DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA

LA UNA VS PT REA KALTIM PLANTATION DKK

., dan kawankawan, Para Advokat pada Andi Sudirman, S.H & Rekan,beralamat di Jalan Teukur Umar 8 Nomor 2 Kota Makassar,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM PLANTATION, berkedudukan di Jalan H.Hasan Basri Nomor 21A Samarinda, Kalimantan Timur, yangdiwakili oleh Presiden Direktur, Luke M.D. Robinow, dalam halini memberi kuasa kepada O.

., Advokatdan karyawan PT Rea Kaltim Plantation, beralamat di PAMTower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jend. SudirmanNomor 47 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Dan1. ALPIAN, bertempat tinggal di Komplek PerumahanCakra Estate Sub Divisi PT REA Kaltim Plantation RT. 04,Desa Long Beleh, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara;2.

PT INTI ENERGI KALTIM

PT INTI ENERGI KALTIM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM METHANOL INDUSTRI

KALTIM METHANOL INDUSTRI;

KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan diMenara Standard Chartered Lantai 20 Jalan Prof. Dr.

Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa menghitung resale price margin untuk Humpuss,kemudian menganalogkan dengan penjualan yang dilakukan kepada sojitz"seolaholah" kondisinya sama.

Kaltim Methanol Industri ke PT. Humpuss,namun Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan koreksi negatif terhadapPT. Humpuss atas pembelian methanol dari PT. Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa tidak menunjukan bukti hasil temuan kepada PemohonBanding tentang adanya bukti perbedaan antara harga jual methanol dari PT.Kaltim Methanol Industri dengan harga beli yang dibayar oleh PT.

Kaltim Methanol Industri telah ditetapkan sebagai Wajib PajakPatuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang PenetapanWajib Pajak Patuh, tentunya PT. Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baikuntuk berusaha di Indonesia, hal ini terlinat dalam kinerja perusahaan.

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM DAYA MANDIRI (KDM) >< PT.BERDIKARI (PERSERO)

KALTIM DAYA MANDIRI (KDM), berkedudukan di Wisma KIElantai 2 Jalan Pakuaji Kaveling 79 Komplek Kawasan IndustriPupuk Kaltim Bontang Kalimantan Timur dan kantor perwakilan diJakarta, di Plaza Pupuk Kaltim, Gedung B, lantai 2, Jalan KebonSirlh Raya No.6A, Jakarta Pusat 10110, memberikan kuasakepada Syahril Moehammad, SH.MH,dkk beralamat di KomplekDuta Kranji, Ji Prambanan Raya Blok A No.753 Bintara BekasiBarat, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT .2. .PT.BERDIKARI INSURANCE

WARU KALTIM PLANTATION

./2018 tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di JalanPuloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Kresno Eko Saputrojabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mega Putra, dankewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorFINTAX/482/EXT/WKP/V/2018, tanggal 3 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

Waru Kaltim Plantation NPWP01.326.076.5007.000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90176/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas

Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00516/107/13/007/15 tanggal 26 November 2015, atas nama: PTWaru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, Jenis Usaha: ,beralamat di JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00516/107/13/007/15tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Desember 2013 atasnama PT Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000,beralamat di Jalan Pulau Tanah Masa, Kawasan

WARU KALTIM PLANTATION;

./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut

Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta12930, sehingga perhitungan PPN menjadi sebagai berikut, Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.

Putusan Nomor 706 B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00060/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama PT.Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD dan Pemohon Peninjauan Kembali II PT SAWIT KALTIM LESTARI tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD lawan PT SAWIT KALTIM LESTARI cq. DIREKTUR PT SAWIT KALTIM LESTARI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT REA KALTIM PLANTATIONS

./2014 tanggal 4 Agustus 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM PLANTATIONS, beralamat di Jalan HasanBasri Nomor 21, Temindung Permai, Samarinda, KalimatanTimur, alamat korespondensi di Mid Plaza 2, Lantai 22,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, Jakarta 1022, yangdiwakili oleh Mark Parry, jabatan Presiden Direktur PT ReaKaltim Plantations;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang

Banding pada tanggal 16 September 2011;Put52062/PP/M.VIIIB/15/2014,Menimbang,Putusan23 Aprilbahwa amartanggalPengadilan2014,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:terhadapPajak NomoryangtelahMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingKeputusanDirektur JenderalPajakNomor/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 28 April 2011, tentang KeberatanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/725/10 tanggal 22 Juniatas nama PT Rea Kaltim

Kaltim Prima Coal tersebut;

Kaltim Prima Coal

Kaltim Prima Coal, berkedudukan di Kantor M1 Building MineSite, Jalan Dr. Sutomo, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Nispalah, dankawankawan, masingmasing adalah karyawan PT. Kaltim PrimaCoal, Kantor M1 Building Mine Site, Jalan Dr.

Kaltim Prima Coal Sangatta sejak 11Agustus 2003 sebagai Operator Truck, dengan jabatan terakhir sebagaiOperator Heavy Equipment dengan gaji pokok terakhir Rp4.735.000/bulan;.

Kaltim PrimaCoal tahun 20112013 yang berbunyi "Menolak atau tidakmelaksanakan perintah, peraturanperaturan dan/atau ketentuanperusahaan, sanksi pemutusan hubungan kerja";llLFakta Ketigaa.

Kaltim Prima Coal tahun 20112013 denganperhitungan sebagai berikut: Uang pisah 2 bulan upah : Ro9.476.000,Hal. 5 dari 31 hal.

Kaltim Prima Coal Sangattamempekerjakan kembali seperti semula pekerjaanya Sdr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INTI ENERGI KALTIM

KALTIM METHANOL INDUSTRI;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1829/PJ/2013, tanggal 28 Agustus 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KALTIM

2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut45233/PP/M.1/16/2013, tanggal 29 Mei 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP377/WP4J.19/BD.05/2011 tanggal 2 Mei2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00063/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 Masa Pajak Januari 2008 atasnama PT Kaltim

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP377/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 2 Mei 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atauJKP Nomor 00063/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 MasaPajak Januari 2008 atas nama PT Kaltim Methanol Industri,NPWP 01.562.239.2092.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;

DSM KALTIM MELAMINE

DSM KALTIM MELAMINE, tempat kedudukan Gedung TetraPak Lantai 2, JI.

DSM Kaltim Melamine, NPWP:01.500.087.0.725000, Alamat Korespondensi: Gedung Tetra Pak Lantai 2, Jl.Warung Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510, Alamat sesuai Keputusan:Kompleks PT.

Pupuk Kaltim 01.000.072.7.051.000 010.00004.00000198 31.03.07 532.508.352,007 PT. Pupuk Kaltim 02.073.769.8724.000 010.00004.00000199 31.03.07 3.007.476.708,008 PT. Pupuk Kaltim 02.073.769.8724.000 010.00004.00000200 31.03.07 324.896.440,00Jumlah 3.891.678.102,00 Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 919/B/PK/PJK/2014 6.

Pupuk Kaltim dan CV.

DSM Kaltim Melamine, NPWP01.500.087.0.725000, Alamat Korespondensi: Gedung Tetra Pak Lantai 2, JI.Warung Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510, Alamat sesuai Keputusan:Kompleks PT.

SAIDI, dkk vs PT CAHAYA FAJAR KALTIM (CFK)

. & Rekan beralamat di Jalan Sentosa Nomor 18,Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25September 2015;Para Pemohon Kasasi;LawanPT CAHAYA FAJAR KALTIM (CFK), yang diwakili olehDirektur Operasional, Ir. H. Abdurahman Chered,berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Gedung BiruKalimantan Timur, Km. 3,5, Balikpapan, berkedudukanHalaman 2 dari 60 hal. Put.

KALTIM METHANOL INDUSTRI

KALTIM METHANOL INDUSTRI, NPWP 01.562.239.2092.000, beralamat di Menara Standard Charterd Lt. 20, JalanProf. Dr.

Kaltim Methanol Industri dan Pertamina padasaat penentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol, dimanaharga gas yang harus dibayar oleh PT.

Kaltim Methanol Industri menggunakanHalaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 474 B/PK/PJK/2016rumusan yang dikaitkan dengan harga jual methanol dengan menggunakanindeks harga PLATT'S.Harga Gas = 1% (0.6 x Jepang + 0,2 x Korea + 0,2 x Taiwan) FreightCost*)/MT;Bahwa berdasarkan article 7.1.1 of the Natural Gas Sales Agreement betweenPertamina and PT. Kaltim Methanol Industri No.

Kaltim Methanol Industri telah ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Patuholeh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNo. KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penetapan WajibPajak Patuh, tentunya PT. Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baik untukberusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan.

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM METHANOL INDUSTRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt.20 Jalan Prof DR. Satrio No. 164, Jakarta12930, dalam hal ini diwakili oleh Yoshito Suzuki dan MasashiKajita, selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT. KaltimMethanol Indutri;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. D. SidikSuraputra, S.H., 2. Mulyana, S.H., LL.M., 3. Made Gde TaksuBarata, S.H., 4.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa jumlah Pokok Pajak yang masih harus dibayar sebesar:Pokok Pajak US$ 23,464.750% dari Pokok Pajak US$ US$ 17.00PPh Pasal 22 US$ US$ 11, 732.458.50PPh Pasal 23 (US$ 263.00Bahwa dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2007tentang Pengadilan Pajak (copy SSP terlampir bersama Surat Banding);Bahwa Surat Banding ini ditandatangani oleh Direktur Keuangan danDirektur Umum PT Kaltim

hukum dalam Pemeriksaan Transfer Pricing;Bahwa Pemeriksa pada pemeriksaan Pemohon Banding tahun pajak2008 telah menyampaikan hasil temuan sementara koreksi peredaran usahaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 17 tahun 2000tentang Pajak Penghasilan dengan perhitungan margin laba kotor berdasarkanangka persentase margin biaya sebesar 10% dari total biaya yang diakui(ongkos pengapalan, biaya loading, asuransi, surveyor dan insentif pembeli);Bahwa atas temuan sementara tersebut, PT Kaltim

Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.

KALTIM METHANOL INDUSTRI tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. H.M.

KALTIM PARNA INDUSTRI;

./2013tanggal 7 Oktober 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KALTIM PARNA INDUSTRI, tempat kedudukan di Jalan HR.Rasuna Said Kav. 1, Menara Imperium, Lantai 26, Guntur,Jakarta 12980;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu) Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak

Sesuai dengan perubahan akte pendirian yangterakhir, pemegang saham Pemohon Banding adalah sebagai berikut: MC (Jepang) memiliki saham sebesar 50%; PR (Indonesia) memiliki saham sebesar 25%; Asahi (Jepang) memiliki saham sebesar 10%; Dana Pensiun Pupuk Kaltim (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%; YTHT (Indonesia) memiliki saham sebesar 5%; Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Jepang) memiliki saham sebesar5%;Bahwa susunan pengurus dan komisaris juga sesuai denganpengaturan jenis perusahaan Joint Venture

Kaltim Para Industri 7.57%Batas bawah arm's length range (Lower Quartile) 5.89%Batas atas arm's length range (Upper Quartile) 11.22% Bahwa rentang nilai wajar atas rasio ROA adalah 5,89% hingga11,22%. KPI menghasilkan rasio ROA sebesar 7,57% dimana ROA iniberada di dalam rentang nilai wajar.

Bahwa~ Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46030/PP/M.1/15/2013 tanggal 1 Juli 2013, atas nama PT Kaltim ParnaIndustri (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakdengan cara disampaikan secara langsung kepada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 17 Juli 2013Halaman 29 dari 48 halaman.

KALTIM METHANOL INDUSTRI