Ditemukan 142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 53053 53083 53063 53043 5303 53033 53223 590.1 594.3 53213 540.3 530.2 503.3 510.3 534.3
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 01-06-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan PN AMBON Nomor 89/ PDT.G/2015/PN - Amb
Tanggal 1 Februari 2016 — 1. FRIDA WILHELMINA WATTIMENA-NUSSY, Perawat, bertempat – tinggal di Citra Raya BLK V.10/05., Kel./Kec. Cikupa, Kab. Tangerang – Prop. Banten, untuk selanjutnya disebut Penggugat – I ; ----------------- 2. VERE ELLEN SAHETAPI-NUSSY, IRT/Swasta, bertempat – tinggal di Telaga Mediterania Blok Q.03/21., Kel. Ciakar / Kec. Panongan, Kab. Tangerang – Prop. Banten, untuk selanjutnya disebut Penggugat – II ; --------- 3. RONALD NUSSY, Wiraswasta, bertempat – tinggal di Graha Pratama BLK V.10/05., Kel./Kec. Cikupa, Kab. Tangerang – Prop. Banten, untuk selanjutnya disebut Penggugat – III ; ------------------------------------------- 4. RICHARD NUSSY, Wiraswasta, bertempat – tinggal dijalan Stadion No. 31., Kel./Kec. Mariso, Kota Makassar – Prop. Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut Penggugat – IV ; ------------------------------------------- 5. DANNY JAMES NUSSY, Karyawan Swasta, bertempat – tinggal di Graha Pratama BLK V.10/05., Kel./Kec. Cikupa, Kab. Tangerang – Prop. Banten, untuk selanjutnya disebut Penggugat – V ; ----------------- 6. JACOBUS ALEXANDER NUSSY, Wiraswasta, bertempat – tinggal dijalan DR. Soetomo 138 C., Kel. Kepatihan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi – Prop. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut Penggugat – VI ; -------------------------------------------------------------- 7. JOHAN DAVID EDWARD NUSSY, Karyawan, bertempat – tinggal di KP. Leuwmalang No. 53, Kel. Leuwmalang, Kec. Cisarua, Kab. Bogor – Prop. Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Penggugat – VII ; --------------- Kesemuanya pihak tersebut diatas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HARRY MULYONO MACHSUS, SH.M.Hum, Advokad / Konsultan Hukum Pasar Modal / Kurator dan Pengurus pada Kantor Hukum “HMM” di Surabaya, Jalan Karang Empat IX No. 79, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 244/2015, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; ------------ M E L A W A N 1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, (dikenal dan disingkat dengan sebutan PT. Telkom Indonesia,Tbk) berkedudukan di Bandung, Jalan Japati No. 1 Bandung dan atau Cabangnya PT. Telkom Indonesia Tbk, di Ambon, Jalan Dr. J. B. Sitanala No. 1. ; -------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUHARTO,SH, HARTOYO,SH, NICOLAS MASELA, SIMON PETRUS TITAHELUW, ALWINA SUBITO, SH.MH, GERY AGUSTINUS KUMANAEN,SH dan HANDRIANUS EDDY SUNARYO, SH, kesemuanya adalah karyawan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : K.TEL.23/HK510/COP-B0000000/2015 tanggal 18Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 338/2015, tertanggal 18 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I ; --------------------------------------------------------------------------- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KANWIL BPN Prop. MALUKU Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON, berkedudukan di jalan Jend. Sudirman No. 1 Tantui Ambon. ------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARJUKI KOTENG, SH, DAVE A.H. POOROE, SH, dan SAYID HASAN ASSAGAF, SH, kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1540/SK-81.71/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 342/2015, tertanggal 22 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT – II ; -----------------------------------------------------
160 — 28
  • Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon tanggal 7Mei 1991 Nomor : 530.3/676/1991 ; b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Maluku tanggal 19 Juni 1991 Nomor BPN.530.3/523/1991 ;Selain itu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 145 / Wainitu milikTergugat dimaksud, yang telah diperpanjang masa berlakunyaselama 10 tahun, juga berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPNPropinsi Maluku ; b.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 25/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat:
Hj. ANDI PAWELI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR Diwakili MUHAMMAD SUBHAN AKSA
92 — 38
  • ;Fotokopi sesuai dengan asli, Ilkhtisar TentangPermohonan Nomor : 988/IP/1997, tanggal 25111997;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 18Agustus 1997 ;2Fotokopi sesuai dengan asli, Perhitungan Biaya TentangUsul Pemberian, Perpanjangan Hak Atas Tanah Hak PakaiInstansl;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Nomor:TN.01.01/PIPWSJ/21, tanggal 09 Mei 1997;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3
Pengadilan PN PAINAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Pnn
Tanggal 16 Desember 2014 — DARIUS ALUIS GELAR DT. GAMUAK b/d Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dkk
87 — 14
  • Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pesisir Selatan Nomor 16/530.3/23.14/2008 tanggal 3 desember2008 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Barat Nomor. 23/530.32329 tanggal 06 Mei2009.19h.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas terbitlah sertifikat hakPakai atas nama Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08/Kenagarian Pasar Baru tanggal 19 Desember 2008 dengan Surat Ukurtanggal 19 Nopember 2008
    Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan No. 16/530.3/23.14/2008 tanggal 03 Desember 2008, Perdata No.10/1973/PN tanggal 5 September 1975, sesuai dengan aslinya diberi tandaT.IV8;9.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
86 — 16
  • Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — EPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, dk ; ZAINAL ARIFIN RAUF
63 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah dan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik;Bahwa gugatan Penggugat tersebut sungguh merupakan gugatan yangterlampau dini diajukan, sebab penerbitan sertipikat in litis dilaksanakan diatas tanah bekas tanah milik Indonesia yang telah dilepaskan haknya olehpemiliknya berdasarkan Rincik Persil 2 SIl Kohir Nomor 210 Cl dan 793 Clyang kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 530.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — NY. LUCYANA vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DK
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti TT3 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional tanggal 10 November 1999 Nomor 530.3/116/18/53.01/1999 tentangPemberian Hak, Tanpa Peta Bidang Tanah, bukti tersebut ditemukan diPengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 diberi kodeP.K6 merupakan foto copy sesuai bukti Asli berkas bukti Perkara Nomor 129/Pdt.G/2010/Pn.Mks yang tersimpan di Pengadilan Negeri Makassar sesuaicatatan di putusan perdata Nomor 129/Pdt.G/2010/PN.Mks. bukti P.K8halaman a2 bukti
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Putus : 13-11-2007 — Upload : 13-07-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 9/Pdt.G/2007/PN.MKL
Tanggal 13 Nopember 2007 — A. SAMBOLINGGI; Ir. ELISABETH RATU RANTEALLO,MM; lawan Pemerintah Daerah Tingkat II Tana Toraja;
85 — 132
  • Foto copy Ikhtisar Tentang Permohonan No.530.3/11/5309/1996 tertanggal 05061996 ( Bukti T.15 ); 16. Foto copy Surat Ukur Gambar Situasi No. 120/1996 tertanggal 1903 ( Bukti T.16 );17. Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A Tertanggal 10061996 ( Bukti18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bartho Sattu ( Bukti T.18 ); 19. Foto copy Berita Acara Tim Peneliti Tanah Instansi Tanggal 03061996 ( Bukti20.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Tanah
Register : 08-01-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 4/Pdt.G/2019/PN RBI
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat: 1. kalisom binti h. nurdin 2. musrifu binti h. nurdin 3. jufran bin h. nurdin Kuasa Hukum Penggugat: JAHARUDIN, SH Tergugat: 1. BUPATI BIMA HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI 2. PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI Cq. GUBERNUR NTB dI MATARAM Cq. BUPATI BIMA Cq. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BIMA Cq. UPTD KEC. WERA KAB. BIMA Cq. KEPALA SDN DUSUN TONGGA DESA BALA KEC. WERA KAB. BIMA 3. dr. H. BACHTIAR HASAN 4. kementrian lingkungan hidup dan kehutanan 5. camat sape pejabat pembuat akta tanah PPAT 6. PEMERINTAH RI Cq Menteri Negara Agraria.kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kepala Kantor wilayah BPN Propinsi NTB di Mataram Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima
99 — 42
  • Tergugat , karena Tergugat IV telah menguasai danmemanfaatkan tanah seluas 685 M2 sejak tahun 1983 sebagai tempatpembangunan Gedung Kantor Sub Seksi Pemangkuan Hutan Sape Utarayang merupakan Tanah Negara (bagian pinggiran hutan).Bahwa karena tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat IVberdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 1 Tahun 1996 yangperolehannya adalah Tanah Negara pada tahun 1996 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)Propinsi NTB Nomor; SK. 530.3
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NARWOKO DANANG WIDODO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
72 — 5
  • Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
SUPADMI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
17 — 11
  • Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 21-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PTUN MATARAM Nomor 13/G/2014/PTUN-MTR
Tanggal 2 September 2014 — BAMBANG SUMARNO dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM dan PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
72 — 23
  • NTB), (sesuai dengan aslinya) ; Surat Pernyataan pemilikan/oenguasaan tanah Nomor:593/270/KAP/1997, tertanggal 5 Desember 1997 atas namaIda Ketut Intaran, (sesuai dengan aslinya); Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 05/CTM/1998 tertanggal 17298, (sesuai dengan aslinya);Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 15 April 1998, (sesuaidengan aslinya); Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Mataram Nomor:530.3/97/1998 tertanggal 23 April 1998 perihal PermohonanHak Pakai an. Drs.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PURWATI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
115 — 21
  • Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Register : 11-01-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Blk
Tanggal 23 Mei 2018 — 1. Agus, MP., Agama Islam , Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Polisi pada Polres Sinjai, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; 2. HJ.Andi Asiah, Agama Islam , Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum bernama BAKRI, SH. dan RAFIDAH FAHMI. SH., Keduanya Advokat /Penasehat Hukum Beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 2/Draf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK tertanggal 10 Januari 2018. Selanjutnya disebut Kuasa Para Penggugat; M E L A W A N 1. Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 1 Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Bapak Kepala SMP.Negeri 22 Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di Dusun Ganta Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat .III; Dalam hal ini, Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasa Hukum bernama ANDI SYAMSUL MULHAYAT, SH.,MH., MUHAMMAD NURJALIL, SH., MH., A. NURHIKMAH, SH., DR. ASNARTI SAID CULLA, SH.,MH., A.AFRIADI, SH., MH., BAHARUDDIN MERU, SH., dan HARIYANTO JAFAR, SH., MH, semuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.342.14/Hukum tertanggal 22 januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BUlukumba dibawah Register Nomor 6/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK tertanggal 30 januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I, II dan III ; 4. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba , Berkantor di Jalan Jambu Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut Tergugat IV; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ANDRIE SAPUTRA PRINS, SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, MURNI, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba Jalan Duria No. 9 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 275/100.2-73.02/I/2018 tertanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 7/Draf.Srt.Kuasa/2018/PN.BLK tertanggal 30 Januari 2018. Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat IV
71 — 70
  • Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenBulukumba sesuai Surat Kepetusan Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSulawesi Selatan Nomor: 530.3/34/04/5323/2005. Tanggal 11052005adalah Sah Secara Hukum.4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Jawaban Tergugat IV :A.
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-09-2010 — Upload : 05-01-2012
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 109/PID.B/2010/PN.RKB
Tanggal 23 September 2010 — JENI ROSADI A. ST Bin INDI SYARIFUDIN
78 — 22
  • Kecamatan CigemblongKabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, BupatiKabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah MenengahPertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2(delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur KecamatanCigemblong Kabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, KepalaPertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat KeteranganNomor : 530.3
    Kecamatan CigemblongKabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2006, BupatiKabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan Nomor590/Kep.209/BPN/2006 mengenai Penetapan Lokasi PengadaanTanah untuk Proyek Pembangunan Gedung Sekolah MenengahPertama Negeri 1 Cigemblong Kabupaten Lebak seluas 8000 m2(delapan ribu meter persegi) di Desa Cibungur KecamatanCigemblong Kabupaten Lebak ; Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2006, KepalaPertanahan Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat KeteranganNomor: 530.3
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 20-12-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN MAGELANG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Mgl
Tanggal 31 Juli 2012 — PURWO EKO UTOMO.CS. LAWAN :PEMERINTAH DATI I JAWA TENGAH CQ.DINAS SOSIAL
71 — 16
  • Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah, Nomor SK.530.3/1342/1/1882/33/92 (bukti Tldan TII16) : 6. Fotocopy Surat Kepala Kelurahan Magelang kepada Kepala Dinas SosialCabang Kodya Dati II Magelang Nomor 050/96, tertanggal 21 Juni 1996 (bukti TI dan TII17) ; 7.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 13-06-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 4 Desember 2014 — H. M. ICHSAN; melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG; - WALIKOTA BONTANG (TERGUGAT II INTERVENSI);
124 — 29
  • Timur NOMOR : SK.18/HPKUT.18/35Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9BPN16/1408/1996/INST tertanggal 26 April 1996 tentangPEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAHKABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTA SELUAS 10.000 M2YANG TERLETAK DI DESA BONTANG BARU KECAMATANBONTANG UTARA KOTA ADMINISTRATIF BONTANGKABUPATEN KUTAI ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kutai ditujukan kepada Bapak KepalaKantor wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi KalimantanTimur, No. 530.3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — BASSE DAENG SUNGGUH BINTI GANNA alias DAENG SUNGGUH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PT. KALLA INTI KARSA;
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berbeda dengan apa yang dilakukan olehTermohon Kasasi dengan mantap langsung menerbitkan Sertipikat HakPakai Nomor 161/Panaikkang dan kemudian mematikannya denganmenerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20004/Panaikkang setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Sulsel Nomor 530.3/162/2C/5301/97 tanggal28 Januari 1997, Surat Permohonan Hak yang dilakukan oleh SaudaraRasyida Usman S.H., Legal PT Kalla Inti Karsa.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 22-01-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 23 / Pdt.G/2013/PN-LP
Tanggal 22 Januari 2014 — BURHANUDDIN LUBIS Alias BURHAN LUBIS Alias LIAN, Warganegara Indonesia, umur 79 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun II, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Del Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-I ; NURKIYAH, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-II ; USMAN, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun III Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-III ; NURIJAH, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-IV ; NURHAYATI, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-V ; ABDUL RAHMAN LUBIS, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-VI ; AMANSYAH LUBIS, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Supir, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-VII ; ABDUL RAHIM, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-VIII ; MUHAMMAD SAID, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-IX ; MUHAMMAD AMIR HAMZAH, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai PENGGUGAT-X ; Masing-masing adalah ahli waris Almh. Sawiyah dalam hal ini suami dan anak-anak Almh. Sawiyah, yang telah memberikan kuasa kepada 1. ELISABETH JUNIARTI, SH, 2. MARJOKO, SH, 3. RIKI IRAWAN, SH. Para Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat JMT & Associates, beralamat kantor di Jl. Kenanga Sari No. 20, Pasar VI Tanjung Sari – Medan 20132, Telp./Fax. 061-8223252, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2012 ; L A W A N : AMRI NASUTION, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepala Dusun, Beralamat di Jalan Pertahanan Gg. Sedap Malam Dusun III Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I; M. RUSLI NASUTION, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Ojek, Beralamat di Jalan Pertahanan Dusun III Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ; SUHADI, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat di Jalan Pertahanan Gg. Al-Qadar Dusun IV Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-III ;
687 — 127
  • Desa Sigaragara, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala DesaSigaragara Kecamatan Patumbak No. 1161 /SK/ SGR/ VII / 2013, tanggal 11 Juli 2013 ;Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat bukti tambahan berupa:1 Foto copy Surat Keterangan No. 470/0823/LL/XII/2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Lantasan Lama, tertanggal 30 Desember 2013, yang sudah dinazagelen dandilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda2 Foto copy Surat Penjelasan/Pemberitahuan No. 530.3
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-03-2005 — Putus : 28-09-2005 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 04/G/2005/PTUN.YK.
Tanggal 28 September 2005 — ONGGO HARTONO, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA;
97 — 36
  • Ngupasan atas nama PemerintahKota Yogyakarta dikeluarkan pada tanggal 04 Maret2005, dimana dalam sertifikat tersebut didasari olehSurat Keputusan Kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta yang dikeluarkan oleh Tergugat IItertanggal 02 Maret 2005 dengan Nomor 04 530.334.2005; Selanjutnya akan disebut sebagai ObjekGugatan I; Untuk selanjutnyaSurat Keputusan tertanggal 02 Maret 2005 dengan Nomor04 530.3 34.2005 yang dikeluarkan TERGUGAT II danSertifikat Hak Pakai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-09-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63PK/PDT/2008
Tanggal 11 September 2008 — KEPALA STAF ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Cilangkap Jakarta Cq.PANGLIMA ARMADA TIMUR DI UJUNG, KELURAHAN UJUNG SURABAYA,KECAMATAN SEMAMPIR SURABAYA Cq.DANLANTAMAL III ; HAJJAH DJOERIAH ; Drs.HAJI MOHAMMAD ARIFIEN ASIAMIN, dkk.
54 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga hakPemohon PK atas tanah sengketa sudah tidak dapat dibantah lagi.14. 5 (lima) lembar Lampiran Skep Kepala BPN Kantor Wilayah PropinsiJawa Timur Nomor: 41/530.3/35/1989 tanggal 22 September 1989 buktiP.PK14.Bahwa berdasarkan bukti P.PK14 diatas, tanah yang dimohonkan hakpakai oleh Pemohon PK/TNI AL berasal dari tanah Negara bekas tanahGogolan tidak tetap dari tanah Ganjaran Desa, dari tanah yang dikuasailangsung oleh Negara dan dari tanah bekas hak Yasan yang dikuasaioleh Pemohon PK/TNI