Ditemukan 232 data
71 — 42
Kota Cimahi penetapan upah minimumnya tidak berdasarkanrekomendasi dari Walikota Cimahi dan Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Barat ;Upah minimum yang di rekomendasikan Walikota Cimahi tahun 2014 adalah Rp.1.660.473, (satu juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)bila dibandingkan dengan upah minimum tahun 2013 sebesar Rp. 1.388.333, (satu jutatiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) maka terdapatkenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 19.6%
Terbanding/Terdakwa : FIRMAN Alias ASAK Anak Dari HARTONO
286 — 120
HAYXELLINDO PUTRA JAYAdengan no rekening 1690000485596 yang diduga palsu.19.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Laporan Transaksiproduk Giro Bank BRI CV. HAYXELLINDO PUTRA JAYA;20. 3 (tiga) lembar slip pengiriman uang setor tunai sebesarRp2.000.030.000,00 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah1 (satu) Bundel Asli Paket Kredit Tahun 2019 Atas nama CV.HAYXELINDO PUTRA JAYA yang terdiri dari;1. Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket;2.
HAYXELLINDO PUTRA JAYAdengan no rekening 1690000485596 yang diduga palsu.19.6 (enam) lembar fotocopy legalisir Laporan Transaksiproduk Giro Bank BRI CV. HAYXELLINDO PUTRA JAYA;20.3 (tiga) lembar slip pengiriman uang setor tunai sebesarRp2.000.030.000,00 (dua milyar tiga puluh ribu rupiah1 (satu) Bundel Asli Paket Kredit Tahun 2019 Atas nama CV.HAYXELINDO PUTRA JAYA yang terdiri dari;1. Formulir Pengawasan Kelengkapan Paket;2.
Terbanding/Terdakwa : MELINDA PATRISIA, SE
99 — 42
Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 19.6 Tahun 2013, tentang PerubahanPenetapan Pejabat Satuan Kerja (SATKER) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Pada SatuanKerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan PemerintahDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 13 T.A. 2013 (Fotocopy);8.
Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 13 Tahun 2013, tentang Penetapan PejabatSatuan Kerja (SATKER) Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM MP) pada satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa KabupatenSekadau T.A. 2013 (Fotocopy);Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan DesaKabupaten Sekadau Nomor : 19.6
Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan PemerintahanDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 13 Tahun 2013, tentangPenetapan Pejabat Satuan Kerja (SATKER) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) padasatuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsadan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau T.A. 2013 (Fotocopy);Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BadanPemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan PemerintahanDesa Kabupaten Sekadau Nomor : 19.6
15 — 2
Termohon);Sepeda motor merek Yamaha type Mio dengan Nomor Polisi AD XXXX dengan pemilik atas nama Sujarwanto menjadi hak milik PihakPertama (Pemohon), sedangkan sebuah sepeda motor merek Hondatype Revo dengan Nomor Polisi AD XXXX XX atas namaPENGGUGAT menjadi hak milik Pihak Kedua (Termohon);Pelunasan segala hutang atas nama pihak Pertama (Pemohon) kepadapihak ketiga selain pelunasan kredit Pemilikan Rumah sebagaimanatersebut pada diktum kedua di atas, menjadi tanggungjawab pihakPertama (Pemohon);19.6
41 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.6. H. Lukman bin Amag Haerudin (anak lakilaki dari istri pertama)mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10 bagian) = 2/160bagian;20.21.19.7. Inaq Najamuddin binti Amag Haerudin (anak perempuan dari istrikedua) mendapat 1/16 bagian dari 1/10 bagian (1/16 x 1/10bagian) = 1/160 bagian;19.8.
157 — 91
karena berdasarkan kewenangannya,Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi seharusnyamenyimpan dan mengelola dokumen Hasil Penyelidikan Tim PencariFakta Kasus Munir;Bahwa kemudian pada 26 Oktober 2016, mantan Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono sudah mencoba membantu PemohonHalaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan menyerahkan SalinanDokumen Tim Pencari Fakta Kasus Munir kepada PemohonKeberatan dahulu Termohon Informasi; (Bukti P10);19.6
64 — 10
quo terjadi belum adapembaruan dan/atau belum ada keputusan penetapan pengesahandan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama terbaru dari Instansiyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkatkabupaten dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja PemerintahKabupaten Sidoarjo, sesuai ketentuan keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.48 /MEN/IV/2004 tentangTata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaanserta Pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;19.6
46 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aisyah yang sekarang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi Nomor 9006 yang diambil padatanggal 10 Agustus 2012 adalah:N : 0026 25.2:E :10119 19.6:Faktanya, tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi tidak tumpang tindih di mana perbedaan titik Koordinat GPS untuk 1detik adalah 30 meter di Bumi perbedaan titik koordinat yang ada adalah0,5 detik jadi berbeda sekitar 15 meter posisi tanah Penggugat dengantanah Tergugat II Intervensi;d).
1.MAURUS RITA DIHALES
2.IHOK
3.MARTINUS
4.YUPENSIUS RUDI ALIAS RUDI
5.THEODULUS SURIM
Tergugat:
1.PT.PALMDALE AGROASIA LESTARI MAKMUR
2.KOPERASI PALM PERMAI LESTARI
240 — 84
adamenawarkan pola kemitraan lain ; Bahwa Sosialisasi tersebut dilakukansecara menyeluruh, namun karena terlalu penuh, sehingga dibuat perdusun/per kelompok tani, dan juga ada dilakukan cek lokasi yang dihadirisekitar 200an orang; Bahwa yang menghadiri sosialisasitersebut antara lain unsur pemerintah desa, unsur muspida dan wargamasyarakat ; Bahwa luas untuk 1 (Satu) hamparankebun plasma Sekitar 2.500an hektar dan disana ada dibangun kantorpengurus lahan plasma ; Bahwa saksi tahu bukti T.19.5 dan T.19.6
124 — 19
pemeriksaan terhadap saksi atas nama ElinaFeriyanti sebagaimana dalam BAP Para terdakwa ;Bahwa alamat yang tertulis di BAP saksi Elina sesuai dengan alamat yangditerangkan olehnya pada saat diperiksa;Pada saat saksi Elina diperiksan dia tidak membawa KTP sehingga padawakiu itu saksi menyuruh dia untuk menulis alamatnya di secarik kertaskemudian alamat tersebut saksi masukkan kedalam BAP;Kemudian Hakim Ketua menjelaskan sesuai dengan surat keteranganKepala Desa Jurangsapi Nomor : 470/151/430.12/19.6
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rachmanto Abdullah, Nik 840051,dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per tanggal 620.Oktober 2011, sehingga berhak menerima denda keterlambatanpembayaran manfaat pensiun sebesar Rp616.027.531,94 KX 2% X28 = Rp344.975.400,00 (tiga ratus empat puluh empat juta sembilanratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah);19.6. Penggugat Sdr.
68 — 41
Laq Enap Binti Amagq Istur (TT.61)19.6. Loq Kejoh Bin Amag Istur (TT.62)19.7. Menetapkan Inaq Usniati Bin Amaq Istur meninggaldunia pada tahun + 2015, semasa hidupnya pernah menikahsebanyak 2 (dua) kali dengan suami pertama bernama Amaq Usniatidan telah bercerai pada saat masih hidup (cerai hidup) pada waktuperkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (ahiwaris) yang masingmasing bernama :19.7.1. Usniati Binti Amag Usniati (+) putung19.7.2. Uda Binti Amaq Usniati (TT.63)19.7.3.
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan KendaraanBermotor serta berapa besar pembayaran kepada Biro Jasa untukpengurusan surat kendaraan bermotor.19.5.Bahwa Majelis Hakim benarbenar tidak menilai dan mendalamisubtansi materi biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor,sehingga dalam berpendapat dalam mengambil kesimpulan yangtidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atasPenghasilan LainLain a quo Majelis Hakim melakukan kesalahanatau kekeliruan.19.6
123 — 17
permanen, berupa dua buah Kios dan lantai 2 terbuat dari kayu, terletak di Jalan Surip (samping TK Muhammadiyah), Nomor 34, RT. 006, RW.004, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 363, dengan batas-batas:- Sebelah Barat dengan rumah milik Alhadi Toni/Ujang Steam motor, 20.4 M;- Sebelah Selatan dengan bedeng milik Herman Nazarudin, 8,5 M;- Sebelah Timur dengan Ruko milik Sinarudin, 19.6
92 — 15
MUSLIMIN MADDU.19.6. Sebidang Tanah Hak Milik Seluas 31.600 m2, terletak di Desa KrayanBualbual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur No.5389/ 1987, tgl 1Agustus 1987, Sertifikat Hak No.M.33/Desa Krayan, tg 1 Agustus1987 atas nama MANDU19.7 Sebidang Tanah Hak milik, Seluas 16.500 m2, terletak di Desa KrayanBualbual, Kecamatan Sangkulirang, Surat Ukur No.5409/1987, tgl 1Agustus 1987, Sertifikat No.
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fathurrahman bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.6. H. Lukman bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istri pertama)mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10 bagian) =2/160 bagian;19.7. Inaq Najamuddin binti Amaq Haerudin (anak perempuan dariistri kedua) mendapat 1/16 bagian dari 1/10 bagian (1/16 x 1/10bagian) = 1/160 bagian;19.8.
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Pajak Nomor : Put.23995/PP/M.XI/16/2010 (halaman 92 Alinea ke2) yang berbunyi :"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dari proses pemesanan,pembuatan dan penyerahan maka Majelis berpendapat bahwaperusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerakdalam kegiatan usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing)pengolahan tembakau dengan bertransaksi kepada perusahaanBogaert Cigars NV, Belgia dan penyerahan yang dilakukan adalahtermasuk dalam kategori penyerahan jasa kepada pembeli di luarnegeri.19.6
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT.Simassawit Aliantan
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Badan Kordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal
137 — 87
Lintang Utara 100 51 17.7 Bujur Timur6. 00 24 22.7 Lintang Utara 100 51 20.6 Bujur Timur7. 00 24 11.5 Lintang Utara 100 51 18.4 Bujur Timur8. 0024 7.4 Lintang Utara 100 51 14.1 Bujur Timur9. 0024 1.5 Lintang Utara 100 51 15.6 Bujur Timur10. 00 23 54.7 Lintang Utara 100 51 23.5 Bujur Timur11. 00 23 43.5 Lintang Utara 100 51 43.8 Bujur Timur12. 00 23 44.8 Lintang Utara 100 5156.0 Bujur Timur13. 00 23 29.3 Lintang Utara 100 52 4.4 Bujur Timur14. 00 23 22.9 Lintang Utara 100 52 3.9 Bujur Timur15. 00 23 19.6
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
.+19.6 danT.1 serta bukti T.lll1, T.II9)3.
53 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 254/B/PK/PJK/201 7Pemohon Peninjauan Kembali atas Penghasilan LainLaina quo Majelis Hakim melakukan kesalahan atau kekeliruan.19.6. Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan danmenerapkan peraturan perundangundangan perpajakan danpedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) dalam SE21.20.