Ditemukan 190 data
ADNAN SULISTIYONO, S.H.
Terdakwa:
WARSO, S.H. M.M. bin alm. RASMAN
133 — 29
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.
- Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor: 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.
- Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
- Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SARMIDI, S.P. MM bin JOYO SOEMARTO Diwakili Oleh : PERMANA ADI KUSUMAH, S.H., M.H.
247 — 124
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.
- Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana
- SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.
- Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
- Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
Barang Bukti Nomor 18 s/d 25 dikembalikan kepada saksi
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
143 — 39
dananyasendiri ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa dooro.Pencairan ADD tahap kedua : untuk pencairan ADD tahap II persyaratan samaseperti pencairan ADD tahap pertama, tanpa melampirkan laporanpertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya yangdiganti dengan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahappertama tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukung pertanggungjawaban,pengajuan pencairan sama yakni melalui Kasi Pemerintahan Kecamatan yangditeruskan kepada BPPKAD
Sbymembuat pengajuan pencairan tahap pertama dengan melampirkan APBDestahun berjalan, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun sebelumnya tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukungpertanggungjawaban, surat permohonan kepada Bupati dilampiri SKbendahara desa, pakta integritas kepala desa, Fotocopy rekening pemerintahdesa dooro, surat pernyataan pertanggungjawaban kepala desa, adapunpersyaratanpersyaratan tersebut diajukan melalui Kasi PembangunanKecamatan yang diteruskan kepada BPPKAD
sendiri ditransfer langsung kerekening pemerintah desa dooro.Pencairan Dana Desa tahap kedua: untuk pencairan dana desa tahap keduapersyaratan sama seperti pencairan dana desa tahap pertama, tanpamelampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDestahun sebelumnya yang diganti dengan laporan realisasi penggunaan danadesa tahap pertama tanpa dilampiri kwitansikwitansi pendukungpertanggungjawaban, pengajuan pencairan sama yakni melalui KasiPembangunan Kecamatan yang diteruskan kepada BPPKAD
untukverifikasi terhadap kelayakan pencairan dana desa sendiri dilakukan olehBidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, adapun yang diverifikasi yangdilakukan adalah verifikasi administrasi berupa ada atau tidaknyapersyaratan pencairan seperti Perdes tentang APBDes maupun laporanrealisasi penyerapan dan capaian output dana desa kemudian setelahdiverifikasi Secara administrasi setelah dilakukan verifikasi, dibuatkanpengantar untuk diteruskan kepada BPPKAD
Pertanggungjawaban APBDes tahunsebelumnya, pakta integritas, dengan penambahan syarat administrasiberupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran APBDes semester I, adapunpenyalurannya sebagaimana pencairan dana desa disalurkan melaluirekening kas umum negara kepada rekening kas umum daerah kemudianbaru disalurkan ke rekening kas desa;Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencairan alokasidana desa tersebut adalah Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa dansetelah diverifikasi diteruskan ke BPPKAD
36 — 28
menjadi rugi atau berkurang, sedangkan yangdimaksud dengan perkekonomian Negara adalah yang pada intinya suatu104kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkankebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tujuan kemakmuran;Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan alternatif, maka apabilasalah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhipula;Menimbang, bahwa dengan telah dibangunnya 3 kantor yakni kantorPertanian dan Peternakan, BAPPEDA dan BPPKAD
, yang semula kantorPertanian dan Peternakan seluas 500 m2 dengan pagu anggaran Rp940.599.000, kantor BAPPEDA seluas 300 m2 dengan pagu anggaran Rp847.330.000, dan kantor BPPKAD seluas 333 m2 dengan pagu anggaran Rp940.698.000, menjadi setiap kantor luasnya 120 m2 dari bahan kayu dengannilai bangunan Rp 2.100.000, per m2 nya, maka telah terjadi kerugian negaradari selisih pagu anggaran proyek awal dikurangi dengan nilai bangunan yangsudah jadi ;Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
1.DRS. Hi. REKY POSUMAH, M.Si
2.MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH
225 — 81
Perubahan Tahun Anggaran2009;28) 1 (Satu) bundle Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran2009;29) 1 (Satu) bundel Foto Coopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2564/ SP2D/LSBG/ XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada :DJOYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO denganJumlah Rp. 2.402.961.650,00;Di kembalikan kepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (BPPKAD
Menetapkan barang bukti angka 1 sampai dengan angka 29 dikembalikankepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah (BPPKAD) Kab. Bolaang Mongondow Utara;5.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran2009;1 (Satu) bundel Foto Coopy Surat Perintan Pencairan Dana Nomor :2564/ SP2D/LSBG/ XI/2009 Tanggal : 16 Nopember 2009 Kepada :DJOYO MOKOOLANG Bank: BANK SULUT CAPEM BOROKO denganJumlah Rp. 2.402.961.650,00.Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Mnd.Di kembalikan kepada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan KeuanganDan Aset Daerah (BPPKAD
Drs. Y. Priyo Mardiwaluyo
Termohon:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang
114 — 82
., menerangkan padapokoknya : Bahwa saksi benar telah diberi Kuasa oleh Pemohon untuk mengurusperalinan hak waris atastanahnya; Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMGBahwa saat saksi ditunjukkan bukti P19, P20, P21, P22, P23, P24,P25, P26, P27 saksi mengakuinya; Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat kuasa dari Pemohonadalah melengkapi berkasberkas yang diperlukan oleh BPN, yaitupengajuan BPKTB ke kantor BPPKAD Kabupaten Magelang, pengajuanPPH atau SKB dari Kantor
Pembanding/Tergugat XV : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP Diwakili Oleh : HIZBUL WATHAN
Pembanding/Turut Tergugat : DINAS BPPKAD SUMENEP Diwakili Oleh : HIZBUL WATHAN
Terbanding/Penggugat I : Abdul Hamid Amar
Terbanding/Penggugat II : AFIF ASDIE RISQULLAH
Terbanding/Penggugat III : RIQIE ADRYA DANUTYA
Terbanding/Penggugat IV : RANDY REKTA DANUTYA
Terbanding/Penggugat V : TIKA EMMAWATI
Terbanding/Penggugat
37 — 43
Pembanding/Tergugat XIV : BUPATI SUMENEP Diwakili Oleh : HIZBUL WATHAN
Pembanding/Tergugat XV : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP Diwakili Oleh : HIZBUL WATHAN
Pembanding/Turut Tergugat : DINAS BPPKAD SUMENEP Diwakili Oleh : HIZBUL WATHAN
Terbanding/Penggugat I : Abdul Hamid Amar
Terbanding/Penggugat II : AFIF ASDIE RISQULLAH
Terbanding/Penggugat III : RIQIE ADRYA DANUTYA
Terbanding/Penggugat IV : RANDY REKTA DANUTYA
Terbanding/Penggugat V : TIKA EMMAWATI
Terbanding/Penggugat
CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, S.H.
Terdakwa:
Irhamni Noor Syarif bin Syarif Abdullah
54 — 30
- 1 (satu) Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 (Audited) Tahun 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01200/BPPKAD/ 2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp37.937.600,- beserta bukti Rekening Koran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01199/BPPKAD/ 2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp75.490.874,- beserta bukti Rekening Koran;
- 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup TA 2020
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD
64 — 34
Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD
28 — 10
Tr.3);Foto kopi struk pembayaran tagihan listrik Pemohon nama Pemohondari kantor PLN Cilacap, dan fotokopi pembayaran rekening PDAM bulanJuni 2018 telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelen di Kantor pos,telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya oleh KetuaMajelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda dengan(Tr.4);Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang no.33.01.730.002.017019.0 atas nama Sri Nurrohmatun tanggal 20 Februari 2018 yangdikeluarkan Kantor BPPKAD
CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, S.H.
Terdakwa:
BIBIT, S.ST., binti HARJO SUWITO
120 — 21
- 1 (satu) Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 (Audited) Tahun 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01200/BPPKAD/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp37.937.600,- beserta bukti Rekening Koran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01199/BPPKAD/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp75.490.874,- beserta bukti Rekening Koran;
- 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup TA 2020
1.MUSTAR
2.SALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG
145 — 67
MOH, ZYNKabupaten Sampang, tanggal 06 Maret 2019, dari KepalaBidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Sampang ;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapattanggal O01 Juli 2014, Pj.
Terbanding/Penuntut Umum : YAYAT HIDAYAT, SH.
372 — 119
Pembayaran);Y Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku KepalaDesa Sukahening; RAB untuk 23 kegiatan;v Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJBKantor Cabang Pembantu Rajapolah;v Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala DesaSukahening dan atas nama Lani Purwanti selaku Bendahara DesaSukahening.Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan SaranaPrasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) BPPKAD
Pembayaran);Y Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku KepalaDesa Sukahening;Y RAB untuk 23 kegiatan;v Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJBKantor Cabang Pembantu Rajapolah; Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala Desaselaku Bendahara DesaSukahening dan atas nama Lani PurwantiSukahening.Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan SaranaPrasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) BPPKAD
Fitri Luwiyan
Terdakwa:
Aji Priambodo Bin Sutomo
76 — 18
- 1 (satu) bendel Dokumen Surat Perpanjangan Kontrak Sewa Titik Reklame No: 02/05 / NADV/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 beserta kwitansi senilai Rp. 115.200.000,- (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang dari BCA sejumlah Rp.360.000.000,- ke no Rekening BNI :0263305366 atas nama AJI PRIAMBODO;
- 1 (satu) lembar Surat pemberitahuan dari BPPKAD nomor : 970 /810/31/ 2018 tanggal 16 November 2018;
- 1 (
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
365 — 175
Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, PTP, Tim Teknis,Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, Bag. Barang/JasaSetda, Bag. HukumSetda, dan Bag. Administrasi Pembangunan Setda;Usulan pengenaan sanksi daftar hitam dari PPK kepada Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan melalui surat Nomor 022/86/2019 tanggal10 Januari 2019 telah disampaikan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasadan diterima melalui petugas administrasi PT.Tesa Mulsoko Perkasa diPurworejo.
ANDRIE DWI SUBIANTO, SH., MH
Terdakwa:
M. MUKHTAR, S.Sos., MM
222 — 87
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 157.437.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Tahun 2019.
- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna hitam.
- Kwitansi pengembalian insentif pemungutan pajak daerah Tahun Anggaran 2017 ke Kas Daerah an. AGUS PRAMONO senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Taktis Up Triwulan I (asli) ;
- 1 (satu) bendel fotocopy Taktis Pajak Daerah Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Taktis PBB Pebruari 2018 ;
- 6 (enam) lembar kertas kecil catatan tertulis yang ditemukan di laci Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (asli) ;
- 1 (satu) lembar kertas HVS catatan tertulis yang ditemukan di laci Sekretaris BPPKAD Kab.
Gresik (asli) ;
- 2 (dua) lembar kertas HVS catatan tertulis yang ditemukan di laci Sekretaris BPPKAD Kab.
Barang bukti No. urut 1 s/d No. 45 dikembalikan kepada BPPKAD Kabupaten Gresik melalui Saksi Dra. ANIS NURUL AINI, M.M.
CHRISTIAN ERRY WIBOWO MARYUANNA, S.H.
Terdakwa:
Damar Arif Prasetyo bin Sugiyono
58 — 33
- 1 (satu) Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 (Audited) Tahun 2021;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01200/BPPKAD/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp37.937.600,- beserta bukti Rekening Koran;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Setor (STS) Nomor: STS/01199/BPPKAD/2021 tanggal 6 Mei 2021 sebesar Rp75.490.874,- beserta bukti Rekening Koran;
- 1 (satu) Dokumen Asli Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup TA 2020;
- 1 (satu)
109 — 21
Kepala BPPKAD menyampaikan bahwa alokasi ini bukanalokasi tanggap darurat namun alokasi pasca bencana yang akan melekat diBPBD atau sebagai Pengguna Anggaran.Atas hal tersebut, kami melakukan pendekatan ke Kepala BPBD dandisampaikannya bahwa memang terdapat dana pasca bencana pada DPABPBD, namun nomenklatumya tidak sesuai dengan nomenklatur pekerjaanyang sudah dikerjakan (info dan Kepala BPBD adalah paket tanggul), sehinggaada keenggananan dari BPBD memprosesnya, peru direvisi dahulu.
81 — 35
Mdnbersangkutan ingin menindaklanjuti maka melakukan penyetoran ke rekeningkas umum daerah melalui Bank Sumut selanjutnya foto copy buku setor dikirim kepada inspektorat dan BPPKAD Kabupaten Batu Bara.Bahwa benar Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013 belum adamenindaklanjuti pengembalian dana sebesar Rp. 231.072.354,50, (duaratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu ribu tiga ratus lima puluhrupiah) untuk pekerjaan instalansi loundry tersebut.Atasketerangan saksitersebut pada pokoknyaterdakwatidakkeberatan
.13.Saksi ABDUL HAMID setelah bersumpah di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni: SD Tahun 1973 di Havea, SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul, SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi, $1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi :i CPNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1981, PNS di SMP Negeri 1 LabuhanRuku Tahun 1982,E Kasubbag Keuangan di DPPKADTahun 2008, Kabid akutansi di DPPKAD 2011, Sekretaris di BPPKAD Tahun2015.Bahwa benar
ADNAN SULISTIYONO, S.H.
Terdakwa:
SARMIDI, S.P. MM bin JOYO SOEMARTO
118 — 34
25. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2021 di BPPKAD Kabupaten Blora.
Barang Bukti Nomor 18 s/d 25 dikembalikan kepada saksi
26. Surat undangan kepada pedagang pasar induk Cepu guna penataan pedagang/pengguna pasar induk Cepu Nomor 005/58 tanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar Wilayah II Drs.
58. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Kustini Encus-Snack.
59. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Budi Teguh Wibowo/UD. Javana
60. SP2D dari BPPKAD kepihak ketiga atas nama Partini/Persewaan Afif.
61. Pajak (PPn Resto) Belanja Makan dan Minumuntuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.
62. Pajak (PPh Resto) Belanja Makan dan Minum untuk Peresmian Pasar Banjarejo Kegiatan Rehabilitasi.