rechtelijike gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

dari Pasal 112 Ayat (1)Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat HukumTerdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif