Ditemukan 142 data
160 — 28
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon tanggal 7Mei 1991 Nomor : 530.3/676/1991 ; b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Maluku tanggal 19 Juni 1991 Nomor BPN.530.3/523/1991 ;Selain itu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 145 / Wainitu milikTergugat dimaksud, yang telah diperpanjang masa berlakunyaselama 10 tahun, juga berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPNPropinsi Maluku ; b.
Hj. ANDI PAWELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Diwakili MUHAMMAD SUBHAN AKSA
92 — 38
;Fotokopi sesuai dengan asli, Ilkhtisar TentangPermohonan Nomor : 988/IP/1997, tanggal 25111997;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 18Agustus 1997 ;2Fotokopi sesuai dengan asli, Perhitungan Biaya TentangUsul Pemberian, Perpanjangan Hak Atas Tanah Hak PakaiInstansl;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Nomor:TN.01.01/PIPWSJ/21, tanggal 09 Mei 1997;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3
87 — 14
Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pesisir Selatan Nomor 16/530.3/23.14/2008 tanggal 3 desember2008 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Barat Nomor. 23/530.32329 tanggal 06 Mei2009.19h.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas terbitlah sertifikat hakPakai atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08/Kenagarian Pasar Baru tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukurtanggal 19 Nopember 2008
Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan No. 16/530.3/23.14/2008 tanggal 03 Desember 2008, Perdata No.10/1973/PN tanggal 5 September 1975, sesuai dengan aslinya diberi tandaT.IV8;9.
SUTOMO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
86 — 16
Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah dan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sungguh merupakan gugatan yangterlampau dini diajukan, sebab penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan diatas tanah bekas tanah milik Indonesia yang telah dilepaskan haknya olehpemiliknya berdasarkan Rincik Persil 2 SIl Kohir Nomor 210 Cl dan 793 Clyang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 530.3
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti TT3 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional tanggal 10 November 1999 Nomor 530.3/116/18/53.01/1999 tentangPemberian Hak, Tanpa Peta Bidang Tanah, bukti tersebut ditemukan diPengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 diberi kodeP.K6 merupakan foto copy sesuai bukti Asli berkas bukti Perkara Nomor 129/Pdt.G/2010/Pn.Mks yang tersimpan di Pengadilan Negeri Makassar sesuaicatatan di putusan perdata Nomor 129/Pdt.G/2010/PN.Mks. bukti P.K8halaman a2 bukti
85 — 132
Foto copy Ikhtisar Tentang Permohonan No.530.3/11/5309/1996 tertanggal 05061996 ( Bukti T.15 ); 16. Foto copy Surat Ukur Gambar Situasi No. 120/1996 tertanggal 1903 ( Bukti T.16 );17. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A Tertanggal 10061996 ( Bukti18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bartho Sattu ( Bukti T.18 ); 19. Foto copy Berita Acara Tim Peneliti Tanah Instansi Tanggal 03061996 ( Bukti20.
99 — 42
Tergugat , karena Tergugat IV telah menguasai danmemanfaatkan tanah seluas 685 M2 sejak tahun 1983 sebagai tempatpembangunan Gedung Kantor Sub Seksi Pemangkuan Hutan Sape Utarayang merupakan Tanah Negara (bagian pinggiran hutan).Bahwa karena tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat IVberdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Tahun 1996 yangperolehannya adalah Tanah Negara pada tahun 1996 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)Propinsi NTB Nomor; SK. 530.3
NARWOKO DANANG WIDODO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
72 — 5
Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
SUPADMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
17 — 11
Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
72 — 23
NTB), (sesuai dengan aslinya) ; Surat Pernyataan pemilikan/oenguasaan tanah Nomor:593/270/KAP/1997, tertanggal 5 Desember 1997 atas namaIda Ketut Intaran, (sesuai dengan aslinya); Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 05/CTM/1998 tertanggal 17298, (sesuai dengan aslinya);Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 April 1998, (sesuaidengan aslinya); Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram Nomor:530.3/97/1998 tertanggal 23 April 1998 perihal PermohonanHak Pakai an. Drs.
PURWATI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
115 — 21
Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
71 — 70
Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenBulukumba sesuai Surat Kepetusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/5323/2005. Tanggal 11052005adalah Sah Secara Hukum.4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Jawaban Tergugat IV :A.
78 — 22
Kecamatan CigemblongKabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, BupatiKabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah MenengahPertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2(delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur KecamatanCigemblong Kabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, KepalaPertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat KeteranganNomor : 530.3
Kecamatan CigemblongKabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, BupatiKabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah MenengahPertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2(delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur KecamatanCigemblong Kabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, KepalaPertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat KeteranganNomor: 530.3
71 — 16
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah, Nomor SK.530.3/1342/1/1882/33/92 (bukti Tldan TII16) : 6. Fotocopy Surat Kepala Kelurahan Magelang kepada Kepala Dinas SosialCabang Kodya Dati II Magelang Nomor 050/96, tertanggal 21 Juni 1996 (bukti TI dan TII17) ; 7.
124 — 29
Timur NOMOR : SK.18/HPKUT.18/35Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9BPN16/1408/1996/INST tertanggal 26 April 1996 tentangPEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAHKABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTA SELUAS 10.000 M2YANG TERLETAK DI DESA BONTANG BARU KECAMATANBONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANGKABUPATEN KUTAI ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kutai ditujukan kepada Bapak KepalaKantor wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi KalimantanTimur, No. 530.3
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berbeda dengan apa yang dilakukan olehTermohon Kasasi dengan mantap langsung menerbitkan Sertipikat HakPakai Nomor 161/Panaikkang dan kemudian mematikannya denganmenerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikkang setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Sulsel Nomor 530.3/162/2C/5301/97 tanggal28 Januari 1997, Surat Permohonan Hak yang dilakukan oleh SaudaraRasyida Usman S.H., Legal PT Kalla Inti Karsa.
687 — 127
Desa Sigaragara, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala DesaSigaragara Kecamatan Patumbak No. 1161 /SK/ SGR/ VII / 2013, tanggal 11 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat bukti tambahan berupa:1 Foto copy Surat Keterangan No. 470/0823/LL/XII/2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Lantasan Lama, tertanggal 30 Desember 2013, yang sudah dinazagelen dandilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda2 Foto copy Surat Penjelasan/Pemberitahuan No. 530.3
97 — 36
Ngupasan atas nama PemerintahKota Yogyakarta dikeluarkan pada tanggal 04 Maret2005, dimana dalam sertifikat tersebut didasari olehSurat Keputusan Kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta yang dikeluarkan oleh Tergugat IItertanggal 02 Maret 2005 dengan Nomor 04 530.334.2005; Selanjutnya akan disebut sebagai ObjekGugatan I; Untuk selanjutnyaSurat Keputusan tertanggal 02 Maret 2005 dengan Nomor04 530.3 34.2005 yang dikeluarkan TERGUGAT II danSertifikat Hak Pakai
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga hakPemohon PK atas tanah sengketa sudah tidak dapat dibantah lagi.14. 5 (lima) lembar Lampiran Skep Kepala BPN Kantor Wilayah PropinsiJawa Timur Nomor: 41/530.3/35/1989 tanggal 22 September 1989 buktiP.PK14.Bahwa berdasarkan bukti P.PK14 diatas, tanah yang dimohonkan hakpakai oleh Pemohon PK/TNI AL berasal dari tanah Negara bekas tanahGogolan tidak tetap dari tanah Ganjaran Desa, dari tanah yang dikuasailangsung oleh Negara dan dari tanah bekas hak Yasan yang dikuasaioleh Pemohon PK/TNI