• Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorut No. 25 tahun 2015 tentang Pembentukan ULP Kab.

  Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja I ULP Kab. Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.
• 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Perencaraan Revitalisasi Pasar Pontolo tahap II dari LPSE Kab.

  Gorantalo Utara (beserta lampiran);

• 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);
• 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kab.

  Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

• 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas Koperindag selaku KPA No. 530/KOPERINDAG/ /III/2015 tentang Surat Pengantar Dokumen RPP tanggal 2 Maret 2015;
• 1 (satu) bundel fotocopy SPM tanggal 23 November 2015 No. 00009 tentang Pembayaran Belanja Modal termin II (55%), beserta lampiran;
• 1 (satu

  Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali kepada Kepala ULP dandilanjutkan Kepala ULP untuk memberikan dokumen tersebut kepadaSatuan Kerja terkait.

  ;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

  Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr.

  Akili, ST.Sekretraris : Sujiwan Mopi, ST.Halaman 52 dari 209 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN GtoAnggota : Ristovianus Luther, ST.Bahwa ketiga Pokja ULP sudah memiliki SK Sertifikasi, saya sendirisudah memiliki Sertifikasi sejak tahun 2011;Bahwa ada 3 (tiga) Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenGorontalo Utara pada Tahun 2015, dan masingmasing pokja memilikikewenangan untuk melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi, pekerjaankonsultansi dan pekerjaan pengadaan barang;Bahwa Pokja melakukan

  2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJA I:Ketua : Ardiansyah S.

• Kronologi Perkara ; Bahwa tanggal 29 Agustus 2012, Pokja Pengadaan Barang/Konstruksi/JasaLainnya pada Dinas PU Kota Banda Aceh mengumumkan Pemenang LelangPekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, disertai dengan Upload Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP). Pengumuman pemenang tersebut telah menunjuk CV. Milansebagai pemenang lelang ; Menurut hasil koreksi aritmatik yang disampaikan oleh Pokja ULP pada akunSPSE peserta lelang, CV.

  Milan berada dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS ; Berdasarkan tata cara evaluasi harga menurut ketentuan Peraturan Presiden RINomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yangtelah dicantumkan dalam dokumen pengadaan nomor: 10.1/TB/DPU/VIII/2012,untuk harga penawaran dibawah 80 % (delapan puluh perseratus) HPS, Pokja ULP wayjibmelakukan klarifikasi harga.

  Tindakan Pokja ULP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5)Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yang bunyinya sebagai berikut : Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambahdan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukanDokumen Penawaran. ; 77772222 nnn nnnHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2012/PTUNBNAAtas dasar itu, kemudian PENGGUGAT melakukan sanggahan

  SanggahanPENGGUGAT telah dijawab oleh Pokja ULP, tetapi jawaban Pokja ULP tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya. Selain itu, dalam jawaban sanggahan, Pokja ULP tidakmenunjukkan suatu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa sanggahanPENGGUGAT tidak benar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanggahan PENGGUGAT terbukti benar, ataupun belum terbukti tidak benar ; Anehnya, meskipun sanggahan PENGGUGAT belum terbukti tidak benar,TERGUGAT tetap mengeluarkan SPPBJ.

  Dalam hal ini TERGUGAT telah menjadikanjawabansanggahan dari Pokja ULP sebagai alat bukti untuk memutuskan bahwa sanggahan TERGUGAT tidak benar ; Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut telah bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas.

• BANGUN MAKMUR UTAMA, KSO Melawan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layanan Pengadaan (ULP) Jawa Tengah

  Halaman 2 dari 112 HalamanNamaTempat KedudukanBerdasarkanMELAWANKetua Kelompok Kerja (Pokja) ULP PengadaanBarang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan KonsultansiSatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Unit layananPengadaan (ULP) Jawa Tengah;Jalan Murbei Sumurboto Semarang 50235;Surat Kuasa Khusus Nomor: 010318/POKJA.WIL.IIJATENG/01 tertanggal 1 Maret 2018 memberikan Kuasa kepada:1;NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanYULI NURYANTI, SH.MM;Kepala Bagian

  Halaman 3 dari 112 Halaman1011.NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanTOTOK DWI YULIARTO, ST.MT;Kepala Sub bagian Kepegawaian, Hukum danKomunikasi Publik, Balai Besar Pelaksanan JalanNasional VII Semarang;SUHENDI, ST;Sekretaris Pokja Pengadaan Barang/Jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil.

  Il Jawa Tengah;ROBBY KURNIAWAN, ST.MT;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR INDAH I, ST.MT.MM.M.S.c;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;DENDY SOFIAN KUSUMA A, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa

  Tengah;NOVIK KUROHMAN, ST,M.Sc;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;SETIAWAN WIBOWO, ST.M.Sc;3Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanPutusan Perkara Nomor :17/G/2018/PTUN.Smg.

  Halaman 4 dari 112 Halaman121314151617NamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanNamaJabatanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;NUR RAHMAN ALFAN DWIATNA, ST;Staff Teknik Satuan Kerja Pelaksanan Jalan NasionalWil Il Propinsi Jawa Tengah;ELISABETH DIAH K, ST;Anggota Pokja Pengadaan Barang/jasa PekerjaanKonstruksi dan Konsultansi Satuan Kerja PelaksanaanJalan Nasional Wil II Propinsi Jawa Tengah;GUSTA ARDANTO,SH.MH ;Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSekretariat Jendral Kementrian

• OGI SAHPUTRA
  Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP
  Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. PANGAN INDO diwakili oleh HOMBAR H. HUGO PASARIBU

• Pasaman melalui LPSE Kabupaten Pasaman, Penggugat menawardalam dokumen penawaran yang telah disampaikan kepada Pokja III ULP Pasamanyang terdiri dari : No Nama Pejabat Pokja II ULP Jabatan Pekerjaan AlamatKab. Pasaman dalam PokjaIll ULP kab.1 Agusti Awizar.

  Ii ULP Kab.Pasaman:7 Bahwa Pokja III ULP Kab.

  Pasaman; Bahwa Pada tanggal 3 Agustus 2012 Pokja HI ULP Kab.

  jawaban sanggahan oleh Pokja III ULP Kab.

  MasalahSewa alat sebagaimana yang dijawab oleh Pokja III ULP Kab. Pasaman, di manaPerusahaan Penggugat memiliki Alat Sendiri dengan memperhitungkan harga satuanalat Excavator Rp. 300.000, /jam (sudah termasuk Gaji Operator, Pembantu Operator,BBM, Pelumas, Perbaikan dan serta pengembalian modal), Menurut analis Pokja IIIULP Kab.

• OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja '.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

  PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG37.Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja V ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XII / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja VV ULP Kab.

  Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

  OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

  Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

• .- 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan No. 050/457/ULP/IX/2011 tanggal 6 September 2011 untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran /Alat Elektronik;

  2.- 1 (satu) bendel Spesifikasi Teknis Alat Peraga Pendidikan, Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 40 Tahun 2010 ; ---------------------------------------------------------------

  Wahana Mulia Bersama ; ---------------------------------

  6.- 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461-ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik ; -------------------------------------------------

  7.- 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga tanggal 28 September 2011 ; ------------------------------------------------------------------------------------

  --------

  8.- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran/Alat Elektronik ; ---------------------

  9.- 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 050/494/PMNG/POKJA-ULP/2011 tanggal 28 September 2011 ; ---------------------------------------------------

  10. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 050/4043

  Banjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011 ;

  14. 1 (satu) bendel foto copy Surat CV.

  Banjarnegara Tahun 2011 ; ----------------------------------------------

  18. 3 (tiga) keping VCD dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Banjarnegara mengenai data pelelangan on line pengadaan alat peraga dan sarana pembelajaran pendidikan SD Kab. Banjarnegera Tahun 2011 ; -----------------------------------------------------

  19. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00. ; -------------------------------------

  2.

  SUBIYANTO danARIF NURDIN menemui Koordinator Pokja ULP KabupatenBanjarnegara ZUNUS ROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARISUDIARTO Bin H. SUBIYANTO menyampaikan bahwa ia didukungoleh produsen alat peraga SD yaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan iasanggup mempertemukan pihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV.Porimedia HAERUL IKWAN.

  Oleh terdakwa penentuan HPS tersebutHal 7, put.no. 65Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dipakai untuk mengajukan penawaran dalm kegiatan Pengadaan AlatPeraga SD DAK TA 2011 ; 222222 none eeeBahwa untuk melaksanakan Kegiatan pengadaan alat peragaPendidikan Sekolah Dasar (SD) dibentuk tim Kelompok Kerja (POKJA)Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Banjarnegara berdasarkanSurat Tugas Penanggungjawab Unit Pelayanan Pengadaan KabupatenBanjarnegara Nomor : 500/454/ULP/2011 tanggal 24 Agustus 2011dengan susunan keanggotaan

  Wahana Mulia Bersama ; 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenaiPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik ; 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Hargatanggal 28 September 2011 ; 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September 2011mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran/Alat

  Wahana Mulia Bersama ; 2 (dua) lembar Berita Acara Aanwijzing Nomor : 050/461ALPER/ULP/PAN/2011 tanggal 10 September 2011 mengenaiPengadaan Alat Peraga Pendidikan dan sarana PenunjangPembelajaran/Alat Elektronik ; 1 (satu) lembar dokumen Evaluasi Administrasi, Teknis dan Hargatanggal 28 September 2011 ; 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/JasaNomor: 050/492/BAHP/POKJA ULP/2011 tanggal 28 September2011 mengenai Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan SaranaPenunjang Pembelajaran/Alat

• diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor600/026/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala,Sekretaris, Kelompok Kerja (Pokja) Staf Pendukung dan staf Pengamanan Unit LayananPengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simuelue Tahun Anggaran 2014,yang memutuskan dan mengangkat Tergugat I Syafii Djh, SE (Kabid Aset DaerahDPKKD Kabupaten Simeulue sebagai Kepala ULP, Tergugat HI Is Wahyudi Staf DinasPekerjaan Umum Kabupaten Simeulue sebagai Anggota Pokja,

  dan Keputusan KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue No. 07Tahun 2014 Tentang Revisi Keputusan Kepala ULP No. 1 Tahun 2014 TentangPenunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 April 2014,yang menetapkan Tergugat IIIdris Saldi, ST PLT.

  ) Staf Pendukung dan staf Pengamanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simuelue Tahun Anggaran 2014 pada penetapan ketigamenyebutkan secara tegas bahwa : Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja (Pokja), StafPendukung dan Staf Pengamanan ULP.

  DDPU/ULP/2014 tanggal 8 Juli 2014;3 T1,2,3,43 tentang Laporan Paket Lanjutan Pembangunan Pekerjaan Jalan BLK;4 T1,2,3,44 tentang Berita Acara Verifikasi Nomor : 22/POKJA DDPU/ULP/2014tanggal 23 Juni 2014;5 T1,2,3,45 formulir kualifikasi CV.

  Sabrina Artha Persada adalah Saudara IskandarZulkarnain berdasarkan bukti surat PII, yang telah diperiksa oleh Majelis sesuai denganaslinya.Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP),Tergugat II sebagai Ketua Pokja, Tergugat III sebagai Anggota Pokja, dan Tergugat IVsebagai Anggota Pokja ini merupakan berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor600/026/2014 dan Keputusan Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) barang/JasaPemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 07 Tahun 2014 berdasarkan

• sendiri sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

  Tekun Duta Multimedia Rp. 2.674.500.000 Rp. 2.674.500.000 Bahwa berdasarkan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptoppada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, berdasarkanBerita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/X1

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor : 09/DPPKAD

• Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

  Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

  ULP Kab.

  Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

• Pasir Mutiara.22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 201323) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.24) 1 (satu) bundel fotocopy

  Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP/-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja

  Kabupaten Minahsa Selatan tanggal 24 Desember 2013.27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: BA-237/Pokja-ULP/MS/XII/2013 tanggal 23 Desember pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan.28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 236/Pokja-ULP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen

  pemadam kebakaran kode lelang 283436 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);38) 6 (enam ) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 79 tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Januari 201339) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukkan Langsung Nomor : 124/SP3-MS/XII-2013 tanggal 24 Desember 2013.40) 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan Nomor : 72/ULP-Minsel

  RANSULANGI tersebutkemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukanpelelangan kembali untuk kedua kalinya ;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (SelakuDirektur CV.

  RANSULANGI tersebutkemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukanpelelangan kembali untuk kedua kalinya;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (SelakuDirektur CV.

  ULP tetap masihdiberlakukan kepada calon penyedia barang dan Jasa meskipun akandilakukan penunjukan langsung.Bahwa dari hasil evaluasi Tim Pokja ULP CV.

  .Bahwa Tim Pokja ULP mempersyaratkan:1.

  Tindakan Pokja ULP yang telah menetapkan CV.

• Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorut No. 25 tahun 2015 tentang Pembentukan ULP Kab.

  Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

• 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Pokja I ULP Kab. Gorontalo Utara tentang Klarifikasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, tanggal 10 April 2014.
• 1 (satu) bundel fotocopy Summary Report Perencaraan Revitalisasi Pasar Pontolo tahap II dari LPSE Kab.

  Gorantalo Utara (beserta lampiran);

• 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Paket pekerjaan Jasa Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo (Dana TP);
• 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari ULP barang Jasa Pokja III Kab.

  Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

• 1 (satu) bundel fotocopy Surat/dokumen Kadinas Koperindag selaku KPA No. 530/KOPERINDAG/ /III/2015 tentang Surat Pengantar Dokumen RPP tanggal 2 Maret 2015;
• 1 (satu) bundel fotocopy SPM tanggal 23 November 2015 No. 00009 tentang Pembayaran Belanja Modal termin II (55%), beserta lampiran;
• 1 (satu

  dalam ULP Kab.

  proses pelelanganselama menjadi anggota Staf pendukung di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahnu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

  pendapat hukum saya hanya bila dimintaoleh Pokja ULP;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

  Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi,Pokja Il dengan Ketua Sdr.

  2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJAI:Ketua : Ardiansyah S.

• 1 (satu) bundel fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

  1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

  1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

  pendapat hukum saksi hanya bila dimintaoleh Pokja ULP;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksi tidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 25Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 tanggal 02 Februari 2015 yangtergabung dalam ULP Kab.

  di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali

  MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.

  ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.

  Bahwa Susunan Panitia Pokja Ill Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015 yaitu :Ketua : NUR ISHLAH M.

• JANGGA PERSADA LAWAN TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2017, CS

  PANGAN INDO,Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04Januari 2017, selanjutnya disebut sebagaisccuasacscacsesacsesuesavacesatatsvancatenseaeees PENGGUGAT;UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP)PENGADAAN BAHAN MAKANAN BAGINARAPIDANA/TAHANAN PADA LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNGBALAITAHUN ANGGARAN 2017, Berkedudukan = diJalan Mesjid Pulau Simardan Kota Tanjung BalaiProvinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebutSOIIAGIAL... nnnanener snnnendit t+ 5 8 HRRETSRRTROTOTI 46 48 TERGUGAT ;beralamat

  Asas Permainan Yang Layak/Perlakuan Yang Jujur ;Pelayanan proses Pengadaan Bahan Makanan ULP LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Tanjungbalai Tahun Anggaran 2017diselenggarakan melalui website LPSEhttp.

  Foto copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : W2.E14.PL.02.01 /POKJA / ULP / TBA10, Pengadaan Bahan Makanan UntukKebutuhan Narapidana dan Tahanan pada LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai, Tahun Anggaran 2017Tanggal 21 Desember 2016 ( Bukti T.II.Int 24) ;25.

  ULPmelakukan Penetapan Pemenang;Halaman 62 Putusan No. 09/G/2017/PTUNMDNMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pokja ULP Pengadaan Bahan Makanan Unit LayananPengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidan/Tahanan Pada LembagaPemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (Tergugat /ncasu) yang merupakan kelompok kerja sebagai pelaksana dari pengadaanbarang/jasa pemerintah /n casu, maka haruslah dinyatakan Tergugatberwenang untuk menerbitkan objek sengketa

  Bahwa adanya Penetapan Panitia / POKJA ULP Pengadaan Barang/JasaPekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan LembagaPemasyarakatan Klas IIB Tanjung Balai Tahun Anggaran 2017 Tanggal28 November 2016 ( Wde bukti T1);2. Bahwa adanya Dokumen Pengadaan Nomor : W2.E14.PL.02.01/POKJAULP/TBA02 tanggal 7 Desember 2016 untuk Pengadaan Bahan MakananBagi Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBTanjung Balai Tahun Anggaran 2017 (vide bukti T2);3.

• B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401 / Pokja IV.Barang / XII / 2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  OKU Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang / XI / 2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

  PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.51. 1 (satu) lembar legalisir surat Nomor : 021.1/PPK-PMD/XXXV/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang laporan hasil evaluasi ulang sementara dari Kepala BPMPD Kab.OKU selaku PA/PPK kepada Ketua Pokja IV ULP Kab.OKU.

  BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor19.919401/Pokja INV.Barang/XV/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

  Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja .Barang/XIV/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

  OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.

  Tembulun SS Junyor,tanpoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IVULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja INV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IM ULP Kab.

  OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV.

• Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
  Tergugat:
  1.Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
  2.PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
  Intervensi:
  PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO

  Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja)Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnyadisebut OBJEK SENGKETA 1);2) Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 04/POKJA/BRUDER/DNG. TPI2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telan Melaksanakan EvaluasiTeknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) PekerjaanReplacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebutOBJEK SENGKETA 2;0023) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/POKJA/BRUDER/DNG.

  ) adalah Obsucure Libels, karena KelompokKerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negarasesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)berumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga)orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitaspekerjaan ;Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1Hal 39 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.

  TPIangka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : Kelompok Kena ULPselanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yangterdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berumlahgasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dandapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yangbertugas untuk melaksanakan pemilihan PenyediaBarang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ PemerintahDaerah/institusi, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organpengadaan barang/jasa pemerintahn yang bertugas untukmelaksanakan proses pemilihan

  penyedia dengan outputpenetapanpemenang ;2ennenn neeBerdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010: UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakanPengadan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja(Pokja) bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapihanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP.

  Penetapan pemenang tidakdiputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja(Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimaldisepakati oleh *2 dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;Hal 40 Putusan No. 10/G/2018/PTUN. TPIApakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat ?, daridefinisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakanoleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur)

• 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop
• 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/DPPKAD.168/POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban

  Sanggah

• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah
• 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur)

• 1 (satu) bundel invoice.

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FeriBoedi Artomo selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SEselaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagaianggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasi denganalasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi Feri Boedi Artomo selaku KelompokKerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SE selaku Kepala Unit LayananPengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja(POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor09/DPPKAD.168

  Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FeriBoedi Artomo selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SonnyPrayogo, SE selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merangkapsebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernah melakukan klarifikasidengan alasan tidak cukup waktu, sehingga Saksi Feri Boedi Artomo selakuKelompok Kerja (POKJA) dan Saksi Sonny Prayogo, SE selaku Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) yang merangkap sebagai anggota KelompokKerja (POKJA) hanya menjawab melalui surat Nomor09/DPPKAD

  ) KabupatenBelitung Timur menerbitkan surat perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor.900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober2015 tentang penunjukan kelompok kerja (pokja), dimana Saksi Sonny Prayogo,SE selaku kepala ULP juga menunjuk dirinya sendiri duduk sebagai anggotadalam susunan personil pokja, susunan personil pokja pengadaan laptop padaDPPKAD tersebut adalah sebagai berikut : Feri Boedi Artomo, S.K.M, selaku ketua merangkap anggota ; Melta Indah Nurhayati

  Tekun Duta Multimediasebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Pengadaan Laptop Pada DPPKADsebagaimana yang dimaksud dalam surat penetapan pemenangNo.12.BA/DPPKAD.168/ULP/XI/2015 2015disangah oleh CV.Kurnia Jaya Persada dan CV.

  ) KabupatenBelitung Timur menerbitkan surat perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor.900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22 Oktober2015 tentang penunjukan kelompok kerja (pokja), dimana Saksi Sonny Prayogo,SE selaku kepala ULP juga menunjuk dirinya sendiri duduk sebagai anggotadalam susunan personil pokja, susunan personil pokja pengadaan laptop padaDPPKAD tersebut adalah sebagai berikut :e Feri Boedi Artomo, S.K.M, selaku ketua merangkap anggota ;e Melta Indah Nurhayati

• Konkret;Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22Juni 2017 bersifat konkret karena dapat ditentukan bentuknya, tidakabstrak dan berwujud berupa sebuah dokumen (surat) yang pada intinyamenyatakan PT. Selena Megan Mandiri sebagai pemenang lelang paketpekerjaan Rebilitasi Jembatan Wai Ruhu.b. Individual;Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22Juni 2017 bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT.

  Final;Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJIWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22Juni 2017 bersifat final karena pelaksanaan surat (objek Keputusan TUN)tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan Pokja ULP.10. Bahwaunsur Pasal 1 angka 3 menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata telah terpenui. Akibat hukum bagiHal 8 Putusan Sela No. 244/Pdt.G/2018/PN AmbPenggugat sebagai Badan Hukum Perdata atas terbitnya Surat Pokja ULPNo. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22 Juni 2017 adalah PT.

  3 UndangUndangNo.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22Juni 2017 dibuat secara tertulis dan diterbitkan oleh Pokja ULP yang adalahPejabat Badan Tata Usaha Negara.

  Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal 22 Juni2017 diterbitkan oleh Pokja ULP dalam rangka menyelenggarakan fungsipemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa berdasarkan PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri PUPR No.31/PRT/M/2015; Bahwa mengingat Pasal 134 HIR, Pasal 132 RV, Pasal 53 ayat (1) jo.

  Pokja ULP tersebut melakukan perbuatan hukumberupa penerbitan Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017 tanggal22 Juni 2017 sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara sehingga merupakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga ketika Tergugat dalam hal iniPokja ULP tidak menanggapi sanggahan yang diajukan oleh Penggugat padatanggal 5 Juli 2017 oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa yang bisa menilaisah dan tidaknya penerbitan Surat Pokja ULP No. 01/TA.RJWR/POKJAJMP/2017tanggal 22 Juni 2017 hanyalah

• Perpres 4tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menyusun HPS seharusnyamendasarkan pada data harga setempat berdasarkan survei harga pasardengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 2015 Terdakwa menyerahkanHPS tersebut ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan kemudian diserahkanke Pokja ULP untuk segera dilakukan lelang.Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT.Bdg Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Pokja

  ULP KotaDepok perihal Permohonan Penunjukan Langsung / Fasilitas Kampanye danAudit Dana Kampanye yang pada intinya meminta Pokja ULP Kota Depokagar melakukan Penunjukkan Langsung.Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 tersebut, atassepengetahuan dan seizin Terdakwa serta Saksi TITIK NURHAYATI, PokjaULP Kota Depok langsung menghubungi PT.

  ) dan kemudian diserahkanke Pokja ULP untuk segera dilakukan lelang.Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Pokja ULP melakukan lelangmelalui pengumuman di website LPSE dan pembukaan dokumen penawarantanggal 11 November 2015 dimana yang mengajukan penawaran ada 2perusahaan yaitu :1) PT.

  ULP Kota Depokagar melakukan Penunjukkan Langsung.Bahwa pada tanggal 17 November 2015 tersebut, atas sepengetahuan danseizin Terdakwa serta Saksi TITIK NURHAYATI, Pokja ULP Kota Depoklangsung menghubungi PT.

  ULP KPU KotaDepok, nomor 00002/METRO/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;76) Surat Dukungan dari Harian Radar Depok kepada Pokja ULP KPU KotaDepok, nomor 00001/RD/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;77) Order Iklan Kolom harian Radar Depok, tanggal 21 November 2015(Lampiran);78) Invoice PT.

• ) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dari pengadilan di kemudian hari ;---------------------------------------- Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya

  ;-------------------------------------------------------------------------Dalam PokoK Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor

  : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;------------------------------------------------------------- Menyatakan batal surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan

  Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding ;-------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang

  Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;------ Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman

  KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA,;------------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;------------------------2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE),-------------------------------; -Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; ------------------------------------------

  No. 126/B/2014/PTTUN Mks.menyatakan Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, Tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan KepalaULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, didalilkan telahmelanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan

  diangkat selaku Ketua KelompokKerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tanggal18 Februari 2015 salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugatsebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan :Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan :Butir 4 berbunyi : Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website danpapan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan keLayanan

  APBN murni dan sudah berjalan,kemudian Kasatker dalam hal MAGDALANE menerbitkan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPAMRK/2015 untuk kegiatan dari APBNP dan telahmengirimkan SK tersebut ke Kepala ULP Papua untuk dikukuhkan sebagaiPokja ULP, dan Kepala ULP Papua telah menerbitkan SK No. 08/KPTS/ULP/2015 (vide keterangan saksiMAGNALANE) j2 ennBahwa berdasarkan Penjelasan atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 Tanggal 8 April 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja)di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang PenetapaKelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papaua TahunAnggaran 2015 dalam Lampiran Surat Kepala ULP Papua tersebut,menyebutkan semula Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Talane A.Md(Penggugat/Pembanding) menjadi Yosep H.Bintara,Amd yang mana didalamlembar surat mengingat angka 7 menyebutkan Surat Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor

  ) dalam kegiatanAPBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding ; Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ; Mewajibkan kepada